Split (1)

train · 8.31k rows

Judul stringlengths 3 104	Tanggal Publikasi stringdate 2001-08-03 00:00:00 2024-11-04 00:00:00	Pertanyaan stringlengths 20 2.94k	Intisari Jawaban stringlengths 14 2.53k ⌀	Ulasan Lengkap stringlengths 255 30.1k	manual_clean_ulasan stringlengths 22 30.1k	openai_clean_ulasan stringlengths 27 19k	question stringlengths 39 3k	combined_reasoning_answer stringlengths 579 20k ⌀	answer stringlengths 83 21.6k	citations stringlengths 2 5.12k
Cara Memperbaiki Penulisan Ijazah yang Salah	2024-11-04	Apa bentuk pertanggungjawaban sekolah dan dinas pendidikan karena lalai dalam mengeluarkan ijazah SMA yang salah, di mana ijazah SMA anak saya tanggal lahirnya tidak sesuai dengan akta? Bagaimana cara memperbaiki ijazah yang salah?	Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal.Lalu, dalamPermendikbudristek 58/2024, apabila terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dalam ijazah, pemilik ijazah dapat mengajukan permohonan penerbitan perbaikan ijazah. Selai...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulLangkah Jika Ada Kesalahan Penulisan pada Ijazah Sekolahyang dibuat olehBernadetha Aurelia Oktavira, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Februari 2020, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada 18 Januari 202...	Apa yang Dimaksud dengan Ijazah?Ketentuan mengenai ijazah sekolah, dalam hal inipendidikan dasardanpendidikan menengah, diatur dalamPermendikbudristek 58/2024.Ijazahadalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal,[1]yang diterbitkan ole...	# Apa yang Dimaksud dengan Ijazah? Ketentuan mengenai ijazah sekolah, dalam hal ini pendidikan dasar dan pendidikan menengah, diatur dalam Permendikbudristek 58/2024. Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal, [1] yang...	Cara Memperbaiki Penulisan Ijazah yang Salah Apa bentuk pertanggungjawaban sekolah dan dinas pendidikan karena lalai dalam mengeluarkan ijazah SMA yang salah, di mana ijazah SMA anak saya tanggal lahirnya tidak sesuai dengan akta? Bagaimana cara memperbaiki ijazah yang salah?	<startofreasoning># Apa yang Dimaksud dengan Ijazah? Ketentuan mengenai ijazah sekolah, dalam hal ini pendidikan dasar dan pendidikan menengah, diatur dalam Permendikbudristek 58/2024. Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan n...	Ketika membahas pertanggungjawaban sekolah dan dinas pendidikan terkait dengan kesalahan penulisan ijazah, khususnya dalam konteks kesalahan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan akta kelahiran, kita perlu merujuk kepada regulasi yang mengatur penerbitan ijazah, yaitu Permendikbudristek 58/2024. Ijazah sebagai dok...	['Permendikbudristek 58/2024', 'Pasal 3 ayat (3) Permendikbudristek 58/2024', 'Pasal 10 ayat (1) Permendikbudristek 58/2024', 'Pasal 10 ayat (1) huruf a Permendikbudristek 58/2024', 'Permendikbudristek 58/2024', 'Lampiran angka 20 SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu 006/2024', 'Pasal 1 angka 1 Pera...
Bentuk Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia, Adakah?	2024-11-04	Apakah ada bentuk pelanggaran HAM ringan di Indonesia? Lalu, dalam hal terjadi pelanggaran HAM, bagaimana cara lapor pelanggaran HAM?	Istilah "pelanggaran HAM ringan" tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Adapun hukum di Indonesia hanya mengenal 2 istilah, yaitu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan).Lantas, seperti apa bentuk pelanggaran HAM yang berada di luar kategori pelanggaran HAM berat?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulBentuk Pelanggaran HAM â€˜Ringanâ€™ di Indonesia, Adakah?yang dibuat olehErizka Permatasari, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 09 Maret 2022.KLINIK TERKAITKetentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil...	Pengertian HAMSecara etimologi,hakmerupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkanasasiberarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilahhak asasi manusiaatauHAMberasal...	# Pengertian HAM Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asas berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia atau ...	Bentuk Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia, Adakah? Apakah ada bentuk pelanggaran HAM ringan di Indonesia? Lalu, dalam hal terjadi pelanggaran HAM, bagaimana cara lapor pelanggaran HAM?	<startofreasoning># Pengertian HAM Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asas berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak a...	Pengertian hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang fundamental dalam memahami pelanggaran HAM di Indonesia. Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara dan semua orang. Dalam konteks hukum Indonesia,...	['Pasal 1 angka 1 UU HAM', 'Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia', 'Pasal 1 angka 6 UU HAM', 'Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 7 UU 26/2000', 'Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights ("UDHR") / Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ("DUHAM")', 'Pasal 3 DUHAM', 'Pasal 4 jo. Pasal 33...
Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Kepailitan	2024-11-04	Dalam kepailitan, ada asas kelangsungan usaha di mana perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Bagaimanakah penerapan asas kelangsungan usaha ini dalam perkara kepailitan? Mohon dijelaskan referensi dan dasar hukumnya.	Sejak putusan pailit diucapkan, kurator bertugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Salah satu tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, sehingga kurator dimungkinkan melanjutkan usaha debitur pailit dengan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit agar pembayaran...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Pengurusan Harta Debitur Setelah Pernyataan PailitKLINIK TERKAITPerusahaan Jatuh Pailit, Bisakah Karyawan Tetap Bekerja?30 Okt, 2024Bolehkah Debitur Pailit Melakukan Perbuatan Hukum?29 Okt, 2024Galbay Pinjol, Bisakah Debitur Ajukan Permohonan Pailit?18 Sep, 2024Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan...	# Pengurusan Harta Debitur Setelah Pernyataan Pailit ## KLINIK TERKAIT - Perusahaan Jatuh Pailit, Bisakah Karyawan Tetap Bekerja? 30 Okt, 2024 - Bolehkah Debitur Pailit Melakukan Perbuatan Hukum? 29 Okt, 2024 - Galbay Pinjol, Bisakah Debitur Ajukan Permohonan Pailit? 18 Sep, 2024 - **Tanggung Jawab Direksi...	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Kepailitan Dalam kepailitan, ada asas kelangsungan usaha di mana perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Bagaimanakah penerapan asas kelangsungan usaha ini dalam perkara kepailitan? Mohon dijelaskan referensi dan dasar hukumnya.	<startofreasoning># Pengurusan Harta Debitur Setelah Pernyataan Pailit ## KLINIK TERKAIT - Perusahaan Jatuh Pailit, Bisakah Karyawan Tetap Bekerja? 30 Okt, 2024 - Bolehkah Debitur Pailit Melakukan Perbuatan Hukum? 29 Okt, 2024 - Galbay Pinjol, Bisakah Debitur Ajukan Permohonan Pailit? 18 Sep, 2024 - **Tang...	Dalam konteks hukum kepailitan, asas kelangsungan usaha (going concern) adalah prinsip yang sangat penting dan berfungsi untuk menjaga nilai harta pailit dengan harapan bahwa perusahaan debitur yang dinyatakan pailit masih memiliki potensi untuk beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Penerapan asas ini diatur dalam Un...	['Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', 'Pasal 104', 'Pasal 179 ayat (1)', 'Pasal 181 ayat (1)', 'Pasal 16 jo. 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)', 'Pasal 1 angka 5 UU 37/2004'...
Aturan Pemberian Nama PT di Indonesia	2024-11-01	Bagaimana penulisan nama PT yang benar di Indonesia? Kami ada kekhawatiran mengenai penulisan nama perusahaan dengan permasalahan sebagai berikut: Penulisan nama perusahaan kami apakah sudah benar atau tidak dan apakah sah/tidak sah dalam peraturan hukum di Indonesia?Contoh 1:PT. Sari Jeruk NipisPT Sari Jeruk NipisCont...	Nama perseroan terbatas (â€œPTâ€/perseroan) adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu perseroan untuk membedakan dengan perseroan yang lain. Lantas, bagaimana aturan penggunaan nama perseroan? Apakah terdapat ketentuan mengenai nama yang dilarang dipakai PT?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel denganAturan Penggunaan Nama Perseroan Terbatasyang pertama kali dipublikasikan pada 28 Maret 2024.KLINIK TERKAITApa itu Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya25 Jun, 2024Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas15 Jan, 2021Legalita...	Simak panduan mengurus izin usaha diEasybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratisdi siniatau melalui[emailÂ protected].Aturan Nama PT di IndonesiaPerseroan Terbatas(â€œPTâ€/perseroan)adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakuk...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected]. ### Aturan Nama PT di Indonesia Perseroan Terbat...	Aturan Pemberian Nama PT di Indonesia Bagaimana penulisan nama PT yang benar di Indonesia? Kami ada kekhawatiran mengenai penulisan nama perusahaan dengan permasalahan sebagai berikut: Penulisan nama perusahaan kami apakah sudah benar atau tidak dan apakah sah/tidak sah dalam peraturan hukum di Indonesia?Contoh 1:PT. S...	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected]. ### Aturan Nama PT di Indonesia...	Dalam konteks pemberian nama Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, terdapat sejumlah aturan dan ketentuan yang perlu diperhatikan untuk memastikan nama yang dipilih sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Nama PT tidak hanya berfungsi sebagai identitas perusahaan, tetapi juga harus mematuhi kaidah tertentu untuk me...	['Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja', 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang', 'Peratur...
Nikah Beda Agama di Indonesia, Bolehkah?	2024-11-01	Saya dan pacar memiliki agama yang berbeda. Saya Kristen dan calon istri saya (pacar saya) adalah Islam. Kami berdua ingin tetap memegang keyakinan kami dan hendak menikah tanpa mengubah agama kami. Apakah apakah boleh nikah beda agama di Indonesia ini dilakukan? Setahu saya ada yurisprudensi MA yang menerangkan bahwa ...	Jika ditanya apakah, jawaban singkatnya adalah pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum terkait.Dalam sejarahnya, terdapat yurisprudensi dalamPutusan MA No. 1400K/PDT/1986yang dulunya menjadi acuan yang memperbolehkan p...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judulKawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesiayang dibuat olehDiana Kusumasari, S.H., M.H.dan dipublikasikan pertama kali pada 4 Maret 2011, yang dimutakhirkan pertama kali olehJustika.compada Rabu, 29 Desember 2021, dan dimuta...	Syarat Sah PerkawinanUntuk menjawab pertanyaan Anda, terkait hukum nikah beda agama, kami akan mengacu pada syarat sahnya perkawinan sebagaimana tertuang dalamUU Perkawinan, yakni:[1]perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya- dantiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang...	# Syarat Sah Perkawinan Untuk menjawab pertanyaan Anda, terkait hukum nikah beda agama, kami akan mengacu pada syarat sahnya perkawinan sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan, yakni: 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pe...	Nikah Beda Agama di Indonesia, Bolehkah? Saya dan pacar memiliki agama yang berbeda. Saya Kristen dan calon istri saya (pacar saya) adalah Islam. Kami berdua ingin tetap memegang keyakinan kami dan hendak menikah tanpa mengubah agama kami. Apakah apakah boleh nikah beda agama di Indonesia ini dilakukan? Setahu saya ada...	<startofreasoning># Syarat Sah Perkawinan Untuk menjawab pertanyaan Anda, terkait hukum nikah beda agama, kami akan mengacu pada syarat sahnya perkawinan sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan, yakni: 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. 2. Tiap-tiap perkawinan ...	Dalam menjawab pertanyaan mengenai nikah beda agama di Indonesia, kita perlu memahami beberapa aspek hukum yang berlaku serta pandangan agama yang terkait. ### Syarat Sah Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan...	['UU Perkawinan', 'Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan', 'Q.S. Al Baqarah [2]: 221', 'Pasal 40 huruf c KHI', 'Pasal 44 KHI', 'Fatwa MUI 4/2005', 'Putusan MA No. 1400 K/PDT/1986', 'SEMA 2/2023', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo...
Perjanjian Dibatalkan Pengadilan, Utang Otomatis Hangus?	2024-11-01	Anak saya usia 17 tahun terjerat pinjaman pribadi (semacam rentenir) karena kecanduan judionline. Saya baca-baca di internet, kalau perjanjian utang piutang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan. Lalu, apa konsekuensinya jika perjanjian itu dibatalkan oleh pengadilan? Apakah utang anak saya jadi hangus ata...	Keabsahan suatu perjanjian utang piutang ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat subjektif yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya.Lantas, ap...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Syarat Sah PerjanjianDi dalamPasal 1313KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.KLINIK TERKAITPerbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak23 Agt, 2024Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat ...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Syarat Sah PerjanjianDi dalamPasal 1313KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.KLINIK TERKAITPerbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak23 Agt, 2024Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat ...	Terima kasih atas pertanyaan Anda. ## Syarat Sah Perjanjian Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ### KLINIK TERKAIT - Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak - 23 Agt, 2024 - **Akibat...	Perjanjian Dibatalkan Pengadilan, Utang Otomatis Hangus? Anak saya usia 17 tahun terjerat pinjaman pribadi (semacam rentenir) karena kecanduan judionline. Saya baca-baca di internet, kalau perjanjian utang piutang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan. Lalu, apa konsekuensinya jika perjanjian itu dibatalka...	<startofreasoning>Terima kasih atas pertanyaan Anda. ## Syarat Sah Perjanjian Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ### KLINIK TERKAIT - Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak - 23 Ag...	Keabsahan suatu perjanjian utang piutang ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipahami terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur, dalam hal ini, anak Anda yang berusia 17 tahun. ### Ke...	['Pasal 1313 KUH Perdata', 'Pasal 1320 KUH Perdata', 'Pasal 1338 KUH Perdata', 'Pasal 1754 KUH Perdata', 'Pasal 1329 KUH Perdata', 'Pasal 1330 KUH Perdata', 'Pasal 39 ayat (1) UU 2/2014', 'Pasal 1331 KUH Perdata', 'Pasal 1451 KUH Perdata', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang ...
Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase	2024-11-01	Bagaimanastep by stepuntuk meminta eksekusi dari putusan arbitrase nasional? Bisakah kita mengajukan eksekusi terhadap harta salah satu pihak yang tidak disebutkan dalam putusan arbitrase?	Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yaitu arbiter yang berwenang untuk mengambil keputusan. Putusan arbitrase bersifat final dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.Terhadap putusan arbitrase tersebut dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri deng...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase NasionalDefinisiarbitrasemenurutPasal 1 angka 1UU AAPSadalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dal...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase NasionalDefinisiarbitrasemenurutPasal 1 angka 1UU AAPSadalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dal...	# Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional ## Definisi Arbitrase Menurut Pasal 1 angka 1 UU AAPS adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaiannya, a...	Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Bagaimanastep by stepuntuk meminta eksekusi dari putusan arbitrase nasional? Bisakah kita mengajukan eksekusi terhadap harta salah satu pihak yang tidak disebutkan dalam putusan arbitrase?	<startofreasoning># Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional ## Definisi Arbitrase Menurut Pasal 1 angka 1 UU AAPS adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam ...	## Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional ### Definisi Arbitrase Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, pihak ketiga yang disebut ar...	['Pasal 1 angka 1 UU AAPS', 'Pasal 59 UU AAPS', 'Pasal 4 UU AAPS', 'Pasal 5 UU AAPS', 'Pasal 197 HIR', 'Pasal 618 Rv', 'Pasal 9 ayat (3) UU AAPS', 'Pasal 9 ayat (4) UU AAPS', 'Pasal 70 UU AAPS', 'Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa', 'Pasal 61 UU AAPS', 'Pas...
Bunyi dan Makna Pasal 1 UUD 1945	2024-11-01	Tolong jelaskan secara singkat makna Pasal 1 UUD 1945. Apa isi Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, dan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945?	Pasal 1UUD 1945mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, negara yang menganut kedaulatan rakyat, dan merupakan negara hukum. Bagaimana bunyi Pasal 1 UUD 1945 selengkapnya?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel denganPasal 1 UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan Negarayang pertama kali dipublikasikan pada 10 Januari 2024.KLINIK TERKAITTeori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia17 Sep, 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 ...	Bunyi Pasal 1 UUD 1945Pada dasarnya, maknaPasal 1UUD 1945adalah tentang bentuk negara Indonesia sebagai Republik, kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat, dan negara Indonesia sebagai negara hukum.Berikut adalah bunyi Pasal 1 UUD 1945:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauM...	# Bunyi Pasal 1 UUD 1945 Pada dasarnya, makna Pasal 1 UUD 1945 adalah tentang bentuk negara Indonesia sebagai Republik, kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat, dan negara Indonesia sebagai negara hukum. Berikut adalah bunyi Pasal 1 UUD 1945: **Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya...	Bunyi dan Makna Pasal 1 UUD 1945 Tolong jelaskan secara singkat makna Pasal 1 UUD 1945. Apa isi Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, dan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945?	<startofreasoning># Bunyi Pasal 1 UUD 1945 Pada dasarnya, makna Pasal 1 UUD 1945 adalah tentang bentuk negara Indonesia sebagai Republik, kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat, dan negara Indonesia sebagai negara hukum. Berikut adalah bunyi Pasal 1 UUD 1945: **Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkom...	Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur tentang struktur dasar negara Indonesia, yang terdiri dari tiga ayat. Setiap ayat memiliki makna dan implikasi hukum yang penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita bahas setiap ayat secara rinci. ### Bunyi Pasal 1 UUD 1945 1. Ayat (1): "...	['UUD 1945', 'Hukum Pemerintahan Daerah', 'Sistem Pemerintahan Indonesia', 'Ilmu Negara', 'Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia', 'Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945', 'Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia', 'Pendidikan Hak Asasi Manusia', 'Hukum dan Hak Asasi Manusia'...
Apa itu Derden Verzet atau Perlawanan Pihak Ketiga?	2024-10-31	Apakah dalam perlawanan(derden verzet), pihak pelawan dapat menarik pihak lain menjadi terlawan maupun turut terlawan padahal diketahui terlawan/turut terlawan dimaksud bukan pihak dalam sengketa awal? Lantas, apakahderden verzetbisa menunda eksekusi? Terima kasih.	Secara sederhana,derden verzetadalah perlawanan pihak ketiga yang merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga. Lalu, kapanderden verzetdiajukan dan apakah ia dapat menunda eksekusi putusan pengadilan?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITCara Membuat Surat Gugatan Perdata25 Okt, 2024Amicus Curiae(Sahabat Pengadilan), Ini Dasar Hukum dan Eksistensinya di Indonesia21 Mei, 2024Beda Replik dan Duplik dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata05 Apr, 2024Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?21 Sep, 2023A...	Apa itu Perlawanan Pihak Ketiga atauDerden Verzet?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasMenurutM. Yahya Harahapdalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdata, Â pengertianderden verzetadalahperlawanan pihak ketigayang merupakan upaya hukum ata...	# Apa itu Perlawanan Pihak Ketiga atau Derden Verzet? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, pengertian derden verzet adalah perlawanan pihak ketiga yang meru...	Apa itu Derden Verzet atau Perlawanan Pihak Ketiga? Apakah dalam perlawanan(derden verzet), pihak pelawan dapat menarik pihak lain menjadi terlawan maupun turut terlawan padahal diketahui terlawan/turut terlawan dimaksud bukan pihak dalam sengketa awal? Lantas, apakahderden verzetbisa menunda eksekusi? Terima kasih.	<startofreasoning># Apa itu Perlawanan Pihak Ketiga atau Derden Verzet? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, pengertian derden verzet adalah perlawanan piha...	Apa itu Derden Verzet atau Perlawanan Pihak Ketiga? Derden verzet, atau perlawanan pihak ketiga, merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan, khususnya terkait dengan penyitaan harta milik pihak ketiga terseb...	['Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991', 'Pasal 206 ayat (6) RBg', 'Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989', 'Pasal 1340 KUH Perdata', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java dan Madura (RBg)', 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pdt/1989', 'Putusan Mahkamah Agung No...
5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata	2024-10-31	Di pasal manakah dalamKUH Perdatadiatur tentang jenis-jenis alat bukti? Mohon penjelasannya.	Pasal 1866KUH Perdatamengatur jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:bukti tertulis-bukti saksi-persangkaan-pengakuan- dan	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Bunyi Pasal 1866 KUH PerdataKLINIK TERKAITPasal 160 KUHP yang Menjerat Pelaku Penghasutan18 Okt, 2024Jerat Pasal Penyalahgunaan Dana Donasi15 Okt, 2024Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentangFair Use25 Sep, 2024Pasal 8 UU Perkawinan tentang Perkawinan yang Dilarang24 Sep, 2024Dalam perkara perdata, hakim melakukan penila...	# Bunyi Pasal 1866 KUH Perdata ## KLINIK TERKAIT - Pasal 160 KUHP yang Menjerat Pelaku Penghasutan - 18 Okt, 2024 - Jerat Pasal Penyalahgunaan Dana Donasi - 15 Okt, 2024 - Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentang Fair Use - 25 Sep, 2024 - Pasal 8 UU Perkawinan tentang Perkawinan yang Dilarang - 24 Sep, 2024 Dalam perka...	5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata Di pasal manakah dalamKUH Perdatadiatur tentang jenis-jenis alat bukti? Mohon penjelasannya.	<startofreasoning># Bunyi Pasal 1866 KUH Perdata ## KLINIK TERKAIT - Pasal 160 KUHP yang Menjerat Pelaku Penghasutan - 18 Okt, 2024 - Jerat Pasal Penyalahgunaan Dana Donasi - 15 Okt, 2024 - Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentang Fair Use - 25 Sep, 2024 - Pasal 8 UU Perkawinan tentang Perkawinan yang Dilarang - 24 Sep,...	Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang diakui dalam perkara perdata. Dalam konteks ini, alat bukti berfungsi untuk membuktikan kebenaran dari dalil yang diajukan oleh para pihak dalam suatu sengketa hukum. Alat bukti tersebut terdiri dari lima jenis utama...	['Pasal 1866 KUH Perdata', 'Pasal 184 KUHAP', 'Pasal 1867 s.d. Pasal 1894', 'Pasal 1895', 'Pasal 1902', 'Pasal 1904 s.d. Pasal 1912 KUH Perdata', 'Pasal 1910', 'Pasal 1912 KUH Perdata', 'Pasal 1915 s.d. Pasal 1922 KUH Perdata', 'Pasal 1925', 'Pasal 1926 KUH Perdata', 'Pasal 1927', 'Pasal 1928 KUH Perdata', 'Pasal 1923 ...
Mungkinkah Hakim Manusia Digantikan oleh Kecerdasan Buatan?	2024-10-31	Apakah saat ini hukum Indonesia memungkinkan agar hakim-hakim diganti dari orang dengan kecerdasan buatan(artificial intelligence)?	Fungsi kecerdasan buatan atauartificial intelligence(â€œAIâ€) masih sebatas membantu hakim. Pada dasarnya, tidak pernah ada dua atau lebih kasus hukum yang benar-benar identik. Keputusan hukum adalah pilihan yang humanistis untuk mencapai keseimbangan antara perkara sulit dengan fakta-fakta yang tidak jelas atau atura...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulÂ samaÂ yang dibuat olehAdv. Agung Pramono, S.H., CILdan dipublikasikan pada 30 Maret 2020.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (l...	PengertianArtificialÂ IntelligencePengertiankecerdasan buatanatauartificial intelligence(â€œAIâ€)menurutKBBIadalah program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, sepertiÂ mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya.Sepanjang penelusuran kami, pengaturan mengenai AI di Indones...	# Pengertian Artificial Intelligence Pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence ("AI") menurut KBBI adalah program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Sepanjang penelusuran kami, pengaturan mengenai AI di ...	Mungkinkah Hakim Manusia Digantikan oleh Kecerdasan Buatan? Apakah saat ini hukum Indonesia memungkinkan agar hakim-hakim diganti dari orang dengan kecerdasan buatan(artificial intelligence)?	<startofreasoning># Pengertian Artificial Intelligence Pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence ("AI") menurut KBBI adalah program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Sepanjang penelusuran kami, pengatur...	Dalam konteks penggantian hakim manusia dengan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, penting untuk memahami baik definisi AI maupun kerangka hukum yang mengaturnya. Kecerdasan buatan adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk pengambilan keputusan dan penalaran. Di Indonesia, penggu...	['SE Menkominfo 9/2023', 'UU ITE', 'UU 19/2016', 'Pasal 1 angka 5 UU 19/2016', 'Pasal 1 angka 6a UU 19/2016', 'Pasal 1 angka 8 KUHAP', 'Pasal 24 ayat (1) UUD 1945', 'Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman', 'Pasal 1 angka 6 Perma 7/2022', 'Pasal 14 ayat (1) UU 49/2009', 'Bagian Keenam huruf c angka 2 huruf b SE Menkominfo 9/2...
Perusahaan Jatuh Pailit, Bisakah Karyawan Tetap Bekerja?	2024-10-30	Saya seorang karyawan perusahaan yang pailit. Apakah kurator punya hak untuk mempekerjakan kami sampai ada pemilik baru? Bagaimana kalau kami menolak hal tersebut? Terima kasih.	Apabila perusahaan tempat Anda bekerja dinyatakan pailit, karyawan memang masih bisa dipekerjakan atau sebaliknya dilakukan pemutusan hubungan kerja (â€œPHKâ€). Lantas, dalam kondisi seperti apa kurator dapat mempertahankan karyawan perusahaan yang dinyatakan pailit? Serta bagaimana jika karyawan justru menolak untuk ...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulMasih Bisakah Karyawan Perusahaan yang Pailit Dipekerjakan?yang dibuat olehSi Pokroldan pertama kali dipublikasikan pada 17 Februari 2003, dan dimutakhirkan pertama kali olehHaris Satiadi, S.H.pada 19 Oktober 2022....	Karyawan Perusahaan yang Pailit Masih Bisa DipekerjakanKetentuan perihal status karyawan saat perusahaan mengalami kepailitan sudah ditegaskan dalamPasal 39 ayat (1)UU 37/2004yang menyatakankaryawan yang bekerja dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannyadengan mengindahkan jangka wak...	# Karyawan Perusahaan yang Pailit Masih Bisa Dipekerjakan Ketentuan perihal status karyawan saat perusahaan mengalami kepailitan sudah ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan karyawan yang bekerja dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan j...	Perusahaan Jatuh Pailit, Bisakah Karyawan Tetap Bekerja? Saya seorang karyawan perusahaan yang pailit. Apakah kurator punya hak untuk mempekerjakan kami sampai ada pemilik baru? Bagaimana kalau kami menolak hal tersebut? Terima kasih.	<startofreasoning># Karyawan Perusahaan yang Pailit Masih Bisa Dipekerjakan Ketentuan perihal status karyawan saat perusahaan mengalami kepailitan sudah ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan karyawan yang bekerja dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya den...	Karyawan perusahaan yang dinyatakan pailit memiliki status hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004 memberikan hak kepada karyawan untuk memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya, kurator yang ditunjuk oleh pengadi...	['UU 37/2004', 'Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004', 'Penjelasan Umum UU 37/2004', 'Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004', 'Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004', 'Pasal 104 UU 37/2004', 'Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021']
Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli	2024-10-30	Apa itu HAM? Apakah terdapat instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang secara tegas mendefinisikan arti HAM sendiri?	Hak asasi manusia (â€œHAMâ€) pada prinsipnya adalah hak yang diberikan Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. Lantas, apa yang dimaksud dengan hak yang melekat, kodrati, dan universal? Apa itu HAM menurut para ahli, hukum nasional, dan hukum internasional?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulPengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasionalyang pertama kali dipublikasikan pada 26 September 2022.KLINIK TERKAITMengenal Pelanggaran HAM Berat dan Contoh Kasusnya di Indonesia23 Okt, 2024Apakah HA...	HAM Secara FilosofisHak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia (â€œHAMâ€) adalah kehidupan dan martabatÂ manusia.[1]Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalahteori hak kodratiataunatu...	# HAM Secara Filosofis Hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia ("HAM") adalah kehidupan dan martabat manusia.[1] Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalah teori hak kodrati atau ...	Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli Apa itu HAM? Apakah terdapat instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang secara tegas mendefinisikan arti HAM sendiri?	<startofreasoning># HAM Secara Filosofis Hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia ("HAM") adalah kehidupan dan martabat manusia.[1] Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalah teori...	Hak asasi manusia (HAM) adalah konsep yang mendasar dalam hukum dan moralitas yang merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Definisi HAM secara filosofis mencakup ide bahwa setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut, berdasarkan martabat manusia yang inheren. Teori hak kodrati ata...	['Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', 'Universal Declaration of Human Rights', 'Geneva Convention 1949', 'International Covenant on Civil and Political Rights', 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana', 'Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia', 'Undang-Undang N...
