Judul stringlengths 3 104 | Tanggal Publikasi stringdate 2001-08-03 00:00:00 2024-11-04 00:00:00 | Pertanyaan stringlengths 20 2.94k | Intisari Jawaban stringlengths 14 2.53k ⌀ | Ulasan Lengkap stringlengths 255 30.1k | manual_clean_ulasan stringlengths 22 30.1k | openai_clean_ulasan stringlengths 27 19k | question stringlengths 39 3k | combined_reasoning_answer stringlengths 579 20k ⌀ | answer stringlengths 83 21.6k | citations stringlengths 2 5.12k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peningkatan Modal Perusahaan | 2010-03-05 | Bagaimana pengaturan mengenai peningkatan modal melalui aset selain saham? Apakah itu diperbolehkan? | null | Peningkatan modal selain saham yang disetor dalam bentuk uang, bisa juga denganinbrengatau pemasukan dalam perusahaan- yaitu memasukkan barang sebagai modal, dinilai dengan uang dan dijadikan saham.Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), penyetoran atas modal saham dapat d... | Peningkatan modal selain saham yang disetor dalam bentuk uang, bisa juga denganinbrengatau pemasukan dalam perusahaan- yaitu memasukkan barang sebagai modal, dinilai dengan uang dan dijadikan saham.Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), penyetoran atas modal saham dapat d... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Peningkatan modal selain saham yang disetor dalam bentuk uang, bisa juga dengan **inbreng** atau pemasukan dalam perusahaan, yaitu memasukkan barang sebagai modal, dinilai dengan uang dan dijadikan saham.
Berdasarkan ... | Peningkatan Modal Perusahaan Bagaimana pengaturan mengenai peningkatan modal melalui aset selain saham? Apakah itu diperbolehkan? | null | Dalam konteks hukum perusahaan, peningkatan modal adalah suatu proses di mana perusahaan menambah jumlah modal yang dimilikinya. Secara umum, peningkatan modal sering dilakukan melalui penerbitan saham baru, namun ada juga kemungkinan untuk melakukan peningkatan modal melalui aset selain saham. Hal ini penting untuk di... | ['UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 'pasal 34 ayat (1) UU PT', 'pasal 34 ayat [2] UU PT', 'pasal 34 ayat [3] UU PT'] |
WNA usaha di bidang properti | 2010-03-05 | Saya mempunyai teman warga negara Brunei. Dia tertarik untuk usaha berupa perumahan di pinggiran Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah apa boleh teman saya (WNA) berusaha di bidang properti? Kalau dia ingin membentuk perusahaan PT, apakah harus mengajak mitra lokal? Kalau tidak apa yang harus dilakukan khususnya unt... | null | Dasar hukum untuk investasi adalah:UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (â€UU PTâ€)UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi (â€UU Investasiâ€)Perpres No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbu... | Dasar hukum untuk investasi adalah:UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (â€UU PTâ€)UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi (â€UU Investasiâ€)Perpres No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyarata... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
## Dasar Hukum untuk Investasi
Dasar hukum untuk investasi adalah:
- **UU No. 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
- **UU No. 25 Tahun 2007** tentang Investasi (“UU Investasi”)
- **Perpres No. 111 Tahun 200... | WNA usaha di bidang properti Saya mempunyai teman warga negara Brunei. Dia tertarik untuk usaha berupa perumahan di pinggiran Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah apa boleh teman saya (WNA) berusaha di bidang properti? Kalau dia ingin membentuk perusahaan PT, apakah harus mengajak mitra lokal? Kalau tidak apa yang ... | null | Dalam konteks berinvestasi dan menjalankan usaha di bidang properti di Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh warga negara asing (WNA), termasuk teman Anda yang merupakan warga negara Brunei.