Bolehkah Menjadikan Wilayah Permukiman sebagai Domisili PT?	2024-10-30	Saya bermaksud membuat PT, lalu, apakah domisili PT bisa didirikan di wilayah permukiman rumah? Sebagai informasi, rumahnya bukan sebagai tempat usaha, tapiï¿½back officeï¿½saja.	Dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas (â€œPT/perseroanâ€) diperlukan akta pendirian yang memuat anggaran dasar PT. Tempat kedudukan suatu PT merupakan salah satu hal yang wajib dituangkan dalam anggaran dasar tersebut.Lalu, rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha, domisili, dan/atau tempat kedudukan PT, denga...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulMenjadikan Wilayah Permukiman sebagai Domisili PTyang dibuat olehEasybizdan pertama kali dipublikasikan pada 3 Juli 2019.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan p...	Pengertian Perseroan TerbatasSebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud denganPerseroan Terbatas(â€œPT/perseroanâ€). BerdasarkanPasal 109 angka 1Perppu Cipta Kerjayang mengubahPasal 1 angka 1UU PT, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan pe...	# Pengertian Perseroan Terbatas Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (“PT/perseroan”). Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasa...	Bolehkah Menjadikan Wilayah Permukiman sebagai Domisili PT? Saya bermaksud membuat PT, lalu, apakah domisili PT bisa didirikan di wilayah permukiman rumah? Sebagai informasi, rumahnya bukan sebagai tempat usaha, tapiï¿½back officeï¿½saja.	<startofreasoning># Pengertian Perseroan Terbatas Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (“PT/perseroan”). Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah wilayah permukiman dapat dijadikan sebagai domisili Perseroan Terbatas (PT), perlu dipahami beberapa aspek hukum yang terkait dengan pendirian dan lokasi tempat kedudukan PT. ### Pengertian Pers...	['Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 1 angka 1 UU PT', 'Pasal 5 UU PT', 'Penjelasan Pasal 5 UU PT', 'Pasal 1 angka 5 UU 1/2011', 'Pasal 49 ayat (1) UU 1/2011', 'Pasal 49 ayat (2) UU 1/2011', 'PP 21/2021', 'Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentan...
Fungsi, Ruang Lingkup, dan Asas Hukum Administrasi Negara	2024-10-29	Mohon penjelasannya mengenai pengertian hukum administrasi negara dan hal-hal apa saja yang diatur dalam hukum administrasi negara?	Hukum administrasi negara adalah hukum yang meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yaitu seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan.Lantas, apa fungsi hukum administrasi negara, hal-hal yang diatur dalam hukum administrasi negara dan asas-asas hukum administrasi negara?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulSeluk Beluk Hukum Administrasi Negarayang pertama kali dipublikasikan pada 11 April 2023.KLINIK TERKAITPengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli05 Okt, 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar, ...	Sebelum membahas pengertian hukum administrasi negara, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan administrasi negara. Administrasi berasal dari bahasa Inggris yaituadministrationyang pada mulanya berasal dari bahasa Latinadministrareyang berartito serveatau melayani.[1]Derivasi lainnya adalahadministratio...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Sebelum membahas pengertian hukum administrasi negara, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan administrasi negara. Administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu administration yang pada mulanya ber...	Fungsi, Ruang Lingkup, dan Asas Hukum Administrasi Negara Mohon penjelasannya mengenai pengertian hukum administrasi negara dan hal-hal apa saja yang diatur dalam hukum administrasi negara?	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Sebelum membahas pengertian hukum administrasi negara, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan administrasi negara. Administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu administration yan...	Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta mengatur cara penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Untuk memahami hukum administrasi negara, penting untuk menguraikan beberapa aspek fundamental yang meliputi pengertian, fungsi, ruang lingkup, serta a...	['Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja', 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang', '...
Bolehkah Debitur Pailit Melakukan Perbuatan Hukum?	2024-10-29	Apakah debitur sebagai salah satu subjek dalam kepailitan dapat melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan?Bagaimana akibat hukumnya jika debitur tetap melakukan perbuatan hukum, dalam artian melakukan perbuatan hukum demi melunasi dan membagi rata utang-utang debitur tersebut secara rata? Sedangkan di Pasal 10 ...	Sejak dibacakannya putusan pernyataan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara, maka status hukum debitur menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum khususnya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Lantas, apa akibat hukumnya jika debitur pailit tetap melakukan perbuatan hukum...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulAkibat Hukum Jika Debitor Melakukan Perbuatan Hukum dalam Proses Kepailitanyang dibuat olehAlfin Sulaiman, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 9 Desember 2016.KLINIK TERKAITGalbay Pinjol, Bisakah Debitur Aju...	Wewenang Debitur dalam KepailitanPasal 1 ayat (1)UU Kepailitan dan PKPUmendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauM...	# Wewenang Debitur dalam Kepailitan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya ...	Bolehkah Debitur Pailit Melakukan Perbuatan Hukum? Apakah debitur sebagai salah satu subjek dalam kepailitan dapat melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan?Bagaimana akibat hukumnya jika debitur tetap melakukan perbuatan hukum, dalam artian melakukan perbuatan hukum demi melunasi dan membagi rata utang-utang d...	<startofreasoning># Wewenang Debitur dalam Kepailitan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkomp...	Dalam konteks hukum kepailitan, debitur pailit kehilangan kemampuan hukum untuk mengelola dan melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit dibacakan oleh majelis hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan...	['UU Kepailitan dan PKPU', 'Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU', 'Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU', 'Pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU', 'Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU', 'Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', 'Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3...
Peran PPATK dalam Melacak Aliran Dana Korupsi	2024-10-29	Saya sering mendengar bahwa PPATK menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi, apakah hal itu benar? Jika benar, apa saja wewenang dan peran PPATK dalam perkara tindak pidana korupsi?	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan penting dalam penanganan tindak pidana korupsi, namun tidak secara langsung menghitung kerugian keuangan negara. Tugas utama PPATK adalah menganalisis dan mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan ti...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Tugas dan Wewenang PPATKPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (â€œPPATKâ€) merupakan suatu lembaga sentral yang mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (â€œTPPUâ€) di Indonesia.[1]KLINIK TERKAITApakah Setiap Kerugian BUMN...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Tugas dan Wewenang PPATKPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (â€œPPATKâ€) merupakan suatu lembaga sentral yang mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (â€œTPPUâ€) di Indonesia.[1]KLINIK TERKAITApakah Setiap Kerugian BUMN...	# Terima kasih atas pertanyaan Anda. ## Tugas dan Wewenang PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) merupakan suatu lembaga sentral yang mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (“TPPU”) di Indonesia.[1] ### KLINIK TERKAIT - Apakah Setiap Ker...	Peran PPATK dalam Melacak Aliran Dana Korupsi Saya sering mendengar bahwa PPATK menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi, apakah hal itu benar? Jika benar, apa saja wewenang dan peran PPATK dalam perkara tindak pidana korupsi?	<startofreasoning># Terima kasih atas pertanyaan Anda. ## Tugas dan Wewenang PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) merupakan suatu lembaga sentral yang mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (“TPPU”) di Indonesia.[1] ### KLINIK TERKAIT -...	PPATK, atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas TPPU, PPATK berfokus pada analisis dan pengawasan transaksi...	['Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara', 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang', 'Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agu...
Hakim Menerima Suap, Apakah Putusannya Tetap Berlaku?	2024-10-29	Belakangan ini viral dugaan 3 hakim disuap terkait kasus seorang terpidana yang divonis bersalah dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Pertanyaan saya, selain hakim akan terkena sanksi pidana, apakah putusan pengadilan yang hakimnya disuap tetap sah dan berlaku? Bagaimana upaya hukum terhadap putusa...	Menerima suap bagi hakim merupakan suatu perbuatan yang melanggar kode etik hakim sekaligus sebagai perbuatan pidana.Namun, putusan hakim tetap berlaku kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan asasres judicata pro veritate habetur.Akan tetapi, adanya tindak pidana suap dapat dijadikan a...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Sanksi bagi Hakim yang Menerima SuapBerdasarkan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa hakim yang Anda maksud adalah hakim yang berada di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan perkara yang Anda maksud adalah perkara pidana.Kemudian, sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih da...	# Sanksi bagi Hakim yang Menerima Suap Berdasarkan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa hakim yang Anda maksud adalah hakim yang berada di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan perkara yang Anda maksud adalah perkara pidana. Kemudian, sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terleb...	Hakim Menerima Suap, Apakah Putusannya Tetap Berlaku? Belakangan ini viral dugaan 3 hakim disuap terkait kasus seorang terpidana yang divonis bersalah dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Pertanyaan saya, selain hakim akan terkena sanksi pidana, apakah putusan pengadilan yang hakimnya disuap tetap ...	<startofreasoning># Sanksi bagi Hakim yang Menerima Suap Berdasarkan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa hakim yang Anda maksud adalah hakim yang berada di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan perkara yang Anda maksud adalah perkara pidana. Kemudian, sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan ...	Dalam konteks hukum di Indonesia, tindakan menerima suap oleh hakim adalah pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga kode etik profesi hakim. Suap merupakan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No...	['UU 31/1999', 'UU 20/2001', 'Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman', 'Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman', 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana', 'Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi', 'Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang N...
Mengenal Sejarah Hukum Laut Internasional	2024-10-29	Bagaimana sejarah singkat hukum laut internasional?	Hukum laut internasional mengalami berbagai perkembangan dari semenjak Paus Alexander VI hingga pasca Perang Dunia II. Lantas, bagaimana sejarah hukum laut internasional hingga terbentuknyaUNCLOS 1982?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulSejarah Singkat Hukum Laut Internasionalyang pertama kali dipublikasikan pada 8 September 2022.KLINIK TERKAITMengenal Fungsi dan Tujuan Konstitusi27 Okt, 20236 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia20 Sep, 2023Pengertian, As...	Sejarah Hukum Laut InternasionalLautmenurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.[1]Konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal konsepsires communisdan konsepsires nullius.Res commu...	# Sejarah Hukum Laut Internasional Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.[1] Konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal konsep res communis dan res nullius. **...	Mengenal Sejarah Hukum Laut Internasional Bagaimana sejarah singkat hukum laut internasional?	<startofreasoning># Sejarah Hukum Laut Internasional Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.[1] Konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal konsep res communis dan *...	Sejarah hukum laut internasional merupakan refleksi dari dinamika dan perkembangan hukum yang mengatur penggunaan dan pengelolaan laut. Konsep dasar hukum laut internasional dapat dipahami melalui dua prinsip utama: res communis dan res nullius. Res communis menunjukkan bahwa laut merupakan milik bersama se...	['United Nations on the Law of the Sea 1982', 'UU 17/1985', '[1] Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian', 'Peranan', 'dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni', '2018', 'hal. 305', '[2] Dikdik Mohamad Sodik. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama', '20...
Kenali Aturan Hukum tentang Merger Lintas Negara	2024-10-28	Saya memiliki pertanyaan seputar merger lintas negara, yaitu:Dapatkah merger lintas negara dilakukan? Bagaimana potensinya bagi perusahaan? Apakah ada risiko terkait dengan perbedaan budaya atau hukum yang dapat mempengaruhi proses integrasi perusahaan setelah merger?Apakah ada perbedaan dalam regulasi merger antara ne...	Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Terbatas (â€œPT/Perseroanâ€) atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima pengga...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Mekanisme Merger Lintas NegaraKLINIK TERKAITDefinisi Hukum dan Unsur-unsur Hukum09 Okt, 2024Sumber Hukum Materiil dan Formil17 Apr, 2024Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr, 2024Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis07 Agt, 2023Menjawab pertanyaan pertama Anda, bahwa benar,merge...	# Mekanisme Merger Lintas Negara ## KLINIK TERKAIT - Definisi Hukum dan Unsur-unsur Hukum: 09 Okt, 2024 - Sumber Hukum Materiil dan Formil: 17 Apr, 2024 - Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: 11 Apr, 2024 - Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis: 07 Agt, 2023 Menjaw...	Kenali Aturan Hukum tentang Merger Lintas Negara Saya memiliki pertanyaan seputar merger lintas negara, yaitu:Dapatkah merger lintas negara dilakukan? Bagaimana potensinya bagi perusahaan? Apakah ada risiko terkait dengan perbedaan budaya atau hukum yang dapat mempengaruhi proses integrasi perusahaan setelah merger?Apa...	<startofreasoning># Mekanisme Merger Lintas Negara ## KLINIK TERKAIT - Definisi Hukum dan Unsur-unsur Hukum: 09 Okt, 2024 - Sumber Hukum Materiil dan Formil: 17 Apr, 2024 - Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: 11 Apr, 2024 - Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis: 07...	## Mekanisme Merger Lintas Negara ### Definisi dan Proses Merger Merger lintas negara adalah proses penggabungan dua atau lebih entitas bisnis dari negara yang berbeda, yang biasanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan menciptakan sinergi operasional. Dalam konteks hukum Indonesia, penggabun...	['Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 1 angka 9 UU PT', 'Perpres 49/2021', 'Article 118 Law on Commercial Enterprises', 'Pasal 92 ayat (3) UU PT', 'Pasal 108 ayat (3) UU PT', 'Pasal 129 ayat (2) UU PT', 'Pasal 131 ayat (2) UU PT', 'UU 5/1999', 'Pasal 35 UU 5/1999', 'Pasal 36 UU 5/1999', 'Pasal 41 PP 35/2021',...
Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan	2024-10-25	Apakah yang dimaksud dengan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan?	Pada dasarnya, pembuktian merupakan prinsip dasar dalam keperdataan. Lazimnya, yang dimaksud dari pembuktian sederhana adalah pembuktian secara singkat tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.Lantas, apa dasar hukum pembuktian sederhana dalam perkara kepai...	KLINIK TERKAITHaruskah Mengajukan Somasi Sebelum Permohonan Pailit?29 Mar, 2023Syarat PengajuanActio Paulianaoleh Kurator Kepailitan16 Nov, 2022Status Bangunan yang Dibeli Dari Developer yang Dinyatakan Pailit18 Feb, 2015Bagaimana Perlindungan Bagi Pemegang Polis Jika Perusahaan Asuransi Pailit?02 Apr, 2014Terima kasih...	Apa itu Kepailitan?Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kepailitan. BerdasarkanPasal 1 angka 1UU KPKPU,kepailitanadalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ke...	# Apa itu Kepailitan? Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kepailitan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim peng...	Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Apakah yang dimaksud dengan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan?	<startofreasoning># Apa itu Kepailitan? Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kepailitan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pen...	Kepailitan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian utang piutang antara debitor dan kreditor. Dalam konteks ini, pembuktian sederhana memiliki peranan yang sangat krusial, terutama dalam pengajuan permohonan kepailitan. Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, seb...	['Pasal 1 angka 1 UU KPKPU', 'Pasal 8 ayat (4)', 'Pasal 2 ayat (1)', 'Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU', 'Pasal 1238 KUH Perdata', 'Herzien Inlandsch Reglement', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', 'Pasal 163 Herzien I...
Cara Membuat Surat Gugatan Perdata	2024-10-25	Bagaimana cara membuat surat gugatan? Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah surat gugatan perdata?	Ketika membuat surat gugatan perdata, perlu memperhatikan syarat dalam membuat surat gugatan. Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat surat gugatan perdata ini, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Apa yang dimaksud dengan syarat materiil dan syarat formil tersebut?Penjelasan lebih lanjut dapat A...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judulMembuat Surat Gugatanyang dibuat olehDiana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 20 April 2011 kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Kamis, 25 Agustus 2022, lalu dimutakhirkan kedua ...	Syarat dalam Membuat Surat GugatanMenjawab pertanyaan Anda tentang cara membuat surat gugatan perdata dan syaratnya, perlu diperhatikan bahwa ada dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149...	# Syarat dalam Membuat Surat Gugatan Menjawab pertanyaan Anda tentang cara membuat surat gugatan perdata dan syaratnya, perlu diperhatikan bahwa ada dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai D...	Cara Membuat Surat Gugatan Perdata Bagaimana cara membuat surat gugatan? Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah surat gugatan perdata?	<startofreasoning># Syarat dalam Membuat Surat Gugatan Menjawab pertanyaan Anda tentang cara membuat surat gugatan perdata dan syaratnya, perlu diperhatikan bahwa ada dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya ...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Untuk membuat surat gugatan perdata, penting untuk memahami dua jenis syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Setiap syarat memiliki komponen dan ketentuan yang spesifik yang harus dipenuhi agar surat gugatan ...	['Pasal 8 ayat (3) RV', 'Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)', 'Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media', '2007', 'Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media', '2007'...
Adakah Batas Usia Maksimal untuk Jadi Direksi PT?	2024-10-25	Keluarga kami akan membentuk suatu PT, dengan Direktur Utama adalah Bapak yang berusia 68 tahun. Apakah diperbolehkan jabatan tersebut disandang Bapak, mengingat usianya yang sudah lanjut? Karena beliau tetap ingin yang mengontrol perusahaan dengan menjadi Direktur Utama. Mohon saran dan petunjuknya. Terima kasih.	Sepanjang penelusuran kami tidak ada batasan usia seseorang untuk dapat diangkat sebagai seorang direksi perseroan terbatas (â€œPTâ€). Namun demikian, mengenai pengangkatan direksi PT tetap harus sesuai dengan ketentuan Pasal 93UU PTjo.Pasal 1330KUH Perdatadan Pasal 94 UU PT.	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulAdakah Aturan Batas Umur Maksimal Direktur Suatu PT?yang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Mei 2015.KLINIK TERKAITGanti Direksi, Kepada Siapa Utang PT Bisa Ditagih?01 Okt, 202...	Pengertian dan Jenis PTPerseroan terbatas (â€œPTâ€) diakui sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum (rechtspersoon), selain manusia pribadi (natuurlijk persoon).Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasPT adalah badan hukum yang merupakanperse...	# Pengertian dan Jenis PT Perseroan terbatas (“PT”) diakui sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum (rechtspersoon), selain manusia pribadi (natuurlijk persoon). ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas PT adalah badan hukum yang me...	Adakah Batas Usia Maksimal untuk Jadi Direksi PT? Keluarga kami akan membentuk suatu PT, dengan Direktur Utama adalah Bapak yang berusia 68 tahun. Apakah diperbolehkan jabatan tersebut disandang Bapak, mengingat usianya yang sudah lanjut? Karena beliau tetap ingin yang mengontrol perusahaan dengan menjadi Direktur Utam...	<startofreasoning># Pengertian dan Jenis PT Perseroan terbatas (“PT”) diakui sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum (rechtspersoon), selain manusia pribadi (natuurlijk persoon). ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas PT adalah b...	Pengertian dan Jenis PT Perseroan terbatas (“PT”) diakui sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum (rechtspersoon), berbeda dengan manusia pribadi (natuurlijk persoon). PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbag...	['Pasal 2 Permenkumham 21/2021', 'Pasal 93 UU PT', 'Pasal 1330 KUH Perdata', 'Pasal 94 UU PT', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 'Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja', 'Undang-Undang Nomor 6 Tahu...
Apakah Gaji Karyawan Rahasia?	2024-10-24	Adakah aturan hukum di Indonesia yang mengatur atau melarang karyawan membagikan dan berdiskusi mengenai upah/gaji? Apakah bertentangan dengan hukum dan apakah perusahaan boleh melarang karyawannya untuksharetentang gajinya?	Kerahasiaan gaji/upah di Indonesia tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Meskipun demikian, banyak perusahaan menerapkan kebijakan internal yang menganggap gaji sebagai informasi rahasia. Lantas, adakah sanksi bagi karyawan yang membuka atau membagikan informasi tent...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	KLINIK TERKAITLangkah Hukum Meminta Kenaikan Gaji yang Diperjanjikan04 Okt, 2024Adakah Ketentuan Soal Tanggal Pembayaran Gaji?22 Jul, 2024Hukumnya Jika Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap19 Jul, 2024Slip Gaji, Wajibkah?18 Jul, 2024Pertanyaan tentang apakah gaji harus dianggap sebagai informasi rahasia atau tidak sering k...	# KLINIK TERKAIT ## Langkah Hukum Meminta Kenaikan Gaji yang Diperjanjikan 04 Okt, 2024 ## Adakah Ketentuan Soal Tanggal Pembayaran Gaji? 22 Jul, 2024 ## Hukumnya Jika Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap 19 Jul, 2024 ## Slip Gaji, Wajibkah? 18 Jul, 2024 Pertanyaan tentang apakah gaji harus dianggap s...	Apakah Gaji Karyawan Rahasia? Adakah aturan hukum di Indonesia yang mengatur atau melarang karyawan membagikan dan berdiskusi mengenai upah/gaji? Apakah bertentangan dengan hukum dan apakah perusahaan boleh melarang karyawannya untuksharetentang gajinya?	<startofreasoning># KLINIK TERKAIT ## Langkah Hukum Meminta Kenaikan Gaji yang Diperjanjikan 04 Okt, 2024 ## Adakah Ketentuan Soal Tanggal Pembayaran Gaji? 22 Jul, 2024 ## Hukumnya Jika Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap 19 Jul, 2024 ## Slip Gaji, Wajibkah? 18 Jul, 2024 Pertanyaan tentang apakah gaj...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pertanyaan mengenai apakah gaji karyawan harus dianggap sebagai informasi rahasia memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai ketentuan hukum dan praktik yang berlaku. Secara umum, tida...	['UU 5/1999', 'Pasal 23 UU 5/1999', 'Pasal 1 angka 1 PP Pengupahan', 'Pasal 52 PP Pengupahan', 'Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021', 'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja', 'Un...
Pengertian, Tujuan dan Subjek Hukum Internasional	2024-10-24	Saya memiliki pertanyaan seputar hukum internasional:Apa pengertian hukum internasional?Apa tujuan hukum internasional?Siapa saja yang termasuk subjek hukum internasional?	Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Inilah yang membedakan dengan hukum nasional negara masing-masing yang hanya mengatur entitas berskala nasional. Kemudian, hukum internasional memiliki tujuan untuk menghadirkan ketertiban dan keadilan hubungan internasional antar negara.Ada...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulBerikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional, yang pertama kali dibuat olehDavid Christian, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Mei 2022.KLINIK TERKAITUnsur-Unsur Terbentuknya Negara02 Feb, 20243 Kewajiban Pokok Nega...	Pengertian Hukum InternasionalMenjawab pertanyaan pertama Anda tentang pengertian hukum internasional, pada dasarnya, hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Inilah yang membedakan dengan hukum nasional negara masing-masing yang hanya mengatur entitas berskala nas...	# Pengertian Hukum Internasional Menjawab pertanyaan pertama Anda tentang pengertian hukum internasional, pada dasarnya, hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Inilah yang membedakan dengan hukum nasional negara masing-masing yang hanya mengatur entitas berskala...	Pengertian, Tujuan dan Subjek Hukum Internasional Saya memiliki pertanyaan seputar hukum internasional:Apa pengertian hukum internasional?Apa tujuan hukum internasional?Siapa saja yang termasuk subjek hukum internasional?	<startofreasoning># Pengertian Hukum Internasional Menjawab pertanyaan pertama Anda tentang pengertian hukum internasional, pada dasarnya, hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Inilah yang membedakan dengan hukum nasional negara masing-masing yang hanya mengatu...	## Pengertian Hukum Internasional Hukum internasional dapat dipahami sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur interaksi antar negara dan entitas lain di panggung internasional. Berbeda dengan hukum nasional yang hanya berlaku dalam batasan suatu negara, hukum internasional menjangkau hubungan global, menca...	['Charter of the United Nations', 'Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933', 'Ahmad Syofyan. Hukum Internasional', 'Cet. 1. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung', '2022', 'Boer Mauna. *Hukum Internasional', 'Pengertian', 'Peranan dan Fungsi dalam Era...
Apa itu Utusan Khusus Presiden?	2024-10-24	Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad, Gus Miftah, Zita Anjani dan yang lainnya diangkat menjadi utusan khusus presiden. Apa itu utusan khusus presiden? Apa saja tugas dan fungsi utusan khusus presiden?	Utusan khusus presiden diatur dalam ketentuanPerpres 137/2024. Tujuan dari pembentukan utusan khusus presiden adalah untuk memperlancar tugas presiden. Utusan khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	KLINIK TERKAITApa Saja Tugas Wakil Menteri dan Berapa Gajinya?24 Okt, 2024Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri22 Okt, 2024Wajibkah Memasang Foto Presiden dan Wapres di Kantor?26 Mar, 2024Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya15 Jun, 2023Dalam sejarahnya pengaturan mengenai utusan khusus presiden diatur dal...	# KLINIK TERKAIT ## Apa Saja Tugas Wakil Menteri dan Berapa Gajinya? 24 Okt, 2024 ## Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri 22 Okt, 2024 ## Wajibkah Memasang Foto Presiden dan Wapres di Kantor? 26 Mar, 2024 ## Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya 15 Jun, 2023 Dalam sejarahnya, pengaturan mengenai utus...	Apa itu Utusan Khusus Presiden? Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad, Gus Miftah, Zita Anjani dan yang lainnya diangkat menjadi utusan khusus presiden. Apa itu utusan khusus presiden? Apa saja tugas dan fungsi utusan khusus presiden?	<startofreasoning># KLINIK TERKAIT ## Apa Saja Tugas Wakil Menteri dan Berapa Gajinya? 24 Okt, 2024 ## Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri 22 Okt, 2024 ## Wajibkah Memasang Foto Presiden dan Wapres di Kantor? 26 Mar, 2024 ## Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya 15 Jun, 2023 Dalam sejarahnya, pengat...	Utusan Khusus Presiden adalah jabatan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Penunjukan utusan khusus ini bertujuan untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas presi...	['Perpres 17/2012', 'Perpres 56/2020', 'Perpres 137/2024', 'Pasal 74 Perpres 137/2024', 'Keppres No. 76/M Tahun 2024', 'Pasal 19 ayat (1) Perpres 137/2024', 'Pasal 25 Perpres 137/2024', 'Pasal 27 Perpres 137/2024', 'Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024', 'Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024', '...