1. **Dasar Hukum Investasi Asing**:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang... | ['UU No. 40 Tahun 2007', 'UU No. 25 Tahun 2007', 'Perpres No. 111 Tahun 2007', 'Perpres No. 111/2007'] |
Syarat, manfaat dan kerugian merger | 2010-03-04 | Yth. Klinik hukumonline.com di tempat. Dengan hormat, yang ingin saya tanyakan adalah adakah syarat-syarat merger antara dua perusahaan tertutup yang sahamnya lebih dari 99% dimiliki oleh Perusahaan Terbuka serta manfaat dan kerugian yang didapat oleh Perusahaan hasil merger dan Perusahaan Terbuka tersebut? Terima Kasi... | null | Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatasâ€, syarat-syarat penggabungan (merger) menurut penjelasan pasal 126 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kepentingan piha... | Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatasâ€, syarat-syarat penggabungan (merger) menurut penjelasan pasal 126 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kepentingan piha... | Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas", syarat-syarat penggabungan (merger) menurut penjelasan pasal 126 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kepentingan pihak-pi... | Syarat, manfaat dan kerugian merger Yth. Klinik hukumonline.com di tempat. Dengan hormat, yang ingin saya tanyakan adalah adakah syarat-syarat merger antara dua perusahaan tertutup yang sahamnya lebih dari 99% dimiliki oleh Perusahaan Terbuka serta manfaat dan kerugian yang didapat oleh Perusahaan hasil merger dan Peru... | null | Merger adalah salah satu bentuk reorganisasi perusahaan yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas bisnis menjadi satu entitas baru. Dalam konteks merger antara dua perusahaan tertutup yang lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh perusahaan terbuka, ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan, termas... | ['UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 'pasal 126 ayat (1) UU PT', 'pasal 126 ayat [1] UU PT', 'pasal 123 ayat (4) UU PT', 'UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal'] |
apa hukum waris yang berlaku? | 2009-08-14 | Kami sekeluarga telah bersepakat akan menjual aset yang telah ditinggalkan oleh almarhum ayah. Almarhum meninggalkan seorang istri, satu orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan. Kedua orangtua menikah secara Islam (Ayah, Ibu dan anak laki-laki beragama Islam), sedangkan anak perempuan berpindah agama mengik... | null | Hukum waris mengikuti agama dari pewaris. Oleh karena itu, yang menjadi ahli waris dalam hal ini adalahorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompok ahli waris menurut hubungan dar... | Hukum waris mengikuti agama dari pewaris. Oleh karena itu, yang menjadi ahli waris dalam hal ini adalahorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompok ahli waris menurut hubungan dar... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Hukum waris mengikuti agama dari pewaris. Oleh karena itu, yang menjadi ahli waris dalam hal ini adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Isl... | apa hukum waris yang berlaku? Kami sekeluarga telah bersepakat akan menjual aset yang telah ditinggalkan oleh almarhum ayah. Almarhum meninggalkan seorang istri, satu orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan. Kedua orangtua menikah secara Islam (Ayah, Ibu dan anak laki-laki beragama Islam), sedangkan anak pe... | null | Dalam kasus ini, kita perlu mengkaji hukum waris yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum Islam, mengingat semua pihak yang terlibat (ayah, ibu, dan anak laki-laki) beragama Islam, sementara anak perempuan telah berpindah agama. Hukum waris dalam konteks Islam diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga diadaptasi dalam... | ['Pasal 174 ayat (1) KHI', 'Pasal 174 ayat (2) KHI', 'Pasal 96 ayat (1) KHI'] |
akibat hukum bagi pemegang saham | 2009-08-13 | Jelaskan akibat hukum bagi pemegang saham apabila terjadi pengurangan modal pada perseroan terbatas? | null | Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.Menurut Pasal 46 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Seperti kita ketahui, modal Perseroan terdiri atas modal dasar serta modal ditempatk... | Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.Menurut Pasal 46 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Seperti kita ketahui, modal Perseroan terdiri atas modal dasar serta modal ditempatk... | Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut Pasal 46 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.