Apa Saja Tugas Wakil Menteri dan Berapa Gajinya?	2024-10-24	Pada kabinet Merah Putih kali ini, satu menteri memiliki beberapa wakil. Sebenarnya apa gunanya wakil menteri? Lalu, berapa gaji wakil menteri? Mohon penjelasannya.	Wakil menteri dapat diangkat oleh presiden jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus pada kementerian tertentu. Masa jabatan wakil menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang bersangkutan.Lalu, apa saja tugas dari wakil menteri da...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Tugas Wakil MenteriKLINIK TERKAITKewenangan Presiden Mengangkat Menteri22 Okt, 2024Apa Saja Alasan Menteri Dapat Diberhentikan?02 Jul, 2024Wajibkah Memasang Foto Presiden dan Wapres di Kantor?26 Mar, 2024Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya15 Jun, 2023Keberadaan wakil menteri dalam kabinet didasarkan padaP...	# Tugas Wakil Menteri ## KLINIK TERKAIT - Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri: 22 Okt, 2024 - Apa Saja Alasan Menteri Dapat Diberhentikan?: 02 Jul, 2024 - Wajibkah Memasang Foto Presiden dan Wapres di Kantor?: 26 Mar, 2024 - Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya: 15 Jun, 2023 Keberadaan...	Apa Saja Tugas Wakil Menteri dan Berapa Gajinya? Pada kabinet Merah Putih kali ini, satu menteri memiliki beberapa wakil. Sebenarnya apa gunanya wakil menteri? Lalu, berapa gaji wakil menteri? Mohon penjelasannya.	<startofreasoning># Tugas Wakil Menteri ## KLINIK TERKAIT - Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri: 22 Okt, 2024 - Apa Saja Alasan Menteri Dapat Diberhentikan?: 02 Jul, 2024 - Wajibkah Memasang Foto Presiden dan Wapres di Kantor?: 26 Mar, 2024 - Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya: 15 Jun...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Keberadaan wakil menteri dalam struktur pemerintahan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang memberikan dasar hukum bagi pengangkatan wakil menteri oleh presiden. Dalam konteks kabinet Mera...	['Pasal 10 UU Kementerian Negara', 'Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres 60/2012', 'Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (“Perpres 60/2012”)', 'Pasal 4 Perpres 60/2012', 'Pasal 2 Perpres 60/2012', 'Pasal 3 Perpres 60/2012', 'Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/201...
Cerai saat Hamil, Bolehkah dalam Hukum Islam?	2024-10-23	Suami saya berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain. Saya tidak bisa memaafkan dan tetap ingin pisah. Apakah saya boleh minta cerai saat hamil? Apa yang bisa saya tuntut dari suami?	Cerai saat hamil apakah boleh? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan yang melarang untuk melakukan cerai saat hamil. Namun demikian, perceraian haruslah menjadi langkah terakhir yang ditempuh serta harus ada alasan yang mendasari perceraian.	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulBolehkah Suami Mengajukan Cerai Saat Istri Hamil?yang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Juni 2013, dan dimutakhirkan olehBernadetha Aurelia Oktavira, S.H.pada 23 November...	Sebelumnya, kami turut prihatin atas permasalahan yang Anda hadapi. Perceraian hendaknya menjadi jalan terakhir setelah semua upaya penyelesaian perselisihan antara Anda dan suami telah dilakukan.Perceraian dalam UU PerkawinanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149...	Sebelumnya, kami turut prihatin atas permasalahan yang Anda hadapi. Perceraian hendaknya menjadi jalan terakhir setelah semua upaya penyelesaian perselisihan antara Anda dan suami telah dilakukan. ### Perceraian dalam UU Perkawinan Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai D...	Cerai saat Hamil, Bolehkah dalam Hukum Islam? Suami saya berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain. Saya tidak bisa memaafkan dan tetap ingin pisah. Apakah saya boleh minta cerai saat hamil? Apa yang bisa saya tuntut dari suami?	<startofreasoning>Sebelumnya, kami turut prihatin atas permasalahan yang Anda hadapi. Perceraian hendaknya menjadi jalan terakhir setelah semua upaya penyelesaian perselisihan antara Anda dan suami telah dilakukan. ### Perceraian dalam UU Perkawinan Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Te...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam situasi yang Anda hadapi, penting untuk memahami beberapa aspek hukum yang terkait dengan perceraian dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). ### 1. Dasar Hu...	['Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan', 'Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan', 'Pasal 19 PP 9/1975', 'Kompilasi Hukum Islam (KHI)', 'Pasal 116 huruf g KHI', 'Pasal 116 huruf k KHI', 'Pasal 20 PP 9/1975', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas ...
Mengenal Tugas dan Fungsi Wantimpres	2024-10-23	Di Indonesia terdapat lembaga negara yang disebut dengan dewan pertimbangan presiden. Sebanarnya apa itu dewan perimbangan presiden? Apa tugas dewan pertimbangan presiden?	Wantimpres adalah singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1UU 64/2024definisi Wantimpres adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16UUD 1945. Wantimpres sebagai lembaga negara bertanggung jaw...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulTugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)yang dibuat olehDimas Hutomo, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 5 Juli 2019, lalu dimutakhirkan pertama kali olehValerie Augustine Budianto, S....	Apa Itu Wantimpres?Pada dasarnya Wantimpres merupakan lembaga negara kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung (â€œDPAâ€). Sebelum amandemen ke-4UUD 1945, DPA diatur dalam Pasal 16 UUD 1945. Kapan DPA dihapus? Setelah amandemen ke-4UUD 1945, lembaga negara DPA dibubarkan dan bunyiPasal 16 UUD 1945diubah menjadi:Belajar...	# Apa Itu Wantimpres? Pada dasarnya, Wantimpres merupakan lembaga negara kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung ("DPA"). Sebelum amandemen ke-4 UUD 1945, DPA diatur dalam Pasal 16 UUD 1945. Kapan DPA dihapus? Setelah amandemen ke-4 UUD 1945, lembaga negara DPA dibubarkan dan bunyi Pasal 16 UUD 1945 diubah me...	Mengenal Tugas dan Fungsi Wantimpres Di Indonesia terdapat lembaga negara yang disebut dengan dewan pertimbangan presiden. Sebanarnya apa itu dewan perimbangan presiden? Apa tugas dewan pertimbangan presiden?	<startofreasoning># Apa Itu Wantimpres? Pada dasarnya, Wantimpres merupakan lembaga negara kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung ("DPA"). Sebelum amandemen ke-4 UUD 1945, DPA diatur dalam Pasal 16 UUD 1945. Kapan DPA dihapus? Setelah amandemen ke-4 UUD 1945, lembaga negara DPA dibubarkan dan bunyi Pasal 16 ...	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi Republik Indonesia, yang berfungsi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Wantimpres adalah pengganti dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang telah ...	['UUD 1945', 'UU 19/2006', 'UU 64/2024', 'Pasal 1 angka 1 UU 64/2024', 'Pasal 2 ayat (1) UU 64/2024', 'Pasal 4 ayat (1) UU 19/2006', 'Pasal 4 ayat (2) UU 19/2006', 'Pasal 4 ayat (3) UU 19/2006', 'Pasal 5 UU 19/2006', 'Pasal 6 ayat (1) UU 19/2006', 'Pasal 6 ayat (2) UU 19/2006', 'Pasal 7 ayat (2) UU 64/2024', 'Pasal 9 a...
Bisakah PT Mengakuisisi CV?	2024-10-23	Apakah PT bisa akuisisi CV? Jika bisa, bagaimana caranya suatu PT mengakuisisi suatu perusahaan berbentuk CV? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam akuisisi tersebut?	Akuisisi atau pengambilalihan sepanjang penelusuran kami diatur untuk perseroan terbatas (â€œPTâ€). Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.Namun, ketentuan mengenai a...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulAkuisisi Perusahaan Berbentuk CVyang dibuat olehAdi Condro Bawono, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Januari 2012.Pengertian CVKLINIK TERKAITIni 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui14 Okt, 2024Atu...	dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Januari 2012.Pengertian CVKLINIK TERKAITIni 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui14 Okt, 2024Aturan Pendirian CV dan Dampaknya Jika Tidak Didaftarkan04 Okt, 2024Apakah Sekutu Pasif = Komisaris CV?06 Okt, 2023Prosedur Mengubah Badan Usaha CV Menjadi PT Secara Berurutan02 Mar,...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Januari 2012. ## Pengertian CV ### KLINIK TERKAIT - Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui - 14 Okt, 2024 - **Aturan Pendirian CV dan Dampaknya Jika Tidak Didaftark...	Bisakah PT Mengakuisisi CV? Apakah PT bisa akuisisi CV? Jika bisa, bagaimana caranya suatu PT mengakuisisi suatu perusahaan berbentuk CV? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam akuisisi tersebut?	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Januari 2012. ## Pengertian CV ### KLINIK TERKAIT - Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui - 14 Okt, 2024 - **Aturan Pendirian CV dan Dampaknya Ji...	Dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah PT dapat mengakuisisi CV, kita perlu memahami konsep dasar dari kedua bentuk badan usaha tersebut serta kerangka hukum yang mengaturnya. ### Pengertian CV dan PT CV (Commanditaire Vennootschap) adalah bentuk persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif yang mengelola usaha dan ...	['Pasal 1618 KUH Perdata', 'Pasal 19 s.d. 21 KUHD', 'Pasal 1 angka 1 Permenkumham 17/2018', 'Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 1 ayat 11 UU PT', 'Pasal 1619 KUH Perdata', 'Pasal 1313 KUH Perdata', 'Kitab Undang-Undang Hukum Dagang', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten...
Bisakah PT Mengakuisisi CV?	2024-10-23	Apakah PT bisa akuisisi CV? Jika bisa, bagaimana caranya suatu PT mengakuisisi suatu perusahaan berbentuk CV? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam akuisisi tersebut?	Akuisisi atau pengambilalihan sepanjang penelusuran kami diatur untuk perseroan terbatas (â€œPTâ€). Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.Namun, ketentuan mengenai a...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulAkuisisi Perusahaan Berbentuk CVyang dibuat olehAdi Condro Bawono, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Januari 2012.Pengertian CVKLINIK TERKAITIni 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui14 Okt, 2024Atu...	dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Januari 2012.Pengertian CVKLINIK TERKAITIni 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui14 Okt, 2024Aturan Pendirian CV dan Dampaknya Jika Tidak Didaftarkan04 Okt, 2024Apakah Sekutu Pasif = Komisaris CV?06 Okt, 2023Prosedur Mengubah Badan Usaha CV Menjadi PT Secara Berurutan02 Mar,...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Januari 2012. ### Pengertian CV KLINIK TERKAIT - Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui - 14 Okt, 2024 - **Aturan Pendirian CV dan Dampaknya Jika Tidak Didaftar...	Bisakah PT Mengakuisisi CV? Apakah PT bisa akuisisi CV? Jika bisa, bagaimana caranya suatu PT mengakuisisi suatu perusahaan berbentuk CV? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam akuisisi tersebut?	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Januari 2012. ### Pengertian CV KLINIK TERKAIT - Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui - 14 Okt, 2024 - **Aturan Pendirian CV dan Dampaknya J...	Untuk memahami apakah PT dapat mengakuisisi CV, penting untuk terlebih dahulu memahami karakteristik dari kedua jenis entitas ini serta regulasi yang mengatur akuisisi. ### Karakteristik CV dan PT CV (Commanditaire Vennootschap) adalah bentuk persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu akt...	['Pasal 1618 KUH Perdata', 'Pasal 19 s.d. 21 KUHD', 'Pasal 1 angka 1 Permenkumham 17/2018', 'Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 1 ayat 11 UU PT', 'Pasal 1619 KUH Perdata', 'Pasal 1313 KUH Perdata', 'Kitab Undang-Undang Hukum Dagang', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten...
Mengenal Pelanggaran HAM Berat dan Contoh Kasusnya di Indonesia	2024-10-23	Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat? Apa saja yang termasuk pelanggaran HAM berat? Mengapa Indonesia mengatur jenis pelanggaran berat HAM hanya dua jenis, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam UU 26/2000 (Pengadilan HAM)? Sedangkan dalam Statuta Roma ada 4 jenis pelanggaran HAM be...	Pelanggaran HAM berat menurut Penjelasan Pasal 104 ayat (1)UU HAMadalah pembunuhan massal(genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan(arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discr...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulApa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?yang dibuat olehMilda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.Ddan pertama kali dipublikasikan pada 23 Agustus 2021, kemudian dimutakhirkan pertama kali olehErizka Permatasari, S.H...	Definisi HAMSebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulupengertian Hak Asasi Manusia (â€œHAMâ€). Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalamPasal 1 angka 1UU HAMyang berbunyi:Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 14...	# Definisi HAM Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian Hak Asasi Manusia ("HAM"). Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM yang berbunyi: > **Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan m...	Mengenal Pelanggaran HAM Berat dan Contoh Kasusnya di Indonesia Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat? Apa saja yang termasuk pelanggaran HAM berat? Mengapa Indonesia mengatur jenis pelanggaran berat HAM hanya dua jenis, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam UU 26/2000 (Pengadilan H...	<startofreasoning># Definisi HAM Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian Hak Asasi Manusia ("HAM"). Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM yang berbunyi: > **Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakika...	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat merujuk pada tindakan yang memiliki dampak serius terhadap hak-hak dasar manusia dan sering kali dilakukan secara sistematis oleh negara atau aparat negara. Untuk memahami pelanggaran HAM berat di Indonesia, perlu kita tinjau definisi dan kategorisasi yang terdapat dalam peratu...	['UU 39/1999', 'UU 26/2000', 'Statuta Roma', 'Putusan MA No. 45 PK/Pid/HAM Ad Hoc/2004', '[1]', '[2]', '[3]', '[4]', '[5]', '[6]', '[7]', '[8]', '[11]', '[12]', '[13]', '[14]', '[15]', '[16]', '[17]', '[18]', '[19]', '[20]']
Langkah Hukum Jika Karyawan Menolak Surat Peringatan	2024-10-22	Apakah sanksi yang akan diterima jika satu pihak tidak bersedia menerima surat somasi yang telah dikirimkan ke alamat sesuai KTP dan jelas telah terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja yang telah disetujui bersama? Dalam hal ini, pada intinya karyawan menolak surat peringatan. Apa langkah hukum yang bisa ditempuh?	Kami asumsikan bahwa surat somasi yang Anda maksud merupakanÂ surat peringatanÂ (â€œSPâ€)Â yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Jika pekerja/buruh menolak SP, hal ini berpotensi menimbulkanÂ p...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat olehBernadetha Aurelia Oktavira, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Januari 2020, dan dimutakhirkan pertama kali pada 19 November 2020.KLINIK TERKAITHarga Barang di Kasir dan di Rak Berbe...	Pemberian Surat PeringatanSebelumnya, kami asumsikan bahwaperjanjian kerjayang Anda maksud merujuk pada ketentuanPasal 1 angka 14UU Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dari perjanjian kerja tersebut la...	# Pemberian Surat Peringatan Sebelumnya, kami asumsikan bahwa perjanjian kerja yang Anda maksud merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dari perjanjian kerja ter...	Langkah Hukum Jika Karyawan Menolak Surat Peringatan Apakah sanksi yang akan diterima jika satu pihak tidak bersedia menerima surat somasi yang telah dikirimkan ke alamat sesuai KTP dan jelas telah terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja yang telah disetujui bersama? Dalam hal ini, pada intinya karyawan menolak sura...	<startofreasoning># Pemberian Surat Peringatan Sebelumnya, kami asumsikan bahwa perjanjian kerja yang Anda maksud merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dari pe...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, surat peringatan (SP) adalah alat yang digunakan oleh pengusaha untuk memberikan peringatan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan p...	['UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 154A ayat (1) huruf k UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 81 angka 47 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan', 'UU PPHI', 'Pasal 1 angka 2 UU PPHI', 'Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang...
Arti Demokrasi dan Supremasi Hukum	2024-10-22	Saya memiliki pertanyaan mengenai definisi demokrasi dan supremasi hukum, yaitu:Apa itu supremasi hukum?Bagaimana ciri-ciri negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum?Lalu, apa tujuan supremasi hukum?Apakah supremasi hukum berkaitan dengan demokrasi? Jika ya, apa arti demokrasi? Bagaimana pelaksanaan demokrasi di In...	Secara singkat, pengertian supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Kemudian, tujuan supremasi hukum adalah menjadikan hukum untuk melindungi dan menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi secara baik.Lantas,...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulBegini Pengertian Supremasi Hukumyang dibuat olehDavid Christian, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Juni 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali olehNafiatul Munawaroh, S.H., M.Hpada 8 September 2023.KLINIK...	Pengertian Supremasi HukumTerkait makna supremasi hukum,Nurul Qamardalam jurnalnyaSupremasi Hukum dan Penegakan Hukum, menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah rangkaian dari kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yakni katasupremacydan katalaw, menjadisupremacy of lawatau biasa ju...	# Pengertian Supremasi Hukum Terkait makna supremasi hukum, Nurul Qamar dalam jurnalnya Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah rangkaian dari kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yakni kata supremacy dan kata law, menjadi *supremacy o...	Arti Demokrasi dan Supremasi Hukum Saya memiliki pertanyaan mengenai definisi demokrasi dan supremasi hukum, yaitu:Apa itu supremasi hukum?Bagaimana ciri-ciri negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum?Lalu, apa tujuan supremasi hukum?Apakah supremasi hukum berkaitan dengan demokrasi? Jika ya, apa arti demokrasi? Ba...	<startofreasoning># Pengertian Supremasi Hukum Terkait makna supremasi hukum, Nurul Qamar dalam jurnalnya Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah rangkaian dari kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yakni kata supremacy dan kata law, me...	Pengertian supremasi hukum merujuk pada konsep di mana hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua individu dan lembaga dalam suatu negara. Supremasi hukum bukan hanya sekadar teori, melainkan merupakan prinsip fundamental yang mengatur cara pemerintah dan masyarakat berinteraksi. Menurut N...	['Nurul Qamar. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum', 'Volume 13', 'Nomor 2', 'Mei-Agustus 2011', 'hal. 155', 'Uswatun Khasanah. Negara Demokrasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Metro', 'Lampung: Nafal Publishing', '2024', 'hal. 1', 'Abustan dan Rusmulyadi. *Hukum Konstitusi', 'Negara'...
Bisakah Minta Nafkah Anak Luar Kawin Meski Ortu Tidak Menikah?	2024-10-22	Ponakan saya hamil di luar nikah. Saat ini sudah melahirkan, tetapi ia tidak mau menikah dengan lelaki (pacar) yang menghamilinya, karena si pacar kurang bertanggung jawab katanya. Namun, bisakah ponakan saya itu menuntut nafkah anaknya kepada ayah kandungnya? Jika bisa bagaimana caranya secara hukum? Terima kasih.	Salah satu pengertian anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.Anak luar nikah pada dasarnya memiliki hubungan nasab dan saling mewaris dengan ib...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	KLINIK TERKAITApakah Hak Asuh Anak Bisa Diambil oleh Ayah?24 Sep, 2024Hukum Waris Anak Hasil Zina19 Sep, 2024Adopsi Anak Secara Kekeluargaan, Bolehkah Secara Hukum?21 Agt, 2024Sampai Kapan Orang Tua Menafkahi Anak?31 Jul, 2024Pengertian dan Status Hukum Anak Luar KawinDisarikan dari artikelHak Waris Anak Luar Kawinyang...	# KLINIK TERKAIT ## Apakah Hak Asuh Anak Bisa Diambil oleh Ayah? 24 Sep, 2024 ## Hukum Waris Anak Hasil Zina 19 Sep, 2024 ## Adopsi Anak Secara Kekeluargaan, Bolehkah Secara Hukum? 21 Agt, 2024 ## Sampai Kapan Orang Tua Menafkahi Anak? 31 Jul, 2024 ## Pengertian dan Status Hukum Anak Luar Kawin Disarikan dari arti...	Bisakah Minta Nafkah Anak Luar Kawin Meski Ortu Tidak Menikah? Ponakan saya hamil di luar nikah. Saat ini sudah melahirkan, tetapi ia tidak mau menikah dengan lelaki (pacar) yang menghamilinya, karena si pacar kurang bertanggung jawab katanya. Namun, bisakah ponakan saya itu menuntut nafkah anaknya kepada ayah kandungn...	<startofreasoning># KLINIK TERKAIT ## Apakah Hak Asuh Anak Bisa Diambil oleh Ayah? 24 Sep, 2024 ## Hukum Waris Anak Hasil Zina 19 Sep, 2024 ## Adopsi Anak Secara Kekeluargaan, Bolehkah Secara Hukum? 21 Agt, 2024 ## Sampai Kapan Orang Tua Menafkahi Anak? 31 Jul, 2024 ## Pengertian dan Status Hukum Anak Luar Kawin D...	Dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah seorang ibu dapat meminta nafkah untuk anak luar kawin meskipun orang tuanya tidak menikah, kita perlu memahami beberapa aspek hukum terkait status anak luar kawin, hak nafkah, dan proses hukum yang dapat ditempuh. ### Pengertian Anak Luar Kawin Anak luar kawin dalam konteks h...	['Pasal 8 UU Perkawinan', 'Pasal 100 KHI', 'Pasal 186 KHI', 'Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010', 'Pasal 280 KUH Perdata', 'Pasal 51 ayat (1) Perpres 96/2018', 'Rakernas MA Tahun 2012', 'Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Undang-Un...
Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri	2024-10-22	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dibarengi dengan berlakunya UU 61/2024 yang mengubah UU Kementerian Negara.Setahu saya, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah keseluruhan Kementerian paling banyak 34...	Secara historis, Pasal 15UU Kementerian Negaramengatur jumlah keseluruhanÂ kementerianÂ paling banyak 34. Namun, ketentuan tersebut sudah diubah oleh Pasal 15UU 61/2024, sehinggaÂ jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.Bagaimana bunyi pasal 15 UU 61...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Dasar Hukum Kementerian NegaraSebagai dasar negara,Pasal 17UUD 1945telahmengatur tentang kementerian negara, yaitu:Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran ...	# Dasar Hukum Kementerian Negara Sebagai dasar negara, Pasal 17 UUD 1945 telah mengatur tentang kementerian negara, yaitu: - Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. - Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. - Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan. - Pembentukan, penguba...	Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dibarengi dengan berlakunya UU 61/2024 yang mengubah UU Kementerian Negara.Setahu saya, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah k...	<startofreasoning># Dasar Hukum Kementerian Negara Sebagai dasar negara, Pasal 17 UUD 1945 telah mengatur tentang kementerian negara, yaitu: - Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. - Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. - Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan. - Pe...	Dasar hukum kewenangan presiden dalam mengangkat menteri serta pembentukan kementerian negara di Indonesia terletak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Kementerian Negara. 1. Dasar Hukum Kementerian Negara Pasal 17 UUD 1945 mengatur mengenai kementerian nega...	['UUD 1945', 'UU Kementerian Negara', 'UU 61/2024', 'Pasal 17 UUD 1945', 'Pasal 7 UU Kementerian Negara', 'Pasal 12 UU Kementerian Negara', 'Pasal 15 UU Kementerian Negara', 'Pasal 1 angka 1 UU Kementerian Negara', 'Pasal 1 angka 2 UU Kementerian Negara', 'Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU Kementerian Negara', '...
Bisakah Menikah Saat Hari Libur?	2024-10-21	Saya beragama Islam dan berencana nikah di hari libur. Namun belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan beredarnya informasi mengenai larangan nikah di hari libur. Lantas, benarkah calon pengantin dilarang nikah di hari libur? Adakah ketentuan yang melarang nikah di hari libur?	Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan â€œnikah di hari liburâ€ yang Anda maksud adalah â€œpelaksanaan akad nikah di hari liburâ€. Bagi umat yang beragama Islam, akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah, yaitu calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.Adapun waktu pelak...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Pencatatan PernikahanUntuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk padaUU Perkawinansebagaimana diubah denganUU 16/2019, dan juga peraturan pelaksananya.Perkawinanadalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia...	# Pencatatan Pernikahan Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada UU Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU 16/2019, dan juga peraturan pelaksananya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tang...	Bisakah Menikah Saat Hari Libur? Saya beragama Islam dan berencana nikah di hari libur. Namun belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan beredarnya informasi mengenai larangan nikah di hari libur. Lantas, benarkah calon pengantin dilarang nikah di hari libur? Adakah ketentuan yang melarang nikah di hari libur?	<startofreasoning># Pencatatan Pernikahan Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada UU Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU 16/2019, dan juga peraturan pelaksananya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk ke...	Untuk menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan akad nikah di hari libur, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Sesuai dengan UU Perkawinan yang diubah dengan UU 16/2019, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicat...	['UU Perkawinan', 'UU 16/2019', 'Pasal 2 UU Perkawinan', 'Permenag 22/2024', 'Pasal 10 s.d. Pasal 21 Permenag 22/2024', 'Pasal 16 Permenag 22/2024', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Per...
Begini Aturan Jam Istirahat Kerja	2024-10-21	Saya memiliki pertanyaan seputar aturan jam istirahat kerja. Saya adalah pekerja di perusahaan peternakan yang menetapkan jam kerja masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 15.00 dengan jam istirahat 1 jam yaitu pukul 12.00 sampai pukul 13.00. Akan tetapi, pada periode produksi, perusahaan menetapkan aturan jam kerja yaitu m...	Aturan jam kerja istirahat dapat dilihat dalam Pasal 81 angka 25Perppu Cipta Kerjayang mengubah Pasal 79 ayat (2)UU Ketenagakerjaan, yaitu waktu istirahat yang diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus, dan w...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITAdakah Hak Cuti Tahunan untuk Pekerja Part Time?25 Mar, 2024Kapan Hak Cuti Tahunan Bisa Digunakan?11 Jan, 2024Aturan Waktu KerjaShift11 Des, 2023Sanksi Pidana Jika Pengusaha Melanggar Ketentuan Jam Istirahat Pekerja09 Jan, 2013Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari...	Bagaimana Pengaturan Jam Kerja Menurut UU Cipta Kerja?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasSebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai aturan jam istirahat kerja, perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai ketenagakerjaan diatur dalamUU Ketenagak...	# Bagaimana Pengaturan Jam Kerja Menurut UU Cipta Kerja? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai aturan jam istirahat kerja, perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai ketenagakerjaan diatur dala...	Begini Aturan Jam Istirahat Kerja Saya memiliki pertanyaan seputar aturan jam istirahat kerja. Saya adalah pekerja di perusahaan peternakan yang menetapkan jam kerja masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 15.00 dengan jam istirahat 1 jam yaitu pukul 12.00 sampai pukul 13.00. Akan tetapi, pada periode produksi, perusahaan m...	<startofreasoning># Bagaimana Pengaturan Jam Kerja Menurut UU Cipta Kerja? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai aturan jam istirahat kerja, perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai ketenagak...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam membahas aturan jam istirahat kerja, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengaturnya, terutama berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 a...	['UU Ketenagakerjaan', 'UU Cipta Kerja', 'Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 77 ayat (1) UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 2 Kepmenakertrans 234/2003', 'Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan', 'PP 35/2021', 'Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 187 ayat (1) UU Ketena...