Seperti kita ketahui, modal Perseroan terdiri atas modal dasar serta modal ditemp... | akibat hukum bagi pemegang saham Jelaskan akibat hukum bagi pemegang saham apabila terjadi pengurangan modal pada perseroan terbatas? | null | Pengurangan modal pada perseroan terbatas (PT) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham. Pengurangan modal dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti untuk menutupi kerugian, merestrukturisasi modal, atau karena alasan strategis lainnya. Akib... | ['UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 'Pasal 46 ayat (1) UU PT', 'Pasal 47 ayat (1) UU PT', 'Pasal 62 ayat (1) huruf a UU PT', 'Pasal 62 ayat (1) huruf a UU PT'] |
hak asuh anak | 2009-08-10 | istri gugat cerai, 3 kali panggilan pengadilan saya tidak hadir, lalu keputusan istri mendapat hak asuh anak. Hak apa saja saya sebagai ayah terhadap anak saya ? | null | Sebelum berbicara mengenai hak, penting untuk kita ketahui bahwa putus perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Demikian ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi,Akibat putusnya perkawinan kar... | Sebelum berbicara mengenai hak, penting untuk kita ketahui bahwa putus perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Demikian ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi,Akibat putusnya perkawinan kar... | Sebelum berbicara mengenai hak, penting untuk kita ketahui bahwa putus perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Demikian ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi:
> Akibat putusnya perkawinan... | hak asuh anak istri gugat cerai, 3 kali panggilan pengadilan saya tidak hadir, lalu keputusan istri mendapat hak asuh anak. Hak apa saja saya sebagai ayah terhadap anak saya ? | null | Dalam konteks permasalahan hak asuh anak di Indonesia, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipahami. Pertama, ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai dan pihak suami tidak hadir dalam persidangan, hal ini dapat mempengaruhi keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang... | ['UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', 'Pasal 41 huruf a UU Perkawinan', 'Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan', 'Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan', 'Pasal 41 huruf b UU Perkawinan', 'Pasal 46 UU Perkawinan', 'Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam/KHI', 'Pasal 174 KHI'] |
UU perseroan Terbatas | 2009-08-07 | terkait dengan instruksi pemerintah tentang penyesuaian Akta perseroan terbatas berdasarkan UU no 40 thn 2007, yaitu ketentuan Peralihan yang menyatakan Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini waj... | null | Adapun penyesuaian anggaran dasar yang perlu dilakukan sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) antara lain menyangkut:1.Kedudukan Perseroan harus mencantumkan kabupaten ataukotayang menjadi domisili Perseroan-2.Modal Perseroan, dengan ketentuan modal dasar sekurang-kurangnya Rp50 juta u... | Adapun penyesuaian anggaran dasar yang perlu dilakukan sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) antara lain menyangkut:1.Kedudukan Perseroan harus mencantumkan kabupaten ataukotayang menjadi domisili Perseroan-2.Modal Perseroan, dengan ketentuan modal dasar sekurang-kurangnya Rp50 juta u... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Adapun penyesuaian anggaran dasar yang perlu dilakukan sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) antara lain menyangkut:
1. **Kedudukan Perseroan** harus mencantumkan kabupaten atau kota ... | UU perseroan Terbatas terkait dengan instruksi pemerintah tentang penyesuaian Akta perseroan terbatas berdasarkan UU no 40 thn 2007, yaitu ketentuan Peralihan yang menyatakan Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya... | null | UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara kedua undang-undang tersebut, yang mencakup berbagai aspek seperti struktur, kepemilikan, tanggung jawab direksi dan komisaris, serta mekanisme penyelesaian sen... | ['UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 'Pasal 157 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 'Pasal 157 ayat (4) UU PT'] |
Perbedaan Kantor Cabang dan Perwakilan | 2009-08-06 | Mungkin ada yang bisa membantu saya perbedaan antara kantor cabang dan perwakilan (hak & kewajiban) serta peraturan yang mengatur tentang itu. Terima kasih buat atensinya | null | Perbedaan antara kantor perwakilan dan kantor cabang adalah terletak pada otoritas dari keduanya di mana kantor cabang memiliki kewenangan lebih luas dalam mengoperasikan kantornya daripada kantor perwakilan. Kantor cabang dapat melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera dalam anggaran dasar perusa... | Perbedaan antara kantor perwakilan dan kantor cabang adalah terletak pada otoritas dari keduanya di mana kantor cabang memiliki kewenangan lebih luas dalam mengoperasikan kantornya daripada kantor perwakilan. Kantor cabang dapat melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera dalam anggaran dasar perusa... | Perbedaan antara kantor perwakilan dan kantor cabang adalah terletak pada otoritas dari keduanya di mana kantor cabang memiliki kewenangan lebih luas dalam mengoperasikan kantornya daripada kantor perwakilan. Kantor cabang dapat melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera dalam anggaran dasar perusa... | Perbedaan Kantor Cabang dan Perwakilan Mungkin ada yang bisa membantu saya perbedaan antara kantor cabang dan perwakilan (hak & kewajiban) serta peraturan yang mengatur tentang itu. Terima kasih buat atensinya | null | Perbedaan antara kantor cabang dan kantor perwakilan sangat penting untuk dipahami dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Keduanya merupakan bentuk representasi dari perusahaan yang beroperasi di luar negeri, tetapi memiliki karakteristik, hak, kewajiban, serta pengaturan hukum yang berbeda.