Mekanisme Penggantian Calon Gubernur yang Meninggal Dunia	2024-10-21	Akhir-akhir sedang ramai mengenai berita Benny Laos calon gubernur Maluku Utara meninggal duia akibat kecelakaan kapal. Benny Laos merupakan calon gubernur Maluku Utara yang sudah di ditetapkan. Jika terjadi kejadian seperti demikian, apakah calon gubernur dapat digantikan dengan calon yang baru?	Dalam pencalonan calon gubernur dan calon wakil gubernur, terdapat tahapan yang harus dilalui seperti pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan pasangan calon.Jika sudah dilakukan penetapan pasangan calon, tapi salah s...	KLINIK TERKAITSanksi Jika Melibatkan Anak dalam Kampanye Pilkada30 Sep, 2024Jerat Hukum Catut KTP Warga untuk Maju Pilkada13 Sep, 2024Hukumnya Wali Kota Mundur dari Jabatan karena Mencalonkan Gubernur16 Jun, 2023Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?13 Mei, 2022Terima kasih atas pertanyaan An...	Penetapan Pasangan CalonDalam menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan calon gubernur (â€œcagubâ€) dan calon wakil gubernur (â€œcawagubâ€) adalahpeserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar ...	# Penetapan Pasangan Calon Dalam menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan calon gubernur ("cagub") dan calon wakil gubernur ("cawagub") adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di ...	Mekanisme Penggantian Calon Gubernur yang Meninggal Dunia Akhir-akhir sedang ramai mengenai berita Benny Laos calon gubernur Maluku Utara meninggal duia akibat kecelakaan kapal. Benny Laos merupakan calon gubernur Maluku Utara yang sudah di ditetapkan. Jika terjadi kejadian seperti demikian, apakah calon gubernur dapat...	<startofreasoning># Penetapan Pasangan Calon Dalam menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan calon gubernur ("cagub") dan calon wakil gubernur ("cawagub") adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan ...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam memahami mekanisme penggantian calon gubernur yang meninggal dunia setelah penetapan, kita perlu merujuk pada kerangka hukum yang mengatur pemilihan umum, khususnya terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur. Menurut Undang-Un...	['UU 1/2015', 'UU 10/2016', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015', 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015', 'Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020', 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020', 'Peraturan Ko...
Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi	2024-10-18	Belakangan ini cukup banyak kasus sodomi bocah, misalnya kasus sodomi anak Yayasan Panti Asuhan, pelecehan 22 anak di Sleman yang mengaku pernah jadi korban sodomi semasa kecil, dan lain-lain. Lantas, bagaimana aturan hukum untuk pelaku sodomi? Bagaimana hukumnya jika korban sodomi adalah anak?	Istilah sodomi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, meski tidak diatur secara spesifik, perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai pencabulan yang diatur dalamKUHP,UU 1/2023,UU Perlindungan Anakdan perubahannya, sertaUU TPKS.Lantas, apa ancaman pidana bagi pelaku sodomi?Penjelas...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang dibuat olehAgustin L. Hutabarat, S.H.dariLembaga Bantuan Hukum Mawar Saronyang dipublikasikan pertama kali pada 12 November 2018, dan dimutakhirkan pertama kali pada 16 Desember 2021, kemudian dimutakhi...	Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasPerlu diketahui bahwa istilah sodomi tidak didefinisikan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Lantas, apa arti sodomi? Mari simak penjelasan berikut.Apa itu Sodomi?KBBImemuat artisodomisebagai:...	# Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Perlu diketahui bahwa istilah sodomi tidak didefinisikan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Lantas, apa arti sodomi? Mari simak penjelasan berikut. ## Apa itu Sodomi? KBBI memuat ...	Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi Belakangan ini cukup banyak kasus sodomi bocah, misalnya kasus sodomi anak Yayasan Panti Asuhan, pelecehan 22 anak di Sleman yang mengaku pernah jadi korban sodomi semasa kecil, dan lain-lain. Lantas, bagaimana aturan hukum untuk pelaku sodomi? Bagaimana hukumnya jika korban...	<startofreasoning># Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Perlu diketahui bahwa istilah sodomi tidak didefinisikan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Lantas, apa arti sodomi? Mari simak penjelasan berikut. ## Apa itu Sod...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah "sodomi" tidak secara eksplisit didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pengertian sodomi umumnya merujuk pada hubungan seksual anal, baik yang dilakukan oleh laki-la...	['Pasal 290 KUHP', 'Pasal 292 KUHP', 'Pasal 417 UU 1/2023', 'Pasal 76E UU 35/2014', 'Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016', 'Pasal 6 huruf c UU TPKS', 'Putusan MA No. 115 PK/PID.SUS/2017', 'Putusan MA No. 2658 K/PID.SUS/2015', 'Putusan PN Cianjur No. 394/PID.SUS/2020/PN CJR.']
Peraturan Perceraian PNS dan Pembagian Gajinya	2024-10-18	Saya mau tanya soal perceraian PNS. Saya seorang PNS dan seorang muslim berniat menceraikan istri saya dikarenakan ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang ingin saya tanyakan berapa lama saya harus menanggung istri yang telah saya ceraikan? Dalam UU Kepegawaian dikatakan saya harus memberikan nafkah kepada mantan istri ...	Menurut hukum negara, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji mantan suami PNS kepada mantan istrinya akan terhapus bila mantan istrinya tersebut menikah lagi dengan orang lain. Artinya, mantan istri PNS yang menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai dengan mantan suaminya itu tidak mendapat bagian sepertiga da...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulBerapa Lama PNS Harus Menafkahi Mantan Istrinya?yang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 4 Desember 2015, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada Senin, 14 Februari 2022, lal...	Sebelum membahas pembagian gaji atau nafkah istri setelah perceraian PNS atau Pegawai Negeri Sipil, mari simak aturan perceraian pns dan syarat perceraian PNS terlebih dahulu.Peraturan Perceraian PNSBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasHal-ha...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Sebelum membahas pembagian gaji atau nafkah istri setelah perceraian PNS atau Pegawai Negeri Sipil, mari simak aturan perceraian PNS dan syarat perceraian PNS terlebih dahulu. ## Peraturan Perceraian PNS Belajar Hukum...	Peraturan Perceraian PNS dan Pembagian Gajinya Saya mau tanya soal perceraian PNS. Saya seorang PNS dan seorang muslim berniat menceraikan istri saya dikarenakan ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang ingin saya tanyakan berapa lama saya harus menanggung istri yang telah saya ceraikan? Dalam UU Kepegawaian dikatakan sa...	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Sebelum membahas pembagian gaji atau nafkah istri setelah perceraian PNS atau Pegawai Negeri Sipil, mari simak aturan perceraian PNS dan syarat perceraian PNS terlebih dahulu. ## Peraturan Perceraian ...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning> Pembahasan mengenai kewajiban mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memberikan nafkah kepada mantan istri setelah perceraian mencakup beberapa aspek hukum, baik dari sisi hukum negara maupun hukum Islam. ### 1. P...	['PP 10/1983', 'PP 45/1990', 'UU Perkawinan', 'Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990', 'Putusan MA No. 819 K/Ag/2017', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 te...
Syarat Jadi Pahlawan Nasional	2024-10-18	Apa syarat jadi pahlawan nasional? Lalu, bagaimana tata cara pengajuan gelar pahlawan nasional?	Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada WNI atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar ...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITJerat Hukum Pelaku Plagiat Skripsi31 Mei, 2024Jika UU Bertentangan dengan TAP MPR, Bisakah Judicial Review?23 Agt, 2023Hukumnya Penggunaan Lambang Garuda Pancasila pada Produk Komersial22 Jun, 2020Apakah Seorang yang Bukan Sarjana Hukum Bisa Jadi Advokat?29 Jan, 2013Artik...	Arti Pahlawan NasionalBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasSebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai syarat jadi pahlawan, kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pahlawan nasional. BerdasarkanPasal 1 angka 4UU 20/2009,pahlawan na...	# Arti Pahlawan Nasional Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai syarat jadi pahlawan, kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pahlawan nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 20/2...	Syarat Jadi Pahlawan Nasional Apa syarat jadi pahlawan nasional? Lalu, bagaimana tata cara pengajuan gelar pahlawan nasional?	<startofreasoning># Arti Pahlawan Nasional Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai syarat jadi pahlawan, kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pahlawan nasional. Berdasarkan Pasal...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning> ## Arti Pahlawan Nasional Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan oleh negara kepada individu yang telah berjuang demi kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tenta...	['UU 20/2009', 'Pasal 1 angka 4 UU 20/2009', 'Pasal 4 ayat (1) UU 20/2009', 'Pasal 2 ayat (2) PP 35/2010', 'Pasal 24 UU 20/2009', 'Pasal 10 s.d. Pasal 50 PP 35/2010', 'Pasal 24 s.d. Pasal 29 UU 20/2009', 'Pasal 30 ayat (1) UU 20/2009', 'Pasal 30 ayat (2) dan (3) UU 20/2009', 'Pasal 51 ayat (2) huruf b PP 35/2010', 'Pas...
Pasal 160 KUHP yang Menjerat Pelaku Penghasutan	2024-10-18	Bisakah seseorang yang mengompori dan membiarkan terjadinya tindak pidana dijerat dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan? Mohon dijelaskan mengenai penafsiran delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP.	Menghasut orang untuk melakukan tindak pidana tentu merupakan sebuah perbuatan pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 160KUHPlama atau Pasal 246UU 1/2023tentang KUHP baru.Namun, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur agar dapat dikatakan â€œmenghasutâ€ sesuai dengan ketentuan di atas. Lantas, bagaimana cara â€œmenghas...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulSengaja Menghasut Orang Lain Agar Bertengkar, Bisakah Dipidana?yang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 7 September 2015, kemudian dimutakhirkan olehDian Dwi Jayanti, S.H.pada...	Bunyi Pasal 160 KUHPBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasTindakan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana diatur dalamPasal 160KUHPlama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, sebagai berikut:Barang siapa di muka umum...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- ## Bunyi Pasal 160 KUHP Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Tindakan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana diatur dal...	Pasal 160 KUHP yang Menjerat Pelaku Penghasutan Bisakah seseorang yang mengompori dan membiarkan terjadinya tindak pidana dijerat dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan? Mohon dijelaskan mengenai penafsiran delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP.	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- ## Bunyi Pasal 160 KUHP Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Tindakan menghasut orang lain untuk melakukan tindak...	Pasal 160 KUHP mengatur tentang penghasutan yang dilakukan di muka umum, di mana seseorang dapat dijerat hukum jika ia menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana, melawan penguasa dengan kekerasan, atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Penghasutan ini harus memenuhi beberapa unsur penting agar dapat...	['Pasal 160 KUHP', 'Pasal 3 PERMA 2/2012', 'Putusan MK No. 7/PUU-VII/2009', 'Pasal 246 UU 1/2023', 'Putusan MA No. 426 K/Pid/2011', 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Ti...
Peraturan Pemerintah: Materi Muatan dan Proses Pembentukannya	2024-10-17	Mohon dijelaskan apa isi peraturan pemerintah dan bagaimanakah proses pembentukan peraturan pemerintah di Indonesia?	Peraturan pemerintah (â€œPPâ€) berisi aturan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang. Adapun proses pembentukan peraturan pemerintah yaitu dimulai dari penyusunan program penyusunan PP, penyusunan rancangan PP, penetapan rancangan PP hingga pengundangan PP.	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulBegini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintahyang pertama kali dipublikasikan pada 4 Juli 2022.KLINIK TERKAITHierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia11 Apr, 2024Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia07 Nov, 202...	Mengenal Apa itu Peraturan PemerintahPeraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasPeraturan pemerintah term...	# Mengenal Apa itu Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.[1] ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 **Lihat Semua Kela...	Peraturan Pemerintah: Materi Muatan dan Proses Pembentukannya Mohon dijelaskan apa isi peraturan pemerintah dan bagaimanakah proses pembentukan peraturan pemerintah di Indonesia?	<startofreasoning># Mengenal Apa itu Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.[1] ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 ...	Peraturan pemerintah adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang. Dalam konteks hukum di Indonesia, peraturan pemerintah termasuk dalam kategori peraturan delegasi, yaitu peraturan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang yang leb...	['Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan', 'Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan', 'Peraturan Pemerintah Penggant...
Arti Due Process of Law	2024-10-17	Apa itudue process of law?	Artidue process of lawadalah proses hukum yang adil. Proses hukum yang adil ini dapat berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal dan juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.Due process of lawberasal dari dokumen Magna Charta 1215 yang ber...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulÂ samaÂ yang dibuat olehVira Sintia, S.H.dan dipublikasikan pertama kali pada 29 Agustus 2023.KLINIK TERKAITArti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum03 Agt, 2023Arti Pro Justitia dan Contoh Penerapannya07 Jul, 2023ArtiLaw...	Apa ituDue Process of Law?Mardjono Reksodiputromenyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia,artidue process of lawadalahproses hukum yang adil. Lebih lanjut, makna dari proses hukum yang adil (due process of law) tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi...	# Apa itu Due Process of Law? Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, arti due process of law adalah proses hukum yang adil. Lebih lanjut, makna dari proses hukum yang adil (due process of law) tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara ...	Arti Due Process of Law Apa itudue process of law?	<startofreasoning># Apa itu Due Process of Law? Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, arti due process of law adalah proses hukum yang adil. Lebih lanjut, makna dari proses hukum yang adil (due process of law) tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumu...	Due process of law, dalam konteks hukum Indonesia, merujuk pada proses hukum yang adil dan berkeadilan yang harus dilalui oleh setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan. Menurut Mardjono Reksodiputro, istilah ini tidak hanya mencakup penerapan hukum secara formal, tetapi juga menjamin hak-hak individu, terut...	['Magna Charta 1215', 'KUHAP', 'Pasal 56 ayat 1 KUHAP', 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana', 'Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman', 'Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman', 'Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman', 'Pasal 7 UU...
Jika Developer Menjaminkan Sertifikat Tanah Tanpa Izin, Tempuh Ini	2024-10-17	Saya mau bertanya tentang hak tanggungan, namun sebelumnya saya akan menceritakan sedikit kronologi permasalahannya. PT A adalah pengembang dan menjual tanahnya kepada B namun keadaannya sertifikat rumah masih berupa sertifikat induk. AJB sudah ditandatangani oleh para pihak pada saat itu. Di tengah perjalanan ketika s...	Secara hukum, dengan ditandatanganinya akta jual beli (â€œAJBâ€), maka telah terjadi peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, pemilik hak atas tanah sebelumnya (PT A) tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut, termasuk untuk menggunakannya sebagai jaminan utang kepada bank C.Lantas, langkah hukum apa yang dapat di...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulLangkah Hukum Jika Developer Menjaminkan Sertifikat Tanpa Seizin Konsumenyang dibuat olehAlfin Sulaiman, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 28 November 2014.KLINIK TERKAITSalah Ketik AJB Tanah? Begini Prose...	dan pertama kali dipublikasikan pada 28 November 2014.KLINIK TERKAITSalah Ketik AJB Tanah? Begini Prosedur Pembetulannya02 Okt, 2024Ingkari PPJB, Ini Hukumnya Developer Alihkan Tanah ke Orang Lain25 Sep, 2024Bolehkah Tanah Warisan Diklaim Sebagai Tanah Adat?27 Agt, 2024Luas Tanah Faktual Tak Sesuai Surat Ukur? Lakukan ...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 28 November 2014. ## KLINIK TERKAIT - Salah Ketik AJB Tanah? Begini Prosedur Pembetulannya - 02 Okt, 2024 - Ingkari PPJB, Ini Hukumnya Developer Alihkan Tanah ke Orang Lain...	Jika Developer Menjaminkan Sertifikat Tanah Tanpa Izin, Tempuh Ini Saya mau bertanya tentang hak tanggungan, namun sebelumnya saya akan menceritakan sedikit kronologi permasalahannya. PT A adalah pengembang dan menjual tanahnya kepada B namun keadaannya sertifikat rumah masih berupa sertifikat induk. AJB sudah ditandat...	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 28 November 2014. ## KLINIK TERKAIT - Salah Ketik AJB Tanah? Begini Prosedur Pembetulannya - 02 Okt, 2024 - **Ingkari PPJB, Ini Hukumnya Developer Alihkan Tan...	Dalam kasus ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan hak tanggungan dan kekuatan akta jual beli (AJB) yang telah ditandatangani. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa hak atas tanah dapat dialihkan melalui perbuatan hukum, dan salah satu cara peralihan tersebut adalah melalui jual bel...	['Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria', 'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara', 'Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah', 'Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubah...
Bolehkah Rumah Sakit Membatasi Jumlah Pasien BPJS?	2024-10-17	Saya menemukan fenomena pembatasan BPJS di rumah sakit, pada saat pasien peserta BPJS mendaftar di dokter spesialis. Lantas, apakah ada batasan penggunaan BPJS? Jika tidak ada pembatasan BPJS di rumah sakit, apa sanksi yang diberikan pada rumah sakit? Kemudian, apakah BPJS bisa digunakan di semua rumah sakit?	Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang anti diskriminatif. Di sisi lain, kewajiban lain dari rumah sakit adalah untuk melaksanakan sistem rujukan. Secara eksplisit, rumah sakit memang tidak diwajibkan untuk selalu menerima rujukan, namun setidaknya Pasal 14Permenkes 1/2012mengatur bahwa penerima rujukan ...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulsamayang dibuat olehBernadetha Aurelia Oktavira, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 6 Desember 2019.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan b...	Penyelenggaraan Jaminan KesehatanBadan Penyelenggara Jaminan Sosialyang selanjutnya disingkatBPJSadalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.[1]BerdasarkanPasal 83 angka 1Perppu Cipta Kerjayang mengubahPasal 6 ayat (1)UU BPJS, BPJS Kesehatan digunakan untuk menyelenggarakan program ja...	# Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.[1] Berdasarkan Pasal 83 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (1) UU BPJS, BPJS Kesehatan digunakan untuk menyelenggarak...	Bolehkah Rumah Sakit Membatasi Jumlah Pasien BPJS? Saya menemukan fenomena pembatasan BPJS di rumah sakit, pada saat pasien peserta BPJS mendaftar di dokter spesialis. Lantas, apakah ada batasan penggunaan BPJS? Jika tidak ada pembatasan BPJS di rumah sakit, apa sanksi yang diberikan pada rumah sakit? Kemudian, apakah ...	<startofreasoning># Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.[1] Berdasarkan Pasal 83 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (1) UU BPJS, BPJS Kesehatan digunakan un...	Penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab atas program jaminan kesehatan. Menurut UU BPJS dan peraturan terkait, setiap peserta yang telah membayar iuran berhak mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan. Oleh karen...	['Pasal 83 angka 1 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 1 angka 1 Perpres 59/2024', 'Pasal 1 angka 10 UU Kesehatan', 'Pasal 2 UU Kesehatan', 'Pasal 189 ayat (1) huruf b UU Kesehatan', 'Pasal 14 Permenkes 1/2012', 'Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial', 'Pasal 1 angka 2 Per...
Apa Saja yang Harus Dimuat dalam Posita Gugatan?	2024-10-16	Mohon dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam posita gugatan?	Posita ataufundamentum petendiadalah dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Posita termasuk syarat substansi suatu gugatan yang disampaikan setelah identitas para pihak.Lantas apa saja isi posita gugatan ag...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulHal-Hal Apa Saja yang Dimuat dalam Posita Gugatan?yang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 24 April 2014.KLINIK TERKAITPerbedaan Gugatan dan Permohonan30 Mei, 2024Bisakah Gugatan Ba...	Apa itu Posita Gugatan?Posita adalah bentuk jamak daripositum, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dalil gugatan. Hal ini kemudian dijelaskan olehM. Yahya Harahapdalam bukunyaHukum Acara Perdatayang mengatakan bahwa posita gugatan merupakan istilah yang akrab digunakan dalam praktik peradilan dan disebut juga sebaga...	# Apa itu Posita Gugatan? Posita adalah bentuk jamak dari positum, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dalil gugatan. Hal ini kemudian dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang mengatakan bahwa posita gugatan merupakan istilah yang akrab digunakan dalam praktik peradilan dan disebu...	Apa Saja yang Harus Dimuat dalam Posita Gugatan? Mohon dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam posita gugatan?	<startofreasoning># Apa itu Posita Gugatan? Posita adalah bentuk jamak dari positum, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dalil gugatan. Hal ini kemudian dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang mengatakan bahwa posita gugatan merupakan istilah yang akrab digunakan dalam praktik pe...	Posita gugatan merupakan bagian penting dari suatu gugatan dalam hukum acara perdata. Posita adalah dasar atau fondasi dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat di pengadilan. Dalam praktiknya, posita harus disusun dengan jelas dan sistematis agar dapat menjelaskan hubungan hukum yang ada, serta fakt...	['Reglement op de Rechtsvordering (RV)', 'Muhammad Fadillah Ulhad dan Maria Amelia. Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet. Jurnal Konstruksi Hukum', 'Vol. 4 No. 2', '2023', 'hal. 126', 'Sandy Stevanus Runtuwene. *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkar...
Perbedaan Paten dan Paten Sederhana	2024-10-16	Setahu saya, jangka waktu perlindungan paten 20 tahun, sedangkan jangka waktu pelindungan paten sederhana 10 tahun. Mengapa jangka waktu perlindungan paten dengan paten sederhana berbeda? Lalu, apa perbedaan paten dan paten sederhana selain dari segi waktu perlindungannya?	Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.Adapun, pelindungan paten meliputi paten dan paten sederhana. Lantas, apa ...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Apa yang Dimaksud dengan Paten?BerdasarkanPasal 1 angka 1UU Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atashasil invensinya di bidang teknologiuntuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan perset...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Apa yang Dimaksud dengan Paten?BerdasarkanPasal 1 angka 1UU Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atashasil invensinya di bidang teknologiuntuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan perset...	# Terima kasih atas pertanyaan Anda. ## Apa yang Dimaksud dengan Paten? Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memb...	Perbedaan Paten dan Paten Sederhana Setahu saya, jangka waktu perlindungan paten 20 tahun, sedangkan jangka waktu pelindungan paten sederhana 10 tahun. Mengapa jangka waktu perlindungan paten dengan paten sederhana berbeda? Lalu, apa perbedaan paten dan paten sederhana selain dari segi waktu perlindungannya?	<startofreasoning># Terima kasih atas pertanyaan Anda. ## Apa yang Dimaksud dengan Paten? Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi ...	## Apa yang Dimaksud dengan Paten? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, yang memberikan hak kepada inventor untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanaka...	['Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja', 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang', 'Pasal 1 angka 2 Unda...
Melamar Pekerjaan dengan Memakai Ijazah Orang Lain	2024-10-16	Kawan saya bekerja pada sebuah perusahaan. Dulu waktu melamar usianya sudah 30-an, sedangkan salah satu syaratnya adalah usia maksimal 22 tahun. Berhubung dia dan adiknya ada kemiripan wajah, maka yang bersangkutan melamar dengan ijazah dan akta lainnya atas nama sang adik. Bagaimana hukum bekerja menggunakan ijazah or...	Perbuatan menggunakan ijazah milik orang lain untuk keperluan melamar pekerjaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurutKUHPlama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku danUU 1/2023tentang KUHP baru,UU SisdiknasdanUU PDP. Bagaimana ketentuan pidananya?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulÂ samaÂ yang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Desember 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kali olehDian Dwi Jayanti, S.H.pada 12 Desember 2022.Artikel ini dibuat berda...	Apa yang Dimaksud dengan Ijazah?Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana hukum bekerja menggunakan ijazah orang lain, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ijazah. BerdasarkanPasal 1 angka 1Permendikbudristek 50/2024,ijazahadalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vok...	# Apa yang Dimaksud dengan Ijazah? Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana hukum bekerja menggunakan ijazah orang lain, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ijazah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek 50/2024, ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendid...	Melamar Pekerjaan dengan Memakai Ijazah Orang Lain Kawan saya bekerja pada sebuah perusahaan. Dulu waktu melamar usianya sudah 30-an, sedangkan salah satu syaratnya adalah usia maksimal 22 tahun. Berhubung dia dan adiknya ada kemiripan wajah, maka yang bersangkutan melamar dengan ijazah dan akta lainnya atas nama sang ...	<startofreasoning># Apa yang Dimaksud dengan Ijazah? Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana hukum bekerja menggunakan ijazah orang lain, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ijazah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek 50/2024, ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan a...	Penggunaan ijazah orang lain dalam konteks melamar pekerjaan adalah tindakan yang memiliki implikasi hukum yang serius. Untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan tersebut, penting untuk menguraikan beberapa aspek hukum yang relevan, termasuk definisi ijazah, unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, serta ke...	['Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek 50/2024', 'Pasal 263 KUHP lama', 'Pasal 391 UU 1/2023 tentang KUHP baru', 'Putusan PN Airmadidi 28/Pid.B/2014/PN.Amd.', 'Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas', 'Pasal 61 ayat (2) UU Sisdiknas', 'Pasal 65 ayat (3) UU PDP', 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', 'Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2...
Artificial Intelligence(AI): Subjek Hukum atau Objek Hukum?	2024-10-15	Dalam era revolusi industri 5.0, perkembangan kecerdasan buatan atauartificial intelligence("AI")ï¿½telah menjadi pendorong utama transformasi digital. Lantas, karena AI merupakan invensi maupun ciptaan karya yang dilahirkan dari hasil olah pikir manusia, apakah AI merupakan objek hukum dalam pelindungan kekayaan intel...	Artificial Intelligence(â€œAIâ€) sebagai instrumenplatformdigital, dapat menghasilkan inovasi, invensi, dan konten kreatif. Akan tetapi, status hukum AI tetap terbatas sebagai objek hukum, bukan subjek hukum. Tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan AI tetap melekat pada pengembang, operator, atau pengguna AI...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Artificial Intelligence(â€œAIâ€)yang juga dikenal dengan istilahakal imitasi, menjadi salah satu inovasi paling spektakuler pada dekade ini, terutama pasca dikembangkannya AI Generatif (â€œGenAIâ€).Kehadiran AI telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasukhukum.[1]Hal ini memunculkan pertany...	# Artificial Intelligence Artificial Intelligence ("AI") yang juga dikenal dengan istilah akal imitasi, menjadi salah satu inovasi paling spektakuler pada dekade ini, terutama pasca dikembangkannya AI Generatif ("GenAI"). Kehadiran AI telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ...	Artificial Intelligence(AI): Subjek Hukum atau Objek Hukum? Dalam era revolusi industri 5.0, perkembangan kecerdasan buatan atauartificial intelligence("AI")ï¿½telah menjadi pendorong utama transformasi digital. Lantas, karena AI merupakan invensi maupun ciptaan karya yang dilahirkan dari hasil olah pikir manusia, apak...	<startofreasoning># Artificial Intelligence Artificial Intelligence ("AI") yang juga dikenal dengan istilah akal imitasi, menjadi salah satu inovasi paling spektakuler pada dekade ini, terutama pasca dikembangkannya AI Generatif ("GenAI"). Kehadiran AI telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam memahami status hukum dari Artificial Intelligence (AI), penting untuk membedakan antara dua kategori utama dalam hukum, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban, seperti indivi...	['AIA 2024', 'Pasal 14 ayat (1) AIA 2024', 'Pasal 50 ayat (1) AIA 2024', 'Pasal 57 ayat (12) AIA 2024', 'Pasal 1 angka 3 UU Paten', 'Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta', 'Pasal 1 angka 2 UU Desain Industri', 'Putusan Pengadilan di Inggris dalam kasus AI bernama DABUS', 'US Copyright Office', 'Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200...
Jerat Pasal Penyalahgunaan Dana Donasi	2024-10-15	Apa pasal yang bisa menjerat pengurus yayasan filantropi yang menyalahgunakan dana donasi? Apakah penyelewengan atau penyalahgunaan dana donasi yayasan swasta itu bisa dikategorikan sebagai korupsi? Apakah masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut kepada KPK?	Penyalahgunaan dana donasi oleh pengurus yayasan filantropi pada dasarnya tidak dapat dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi, kecuali jika ada kerja sama dengan pemerintah atau penyelenggara negara sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.Lantas, apa saja pasal yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan dana do...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Bisakah Penyalahgunaan Dana Donasi Dijerat Pasal Tipikor?Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah penyalahgunaan dana donasi yayasan swasta bisa dikategorikan sebagai korupsi, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian korupsi.KLINIK TERKAITApakah Setiap Kerugian BUMN Diangga...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Bisakah Penyalahgunaan Dana Donasi Dijerat Pasal Tipikor?Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah penyalahgunaan dana donasi yayasan swasta bisa dikategorikan sebagai korupsi, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian korupsi.KLINIK TERKAITApakah Setiap Kerugian BUMN Diangga...	Terima kasih atas pertanyaan Anda. Bisakah Penyalahgunaan Dana Donasi Dijerat Pasal Tipikor? Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah penyalahgunaan dana donasi yayasan swasta bisa dikategorikan sebagai korupsi, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian korupsi. ### KLINIK TERKAIT - Apakah Setiap Kerug...	Jerat Pasal Penyalahgunaan Dana Donasi Apa pasal yang bisa menjerat pengurus yayasan filantropi yang menyalahgunakan dana donasi? Apakah penyelewengan atau penyalahgunaan dana donasi yayasan swasta itu bisa dikategorikan sebagai korupsi? Apakah masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut kepada KPK?	<startofreasoning>Terima kasih atas pertanyaan Anda. Bisakah Penyalahgunaan Dana Donasi Dijerat Pasal Tipikor? Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah penyalahgunaan dana donasi yayasan swasta bisa dikategorikan sebagai korupsi, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian korupsi. ### KLINIK TERKAIT - A...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam menjawab pertanyaan mengenai penyalahgunaan dana donasi oleh pengurus yayasan filantropi, penting untuk memahami beberapa aspek hukum yang relevan, termasuk definisi tindak pidana korupsi dan jenis-jenis pasal yang dapat diterapkan ...	['UU 31/1999', 'Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 (hal. 116)', 'KUHP', 'UU 1/2023', 'Pasal 372 KUHP', 'Pasal 374 KUHP', 'Pasal 378 KUHP', 'Pasal 486 UU 1/2023', 'Pasal 488 UU 1/2023', 'Pasal 492 UU 1/2023', 'Pasal 3 UU TPPU', 'Pasal 69 UU TPPU', 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016', 'Pasal 32 ayat (1) Undan...
PerbedaanDas SollendanDas Sein	2024-10-15	Apa itudas sollendandas sein? Apakah perbedaandas sollendandas sein,law in bookand law in society/law in action? Terima kasih	Das sollenadalah peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif (apa yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan), sedangkandas seinadalah suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.Adapundas sollendalam konteks penelitian hukum adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan par...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulÂ samayang dibuat olehSovia Hasanah, S.H.,Â dan pertama kali dipublikasikan pada 12 April 2018, dan dimutakhirkan pertama kali olehNafiatul Munawaroh, S.H., M.Hpada 9 Juni 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di K...	PengertianDas SollendanDas SeinMenurutSudikno Mertokusumodalam bukunyaMengenal Hukum: Suatu Pengantar(hal. 16),das sollenadalahkenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan. Sedangkandas seinadalahkenyataan alamiah atau peristiwa konkret.â€œBarang siapa mencuri harus dihukumâ€, â€œbarang siapa membeli sesuatu ...	# Pengertian Das Sollendan Das Sein Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (hal. 16), das sollen adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan. Sedangkan das sein adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret. “Barang siapa mencuri harus dihukum”, “barang...	PerbedaanDas SollendanDas Sein Apa itudas sollendandas sein? Apakah perbedaandas sollendandas sein,law in bookand law in society/law in action? Terima kasih	<startofreasoning># Pengertian Das Sollendan Das Sein Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (hal. 16), das sollen adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan. Sedangkan das sein adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret. “Barang siapa mencuri harus...	Das sollen dan das sein merupakan konsep penting dalam pemahaman hukum yang menggambarkan dua sisi dari realitas hukum: apa yang seharusnya terjadi (normatif) dan apa yang sebenarnya terjadi (faktual). Konsep ini sering digunakan dalam analisis hukum untuk memahami kesenjangan antara hukum yang tertulis (law in the boo...	['Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty', '2005', 'hal. 16', 'Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty', '2005', 'hal. 16-17', 'Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cetakan kedua. Yogyakarta: Libert...
Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya	2024-10-15	Apa itu sosiologi hukum?	Menjawab apa itu sosiologi hukum, pada intinya, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Dalam mempelajari sosiologi hukum, penting untuk memahami ruang lingkup, objek, dan karakteristiknya.	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulÂ samaÂ yang dipublikasikan pada 19 Juli 2022.KLINIK TERKAITPersamaan dan Perbedaan PIH dan PHI24 Nov, 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar, 2023Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum13 J...	Pengertian Sosiologi HukumSosiologi sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum diperkenalkan olehAguste Comte, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan.[1]Secara etimologis, sosiologi berasal dari Bahasa Latin â€œsociusâ€ yang artinya kawan, serta Bahasa Yunani â€œl...	# Pengertian Sosiologi Hukum Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum diperkenalkan oleh Aguste Comte, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. [1] Secara etimologis, sosiologi berasal dari Bahasa Latin "socius" yang artinya kawan, serta Bahasa Yunani "...	Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya Apa itu sosiologi hukum?	<startofreasoning># Pengertian Sosiologi Hukum Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum diperkenalkan oleh Aguste Comte, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. [1] Secara etimologis, sosiologi berasal dari Bahasa Latin "socius" yang artinya kawan, ser...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning> Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial dan bagaimana h...	['Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal', 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi', 'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta', 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke...
Bikin Skripsi Pakai AI, Termasuk Plagiarisme?	2024-10-15	Dengan maraknya AI, mahasiswa sekarang lebih mudah menulis skripsi menggunakan AI. Bagaimana hukumnya menggunakan AI untuk menulis skripsi? Apakah bisa dikatakan plagiarisme jika seorang mahasiswa menulis skripsi persis dengan yang ditulis AI?	Saat ini, teknologi kecerdasan artifisial atauartificial intelligence(â€œAIâ€) dapat membantu Anda menulis karya ilmiah seperti skripsi. Contohnya adalah Chat GPT. Meskipun demikian, penggunaan data yang dibuat oleh Chat GPT dapat mengarah pada plagiarisme dan melanggar etika akademik. Mengapa demikian?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Apa ituArticial Intelligence?Artificial intelligence(â€œAIâ€) atau kecerdasan artifisial adalahÂ bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat.[1]KLINIK TERKAITJerat Hukum Pelaku Plagiat Skripsi31 Mei, 2024Hukumnya M...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Apa ituArticial Intelligence?Artificial intelligence(â€œAIâ€) atau kecerdasan artifisial adalahÂ bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat.[1]KLINIK TERKAITJerat Hukum Pelaku Plagiat Skripsi31 Mei, 2024Hukumnya M...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial intelligence (“AI”) atau kecerdasan artifisial adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/at...	Bikin Skripsi Pakai AI, Termasuk Plagiarisme? Dengan maraknya AI, mahasiswa sekarang lebih mudah menulis skripsi menggunakan AI. Bagaimana hukumnya menggunakan AI untuk menulis skripsi? Apakah bisa dikatakan plagiarisme jika seorang mahasiswa menulis skripsi persis dengan yang ditulis AI?	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Terima kasih atas pertanyaan Anda. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial intelligence (“AI”) atau kecerdasan artifisial adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan...	Penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dalam penulisan akademik, seperti skripsi, telah menjadi isu yang semakin relevan di kalangan mahasiswa. AI, seperti Chat GPT, dapat menghasilkan teks yang informatif dan berstruktur, namun ada implikasi hukum dan etika yang perlu dipahami, khususnya terkait dengan plagia...	['Pasal 1 angka 8 UU 19/2016', 'Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan', 'Kebudayaan', 'Riset', 'dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021', 'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik', 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi', 'Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ten...
Pengertian Overmacht dan Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana	2024-10-14	Bagaimana ketentuanovermachtdalam hukum pidana? Lalu, apa yang dimaksud hukum pidana sebagaiultimum remedium?	Daya paksa atauovermachtdalam hukum pidana merupakan setiap kekuatan, dorongan, dan paksaan yang tidak dapat dilawan yang dapat menjadi dasar peniadaan pidana. Dalam arti lain,overmachtadalah hal yang datangnya dari luar, mempengaruhi seseorang yang mengalaminya sehingga orang tersebut tidak memiliki opsi lain untuk me...	KLINIK TERKAITDaya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana11 Jan, 2023Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas15 Jul, 2022Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan10 Jul, 2020Bisakah Dipidana Karena Menembak Anjing yang Menyerang Orang Lain?22 Okt, 2012Terima kasih atas...	PengertianOvermachtSebelum menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana ketentuanovermachtdalam hukum pidana, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertianovermacht.Alfitradalam bukunyaHapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana(hal.63) menjelaskan bahwa dalamMemorie van Toelichting(â€œWvTâ€),daya paksa(overmacht)di...	# Pengertian Overmacht Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana ketentuan overmacht dalam hukum pidana, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian overmacht. Alfitra dalam bukunya Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana (hal. 63) menjelaskan bahwa dalam Memorie van Toelichting (“WvT”), daya pa...	Pengertian Overmacht dan Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Bagaimana ketentuanovermachtdalam hukum pidana? Lalu, apa yang dimaksud hukum pidana sebagaiultimum remedium?	<startofreasoning># Pengertian Overmacht Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana ketentuan overmacht dalam hukum pidana, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian overmacht. Alfitra dalam bukunya Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana (hal. 63) menjelaskan bahwa dalam *Memorie van Toelichting...	Pengertian overmacht dalam hukum pidana merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena adanya paksaan atau tekanan yang tidak dapat dilawan. Menurut Alfitra dalam bukunya Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, daya paksa (overmacht) dijelaskan sebagai segala kekuatan, do...	['Pasal 48 KUHP', 'Pasal 42 UU 1/2023', 'R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional', '1980', 'hal. 54-55', 'R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional', '1980', 'hal. 55', 'Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana...
Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui	2024-10-14	Saya punya tiga pertanyaan. Apa perbedaan PT dan CV secara umum? Kemudian, apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai CV? Terakhir, apakah perbedaan CV dan PT Perorangan?	PT adalah singkatan dari perseroan terbatas yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (â€œUMKâ€) sebagaiman...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulPerbedaan CV dan PTyang dibuat olehErizka Permatasari, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 25 November 2021, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 15 November 2023.KLINIK TERKAITAturan Pendirian CV d...	Mengenal Perseroan Terbatas atau PTSebelum membahas mengenai apa perbedaan CV dan PT, perlu dipahami perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham (â€œPT Persekutuan Modalâ...	# Mengenal Perseroan Terbatas atau PT Sebelum membahas mengenai apa perbedaan CV dan PT, perlu dipahami bahwa perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham (“PT Persekutua...	Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui Saya punya tiga pertanyaan. Apa perbedaan PT dan CV secara umum? Kemudian, apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai CV? Terakhir, apakah perbedaan CV dan PT Perorangan?	<startofreasoning># Mengenal Perseroan Terbatas atau PT Sebelum membahas mengenai apa perbedaan CV dan PT, perlu dipahami bahwa perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sah...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam memahami perbedaan antara Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschaap (CV), penting untuk melihat dari berbagai aspek, termasuk dasar hukum, struktur organisasi, tanggung jawab, dan mekanisme pendirian. ### 1. Dasar Hu...	['UU PT', 'KUHD', 'Permenkumham 17/2018', 'Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja', 'Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang', 'Pasal 3 UU PT', 'Pasal 19 ayat (1) KUHD']
KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?	2024-10-11	Belakangan ini, viral kasus seorang suami di Sumenep celurit istri hingga tewas. Menurut berita yang beredar, suami dengan sengaja melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga menyebabkan istri meninggal dengan cara memukul wajah istri.Jika melakukan KDRT sampai korban meninggal dunia, apakah itu termasuk pen...	Pasal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalahPasal 44 ayat (3)UU PKDRT. Namun demikian, bisakah pelaku juga diancam dengan pasal pembunuhan?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul samayang dibuat olehLuthfan Dimas Pratama, S.H., M.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 1 Juli 2021.KLINIK TERKAITHukum Orang Tua Minta Uang ke Anak sebagai Biaya Membesarkan01 Mar, 2024Masih Bisakah Memperkarakan Ora...	Jenis-Jenis KDRTBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasKekerasan dalam rumah tangga (â€œKDRTâ€)adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikolo...	# Jenis-Jenis KDRT Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksua...	KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan? Belakangan ini, viral kasus seorang suami di Sumenep celurit istri hingga tewas. Menurut berita yang beredar, suami dengan sengaja melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga menyebabkan istri meninggal dengan cara memukul wajah istri.Jika melakukan KDRT s...	<startofreasoning># Jenis-Jenis KDRT Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan se...	Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian, penting untuk memahami jenis kekerasan yang dilakukan dan unsur-unsur hukum yang terkait. KDRT didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual terhadap anggota keluarga, yang dalam banyak kasu...	['Pasal 44 UU PKDRT', 'Pasal 5 huruf a UU PKDRT', 'Pasal 338 KUHP', 'Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023', 'Pasal 351 ayat (3) KUHP', 'Pasal 466 ayat (3) UU 1/2023', 'Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT', 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kit...
7 Cara Memperoleh Wilayah dalam Hukum Internasional	2024-10-11	Konflik Palestina-Israel masih berlarut-larut dan belum menemui titik terang. Menurut berita yang beredar, wilayah-wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel didapatkan dengan menggunakan cara penaklukkan dan penggunaan kekerasan. Lantas, apakah cara memperoleh wilayah dengan penaklukkan dan penggunaan kekerasan diper...	Pada dasarnya, terdapat 7 cara memperoleh wilayah dalam hukum internasional, yaitu dengan cara:pendudukan(occupation)-penaklukan(annexation/conquest)-akresi atau gejala alam(accretion/avulsion)-preskripsi(prescription)-cessi(cession)-plebisit/pemilihan umum(plebiscites)-putusan pengadilan/arbitrase(adjudication).	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di KlinikÂ hukumonline.comÂ disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justik...	Cara-cara Memperoleh Wilayah dalam Hukum InternasionalKLINIK TERKAITAsas-asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui09 Okt, 2024Dasar Hukum Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia04 Okt, 20245 Sumber Hukum Internasional07 Mar, 2024Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional26 Okt, 2023Para sarjana dalam me...	# Cara-cara Memperoleh Wilayah dalam Hukum Internasional ## KLINIK TERKAIT - Asas-asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui (09 Okt, 2024) - Dasar Hukum Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia (04 Okt, 2024) - 5 Sumber Hukum Internasional (07 Mar, 2024) - Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional (26 ...	7 Cara Memperoleh Wilayah dalam Hukum Internasional Konflik Palestina-Israel masih berlarut-larut dan belum menemui titik terang. Menurut berita yang beredar, wilayah-wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel didapatkan dengan menggunakan cara penaklukkan dan penggunaan kekerasan. Lantas, apakah cara memperoleh wilay...	<startofreasoning># Cara-cara Memperoleh Wilayah dalam Hukum Internasional ## KLINIK TERKAIT - Asas-asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui (09 Okt, 2024) - Dasar Hukum Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia (04 Okt, 2024) - 5 Sumber Hukum Internasional (07 Mar, 2024) - Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum ...	## Cara-cara Memperoleh Wilayah dalam Hukum Internasional Dalam hukum internasional, terdapat beberapa cara yang diakui untuk memperoleh wilayah, yang umumnya dibagi ke dalam dua kategori besar: cara tradisional dan cara modern. Dalam konteks konflik Palestina-Israel, penting untuk memahami cara-cara ini dan implikasi...	['Charter of the United Nations', 'Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations 1970', 'Kellogg-Briand Pact 1928', 'Hans Kelsen. Principles of International Law', '2nd Edition', 'Huala Adolf. *Aspek-aspek...
Pacar Tidak Mau Bertanggung Jawab, Kapan Maksimal Bisa Dilaporkan?	2024-10-11	Saya ingin menanyakan bila laki-laki dan perempuan berpacaran kemudian dengan alasan suka sama suka mereka melakukan hubungan suami istri sejak keduanya berumur 17 tahun dan 20 tahun, meskipun perempuan tidak hamil, apakah bisa melaporkan si laki laki ke kantor polisi? Apa hukum laki-laki yang tidak mau bertanggung jaw...	Jika terjadi persetubuhan antara sepasang kekasih yang salah satunya berada di bawah usia 18 tahun, maka pasangan yang telah dewasa dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) dan (2)Perppu 1/2016.Namun, apabila pihak perempuan ingin melaporkan kasus persetubuhan itu setelah 10 tahun sejak kejadian, apakah masih bisa dilaku...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulDaluarsa Jeratan Pidana untuk Pacar yang Tidak Mau Bertanggung Jawabyang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Juli 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 22 Februari ...	Pasal Persetubuhan Anak di Bawah 18 TahunSebelumnya, kami mengasumsikan bahwa sepasang kekasih yang Anda maksud tersebut adalah perempuan berusia 17 tahun dan laki-laki berusia 20 tahun yang telah melakukan persetubuhan dan keduanya belum terikat perkawinan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan B...	# Pasal Persetubuhan Anak di Bawah 18 Tahun Sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa sepasang kekasih yang Anda maksud tersebut adalah perempuan berusia 17 tahun dan laki-laki berusia 20 tahun yang telah melakukan persetubuhan dan keduanya belum terikat perkawinan. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten...	Pacar Tidak Mau Bertanggung Jawab, Kapan Maksimal Bisa Dilaporkan? Saya ingin menanyakan bila laki-laki dan perempuan berpacaran kemudian dengan alasan suka sama suka mereka melakukan hubungan suami istri sejak keduanya berumur 17 tahun dan 20 tahun, meskipun perempuan tidak hamil, apakah bisa melaporkan si laki laki k...	<startofreasoning># Pasal Persetubuhan Anak di Bawah 18 Tahun Sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa sepasang kekasih yang Anda maksud tersebut adalah perempuan berusia 17 tahun dan laki-laki berusia 20 tahun yang telah melakukan persetubuhan dan keduanya belum terikat perkawinan. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pe...	Dalam konteks hukum di Indonesia, persetubuhan yang terjadi antara sepasang kekasih, di mana salah satu pihak berusia di bawah 18 tahun, dapat diatur dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 76D UU 35/2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuh...	['Pasal 1 angka 1 UU 35/2014', 'Pasal 76D UU 35/2014', 'Pasal 81 ayat (1) Perppu 1/2016', 'Pasal 81 ayat (2) Perppu 1/2016', 'Pasal 78 KUHP lama', 'Pasal 136 ayat (1) UU 1/2023', 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak', 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubah...
Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata	2024-10-11	Saya memiliki pertanyaan, apa itu hukum pidana dan hukum perdata? Apa garis besar perbedaan hukum pidana dan perdata?	Perihal perbedaan hukum pidana dan perdata, singkatnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan akan berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan ketertiban um...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITPerbedaan â€˜Sengajaâ€™ dan â€˜Tidak Sengajaâ€™ dalam Hukum Pidana27 Mar, 202310 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu!02 Mar, 2023Catat! Ini 2 Macam...	Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasSebelum menjabarkan perbedaan hukum pidana dan perdata, mari simak apa itu hukum pidana dan perdata terlebih dahulu.Apa Itu Hukum Pidana?Ada berbagai definisi hukum pidana yang dikemukakan para ahli. Beber...	# Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Sebelum menjabarkan perbedaan hukum pidana dan perdata, mari simak apa itu hukum pidana dan perdata terlebih dahulu. ## Apa Itu Hukum Pidana? Ada berbagai definisi hukum pidana yang dikemukakan...	Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata Saya memiliki pertanyaan, apa itu hukum pidana dan hukum perdata? Apa garis besar perbedaan hukum pidana dan perdata?	<startofreasoning># Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Sebelum menjabarkan perbedaan hukum pidana dan perdata, mari simak apa itu hukum pidana dan perdata terlebih dahulu. ## Apa Itu Hukum Pidana? Ada berbagai definisi hukum pidan...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua cabang utama dalam sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun keduanya berkaitan dengan norma-norma hukum, tujuan, ruang lingkup, dan mekanisme penegakannya sangat...	['Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', 'C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia', 'Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana', 'Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indon...
Istri Siri Selingkuh, Bisakah Dipidana?	2024-10-10	Saya seorang pria yang sudah beristri. Sayangnya, pernikahan kami tidak tercatat di KUA atau dengan kata lain nikah siri. Suatu ketika, saya memergoki istri saya sedang berselingkuh hingga melakukan hubungan badan. Apakah saya bisa mempidanakan mereka? Mohon bantu jawab pertanyaan saya.	Perselingkuhan yang melibatkan pihak yang sudah kawin dapat berpotensi untuk dijerat dengan tindak pidana perzinaan berdasarkan ketentuan pada Pasal 284 ayat (1)KUHPlama atau Pasal 411 ayat (1)UU 1/2023tentang KUHP baru.Namun, jika perselingkuhan melibatkan pasangan nikah siri, apakah masih tetap dapat dijerat dengan p...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.KLINIK TERKAITApakah Nikah Siri Bisa Digugat Cerai?11 Sep, 2024Apakah Nikah Siri Itu Zina?02 Sep, 2024Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan15 Jan, 2024Dapatkah Perjanjian K...	Nikah SiriSebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berko...	# Nikah Siri Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] ## Belajar Hukum Secara Online dari Penga...	Istri Siri Selingkuh, Bisakah Dipidana? Saya seorang pria yang sudah beristri. Sayangnya, pernikahan kami tidak tercatat di KUA atau dengan kata lain nikah siri. Suatu ketika, saya memergoki istri saya sedang berselingkuh hingga melakukan hubungan badan. Apakah saya bisa mempidanakan mereka? Mohon bantu jawab pertanyaa...	<startofreasoning># Nikah Siri Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] ## Belajar Hukum Secara...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan yang dilakukan secara nikah siri, meskipun sah menurut agama, tidak diakui secara hukum positif. Hal ini berimplikasi pada berbagai aspek hukum, termasuk dalam hal pemidanaan atas perzinaan. ###...	['Pasal 2 UU Perkawinan', 'Pasal 5 ayat (1) KHI', 'Pasal 284 ayat (1) KUHP', 'Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023', 'Pasal 27 BW', 'Pasal 27 KUH Perdata', 'Pasal 402 UU 1/2023', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Undang-Undang Nomor ...
Menikah Tanpa Restu Orang Tua dalam Islam, Sahkah?	2024-10-10	Anak saya menikah saat masih SMA tanpa restu saya. Dia menikah di tempat yang saya tidak ketahui. Sekarang anak saya menyadari kekeliruannya, lalu apakah sah pernikahan anak saya itu, mengingat masih di usia sekolah?	Istilah â€˜restuâ€™ yang Anda gunakan sebenarnya memiliki arti yang berbeda dengan â€˜izinâ€™ sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika umur anak Anda di bawah 21 tahun, perkawinan harus mendapatkan izin dari kedua orang tua terlebih dahulu.Kemudian jika umurnya di bawah 19 tahun, pihak orang tua ...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul yangNikah Tanpa â€˜Restuâ€™ Orang Tua dalam Islam, Sahkah?yang dibuat olehAhmad Sadzali, Lc, M.H.dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Januari 2021, yang dimutakhirkan pertama kali pada 22 Desember 2022.K...	Menjawab masalah menikah tanpa restu orang tua sebagaimana ditanyakan, kami memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang kondisi selengkapnya, seperti jenis kelamin anak Anda- pernikahan itu dicatatkan atau tidak- dan usia anak Anda saat menikah. Mengingat informasi tersebut tidak diberikan, kami akan mencoba menjawab de...	Menjawab masalah menikah tanpa restu orang tua sebagaimana ditanyakan, kami memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang kondisi selengkapnya, seperti jenis kelamin anak Anda, pernikahan itu dicatatkan atau tidak, dan usia anak Anda saat menikah. Mengingat informasi tersebut tidak diberikan, kami akan mencoba menjawab de...	Menikah Tanpa Restu Orang Tua dalam Islam, Sahkah? Anak saya menikah saat masih SMA tanpa restu saya. Dia menikah di tempat yang saya tidak ketahui. Sekarang anak saya menyadari kekeliruannya, lalu apakah sah pernikahan anak saya itu, mengingat masih di usia sekolah?	<startofreasoning>Menjawab masalah menikah tanpa restu orang tua sebagaimana ditanyakan, kami memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang kondisi selengkapnya, seperti jenis kelamin anak Anda, pernikahan itu dicatatkan atau tidak, dan usia anak Anda saat menikah. Mengingat informasi tersebut tidak diberikan, kami akan m...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Menikah tanpa restu orang tua dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan melibatkan beberapa aspek hukum, sosial, dan agama. Untuk memahami apakah pernikahan anak Anda sah atau ...	['Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam', 'Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawi...
Kemanakah Uang Pidana Denda Dibayarkan?	2024-10-10	Belum lama, kasus penganiayaan ketum parpol kepada selebgram diduga terjadi. Menurut berita yang beredar, jika penganiayaan terbukti, pelaku bisa dijerat Pasal 351 ayat (1) KUHP atas dasar penganiayaan biasa atau Pasal 352 ayat (1) KUHP atas dasar penganiayaan ringan.Kemudian, viral video seleb TikTok yang diduga terli...	Pidana denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Lantas, masuk kemanakah uang pidana denda yang dibayarkan oleh terpidana?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat olehMutiara Nora Peace Hasibuan, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Februari 2023.KLINIK TERKAITMengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya26 Jan, 2023Jenis-jenis Hukuman Pidana dalam ...	Apa itu Pidana Denda?Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasDalam menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa yang Anda tanyakan berkaitan dengan pihak yang berwenang menerima uang dari pidana denda. Lantas, apa itu pidana denda?Pidana denda...	# Apa itu Pidana Denda? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa yang Anda tanyakan berkaitan dengan pihak yang berwenang menerima uang dari pidana denda. Lantas, apa itu pidana d...	Kemanakah Uang Pidana Denda Dibayarkan? Belum lama, kasus penganiayaan ketum parpol kepada selebgram diduga terjadi. Menurut berita yang beredar, jika penganiayaan terbukti, pelaku bisa dijerat Pasal 351 ayat (1) KUHP atas dasar penganiayaan biasa atau Pasal 352 ayat (1) KUHP atas dasar penganiayaan ringan.Kemudian, vi...	<startofreasoning># Apa itu Pidana Denda? Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa yang Anda tanyakan berkaitan dengan pihak yang berwenang menerima uang dari pidana denda. Lantas...	Pidana denda adalah suatu bentuk hukuman yang berupa kewajiban bagi terpidana untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, pidana denda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis tindak pidana, termasuk penganiayaan dan k...	['Pasal 10 KUHP', 'Pasal 65 UU 1/2023', 'Pasal 351 ayat (1) KUHP', 'Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023', 'Pasal 352 ayat (1) KUHP', 'Pasal 471 ayat (1) UU 1/2023', 'Pasal 467 KUHP', 'Pasal 470 KUHP', 'Pasal 3 Perma 2/2012', 'Pasal 79 UU 1/2023', 'Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT', 'Pasal 42 KUHP', 'PP 37/2024', 'Pasal 1 ayat (1) h...