**1. Pengertian dan Kara... | ['Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing', 'Surat Keputusan Ketua BKPM No. 22/SK/2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing', 'Surat Keputusan Ketua BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanama... |
Pengurusan Perseroan | 2009-08-05 | bilamana masa jabatan direksi dan komisaris berakhir, siapakah yang berwenang melakukan pengurusan perseroan? apakah direksi dan komisaris (demisioner) masih boleh melakukan pengurusan termasuk melakukan panggilan RUPS untuk RUPS menentukan pengganti pengurus yang baru? mohon penjelasan (doktrin hukumnya) ... terima ka... | null | Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 40/2007 tentan... | Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 40/2007 tentan... | Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 40/2007 tentan... | Pengurusan Perseroan bilamana masa jabatan direksi dan komisaris berakhir, siapakah yang berwenang melakukan pengurusan perseroan? apakah direksi dan komisaris (demisioner) masih boleh melakukan pengurusan termasuk melakukan panggilan RUPS untuk RUPS menentukan pengganti pengurus yang baru? mohon penjelasan (doktrin hu... | null | Dalam konteks pengelolaan perseroan, penting untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur masa jabatan direksi dan komisaris serta tanggung jawab mereka setelah masa jabatan berakhir. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), masa jabatan direksi dan komisaris biasanya ditentukan da... | ['Pasal 1 angka 5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas', 'Pasal 1 angka 6 UU PT', 'Pasal 78 UU PT', 'Pasal 79 UU PT', 'Pasal 94 UU PT', 'Pasal 111 UU PT'] |
Jaminan dan Penagihan Utang | 2009-08-04 | Apakah istilah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Kreditur dan Debitur, dimana debitur menyerahkan SHM sebagai jaminan kemudian apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar maka kreditur berhak mengajukan permohonan sita jaminan yang bersifat eksekutorial kepada PN setempat ? apakah arti dari istilah Gro... | null | Istilah antara Kreditur danDebitur yang mengadakan Perjanjian Pinjam-Meminjam, biasanya terdiri dari:a.Perjanjian Hutang Piutang (sebagai perjanjian pokok)- yang dilengkapib.Dengan Perjanjian (assesoir) dengan perjanjian pemberian jaminan hutang, biasanya berbentuk SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan).Pada hakek... | Istilah antara Kreditur danDebitur yang mengadakan Perjanjian Pinjam-Meminjam, biasanya terdiri dari:a.Perjanjian Hutang Piutang (sebagai perjanjian pokok)- yang dilengkapib.Dengan Perjanjian (assesoir) dengan perjanjian pemberian jaminan hutang, biasanya berbentuk SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan).Pada hakek... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Istilah antara Kreditur dan Debitur yang mengadakan Perjanjian Pinjam-Meminjam, biasanya terdiri dari:
1. **Perjanjian Hutang Piutang** (sebagai perjanjian pokok)
- yang dilengkapi
2. **Dengan Perjanjian (assesoir)*... | Jaminan dan Penagihan Utang Apakah istilah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Kreditur dan Debitur, dimana debitur menyerahkan SHM sebagai jaminan kemudian apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar maka kreditur berhak mengajukan permohonan sita jaminan yang bersifat eksekutorial kepada PN setempat ? ... | null | Dalam konteks perjanjian jaminan utang antara kreditur dan debitur, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipahami. Pertama, perjanjian ini umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, khususnya dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang menjelaskan tentang tanggung jawab debitur dan hak-... | [] |