Asas-asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui	2024-10-09	Apa saja asas hukum internasional yang penting untuk diketahui? Bagaimana peranan asas hukum internasional bagi tatanan global?	Asas hukum internasional adalah aspek penting yang perlu dipahami untuk mengerti dinamika hubungan antarnegara. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penerapan hukum internasional dan membantu menciptakan stabilitas serta keseimbangan dalam interaksi global.Terdapat beberapa asas hukum internasional seper...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Pengertian Asas HukumSebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu asas hukum?Asas hukumadalah pikiran-pikiran dasar yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum.Paul Scholtenmenjelaskan bahwa asas-asas hukum merupakan tendensi yang ditetapkan oleh paham kesusilaan kita terhadap hu...	# Pengertian Asas Hukum Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu asas hukum? Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Paul Scholten menjelaskan bahwa asas-asas hukum merupakan tendensi yang ditetapkan oleh paham kesusilaan kita ter...	Asas-asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui Apa saja asas hukum internasional yang penting untuk diketahui? Bagaimana peranan asas hukum internasional bagi tatanan global?	<startofreasoning># Pengertian Asas Hukum Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu asas hukum? Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Paul Scholten menjelaskan bahwa asas-asas hukum merupakan tendensi yang ditetapkan oleh paham k...	Asas hukum internasional merupakan fondasi penting yang mengatur interaksi antarnegara di panggung global. Memahami asas-asas ini tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi negara dan individu yang terlibat dalam hubungan internasional. Asas-asas hukum internasional berfungsi sebagai pedoman dalam penera...	[]
Definisi Hukum dan Unsur-unsur Hukum	2024-10-09	Mohon bantuannya, apa definisi hukum dan unsur-unsur hukum apa saja? Lalu apakah presiden sebagai pembuat peraturan juga termasuk unsur-unsur hukum? Terima kasih.	Para sarjana hukum masih belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan para pihak hingga saat ini. Sehingga, dari pengertian yang ada, bisa disimpulkan pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancama...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulPengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukumyang dibuat olehBernadetha Aurelia Oktavira, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Mei 2022, dan dimutakhirkan pertama kali pada 17 Juli 2023.KLINIK TERKAITAsas-asas Huku...	Definisi HukumSebenarnya, untuk memberikan definisi hukum terasa sukar karena para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu pengertian hukum yang memuaskan semua pihak. Dalam arti lain, belum ada kesepakatan para ilmuwan hukum atau para juris dalam menyepakati rumusan definisi hukum. Hal ini karena dipengaruh...	# Definisi Hukum Sebenarnya, untuk memberikan definisi hukum terasa sukar karena para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu pengertian hukum yang memuaskan semua pihak. Dalam arti lain, belum ada kesepakatan para ilmuwan hukum atau para juris dalam menyepakati rumusan definisi hukum. Hal ini karena dipeng...	Definisi Hukum dan Unsur-unsur Hukum Mohon bantuannya, apa definisi hukum dan unsur-unsur hukum apa saja? Lalu apakah presiden sebagai pembuat peraturan juga termasuk unsur-unsur hukum? Terima kasih.	<startofreasoning># Definisi Hukum Sebenarnya, untuk memberikan definisi hukum terasa sukar karena para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu pengertian hukum yang memuaskan semua pihak. Dalam arti lain, belum ada kesepakatan para ilmuwan hukum atau para juris dalam menyepakati rumusan definisi hukum. Hal...	Definisi hukum merupakan hal yang kompleks karena para ahli hukum memiliki pandangan yang beragam mengenai konsep ini. Tidak ada kesepakatan universal di antara para sarjana hukum, yang disebabkan oleh perbedaan perspektif dan pendekatan yang mereka gunakan. Misalnya, seorang sarjana yang fokus pada hukum pidana mungki...	['H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Kedua. Depok: PT RajaGrafindo Persada', '2018', 'hal. 13', 'H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Kedua. Depok: PT RajaGrafindo Persada', '2018', 'hal. 13-16', 'Erma Rusdiana dan H. Ahmad Agus Ramdlany. *Pengantar Ilmu Hukum...
Data Dicuri AkibatMalware,UserBisa GugatE-Commerce	2024-10-09	Belum lama ini salah satu aplikasie-commerceyang bisa diunduh di ponsel, diduga menjadi sarangmalware. Jika dicek kembali, memang banyak aplikasi di ponsel yang cukup berbahaya. Dari segi hukum Indonesia, apa yang bisa ditempuh oleh konsumen jika dirugikan oleh aplikasi di ponsel? Misalnya, ternyata aplikasi tersebut m...	E-commercetermasuk sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat yang tunduk pada ketentuanPP 71/2019dan juga sebagai pengendali data pribadi yang tunduk padaUU PDP.Dalam menyelenggarakan bisnisnya, perusahaane-commerceharus melindungi data pribadiuseratau penggunanya dari pengaksesan dan pengungkapan ya...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Salah satu ancaman serius dalam kasus pencurian data pribadi adalah adanyamalwareyang ada pada aplikasi ponsel, termasuk aplikasie-commerceyang diunduh pengguna. Akibat pencurian data tersebut, data keuangan dan data pribadi penting lainnya rentan disalahgunakan sehingga menimbulkan ke...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Salah satu ancaman serius dalam kasus pencurian data pribadi adalah adanyamalwareyang ada pada aplikasi ponsel, termasuk aplikasie-commerceyang diunduh pengguna. Akibat pencurian data tersebut, data keuangan dan data pribadi penting lainnya rentan disalahgunakan sehingga menimbulkan ke...	Terima kasih atas pertanyaan Anda. Salah satu ancaman serius dalam kasus pencurian data pribadi adalah adanya malware yang ada pada aplikasi ponsel, termasuk aplikasi e-commerce yang diunduh pengguna. Akibat pencurian data tersebut, data keuangan dan data pribadi penting lainnya rentan disalahgunakan sehingga menimbulk...	Data Dicuri AkibatMalware,UserBisa GugatE-Commerce Belum lama ini salah satu aplikasie-commerceyang bisa diunduh di ponsel, diduga menjadi sarangmalware. Jika dicek kembali, memang banyak aplikasi di ponsel yang cukup berbahaya. Dari segi hukum Indonesia, apa yang bisa ditempuh oleh konsumen jika dirugikan oleh aplikas...	<startofreasoning>Terima kasih atas pertanyaan Anda. Salah satu ancaman serius dalam kasus pencurian data pribadi adalah adanya malware yang ada pada aplikasi ponsel, termasuk aplikasi e-commerce yang diunduh pengguna. Akibat pencurian data tersebut, data keuangan dan data pribadi penting lainnya rentan disalahgunakan ...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks hukum Indonesia, pencurian data pribadi melalui malware pada aplikasi e-commerce menimbulkan masalah serius yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). E-commer...	['Pasal 1 angka 4 PP 71/2019', 'Pasal 1 angka 1 UU PDP', 'Pasal 1 angka 29 PP 71/2019', 'Pasal 8 PP 71/2019', 'Pasal 16 ayat (2) huruf e UU PDP', 'Pasal 14 ayat (1) huruf e PP 71/2019', 'Pasal 27 UU PDP', 'Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen', 'Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen', 'Pasal 12 ayat (1) UU P...
Apa ItuOpen Legal Policy?	2024-10-09	Apakah yang dimaksudopen legal policyatau kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh legislator? Apakah kebijakan tersebut tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pendapat berbeda dari hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013?	Open legal policy adalahkebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur.Lantas, bisakah norma suatu undang-undang atau sebagian pasal-pasalnya yang bersif...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat olehFahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 3 September 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 30 Mei 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukum...	Apa ituOpen Legal Policy?Istilahopen legal policysering ditemui di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (â€œMKâ€). Konsepopen legal policytersebut pertama kali digunakan oleh MK dalamPutusan MK No. 010/PUU-III/2005.[1]Lantas, apa artiopen legal policy?Secara harfiah,open legal policyberartikebijakan hukum terbuka.Dala...	# Apa itu Open Legal Policy? Istilah open legal policy sering ditemui di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”). Konsep open legal policy tersebut pertama kali digunakan oleh MK dalam Putusan MK No. 010/PUU-III/2005.[1] Lantas, apa arti open legal policy? Secara harfiah, open legal policy berarti ...	Apa ItuOpen Legal Policy? Apakah yang dimaksudopen legal policyatau kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh legislator? Apakah kebijakan tersebut tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pendapat berbeda dari hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013?	<startofreasoning># Apa itu Open Legal Policy? Istilah open legal policy sering ditemui di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”). Konsep open legal policy tersebut pertama kali digunakan oleh MK dalam Putusan MK No. 010/PUU-III/2005.[1] Lantas, apa arti open legal policy? Secara harfiah, **open legal...	Konsep open legal policy atau kebijakan hukum terbuka merupakan suatu istilah yang diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dan mulai diperkenalkan dalam Putusan MK No. 010/PUU-III/2005. Secara mendasar, open legal policy merujuk pada keleluasaan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan a...	['Putusan MK No. 010/PUU-III/2005', 'Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013', 'Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008', 'Putusan MK No. 86/PUU-X/2012', 'UUD 1945', 'Pasal 28J ayat (2) UUD 1945', 'Pasal 24C ayat (1) UUD 1945']
Bagaimana Hukumnya Pacaran Beda Agama?	2024-10-08	Saat ini saya dan pasangan saya (keduanya dewasa) sedang menjalin hubungan pacaran beda agama. Namun, sebenarnya apakah boleh pacaran beda agama? Bagaimana hukum pacaran beda agama?	Berpacaran adalah menjalin hubungan cinta kasih dengan lawan jenis, tetapi belum atau tidak terikat perkawinan. Maka, pacaran bukan merupakan hubungan hukum seperti halnya suami dengan istriPacaran beda agama boleh saja dilakukan jika memperhatikan moral yang ada. Ini karena memang tidak ada aturan hukum yang melarangn...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 21 November 2013.KLINIK TERKAITNikah Beda Agama di Indonesia, Bolehkah?01 Nov, 2024Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama1...	Apa Hukum Pacaran Beda Agama?Pertama-tama, perlu diketahui definisi dari berpacaran itu sendiri. MenurutKBBI,berpacaranadalah menjalin hubungan cinta kasih dengan lawan jenis, tetapibelum atau tidak terikat perkawinan.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Liha...	# Apa Hukum Pacaran Beda Agama? Pertama-tama, perlu diketahui definisi dari berpacaran itu sendiri. Menurut KBBI, berpacaran adalah menjalin hubungan cinta kasih dengan lawan jenis, tetapi belum atau tidak terikat perkawinan. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari ...	Bagaimana Hukumnya Pacaran Beda Agama? Saat ini saya dan pasangan saya (keduanya dewasa) sedang menjalin hubungan pacaran beda agama. Namun, sebenarnya apakah boleh pacaran beda agama? Bagaimana hukum pacaran beda agama?	<startofreasoning># Apa Hukum Pacaran Beda Agama? Pertama-tama, perlu diketahui definisi dari berpacaran itu sendiri. Menurut KBBI, berpacaran adalah menjalin hubungan cinta kasih dengan lawan jenis, tetapi belum atau tidak terikat perkawinan. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terj...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Hukum mengenai pacaran beda agama di Indonesia dapat dianalisis dari beberapa aspek, termasuk definisi pacaran, aspek hukum yang mengatur hubungan tersebut, dan implikasi jika hubungan tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan. ### Defin...	['Pasal 284 KUHP', 'Pasal 411 UU 1/2023', 'Pasal 27 BW', 'Pasal 72', 'Pasal 73', 'Pasal 75', 'Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan', 'Pasal 8 huruf f UU Perkawinan', 'Q.S. Al Baqarah ayat 221', 'Pasal 40 huruf c KHI', 'Pasal 44 KHI', 'Fatwa MUI 4/2005', 'SEMA 2/2023', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Kitab Undang-Undang...
Guru Mengecek HP Siswa, Bolehkah?	2024-10-08	Saya izin bertanya, saya bersekolah dimana SMA tersebut membolehkan membawahandphonedengan aturan pemakaian di jam tertentu. Namun, suatu hari saya tertangkap basah menggunakan HP diluar jadwal ketika ada razia. Pada saat dirazia, guru saya menyita HP saya dan meminta saya untuk membuka HP karena ingin melihat isichatd...	Guru memiliki kewenangan untuk melakukan raziahandphone(â€œHPâ€) di sekolah dan menyita HP milik peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. Pemberian sanksi ini dapat dilakukan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalamPP 74/2008. Akan tetapi, jika dalam melakukan razia disertai...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di KlinikÂ hukumonline.comÂ disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justik...	Kewenangan Guru Razia HP di SekolahTindakan menyita telepon genggam atauhandphone(â€œHPâ€) pada saat razia merupakan hal yang umum terjadi di sekolah. Menurut hemat kami, tindakan menyita HP saat razia di sekolah merupakan konsekuensi dari adanya aturan sekolah yang dilanggar oleh peserta didik yang bersangkutan. Misa...	# Kewenangan Guru Razia HP di Sekolah Tindakan menyita telepon genggam atau handphone ("HP") pada saat razia merupakan hal yang umum terjadi di sekolah. Menurut hemat kami, tindakan menyita HP saat razia di sekolah merupakan konsekuensi dari adanya aturan sekolah yang dilanggar oleh peserta didik yang bersangkutan. Mi...	Guru Mengecek HP Siswa, Bolehkah? Saya izin bertanya, saya bersekolah dimana SMA tersebut membolehkan membawahandphonedengan aturan pemakaian di jam tertentu. Namun, suatu hari saya tertangkap basah menggunakan HP diluar jadwal ketika ada razia. Pada saat dirazia, guru saya menyita HP saya dan meminta saya untuk membuk...	<startofreasoning># Kewenangan Guru Razia HP di Sekolah Tindakan menyita telepon genggam atau handphone ("HP") pada saat razia merupakan hal yang umum terjadi di sekolah. Menurut hemat kami, tindakan menyita HP saat razia di sekolah merupakan konsekuensi dari adanya aturan sekolah yang dilanggar oleh peserta didik yan...	Dalam konteks hukum pendidikan di Indonesia, kewenangan guru untuk melakukan razia handphone (HP) di sekolah dan menyita HP peserta didik yang melanggar peraturan sekolah adalah hal yang diatur dan dimungkinkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf a dan k PP 17/2010, peserta didik diwajibkan untuk mem...	['Pasal 169 ayat (1) huruf a PP 17/2010', 'Pasal 169 ayat (1) huruf k PP 17/2010', 'Pasal 14 ayat (1) huruf f UU 14/2005', 'Pasal 30 ayat (1) UU ITE', 'Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP', 'Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen', 'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik...
Bisakah KUA Menolak Permohonan Nikah di Bawah Umur?	2024-10-08	Apabila ada pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, baik salah satu maupun keduanya, apakah KUA atau lembaga terkait, memiliki hak atau kewenangan untuk menolak/membatalkan pernikahan tersebut karena melibatkan anak di bawah umur?	Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum calon mempelai laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun. Terhadap pernikahan di bawah umur diperlukan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan dengan memenuhi persyaratan tertentu.Oleh karena itu, pada dasarnya pernikahan di bawah umur menurut hukum...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-UndangPerkawinan menurutPasal 1 angka 1UU Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Pernikahan pada dasarnya sah ap...	# Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Pernikahan menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada dasarnya...	Bisakah KUA Menolak Permohonan Nikah di Bawah Umur? Apabila ada pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, baik salah satu maupun keduanya, apakah KUA atau lembaga terkait, memiliki hak atau kewenangan untuk menolak/membatalkan pernikahan tersebut karena melibatkan anak di bawah umur?	<startofreasoning># Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Pernikahan menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernik...	Pernikahan di bawah umur merupakan isu yang kompleks dalam hukum Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan anak dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria da...	['UU Perkawinan', 'UU 16/2019', 'Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan', 'Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019', 'Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019', 'Pasal 7 ayat (3) UU 16/2019', 'Permenag 20/2019', 'Pasal 4 ayat (1) Permenag 20/2019', 'Pasal 3 ayat (1) Permenag 20/2019', 'Pasal 1 angka 2 Permenag 20/2019', 'Pasal 5 ayat (1) Permenag 20/20...
Obligor BLBI Tidak Bayar Piutang Negara, Pasti Tipikor?	2024-10-08	Dalam kasus BLBI, dikabarkan bahwa debitur dan obligor yang tidak membayar utang ke pemerintah dapat dijerat pasal korupsi. Apakah benar logika hukum seperti ini? Bukankah harusnya utang-piutang tetap masuk dalam ranah perdata dan bukan pidana?	BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah fasilitas bantuan dana yang diberikan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek maupun...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluk BelukBantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (â€œBLBIâ€) dan penyelesaian piutang yang timbul dari BLBI.KLINIK TERKAITApakah Setiap Kerugian BUMN Dianggap Korupsi?1...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluk BelukBantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (â€œBLBIâ€) dan penyelesaian piutang yang timbul dari BLBI.KLINIK TERKAITApakah Setiap Kerugian BUMN Dianggap Korupsi?1...	Terima kasih atas pertanyaan Anda. ## Seluk Beluk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("BLBI") dan penyelesaian piutang yang timbul dari BLBI. ### KLINIK TERKAIT - Apakah Setiap Kerugian BUMN Diang...	Obligor BLBI Tidak Bayar Piutang Negara, Pasti Tipikor? Dalam kasus BLBI, dikabarkan bahwa debitur dan obligor yang tidak membayar utang ke pemerintah dapat dijerat pasal korupsi. Apakah benar logika hukum seperti ini? Bukankah harusnya utang-piutang tetap masuk dalam ranah perdata dan bukan pidana?	<startofreasoning>Terima kasih atas pertanyaan Anda. ## Seluk Beluk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("BLBI") dan penyelesaian piutang yang timbul dari BLBI. ### KLINIK TERKAIT - Apakah Setiap K...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> Obligor BLBI yang tidak membayar utang kepada negara tidak dapat secara otomatis dijerat dengan tindak pidana korupsi. Meskipun ada kewajiban perdata yang belum dipenuhi, untuk menjerat mereka dengan tindak pidana korupsi diperlukan bukti adanya niat jahat...	['Pasal 32 ayat (3) UU 13/1968', 'Pasal 36 ayat (2) huruf c UU Perbendaharaan Negara', 'Pasal 1338 KUH Perdata', 'Pasal 19 ayat (2) UU HAM', 'Pasal 1320 KUH Perdata', 'Pasal 1321 KUH Perdata', 'Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016', 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia', '...
Perbedaan Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap	2024-10-07	Bagaimanakah proses PKPU sementara dan PKPU tetap? Apakah merupakan suatu rangkaian proses atau terpisah satu sama lain? Apa perbedaan PKPU sementara dan PKPU tetap?	Pada dasarnya, proses PKPU sementara hanya diselenggarakan paling lama 45 hari. Namun,debitur sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan perpanjangan PKPU sementara.Lalu,jika permohonan tersebut disetujui oleh para kreditur, maka hakim pengawas akan memberikan rekomendasi kepada majelis hakim yang memutus perkaraa quoun...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulProses PKPU Sementara dan PKPU Tetapyang dibuat olehMade Wahyu Arthaluhur, S.H.dan dipublikasikan pada 24 Maret 2018.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendi...	Pengertian PKPUBerdasarkan praktik kami, saat ini, kenaikan kasusPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (â€œPKPUâ€)meningkat cukup pesat terhadap pelaku bisnis dan usaha. PKPU sendiri merupakan proses restrukturisasi utang dari debitur kepada krediturnya, dimana debitur diberi kesempatan untuk memberikan proposal perdam...	# Pengertian PKPU Berdasarkan praktik kami, saat ini, kenaikan kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") meningkat cukup pesat terhadap pelaku bisnis dan usaha. PKPU sendiri merupakan proses restrukturisasi utang dari debitur kepada krediturnya, di mana debitur diberi kesempatan untuk memberikan proposal per...	Perbedaan Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap Bagaimanakah proses PKPU sementara dan PKPU tetap? Apakah merupakan suatu rangkaian proses atau terpisah satu sama lain? Apa perbedaan PKPU sementara dan PKPU tetap?	<startofreasoning># Pengertian PKPU Berdasarkan praktik kami, saat ini, kenaikan kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") meningkat cukup pesat terhadap pelaku bisnis dan usaha. PKPU sendiri merupakan proses restrukturisasi utang dari debitur kepada krediturnya, di mana debitur diberi kesempatan untuk membe...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk merest...	['UU 37/2004', 'Pasal 224 ayat (1) UU 37/2004', 'Pasal 222', 'Pasal 6 ayat (1) s.d. ayat (5) UU 37/2004', 'Putusan MK No. 071/PUU-II/2004', 'Putusan MK No. 001-002/PUU-III/2005', 'Pasal 271 UU 37/2004', 'Pasal 272 UU 37/2004', 'Pasal 281 UU 37/2004', 'Pasal 228 ayat (4) UU 37/2004', 'Pasal 225 (3) UU 37/2004', 'Pasal 2...
Kontrak Kerja Akan Selesai, Haruskah adaOne Month Notice?	2024-10-07	Kontrak kerja saya kurang dari 30 hari lagi akan berakhir, saya tidak ingin perpanjang kontrak di perusahaan ini karena pekerjaan saya juga sudah selesai. Sedangkan dalam peraturan perusahaan ada pengharusanone month notice. Lantas, dalam hal kontrak akan berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, apakah karyawan kontr...	One month noticeadalah istilah yang digunakan untuk menyebut kewajiban mengajukan permohonan pengunduran diri atauresignkaryawan secara tertulis yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Hal tersebut merupakan salah satu dari 3 ketentuan yang harus dipenuhi jika pekerja hendak mengundu...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Ketentuan PKWTHubungan kerja yang terjadi antara Anda dan perusahaan Anda adalah hubungan kerja berdasarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu(â€œPKWTâ€). BerdasarkanPasal 1 angka 10PP 35/2021, yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam wak...	# Ketentuan PKWT Hubungan kerja yang terjadi antara Anda dan perusahaan Anda adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT"). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP 35/2021, yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam...	Kontrak Kerja Akan Selesai, Haruskah adaOne Month Notice? Kontrak kerja saya kurang dari 30 hari lagi akan berakhir, saya tidak ingin perpanjang kontrak di perusahaan ini karena pekerjaan saya juga sudah selesai. Sedangkan dalam peraturan perusahaan ada pengharusanone month notice. Lantas, dalam hal kontrak akan berakh...	<startofreasoning># Ketentuan PKWT Hubungan kerja yang terjadi antara Anda dan perusahaan Anda adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT"). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP 35/2021, yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hu...	Hubungan kerja yang Anda miliki dengan perusahaan adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, PKWT adalah perjanjian yang mengatur hubungan kerja untuk waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, PKWT Anda akan berakhir dalam waktu kurang da...	['PP 35/2021', 'Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 154A ayat (1) huruf i UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 15 s.d. Pasal 14 PP 35/2021', 'Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Ketenagakerjaan', 'Undang-Undang Nomor 6 Tah...
Tolak PembayaranCash, Adakah Jerat Hukumnya?	2024-10-07	Saya pernah melakukan transaksi di salah satusupermarket, dimana saya membeli sebuah minuman, ketika ingin melakukan pembayaran dengan uang tunai (cash) kasir menolak pembayaran uang tunai dengan alasan hanya bisa menggunakan metode non tunai (QRIS dan sebagainya). Apakah menolak pembayaran dengan uang tunai dalam tran...	Adanya sistem pembayaran non-tunai pada prinsipnya memberikan pilihan kepada konsumen untuk membayar sesuai dengan kenyamanannya. Namun demikian, pembayaran non-tunai itu merupakan pilihan dari konsumen yang tidak boleh mengesampingkan uang tunai rupiah.Namun, bagaimana jika penjual menolak transaksi dengan uang rupiah...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Jerat Hukum Menolak Pembayaran TunaiKLINIK TERKAITPerbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum16 Agt, 2024Bisakah Menggugat PMH Orang yang Membuat Laporan ke Polisi?13 Mei, 2024Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi?09 Okt, 2019Bisakah Menggugat PMH Istri karena Berutang Tanpa Izin Suami?05 Feb, ...	# Jerat Hukum Menolak Pembayaran Tunai ## KLINIK TERKAIT - Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum - 16 Agt, 2024 - Bisakah Menggugat PMH Orang yang Membuat Laporan ke Polisi? - 13 Mei, 2024 - Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi? - 09 Okt, 2019 - **Bisakah Menggugat PMH Istri...	Tolak PembayaranCash, Adakah Jerat Hukumnya? Saya pernah melakukan transaksi di salah satusupermarket, dimana saya membeli sebuah minuman, ketika ingin melakukan pembayaran dengan uang tunai (cash) kasir menolak pembayaran uang tunai dengan alasan hanya bisa menggunakan metode non tunai (QRIS dan sebagainya). Apakah me...	<startofreasoning># Jerat Hukum Menolak Pembayaran Tunai ## KLINIK TERKAIT - Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum - 16 Agt, 2024 - Bisakah Menggugat PMH Orang yang Membuat Laporan ke Polisi? - 13 Mei, 2024 - Menolak Membayar Perpanjangan Sewa, PMH atau Wanprestasi? - 09 Okt, 2019 - **Bisakah M...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>## Jerat Hukum Menolak Pembayaran Tunai Dalam konteks hukum di Indonesia, transaksi jual beli yang melibatkan pembayaran menggunakan uang tunai memiliki regulasi yang jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, set...	['Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang', 'Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang', 'Pasal 1365 KUH Perdata', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang', '[1] Nadiva Twindri Tarizki dan Liza Marina. **Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Norma Dalam Aturan Transaksi Nontunai Di Se...
Dasar Hukum Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia	2024-10-04	Mohon bantu jelaskan apa itu politik luar negeri? Indonesia menganut konsep politik luar negeri apa? Apa dasar hukum politik luar negeri Indonesia?	Pada intinya, politik luar negeri adalah kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional, dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia sendiri menganut politik luar negeri bebas aktif.Adapun dasar hukum Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif adalahUU 3...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulPengertian dan Dasar Hukum Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesiayang pertama kali dipublikasikan pada 09 Januari 2024.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan ...	Kebijakan Politik Luar NegeriSebelum membahas tentang pengertian politik luar negeri, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu konsep kebijakan politik luar negeri. MenurutWalterCarlsnaesyang dikutip olehMasyrofahdalam bukuPolitik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina(hal. 29),ke...	# Kebijakan Politik Luar Negeri Sebelum membahas tentang pengertian politik luar negeri, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu konsep kebijakan politik luar negeri. Menurut Walter Carlsnaes yang dikutip oleh Masyrofah dalam buku Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina...	Dasar Hukum Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Mohon bantu jelaskan apa itu politik luar negeri? Indonesia menganut konsep politik luar negeri apa? Apa dasar hukum politik luar negeri Indonesia?	<startofreasoning># Kebijakan Politik Luar Negeri Sebelum membahas tentang pengertian politik luar negeri, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu konsep kebijakan politik luar negeri. Menurut Walter Carlsnaes yang dikutip oleh Masyrofah dalam buku *Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik...	Politik luar negeri merupakan suatu konsep yang merujuk pada strategi dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain dan entitas internasional. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, politik luar neg...	['Pasal 1 angka 2 UU 37/1999', 'Pasal 3 UU 37/1999', 'Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ("UU 37/1999")', 'Penjelasan Pasal 3 UU 37/1999', 'Penjelasan Pasal 4 UU 37/1999', 'Penjelasan Pasal 2 UU 37/1999', 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', 'Undang-Undang Nomo...
Langkah Hukum Meminta Kenaikan Gaji yang Diperjanjikan	2024-10-04	Saya bekerja di suatu perusahaan dan saya dijanjikan kenaikan gaji sebesar maksimal 15% jika sudah lulustraining. Setelah saya lulustraining, ternyata kenaikan gaji tersebut tidak ada. Saya lalu menuntut kemanagementdan saya menemukan adanya surat kenaikan gaji yang sudah diparaf oleh si pengusaha. Namun ketika saya ma...	Mengenai kenaikan gaji setelah masa percobaan berakhir, seharusnya besarnya upah dituliskan dalam perjanjian kerja atau surat pengangkatan. Apabila nominal upah ternyata tidak sesuai atau tidak adanya kenaikan upah yang diperjanjikan, maka berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yakni perselisihan hak ...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulLangkah Hukum Menuntut Janji Kenaikan Gajiyang pertama kali dipublikasikan pada 30 Januari 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 25 Januari 2024.KLINIK TERKAITAdakah Ketentuan Soal Tanggal Pembayaran Gaji?...	Terkait aturan hukum kenaikan gaji, merujuk kepadaUU Ketenagakerjaan,tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai persentase kenaikan gaji atau upah karyawan. Kenaikan upah dan penentuan upah di atas upah minimum merupakankebijakan para pihak untuk memperjanjikanatau mengaturnya, baik dalam perjanjian kerja,...	Terkait aturan hukum kenaikan gaji, merujuk kepada UU Ketenagakerjaan, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai persentase kenaikan gaji atau upah karyawan. Kenaikan upah dan penentuan upah di atas upah minimum merupakan kebijakan para pihak untuk memperjanjikan atau mengaturnya, baik dalam perjanjian ke...	Langkah Hukum Meminta Kenaikan Gaji yang Diperjanjikan Saya bekerja di suatu perusahaan dan saya dijanjikan kenaikan gaji sebesar maksimal 15% jika sudah lulustraining. Setelah saya lulustraining, ternyata kenaikan gaji tersebut tidak ada. Saya lalu menuntut kemanagementdan saya menemukan adanya surat kenaikan gaji yan...	<startofreasoning>Terkait aturan hukum kenaikan gaji, merujuk kepada UU Ketenagakerjaan, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai persentase kenaikan gaji atau upah karyawan. Kenaikan upah dan penentuan upah di atas upah minimum merupakan kebijakan para pihak untuk memperjanjikan atau mengaturnya, baik d...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Terkait dengan masalah kenaikan gaji yang dijanjikan setelah masa training, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur hubungan kerja di Indonesia, khususnya mengenai perjanjian kerja dan hak-hak karyawan. Dalam UU Ketenagakerj...	['Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja', 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant...
Aturan Pendirian CV dan Dampaknya Jika Tidak Didaftarkan	2024-10-04	Saya ingin mendirikan CV dan mendaftarkannya secara resmi. Apakah ada dampaknya terhadap hukum bila belum didaftarkan secara resmi? Apa syarat mendirikan CV dan berapa biayanya? Ke lembaga mana yang berhak mengesahkan pendirian CV saya tersebut? Terima kasih.	Permohonan pendaftaran pendiriancommanditaire vennootschap(â€œCVâ€) atau dikenal juga dengan Persekutuan Komanditer diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).Namun permohonan tersebut harus didahului dengan pengajuan nama CV. Jika CV tidak didaftark...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketigaÂ dari artikel dengan judul4 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkanyang dibuat olehBung Pokroldan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 02 September 2004, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 14 Maret 2016, dan dimu...	Apa Itu CV dan Aturan PendiriannyaMulanya, ketentuan, prosedur dan syarat mendirikan persekutuan komanditer atau yang lebih dikenal dengancommanditaire vennootschap(â€œCVâ€) diatur dalamKUHD. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer ...	# Apa Itu CV dan Aturan Pendiriannya Mulanya, ketentuan, prosedur dan syarat mendirikan persekutuan komanditer atau yang lebih dikenal dengan commanditaire vennootschap (“CV”) diatur dalam KUHD. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu ...	Aturan Pendirian CV dan Dampaknya Jika Tidak Didaftarkan Saya ingin mendirikan CV dan mendaftarkannya secara resmi. Apakah ada dampaknya terhadap hukum bila belum didaftarkan secara resmi? Apa syarat mendirikan CV dan berapa biayanya? Ke lembaga mana yang berhak mengesahkan pendirian CV saya tersebut? Terima kasih.	<startofreasoning># Apa Itu CV dan Aturan Pendiriannya Mulanya, ketentuan, prosedur dan syarat mendirikan persekutuan komanditer atau yang lebih dikenal dengan commanditaire vennootschap (“CV”) diatur dalam KUHD. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertind...	### Apa Itu CV dan Aturan Pendiriannya Persekutuan komanditer (CV) adalah salah satu bentuk badan usaha yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). CV didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana terdapat sekutu komanditer yang berfungsi sebagai penyuntik modal tanpa terlibat dalam pengelolaan, dan seku...	['KUHD', 'Permenkumham 17/2018', 'Pasal 1 angka 1 Permenkumham 17/2018', 'Pasal 7 ayat (1) PP 5/2021', 'SE Mendagri 503/6491/SJ Tahun 2019', 'Pasal 116 Perppu Cipta Kerja', 'UU 3/1982', 'Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)', 'Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tenta...
Produk Besi dan Baja Impor Tidak Wajib SNI, Ini Syaratnya	2024-10-04	Kami bermaksud bertanya tentang peraturan impor besi baja sebagai berikut:Adakah pengecualian SNI wajib untuk produk besi baja yang digunakan untuk kebutuhan industri otomotif dan listrik?Setahu kami pernah ada peraturan tentang pengecualian SNI wajib untuk importir API-U, namun tidak tahu pasti diatur oleh regulasi ya...	Standar Nasional Indonesia (â€œSNIâ€) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (â€œBSNâ€) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ada dua jenis SNI, yaitu SNI secara sukarela dan secara wajib. Terhadap produk yang wajib SNI, maka pelaku usaha wajib memperdagangkan barang yang...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Kewajiban Penerapan SNIStandar Nasional Indonesia (â€œSNIâ€)adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (â€œBSNâ€) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]Sedangkan yang dimaksud denganBSNadalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang s...	# Kewajiban Penerapan SNI Standar Nasional Indonesia (“SNI”) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (“BSN”) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Sedangkan yang dimaksud dengan BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang s...	Produk Besi dan Baja Impor Tidak Wajib SNI, Ini Syaratnya Kami bermaksud bertanya tentang peraturan impor besi baja sebagai berikut:Adakah pengecualian SNI wajib untuk produk besi baja yang digunakan untuk kebutuhan industri otomotif dan listrik?Setahu kami pernah ada peraturan tentang pengecualian SNI wajib untuk impo...	<startofreasoning># Kewajiban Penerapan SNI Standar Nasional Indonesia (“SNI”) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (“BSN”) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Sedangkan yang dimaksud dengan BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung...	Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. SNI dapat diterapkan pada berbagai jenis barang, jasa, proses, atau sistem. Dalam konteks impor, SNI dibagi menjadi dua kategori: SNI yang bersifat sukarela dan SNI yang bers...	['PP 34/2018', 'Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014', 'Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2016', 'Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2019', 'Pasal 1 angka 7 PP 34/2018', 'Pasal 1 angka 4 PP 34/2018', 'Pasal 20 angka 2 PP 34/2018', 'Pasal 25 ayat (2) PP 34/2018', 'Pas...
Syarat dan Prosedur Pendaftaran Desain Industri	2024-10-03	Apa saja syarat dan prosedur pendaftaran desain industri?	Pada dasarnya, desain industri yang mendapat perlindungan atau dapat diberikan hak desain industri adalah desain industri yang baru. Adapun perlindungan hak desain industri menganut asas konstitutif yaitu desain industri akan mendapat perlindungan hukum yang sudah didaftarkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya permoho...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Hak Desain Industri dan PerlindungannyaUntuk menjawab pertanyaan Anda mengenai desain industri, maka kami akan berpedoman padaUU Desain Industri. BerdasarkanPasal 1 angka 1 UU Desain Industri, pengertiandesain industriadalahsuatu kreasitentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, ...	# Hak Desain Industri dan Perlindungannya Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai desain industri, maka kami akan berpedoman pada UU Desain Industri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri, pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis d...	Syarat dan Prosedur Pendaftaran Desain Industri Apa saja syarat dan prosedur pendaftaran desain industri?	<startofreasoning># Hak Desain Industri dan Perlindungannya Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai desain industri, maka kami akan berpedoman pada UU Desain Industri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri, pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau w...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Untuk memahami syarat dan prosedur pendaftaran desain industri, penting untuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri didefinisikan sebagai kreasi yang berkaitan dengan bentuk, konfigurasi, ...	['Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri', 'Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (“UU Desain Industri”)', 'Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri', 'Pasal 2 ayat 1 UU Desain Industri', 'Pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri', 'Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Desain Industri',...
Karyawan KontrakResign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?	2024-10-03	Mohon infonya, berdasarkan PP 35/2021, apabila karyawan habis kontrak maka mendapatkan kompensasi. Namun, apakah karyawan kontrak bisaresignsebelum kontrak habis? Lalu bagi yangresign, apakah karyawan kontrak berhak dapat uang kompensasi? Apakah ada dendaresignsebelum habis kontrak?	BerdasarkanPP 35/2021, karyawan kontrak yangresignsebelum habis kontrak berhak menerima uang kompensasi.Â Namun di sisi lain, karyawan kontrak yangresignsebelum kontrak habis juga wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak. Apa dasar hukumnya?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulsamayang dibuat olehSaufa Ata Taqiyya, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Januari 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 1 Agustus 2023.KLINIK TERKAITMangkir dari ProgramManagement Trainee(MT), Ini...	Uang Kompensasi untuk Karyawan KontrakSebagai informasi, dalam praktiknya,karyawan denganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu(â€œPKWTâ€)sering juga disebut dengankaryawan kontrak. Adapun yang dimaksud dengan PKWT adalahperjanjian kerjaantara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktutertentu...	# Uang Kompensasi untuk Karyawan Kontrak Sebagai informasi, dalam praktiknya, karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) sering juga disebut dengan karyawan kontrak. Adapun yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu ...	Karyawan KontrakResign, Berhak Dapat Uang Kompensasi? Mohon infonya, berdasarkan PP 35/2021, apabila karyawan habis kontrak maka mendapatkan kompensasi. Namun, apakah karyawan kontrak bisaresignsebelum kontrak habis? Lalu bagi yangresign, apakah karyawan kontrak berhak dapat uang kompensasi? Apakah ada dendaresignsebel...	<startofreasoning># Uang Kompensasi untuk Karyawan Kontrak Sebagai informasi, dalam praktiknya, karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) sering juga disebut dengan karyawan kontrak. Adapun yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan ...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Uang Kompensasi untuk Karyawan Kontrak Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, karyawan yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak kerja memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam perundang-un...	['Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja', 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang', 'Peraturan ...
Bisakah Menggugat Penjiplak Ciptaan yang Belum Dicatatkan?	2024-10-03	Apabila suatu pihak melanggar hak cipta suatu karya seperti penjiplakan, namun karya belum didaftarkan ke Ditjen HKI, apakah bisa dilakukan penuntutan? Terima kasih.	Pelindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu sejak pertama kali ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan pendaftaran atau pencatatan.Lantas, langkah hukum apa yang dapat diambil pencipta atau pemegang hak cipta jika ada penjiplakan atas suatu ciptaan?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulPelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Belum Didaftarkanyang dibuat olehLetezia Tobing, S.H., M.Kn., dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Oktober 2016.Hal-hal yang Dilindungi Hak CiptaKLINIK TERKAITPasal 44 ayat ...	dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Oktober 2016.Hal-hal yang Dilindungi Hak CiptaKLINIK TERKAITPasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentangFair Use25 Sep, 2024Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Jika Ciptaan Belum Dicatatkan11 Jul, 2019Langkah Hukum Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan06 Mei, 2019Jenis-Jenis Ciptaan yang Ter...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Oktober 2016. ### Hal-hal yang Dilindungi Hak Cipta KLINIK TERKAIT - Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentang Fair Use 25 Sep, 2024 - **Gugatan Pelanggaran Hak Cipta...	Bisakah Menggugat Penjiplak Ciptaan yang Belum Dicatatkan? Apabila suatu pihak melanggar hak cipta suatu karya seperti penjiplakan, namun karya belum didaftarkan ke Ditjen HKI, apakah bisa dilakukan penuntutan? Terima kasih.	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Oktober 2016. ### Hal-hal yang Dilindungi Hak Cipta KLINIK TERKAIT - Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentang Fair Use 25 Sep, 2024 - **Gugatan Pel...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning> Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Perlindungan ini berlaku secara otomatis begitu suatu ci...	['Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta', 'Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta', 'Pasal 41 UU Hak Cipta', 'Pasal 40 ayat (3) UU Hak Cipta', 'Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta', 'Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 huruf b UU Hak Cipta', 'Pasal 105 UU Hak Cipta', 'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta', 'Pasal 1 angka 3 Undan...
Guru Melecehkan Siswa, Ini Deretan Jerat Pasalnya	2024-10-02	Belakangan ini, netizen digemparkan dengan kasus asusila guru terhadap murid. Pertama, video guru di Gorontalo yang viral karena berhubungan seks dengan siswinya. Kedua, guru ngaji di Tangsel yang lecehkan 8 muridnya. Ketiga, guru BK di Pekalongan diduga lecehkan muridnya juga, dan masih banyak lagi kasus guru melecehk...	Guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya berpotensi dipidana berdasarkanUU TPKS,KUHP,UU 1/2023, sertaUU Perlindungan Anakdan perubahannya. Selain itu, guru juga dapat dikenakan sanksi berdasarkanUU 14/2005.	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.Seluruh informasi hukum yang ada di KlinikÂ hukumonline.comÂ disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). ...	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap AnakTindakan bersetubuh, asusila, dan pelecehan yang terjadi antara guru dan muridnya termasuk pada ranahtindak pidana kekerasan seksual. BerdasarkanPasal 1 angka 1UU TPKS, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pi...	# Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tindakan bersetubuh, asusila, dan pelecehan yang terjadi antara guru dan muridnya termasuk pada ranah tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPKS, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur ti...	Guru Melecehkan Siswa, Ini Deretan Jerat Pasalnya Belakangan ini, netizen digemparkan dengan kasus asusila guru terhadap murid. Pertama, video guru di Gorontalo yang viral karena berhubungan seks dengan siswinya. Kedua, guru ngaji di Tangsel yang lecehkan 8 muridnya. Ketiga, guru BK di Pekalongan diduga lecehkan muridn...	<startofreasoning># Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tindakan bersetubuh, asusila, dan pelecehan yang terjadi antara guru dan muridnya termasuk pada ranah tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPKS, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang...	Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, merupakan isu serius yang diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks ini, pelanggaran yang dilakukan oleh guru bisa dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undan...	['Pasal 1 angka 1 UU TPKS', 'Pasal 4 ayat (1) UU TPKS', 'Pasal 6 huruf c UU TPKS', 'Pasal 285 KUHP', 'Pasal 286 KUHP', 'Pasal 473 ayat (1) jo. ayat (2) huruf b UU 1/2023', 'Pasal 76D UU 35/2014', 'Pasal 81 ayat (1) Perppu 1/2016', 'Pasal 81 ayat (2) Perppu 1/2016', 'Pasal 81 ayat (3) Perppu 1/2016', 'Pasal 81 ayat (5) ...
Ini Syarat dan Tata Cara Pemberian Gelar DoktorHonoris Causa	2024-10-02	Belakangan ini, viral seorang artis yang mendapatkan gelar doktorhonoris causa. Lantas, apa itu gelar doktorhonoris causa? Menurut ketentuan hukum di Indonesia, apa saja syarat bagi seseorang untuk mendapatkan gelar doktorhonoris causa? Siapa yang berhak memberi gelar doktorhonoris causa?	Gelar doktorhonoris causaadalah gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program doktor dengan peringkat akreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang...	KLINIK TERKAITJerat Hukum Pelaku Plagiat Skripsi31 Mei, 2024Menggugat Keputusan Rektor21 Mei, 2013Bentuk Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta29 Okt, 2012Apakah Ada Dasar Hukumnya Rektor Menahan Ijazah Mahasiswa?14 Apr, 2012Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari arti...	Apa itu Gelar DoktorHonoris Causa?Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwaPerguruan Tinggiadalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.[1]SedangkanPendidikanTinggiadalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,...	# Apa itu Gelar Doktor Honoris Causa? Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.[1] Sedangkan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diplom...	Ini Syarat dan Tata Cara Pemberian Gelar DoktorHonoris Causa Belakangan ini, viral seorang artis yang mendapatkan gelar doktorhonoris causa. Lantas, apa itu gelar doktorhonoris causa? Menurut ketentuan hukum di Indonesia, apa saja syarat bagi seseorang untuk mendapatkan gelar doktorhonoris causa? Siapa yang berhak memb...	<startofreasoning># Apa itu Gelar Doktor Honoris Causa? Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.[1] Sedangkan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang menca...	Gelar doktor honoris causa adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program doktor dengan peringkat akreditasi A atau unggul kepada individu yang telah menunjukkan jasa-jasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kemanusiaan. Pemberian gelar ini merupakan pengaku...	['UU 12/2012', 'Permenristekdikti 65/2016', 'Peraturan Rektor UGM 792/2014', 'Pasal 1 angka 6 UU 12/2012', 'Pasal 1 angka 2 UU 12/2012', 'Pasal 26 ayat (1) UU 12/2012', 'Pasal 1 Permenristekdikti 65/2016', 'Pasal 2 ayat (2) Permenristekdikti 65/2016', 'Pasal 27 ayat (1) UU 12/2012', 'Pasal 2 ayat (3) Permenristekdikti ...
Apakah Kasus Perdata Bisa Jadi Pidana?	2024-10-02	Apakah suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa hukum perdata dapat berubah menjadi hukum pidana seperti penipuan?	Perbedaan mendasar antara hukum perdata dan pidana adalah hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain (privat). Sedangkan hukum pidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman berupa penderitaan (bersifat publik).Sehingga, s...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulPidana Bisa Jadi Perdata?yang dibuat olehSi Pokroldan pertama kali dipublikasikan pada 30 Desember 2009.KLINIK TERKAIT10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata19 Sep, 2024Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan...	Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum PerdataUntuk menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu dibahas mengenai perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata.Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasMenurutR. Soerosodalam bukunyaPengantar Ilm...	# Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata Untuk menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu dibahas mengenai perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Menurut R. Soeroso dalam bu...	Apakah Kasus Perdata Bisa Jadi Pidana? Apakah suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa hukum perdata dapat berubah menjadi hukum pidana seperti penipuan?	<startofreasoning># Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata Untuk menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu dibahas mengenai perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. ## Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Menurut R...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> Kasus perdata dapat beralih menjadi perkara pidana jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur tindak pidana, seperti penipuan. Ini terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian beritikad buruk atau melakukan tipu muslihat, yang merugikan pihak lain....	['Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', 'Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018', 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pid/2016']
Salah Ketik AJB Tanah? Begini Prosedur Pembetulannya	2024-10-02	Bagaimana jika dalam akta perjanjian jual beli tanah terdapat banyak salah ketik angka maupun menuliskan angka? Sementara para pihak tidak mengetahui adanya renvoi. Apa sanksi hukum bagi notaris yang ceroboh seperti ini? Terima kasih banyak atas jawabannya.	Akta jual beli (â€œAJBâ€) tanah sebagaimana Anda tanyakan bukanlah jenis akta yang dibuat oleh notaris, melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (â€œPPATâ€). Jika dalam AJB terdapat kesalahan ketik, maka akta dapat dilakukan renvoi.Namun, bagaimana jika PPAT melakukan renvoi terhadap salah ketik dalam AJB tanpa diketahui...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulProsedur Jika Terdapat Kesalahan Dalam Akta Notarisyang dibuat olehLetezia Tobing, S.H., M.Kn., dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Agustus 2016.KLINIK TERKAITJerat Hukum bagi Notaris yang Memalsukan Akta Autentik23 ...	Perbedaan Wewenang Notaris dan PPATBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasSebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (â€œPPATâ€). Kewenangan notar...	# Perbedaan Wewenang Notaris dan PPAT Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Kewenan...	Salah Ketik AJB Tanah? Begini Prosedur Pembetulannya Bagaimana jika dalam akta perjanjian jual beli tanah terdapat banyak salah ketik angka maupun menuliskan angka? Sementara para pihak tidak mengetahui adanya renvoi. Apa sanksi hukum bagi notaris yang ceroboh seperti ini? Terima kasih banyak atas jawabannya.	<startofreasoning># Perbedaan Wewenang Notaris dan PPAT Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah...	Dalam menjawab pertanyaan mengenai kesalahan ketik dalam akta jual beli tanah (AJB) dan prosedur pembetulannya, penting untuk memahami terlebih dahulu peran dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam konteks hukum Indonesia. PPAT memiliki tugas penting dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan perb...	['UU 2/2014', 'Pasal 1 angka 1 PP 24/2016', 'Pasal 2 ayat (1) PP 37/1998', 'Pasal 3 ayat (1) PP 37/1998', 'Pasal 48 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (5) UU 2/2014', 'Pasal 264 KUHP lama', 'Pasal 392 UU 1/2023', 'Pasal II angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012', 'Pasal 48 ayat (2) jo. ayat (1) h...
Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat	2024-10-01	Apakah pelaku kejahatan kepada mayat seperti mutilasi dan memperkosa mayat digolongkan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan orang yang tidak berdaya atau digolongkan pengrusakan benda?	Pada dasarnya, tidak ada ketentuan khusus mengenai mutilasi dalamKUHPlama danUU 1/2023tentang KUHP baru. Namun, perbuatan mutilasi biasanya merujuk pada pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan. Bisa juga hanya merujuk pada pembunuhan biasa.Sedangkan terkait perko...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulÂ samaÂ yang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Januari 2016, yang pertama kali dimutakhirkan pada 24 November 2021.KLINIK TERKAITJerat Hukum Bagi 'Pemerkosa' Hewan19 Jun, ...	Pengertian MutilasiBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasMutilasiberdasarkanKBBIadalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Adapun menurutCambridge English Dictionary, mutilasi atau dalam Bahasa Inggris â€œ...	# Pengertian Mutilasi Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Mutilasi berdasarkan KBBI adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Adapun menurut Cambridge English Dictionary, mutilasi atau dalam B...	Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat Apakah pelaku kejahatan kepada mayat seperti mutilasi dan memperkosa mayat digolongkan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan orang yang tidak berdaya atau digolongkan pengrusakan benda?	<startofreasoning># Pengertian Mutilasi Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000 Lihat Semua Kelas Mutilasi berdasarkan KBBI adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Adapun menurut Cambridge English Dictionary, mut...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks hukum pidana, isu mengenai mutilasi dan pemerkosaan mayat merupakan topik yang kompleks dan belum sepenuhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yan...	['Pasal 338', 'Pasal 339', 'Pasal 340', 'Pasal 458 ayat (1)', 'Pasal 458 ayat (3)', 'Pasal 459', 'Pasal 362', 'Pasal 406 ayat (1)', 'Pasal 476', 'Pasal 521', 'Pasal 180', 'Pasal 271', 'Pasal 285 KUHP', 'Pasal 473 UU 1/2023', 'Pasal 286 KUHP', 'Pasal 473 ayat (1) dan (2) huruf c UU 1/2023', 'Putusan MA No. 24 PK/Pid/200...
Ganti Direksi, Kepada Siapa Utang PT Bisa Ditagih?	2024-10-01	Perusahaan kami punya piutang di PT A pada akhir tahun 2022. Di awal tahun 2023, Direktur PT A, yaitu H dipecat dari perusahaan. Selanjutnya Direktur PT A yang baru menyampaikan bahwa utang yang ditagihkan tersebut tidak diakui sebagai utang perusahaan. Perusahaan kami diminta menagih langsung kepada H, mantan Direktur...	Seorang direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan terbatas (â€œPTâ€), baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk mengadakan perjanjian utang piutang dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, jika terdapat utang, maka penagihannya ditujukan kepada PT bukan kepada direksinya. Apa dasar hukumn...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulMenagih Utang kepada Perusahaan yang Direkturnya Sudah Diberhentikanyang dibuat olehTogar S.M. Sijabat, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 30 Juli 2019.Perjanjian yang dibuat dan diatasnamakan H sela...	dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 30 Juli 2019.Perjanjian yang dibuat dan diatasnamakan H selaku direktur perseroan terbatas (â€œPTâ€) A sebelum diberhentikan pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan dalamUU PT. Hal ini karena selama menjabat sebagai direksi, H memiliki kewenangan untuk bertindak atas n...	dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 30 Juli 2019. Perjanjian yang dibuat dan diatasnamakan H selaku direktur perseroan terbatas ("PT") A sebelum diberhentikan pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan dalam UU PT. Hal ini karena selama menjabat sebagai direksi, H memiliki kewenangan untuk bertindak atas nam...	Ganti Direksi, Kepada Siapa Utang PT Bisa Ditagih? Perusahaan kami punya piutang di PT A pada akhir tahun 2022. Di awal tahun 2023, Direktur PT A, yaitu H dipecat dari perusahaan. Selanjutnya Direktur PT A yang baru menyampaikan bahwa utang yang ditagihkan tersebut tidak diakui sebagai utang perusahaan. Perusahaan kami...	<startofreasoning>dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 30 Juli 2019. Perjanjian yang dibuat dan diatasnamakan H selaku direktur perseroan terbatas ("PT") A sebelum diberhentikan pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan dalam UU PT. Hal ini karena selama menjabat sebagai direksi, H memiliki kewenangan untuk ...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks hukum perusahaan, utang yang timbul dari perjanjian yang dilakukan oleh seorang direktur selama masa jabatannya merupakan utang perusahaan itu sendiri, bukan utang pribadi direktur tersebut. Hal ini didasarkan pada kewenanga...	['Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 1 angka 5 UU PT', 'Pasal 92 ayat (1) UU PT', 'Pasal 98 UU PT', 'Putusan MA No. 419 K/Pdt/1988', 'Pasal 1243 KUH Perdata', 'Pasal 1234 KUH Perdata', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 'Peraturan Pemerintah P...