lisensi fee dan royalti untuk instansi pemerintah dan PNS | 2009-08-04 | Bagaimana caranya supaya dana yang berasal dari hasil lisensi fee dan atau royalti yang diterima instansi pemerintah (selaku owner HKI) dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah tersebut (selaku inventor HKI) dapat dipergunakan/diambil langsung oleh instansi pemerintah dan PNS tersebut tanpa harus disetor terlebih ... | null | Bapak Budi yang baik,Sesungguhnya pertanyaan Bapak lebih tepat diajukan kepada para ahli hukum keuangan negara, karena apa yang Bapak tanyakan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tentang Hak kekayaan Intelektual (HKI).Namun kalau boleh, saya hendak sedikit berbagi pengalaman mengenai topik tersebut yang pern... | Bapak Budi yang baik,Sesungguhnya pertanyaan Bapak lebih tepat diajukan kepada para ahli hukum keuangan negara, karena apa yang Bapak tanyakan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tentang Hak kekayaan Intelektual (HKI).Namun kalau boleh, saya hendak sedikit berbagi pengalaman mengenai topik tersebut yang pern... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Bapak Budi yang baik,
Sesungguhnya pertanyaan Bapak lebih tepat diajukan kepada para ahli hukum keuangan negara, karena apa yang Bapak tanyakan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intele... | lisensi fee dan royalti untuk instansi pemerintah dan PNS Bagaimana caranya supaya dana yang berasal dari hasil lisensi fee dan atau royalti yang diterima instansi pemerintah (selaku owner HKI) dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah tersebut (selaku inventor HKI) dapat dipergunakan/diambil langsung oleh instansi... | null | Dalam konteks lisensi fee dan royalti yang diterima oleh instansi pemerintah dan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pemegang hak kekayaan intelektual (HKI), terdapat tantangan signifikan terkait dengan pengelolaan dana tersebut. Sesuai dengan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap penerimaan yang... | [] |
Pembatalan Premi Asuransi | 2009-07-31 | salam, Pengasuh hukum online.com yth- Saya mempunyai permasalahan dengan asuransi, pada tahun 2004 yang lalu saya menjadi pemegang polis asuransi jiwa perorangan pada PT Asuransi "AL", jenis asuransi "SF". Saya berkewajiban membayar premi tahunan sebesar Rp. 60 juta pertahun selama lima tahun. Pada tahun ke lima (terak... | null | Kepada Sdr. Alfian Malik,Membaca persoalan Anda, sungguh pedih saya rasakan. Asuransi yang Anda persiapkan dengan tujuan untuk hari tua, pada akhirnya tidak dapat Anda nikmati seperti yang sudah Anda bayangkan pada awal Anda memutuskan untuk ikut serta dalam program tersebut.Menyikapi pertanyaan Anda, saya tidak dapat ... | Kepada Sdr. Alfian Malik,Membaca persoalan Anda, sungguh pedih saya rasakan. Asuransi yang Anda persiapkan dengan tujuan untuk hari tua, pada akhirnya tidak dapat Anda nikmati seperti yang sudah Anda bayangkan pada awal Anda memutuskan untuk ikut serta dalam program tersebut.Menyikapi pertanyaan Anda, saya tidak dapat ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Kepada Sdr. Alfian Malik,
Membaca persoalan Anda, sungguh pedih saya rasakan. Asuransi yang Anda persiapkan dengan tujuan untuk hari tua, pada akhirnya tidak dapat Anda nikmati seperti yang sudah Anda bayangkan pada aw... | Pembatalan Premi Asuransi salam, Pengasuh hukum online.com yth- Saya mempunyai permasalahan dengan asuransi, pada tahun 2004 yang lalu saya menjadi pemegang polis asuransi jiwa perorangan pada PT Asuransi "AL", jenis asuransi "SF". Saya berkewajiban membayar premi tahunan sebesar Rp. 60 juta pertahun selama lima tahun.... | null | Dalam kasus ini, kita perlu memahami beberapa aspek penting terkait dengan polis asuransi jiwa dan kewajiban pembayaran premi. Dalam konteks hukum asuransi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
1. **Kewajiban Pembayaran Premi**: Pemegang polis asuransi, d... | [] |
PHK dan pengunduran diri | 2009-07-27 | Admin hukum online saya seorang karyawan permanent yang bekerja baru sekitar 6 tahun ditempat saya bekerja sekarang. tanggal 08 Juni kemarin seorang direktur tempatku bekerja menawarkan saya untuk pindah ke cabang lain berlokasi di Soroako. Ketika saya bertanya mengenai benefit apa yang saya dapat, jawabannya adalah sa... | null | Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) memang tidak mengatur bahwa salah satu alasan pengunduran diri adalah karena penolakan kebijakan mutasi oleh perusahaan. Oleh karenanya, Saudara dapat merujuk pada ketentuan pada peraturan perusahaan, perja... | Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) memang tidak mengatur bahwa salah satu alasan pengunduran diri adalah karena penolakan kebijakan mutasi oleh perusahaan. Oleh karenanya, Saudara dapat merujuk pada ketentuan pada peraturan perusahaan, perja... | Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) memang tidak mengatur bahwa salah satu alasan pengunduran diri adalah karena penolakan kebijakan mutasi oleh perusahaan. Oleh karenanya, Saudara dapat merujuk pada ketentuan pada peraturan perusahaan, perj... | PHK dan pengunduran diri Admin hukum online saya seorang karyawan permanent yang bekerja baru sekitar 6 tahun ditempat saya bekerja sekarang. tanggal 08 Juni kemarin seorang direktur tempatku bekerja menawarkan saya untuk pindah ke cabang lain berlokasi di Soroako. Ketika saya bertanya mengenai benefit apa yang saya da... | null | Dalam situasi yang Anda hadapi, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis berkaitan dengan pengunduran diri dan pemindahan karyawan dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
1. **Aspek Pemindahan Karyawan**:
Dalam prak... | ['Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'pasal 31 UUK', 'pasal 32 UUK', 'pasal 88 ayat 1 UUK', 'pasal 15 ayat 1 PP No. 8 Tahun 1981 tentang Ketenagakerjaan', 'Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005'] |
Mohon Bantuan Penyelesaian | 2009-07-24 | 1. Pada tahun 1982 saya mengajukan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) ke Bank �B� Wilayah Pasar Kepandean Palembang guna perkembangan usaha saya dengan menjaminkan surat-surat berharga berupa surat tanah berikut bangunannya yang terletak di Jl. Silaberanti Rt.04 No.13 Kel. Silaberanti Palembang. Surat-surat tersebu... | null | Dalam kasus yang Bapak hadapi ini perlu dilihat kembali perjanjian kredit atau ketentuan-ketentuan yang harus Bapak penuhi pada saat Bapak mengajukan permohonan kredit, ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan yaitu:1.Berapa lama jangka waktu kredit yang diberikan? Mengingat KMKP diberikan dengan jangka waktu maksi... | Dalam kasus yang Bapak hadapi ini perlu dilihat kembali perjanjian kredit atau ketentuan-ketentuan yang harus Bapak penuhi pada saat Bapak mengajukan permohonan kredit, ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan yaitu:1.Berapa lama jangka waktu kredit yang diberikan? Mengingat KMKP diberikan dengan jangka waktu maksi... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Dalam kasus yang Bapak hadapi ini perlu dilihat kembali perjanjian kredit atau ketentuan-ketentuan yang harus Bapak penuhi pada saat Bapak mengajukan permohonan kredit. Ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan, yait... | Mohon Bantuan Penyelesaian 1. Pada tahun 1982 saya mengajukan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) ke Bank �B� Wilayah Pasar Kepandean Palembang guna perkembangan usaha saya dengan menjaminkan surat-surat berharga berupa surat tanah berikut bangunannya yang terletak di Jl. Silaberanti Rt.04 No.13 Kel. Silaberanti Pal... | null | Dalam kasus ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis terkait dengan perjanjian kredit antara nasabah dan Bank "B". Poin-poin penting yang perlu diperhatikan adalah:
1. **Perjanjian Kredit dan Jaminan**: Nasabah mengajukan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dengan menjaminkan surat-surat berharga berupa... | [] |