Bisakah Pinjol Menagih Utang Debitur dengan Potong Gajinya?	2024-10-01	Saya terjerat pinjol, dan pinjol mengancam akan berkoordinasi dengan HRD perusahaan saya untuk pemotongan gaji. Apakah bisa seperti itu? Setahu saya dalam PKB antara perusahaan dengan karyawan tidak ada hal seperti itu. Apakah dalam hukum bisa?	Pemotongan upah karyawan oleh perusahaan untuk pihak ketiga seperti pinjamanonline(â€œpinjolâ€) dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan yaitu berdasarkan surat kuasa.Jika tidak ada surat kuasa, maka potong gaji tidak sah. Selain itu, jika pihak pinjol melakukan penagihan utang ke tempat kerja debitur, maka dapat d...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Aturan Pemotongan GajiKLINIK TERKAITGalbay Pinjol, Bisakah Debitur Ajukan Permohonan Pailit?18 Sep, 2024Hukumnya Menagih Utang Pinjol Melalui Penjamin Utang03 Jun, 20243 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol)19 Feb, 2024Dapatkah Melakukan Restrukturisasi Utang pada Pinjol?17 Jan, 2024Anda tidak menyebutkan sec...	# Aturan Pemotongan Gaji ## KLINIK TERKAIT - Galbay Pinjol, Bisakah Debitur Ajukan Permohonan Pailit? 18 Sep, 2024 - Hukumnya Menagih Utang Pinjol Melalui Penjamin Utang 03 Jun, 2024 - 3 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) 19 Feb, 2024 - Dapatkah Melakukan Restrukturisasi Utang pada Pinjol?...	Bisakah Pinjol Menagih Utang Debitur dengan Potong Gajinya? Saya terjerat pinjol, dan pinjol mengancam akan berkoordinasi dengan HRD perusahaan saya untuk pemotongan gaji. Apakah bisa seperti itu? Setahu saya dalam PKB antara perusahaan dengan karyawan tidak ada hal seperti itu. Apakah dalam hukum bisa?	<startofreasoning># Aturan Pemotongan Gaji ## KLINIK TERKAIT - Galbay Pinjol, Bisakah Debitur Ajukan Permohonan Pailit? 18 Sep, 2024 - Hukumnya Menagih Utang Pinjol Melalui Penjamin Utang 03 Jun, 2024 - 3 Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) 19 Feb, 2024 - **Dapatkah Melakukan Restrukturisasi Ut...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan penagihan utang, perlu dipahami bahwa pemotongan gaji karyawan untuk membayar utang, termasuk utang pinjaman online (pinjol), diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pemotongan upah harus...	['Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja', 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang', 'Peraturan ...
Karyawan Tak Masuk Kerja karena Anak Sakit, Bolehkah?	2024-10-01	Saya memiliki pertanyaan tentang ketenagakerjaan. Saya adalah seorang ibu yang bekerja, alias karyawan di satu perusahaan. Anak saya berumur 1 tahun 11 bulan, ia sakit dan dirawat di rumah sakit. Apakah surat sakit anak saya dari rumah sakit bisa digunakan untuk cuti sakit dari orang tuanya (ayah dan ibu) atau kalau or...	Seorang pekerja/buruh yang sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dapat tidak melakukan pekerjaannya, dan pengusaha tetap memiliki kewajiban membayar upahnya.Namun, jika yang sakit adalah anak dari pekerja, apakah pekerja tersebut tetap memiliki hak yang sama? Bisakah pekerja izin tidak masuk kerja atau cu...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulBolehkah Pekerja Tidak Masuk Bekerja Karena Anak Sakit?yang dibuat olehLetezia Tobing, S.H., M.Kn.dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 26 Mei 2016.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiap...	Ketentuan Cuti SakitMenjawab pertanyaan tentang ketenagakerjaan Anda, kami akan merujuk padaUU Ketenagakerjaansebagaimana telah diperbaharui olehUU Cipta Kerja.BerdasarkanPasal 93 ayat (1)UU Ketenagakerjaan, diatur bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.Akan tetapi, terdapat pengecuali...	# Ketentuan Cuti Sakit Menjawab pertanyaan tentang ketenagakerjaan Anda, kami akan merujuk pada UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diperbaharui oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, diatur bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Akan teta...	Karyawan Tak Masuk Kerja karena Anak Sakit, Bolehkah? Saya memiliki pertanyaan tentang ketenagakerjaan. Saya adalah seorang ibu yang bekerja, alias karyawan di satu perusahaan. Anak saya berumur 1 tahun 11 bulan, ia sakit dan dirawat di rumah sakit. Apakah surat sakit anak saya dari rumah sakit bisa digunakan untuk cut...	<startofreasoning># Ketentuan Cuti Sakit Menjawab pertanyaan tentang ketenagakerjaan Anda, kami akan merujuk pada UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diperbaharui oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, diatur bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pe...	Menjawab pertanyaan mengenai hak seorang karyawan untuk tidak masuk kerja karena anak sakit, kita perlu merujuk pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan regulasi terkait lainnya. Ketentuan Cuti Sakit Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, jika seorang pekerja tidak melakukan pekerjaan, maka up...	['UU Ketenagakerjaan', 'UU Cipta Kerja', 'Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan', 'penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja', 'Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan', 'UU 4/2024', 'Pasal 1 angka 2 UU 4/2024', 'Pasal 4 ayat (3) UU 4/2024', 'Pasal 4 ayat (4) h...
Sanksi Jika Melibatkan Anak dalam Kampanye Pilkada	2024-09-30	Bagaimana hukumnya jika melibatkan anak saat kampanye politik? Dalam hal ini kampanye Pilkada 2024.	Sepanjang penelusuran kami,PKPU 13/2024,Perppu 1/2014dan perubahannya tidak mengatur tentang ketentuan dan/atau larangan melibatkan anak dalam kampanye Pilkada.Namun,UU Pemilumenegaskan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih. Ad...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulHukumnya Melibatkan Anak dalam Kampanye Pemiluyang dibuat olehSovia Hasanah, S.H.dan dipublikasikan pertama kali pada 21 Februari 2019.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“...	Ketentuan Pemilihan Kepala DaerahSebelum menjawab inti pertanyaan Anda, pada dasarnya, ketentuan mengenaiPemilihan Kepala Daerah (â€œPilkadaâ€)diatur dalamPKPU 13/2024,Perppu 1/2014dan perubahannya.Kemudian, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebutÂ kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah ...	# Ketentuan Pemilihan Kepala Daerah Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, pada dasarnya, ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) diatur dalam PKPU 13/2024, Perppu 1/2014 dan perubahannya. Kemudian, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk da...	Sanksi Jika Melibatkan Anak dalam Kampanye Pilkada Bagaimana hukumnya jika melibatkan anak saat kampanye politik? Dalam hal ini kampanye Pilkada 2024.	<startofreasoning># Ketentuan Pemilihan Kepala Daerah Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, pada dasarnya, ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) diatur dalam PKPU 13/2024, Perppu 1/2014 dan perubahannya. Kemudian, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepa...	Dalam konteks pelibatan anak dalam kampanye politik, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, penting untuk memahami secara mendalam ketentuan hukum yang ada. Pertama, kita perlu merujuk kepada regulasi yang mengatur pemilihan umum dan perlindungan anak di Indonesia. ### Ketentuan Hukum Terkait Kampanye...	['PKPU 13/2024', 'Perppu 1/2014', 'Pasal 57 ayat (1) PKPU 13/2024', 'Pasal 69 UU 8/2015', 'Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu', 'Pasal 1 angka 34 UU Pemilu', 'Pasal 15 huruf a UU 35/2014', 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang P...
Jika Suami Tidak Penuhi Nafkah Istri setelah Cerai	2024-09-30	Bagaimana kalau pasangan yang sudah menikah terus bercerai, dan mantan suami diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk membayar tunjangan rutin kepada mantan istri dan anak, tetapi ternyata tidak mau membayar. Apa langkah yang dapat ditempuh? Terima kasih.	Jika hakim sudah memutuskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah atau tunjangan istri dan anaknya dan apabila mantan suami adalah PNS, maka Anda dapat memberikan putusan pengadilan tersebut kepada atasan mantan suami disertai dengan permohonan agar gaji mantan suami dapat langsung dipotong dari kantor dan diberik...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulLangkah Hukum Jika Mantan Suami Menolak Menafkahi Mantan Istriyang dibuat olehDr. Flora Dianti, S.H., M.H., yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 3 Oktober 2011, dan dimutakhirkan pertama kali pada 19 Mei 20...	Macam-Macam Nafkah Istri setelah Perceraian dalam IslamTerkait tunjangan atau nafkah istri setelah cerai, mengutipHak Istri Setelah Cerai Menurut Islam,ada empat kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian dalam Islam, yaitu:Nafkahmadhiyah, yaitu nafkah yang telah lampau dan tidak selalu dihubungka...	# Macam-Macam Nafkah Istri setelah Perceraian dalam Islam Terkait tunjangan atau nafkah istri setelah cerai, mengutip Hak Istri Setelah Cerai Menurut Islam, ada empat kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian dalam Islam, yaitu: 1. Nafkah Madhiyah Nafkah yang telah lampau dan tidak...	Jika Suami Tidak Penuhi Nafkah Istri setelah Cerai Bagaimana kalau pasangan yang sudah menikah terus bercerai, dan mantan suami diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk membayar tunjangan rutin kepada mantan istri dan anak, tetapi ternyata tidak mau membayar. Apa langkah yang dapat ditempuh? Terima kasih.	<startofreasoning># Macam-Macam Nafkah Istri setelah Perceraian dalam Islam Terkait tunjangan atau nafkah istri setelah cerai, mengutip Hak Istri Setelah Cerai Menurut Islam, ada empat kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian dalam Islam, yaitu: 1. Nafkah Madhiyah Nafkah yang tela...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks perceraian, khususnya di Indonesia, terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban mantan suami dan istri, terutama terkait dengan nafkah setelah perceraian. Dalam hal ini, nafkah yang dimaksud mencakup tu...	['Pasal 8 PP 45/1990', 'Pasal 196 HIR', 'Pasal 197 HIR', 'Herzien Inlandsch Reglement (HIR)', 'Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil', 'Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izi...
Siapa Pihak yang Menilai Kerugian Keuangan Negara dalam Tipikor?	2024-09-30	Siapa pihak berwenang yang menilai berapa besar kerugian negara dalam kasus korupsi? Apakah hakim bisa berpendapat sendiri terhadap nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor)?	Penghitungan nilai kerugian keuangan negara adalah hal yang kompleks dan problematik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor), terlebih lagi dalam hal menentukan lembaga mana yang berwenang untuk menetapkan nilai kerugian keuangan negara tersebut.Praktiknya, justru berujung adanya perbedaan nilai kerugi...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.KLINIK TERKAITApakah Setiap Kerugian BUMN Dianggap Korupsi?12 Sep, 2024Cara Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi02 Sep, 2024Perbedaan Wewenang KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Kasus Korupsi15 Agt, 2024Jerat Pasal Korupsi untuk Pembantu Tipikor24 Jun, 2024Artikel ...	dan pertama kali dipublikasikan pada 27 September 2016.Secara sederhana dalamPasal 1 angka 22UU 1/2004mendefinisikan kerugian negara/daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.Belajar Hukum Secara Online dari...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 27 September 2016. Secara sederhana dalam Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 mendefinisikan kerugian negara/daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti j...	Siapa Pihak yang Menilai Kerugian Keuangan Negara dalam Tipikor? Siapa pihak berwenang yang menilai berapa besar kerugian negara dalam kasus korupsi? Apakah hakim bisa berpendapat sendiri terhadap nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor)?	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- dan pertama kali dipublikasikan pada 27 September 2016. Secara sederhana dalam Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 mendefinisikan kerugian negara/daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang...	Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (tipikor), penilaian kerugian keuangan negara merupakan salah satu aspek krusial yang harus ditangani dengan seksama. Kerugian keuangan negara diartikan sebagai pengurangan atau kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat...	['UU 1/2004', 'UU 31/1999', 'UUD 1945', 'UU BPK', 'PP 60/2008', 'Perpres 20/2023', 'Peraturan BPK 3/2022', 'UU 19/2019', 'SEMA 4/2016', 'Putusan MK No. 31/PUU-X/2012', 'Pasal 1 angka 1 UU BPK', 'Pasal 1 ayat (4) PP 60/2008 jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Perpres 192/2014', 'Pasal 3 UU 19/2019', 'Pasal 10 ayat (2) UU BPK.'...
Mengenal Apa ituUnion Bustingdan Jerat Hukum Pelakunya	2024-09-27	Apa ituUnion Busting? Apakah ada pengaturannya di Indonesia?	Union bustingdiartikan sebagai pemberangusan serikat pekerja. Istilah ini merujuk pada upaya memperdaya serikat pekerja bagi kepentingan majikan atau perlakukan kooptasi pada serikat pekerja. Praktik ini dianggap buruk dan merupakan praktik perburuhan yang tidak sehat atauunfair labor practice.Lantas, apa jerat hukum p...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulPerlindungan Hukum Serikat Buruh dari Union Bustingyang dibuat olehDimas Hutomo, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Februari 2019.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“...	Pengertian Serikat PekerjaPembahasan mengenaiunion bustingsangat erat kaitannya dengan serikat pekerja/serikat buruh. Oleh sebab itu, sebelum membahas mengenai pengertianunion busting,terlebih dahulu mari kita pahami apa itu serikat pekerja/serikat buruh.BerdasarkanPasal 1 angka 1UU 21/2000serikat pekerja/serikat buruh...	# Pengertian Serikat Pekerja Pembahasan mengenai union busting sangat erat kaitannya dengan serikat pekerja/serikat buruh. Oleh sebab itu, sebelum membahas mengenai pengertian union busting, terlebih dahulu mari kita pahami apa itu serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 21/2000, serikat...	Mengenal Apa ituUnion Bustingdan Jerat Hukum Pelakunya Apa ituUnion Busting? Apakah ada pengaturannya di Indonesia?	<startofreasoning># Pengertian Serikat Pekerja Pembahasan mengenai union busting sangat erat kaitannya dengan serikat pekerja/serikat buruh. Oleh sebab itu, sebelum membahas mengenai pengertian union busting, terlebih dahulu mari kita pahami apa itu serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 U...	Pembahasan mengenai union busting tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Dalam konteks ini, union busting atau pemberangusan serikat pekerja merujuk pa...	['Pasal 1 angka 1 UU 21/2000', 'Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh', 'Pasal 1 angka 3 UU 21/2000', 'Pasal 1 angka 4 UU 21/2000', 'Pasal 1 angka 5 UU 21/2000', 'Pasal 3 UU 21/2000', 'Penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja...
Sanksi Jika Melakukan Kampanye di Tempat Ibadah	2024-09-27	Jelang Pilkada 2024, saya cukup dikejutkan dengan cara kampanye yang dilakukan, salah satunya melalui ceramah dalam Salat Jumat (dalam Islam). Meski saya tidak bisa memastikan apakah ustadz (penceramah) yang bersangkutan punya tendensi dengan salah satu pasangan calon pejabat daerah tertentu, nampaknya dari pesan yang ...	Menurut Pasal 57 ayat (1)PKPU 13/2024dan Pasal 69UU 8/2015, hal-hal yang dilarang pada saat kampanye salah satunya adalah melakukan kampanye di tempat ibadah.Lalu, apa sanksi jika melakukan kampanye di tempat ibadah?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulSanksi Jika Melakukan Kampanye Pilkada di Tempat Ibadahyang dibuat olehSovia Hasanah, S.H.dan dipublikasikan pertama kali pada 26 Oktober 2016, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada 6 November 2018.Seluruh infor...	Pemilihan Kepala DaerahPada dasarnya, ketentuan mengenaiPemilihan Kepala Daerah (â€œPilkadaâ€)diatur dalamPKPU 13/2024,Perppu 1/2014dan perubahannya.Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebutkepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bup...	# Pemilihan Kepala Daerah Pada dasarnya, ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah ("Pilkada") diatur dalam PKPU 13/2024, Perppu 1/2014 dan perubahannya. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten dise...	Sanksi Jika Melakukan Kampanye di Tempat Ibadah Jelang Pilkada 2024, saya cukup dikejutkan dengan cara kampanye yang dilakukan, salah satunya melalui ceramah dalam Salat Jumat (dalam Islam). Meski saya tidak bisa memastikan apakah ustadz (penceramah) yang bersangkutan punya tendensi dengan salah satu pasangan calon pej...	<startofreasoning># Pemilihan Kepala Daerah Pada dasarnya, ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah ("Pilkada") diatur dalam PKPU 13/2024, Perppu 1/2014 dan perubahannya. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk dae...	########## <startofreasoning> <endofreasoning> <startofanswer> <startofreasoning>Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, peraturan yang mengatur tentang kampanye secara khusus diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)...	['PKPU 13/2024', 'Perppu 1/2014', 'Pasal 57 ayat (1) PKPU 13/2024', 'Pasal 69 UU 8/2015', 'Pasal 72 ayat (2) Perppu 1/2014', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014', 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014', 'Undang-Undang Nomor 1 T...
MasaIddahPerempuan Cerai yang Hendak Nikah Lagi	2024-09-27	Berapa lama masaiddahperempuan cerai hidup? Bagaimana hitungan masa iddah perempuan setelah cerai ini? Bisakah saya menikah dengan calon saya dengan menggunakan surat resi cerai miliknya untuk pengantar surat ke KUA, sebagai pengganti akta cerai yang sedang dalam proses?	Seorang wanita muslim yang baru bercerai dengan mantan suaminya baru dapat menikah kembali hanya apabila putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, setelah resmi bercerai, wanita tersebut harus melewati waktu tunggu atau masa iddah perempuan cerai hidup sebagaimana di...	Terima kasih atas pertanyaan.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulBolehkah Menikah dengan Wanita Muslim yang Baru Bercerai?olehEko Ardiansyah Pandiangan, S.H.dan dipublikasikan pertama kali pada 14 Oktober 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 30 November 2023.KLINIK TERKAITC...	Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang masaiddahperempuan cerai, perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya wanita muslim yang baru bercerai dengan mantan suaminya baru dapat menikah kembali hanya apabila putusan pengadilan akan perceraiannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 34...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang masa iddah perempuan cerai, perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya wanita muslim yang baru bercerai dengan mantan suaminya baru dapat menikah kembali hanya apabila putusan ...	MasaIddahPerempuan Cerai yang Hendak Nikah Lagi Berapa lama masaiddahperempuan cerai hidup? Bagaimana hitungan masa iddah perempuan setelah cerai ini? Bisakah saya menikah dengan calon saya dengan menggunakan surat resi cerai miliknya untuk pengantar surat ke KUA, sebagai pengganti akta cerai yang sedang dalam proses?	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang masa iddah perempuan cerai, perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya wanita muslim yang baru bercerai dengan mantan suaminya baru dapat menikah kembali hany...	Dalam menjawab pertanyaan mengenai masa iddah perempuan cerai, penting untuk memahami beberapa aspek hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam konteks hukum Islam. Pertama, wanita yang baru bercerai tidak dapat langsung menikah kembali. Menurut ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975, perceraian bag...	['Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975', 'Pasal 153 ayat (2) KHI', 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama', 'Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama', 'Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 ...
Asas-asas Hukum Acara Pidana	2024-09-26	Untuk melaksanakan proses peradilan pidana (acara pidana) apa saja asas-asas yang harus dipatuhi oleh semua pihak?	Dalam menjalankan hukum acara pidana, terdapat asas-asas hukum yang dijadikan patokan atau landasan. Adapun, yang dimaksud dengan asas hukum adalah landasan paling luas dari lahirnya suatu peraturan hukum. Artinya, peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas. Lantas, apa saja asas dal...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Hukum acara pidanamerupakan seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran), penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa, bahkan sampai dengan proses kasasi dan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.[1]Dalam melaksanakan proses pidana tersebut, terdapat asas-asas hukum yang meliputinya.Satji...	Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Hukum acara pidana merupakan seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran), penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa, bahkan sampai dengan proses kasasi dan peninjauan kembali oleh Mahkam...	Asas-asas Hukum Acara Pidana Untuk melaksanakan proses peradilan pidana (acara pidana) apa saja asas-asas yang harus dipatuhi oleh semua pihak?	<startofreasoning>Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown: --- Hukum acara pidana merupakan seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran), penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa, bahkan sampai dengan proses kasasi dan peninjauan k...	Hukum acara pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur proses penegakan hukum terhadap tindak pidana. Dalam menjalankan proses peradilan pidana, terdapat berbagai asas hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, baik itu aparat penegak hukum, jaksa, hakim, maupun terdakwa. Asas-asas ini berfungsi sebag...	['Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Sinar Grafika', '2015', 'hal. 3', 'KMS Herman. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumedang: Mega Press Nusantara', '2024', 'hal. 13', 'KMS Herman. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumedang: Mega Press Nusantara', '2024', 'hal. 13...
ApakahCoverLagu Perlu Izin Pencipta?	2024-09-26	Sampai sekarang masih banyak beredarcoverlagu di media sosial. Tidak jarang orang yangcoverlagu lebih terkenal daripada penyanyi aslinya. Yang ingin saya tanyakan, untukcoverlagu apakah harus izin? Lalu jikacoverlagu juga mengaransemen lagu tanpa izin termasuk melanggar hukum? Terima kasih.	Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan antara lain pengaransemenan ciptaan dan pengumuman ciptaan. Sehingga untuk melakukancoverlagu atau aransemen lagu orang lain, seharusnya telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Apa dasar hukumnya?	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulApakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?yang dibuat olehLucky Setiawati, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Januari 2014.KLINIK TERKAITHaruskah Penyanyi Izin ke Pencipta Lagu untukPerform?29...	Perlindungan Hak Cipta LaguLagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi oleh hak cipta sebagaimana tertuang dalamPasal 40 ayat (1) huruf dUU Hak Cipta. Adapun yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.[1]Belajar Hukum Secara Online d...	# Perlindungan Hak Cipta Lagu Lagu-lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi oleh hak cipta sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Adapun yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. ## Belajar Hukum Se...	ApakahCoverLagu Perlu Izin Pencipta? Sampai sekarang masih banyak beredarcoverlagu di media sosial. Tidak jarang orang yangcoverlagu lebih terkenal daripada penyanyi aslinya. Yang ingin saya tanyakan, untukcoverlagu apakah harus izin? Lalu jikacoverlagu juga mengaransemen lagu tanpa izin termasuk melanggar hukum? Terim...	<startofreasoning># Perlindungan Hak Cipta Lagu Lagu-lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi oleh hak cipta sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Adapun yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. #...	Perlindungan hak cipta atas karya musik, termasuk lagu, diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf d, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan karya yang dilindungi hak cipta. Perlindungan ini berlangsung selama hidup pencipta dan terus be...	['Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta', 'Pasal 9 ayat (1) huruf d dan g UU Hak Cipta', 'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta', 'Pasal 58 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta', 'Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta', 'Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta', 'Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta', 'Pasal 113 ayat (2) UU Ha...
Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentangFair Use	2024-09-25	Saya sering mendengar istilah kepentingan yang wajar atau doktrinfair usedalam UU Hak Cipta. Apa itu doktrinfair use? Di pasal manakah aturanfair usedicantumkan?	Pengertian yang paling umum darifair useadalah setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif, atau memperbolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta, tanpa memerlukan izin dari pemegang hak.Salah satu pasal yang mengatur menge...	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulArti 'Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Ciptayang dibuat olehLetezia Tobing, S.H., M.Kn.danÂ pertama kaliÂ dipublikasikanÂ pada 29 Maret 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada pada 21 Maret 2018.KLINIK T...	Apa itu DoktrinFair Use?MenurutSudjanadalam jurnalImplikasi Doktrin â€œFair Useâ€ Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta,fair useadalahÂ hak istimewa bagi orang lain selain pencipta dan pemegang hak cipta untuk menggunakan objek hak cipta dengan car...	# Apa itu Doktrin Fair Use? Menurut Sudjana dalam jurnal Implikasi Doktrin "Fair Use" Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta, fair use adalah hak istimewa bagi orang lain selain pencipta dan pemegang hak cipta untuk menggunakan objek hak cipta den...	Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentangFair Use Saya sering mendengar istilah kepentingan yang wajar atau doktrinfair usedalam UU Hak Cipta. Apa itu doktrinfair use? Di pasal manakah aturanfair usedicantumkan?	<startofreasoning># Apa itu Doktrin Fair Use? Menurut Sudjana dalam jurnal Implikasi Doktrin "Fair Use" Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta, fair use adalah hak istimewa bagi orang lain selain pencipta dan pemegang hak cipta untuk menggunakan o...	Doktrin fair use atau kepentingan yang wajar dalam konteks hukum hak cipta adalah konsep yang memungkinkan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa memerlukan izin dari pemegang hak cipta, selama penggunaan tersebut memenuhi kriteria tertentu. Menurut Sudjana, fair use merupakan hak istimewa bagi orang lain sel...	['Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta', 'Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press', '2017', 'Implikasi Doktrin "Fair Use" Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta. Veritas et Justitia', 'Vol 4', 'Nomor 2...
Ingkari PPJB, Ini Hukumnya Developer Alihkan Tanah ke Orang Lain	2024-09-25	Saya punya PPJB jual beli tanah kaveling dimana pihak pengembang berjanji tidak akan menjual ataupun mengalihkan hak atas kepemilikan sertifikatnya. Tapi ternyata sertifikat yang diperjanjikan telah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Apakah hal ini sudah termasuk pidana penipuan? Langkah hukum apa yang dapat k...	Perbuatan pengembang yang melanggar isi PPJB untuk tidak mengalihkan tanah kaveling kepada orang lain merupakan bentuk wanprestasi. Sehingga, Anda dapat mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili hukum pihak pengembang.	Terima kasih atas pertanyaan Anda.Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata â€“ mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatPernyataan Penyangkalanselengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganKonsultan Mitra Justika....	Syarat Sah PPJBKLINIK TERKAITPerbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum16 Agt, 2024Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan?25 Apr, 2024Developer Menolak Menandatangani AJB, Bisakah Uang Kembali?20 Okt, 2023Langkah Hukum JikaDeveloperRumah IngkarRefund03 Apr, 2023Perjanjian pendahuluan jual beli at...	# Syarat Sah PPJB ## KLINIK TERKAIT ### Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum 16 Agt, 2024 Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan? 25 Apr, 2024 Developer Menolak Menandatangani AJB, Bisakah Uang Kembali? 20 Okt, 2023 **Langkah Hukum Jika Developer Rumah Ingka...	Ingkari PPJB, Ini Hukumnya Developer Alihkan Tanah ke Orang Lain Saya punya PPJB jual beli tanah kaveling dimana pihak pengembang berjanji tidak akan menjual ataupun mengalihkan hak atas kepemilikan sertifikatnya. Tapi ternyata sertifikat yang diperjanjikan telah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Apakah hal i...	<startofreasoning># Syarat Sah PPJB ## KLINIK TERKAIT ### Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum 16 Agt, 2024 Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan? 25 Apr, 2024 Developer Menolak Menandatangani AJB, Bisakah Uang Kembali? 20 Okt, 2023 **Langkah Hukum Jika Dev...	Dalam konteks hukum perjanjian jual beli, khususnya dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipahami. PPJB adalah kesepakatan yang mengikat antara pengembang dan pembeli mengenai jual beli tanah atau bangunan, yang dibuat sebelum serah terima fisik atau penerbitan sertif...	['Pasal 1320 KUH Perdata', 'Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018', 'Pasal 1243 KUH Perdata', 'Pasal 1234 KUH Perdata', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman', 'Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas...

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.