pembagian harta warisan | 2009-07-21 | saya adalah empat bersaudara. ayah saya tlh meninggal dunia & meninggalkan hata warisan berupa sebidang tanah beserta rumah, yg saat ini dihuni oleh ibu dan kakak saya yg nomor 3. Ibu & kami berempat telah sepakat bhw tanah & rumah yg skrg dihuni nantinya akan diberikan kpd kakak yg nmr 3. Dg kesepakatan itu kakak nmr ... | null | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.Untuk memberikan kepastian hukum kepada kakak ketiga, maka Anda dapat membuat perjanjian yang menyebutkan bahwa Anda dan ahli waris lainnya tidak akan meminta tanah dan rumah yang telah direhab tersebut. Perjanjian tersebut akan menjadi alat pembuktian tertulis bagi kaka... | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.Untuk memberikan kepastian hukum kepada kakak ketiga, maka Anda dapat membuat perjanjian yang menyebutkan bahwa Anda dan ahli waris lainnya tidak akan meminta tanah dan rumah yang telah direhab tersebut. Perjanjian tersebut akan menjadi alat pembuktian tertulis bagi kaka... | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kakak ketiga, maka Anda dapat membuat perjanjian yang menyebutkan bahwa Anda dan ahli waris lainnya tidak akan meminta tanah dan rumah yang telah direhab tersebut. Perjanjian tersebut akan menjadi alat pembuktian tertulis bagi kak... | pembagian harta warisan saya adalah empat bersaudara. ayah saya tlh meninggal dunia & meninggalkan hata warisan berupa sebidang tanah beserta rumah, yg saat ini dihuni oleh ibu dan kakak saya yg nomor 3. Ibu & kami berempat telah sepakat bhw tanah & rumah yg skrg dihuni nantinya akan diberikan kpd kakak yg nmr 3. Dg ke... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam situasi ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan terkait pembagian harta warisan dan kepastian hukum yang ingin diberikan kepada kakak nomor 3 terkait tanah dan rumah yang akan diberikan kepadanya. Berikut ada... | ['Pasal 1867', 'Pasal 1880', 'Pasal 1857 KUHPerdata'] |
Penuntutan Merek terdaftar | 2009-07-17 | Pd Mei'08 saya mendaftarkan suatu merek dan diterima oleh dept.Haki dgn biaya resmi Rp.450.000,-.Pd Des'08 saya mulai produksi terbatas utk test pasar atas dasar Surat Permohonan Pendaftaran Merek yg saya peroleh dari dept.Haki. Namun pd Februari'09 saya diadukan ke pihak kepolisian RI oleh pemegang merk terdaftar dgn ... | null | 1.Pemalsuan adalah tuduhan yang sangat serius. Karena itu, kalau Saudara merasa tidak bersalah, Saudara harus dapat menunjukkan bukti bahwa Saudara tidak memiliki niat jahat dan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut. Dalam hukum merek sendiri, itikad baik adalah suatu keharusan dalam mengajukan permohonan.... | 1.Pemalsuan adalah tuduhan yang sangat serius. Karena itu, kalau Saudara merasa tidak bersalah, Saudara harus dapat menunjukkan bukti bahwa Saudara tidak memiliki niat jahat dan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut. Dalam hukum merek sendiri, itikad baik adalah suatu keharusan dalam mengajukan permohonan.... | 1. **Pemalsuan** adalah tuduhan yang sangat serius. Karena itu, kalau Saudara merasa tidak bersalah, Saudara harus dapat menunjukkan bukti bahwa Saudara tidak memiliki niat jahat dan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut. Dalam hukum merek sendiri, itikad baik adalah suatu keharusan dalam mengajukan permoh... | Penuntutan Merek terdaftar Pd Mei'08 saya mendaftarkan suatu merek dan diterima oleh dept.Haki dgn biaya resmi Rp.450.000,-.Pd Des'08 saya mulai produksi terbatas utk test pasar atas dasar Surat Permohonan Pendaftaran Merek yg saya peroleh dari dept.Haki. Namun pd Februari'09 saya diadukan ke pihak kepolisian RI oleh p... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Masalah yang Anda hadapi berkaitan dengan hak atas merek terdaftar dan implikasi hukum dari pendaftaran merek serta tindakan yang dapat diambil oleh pemegang merek terdaftar lainnya. Mari kita bahas pertanyaan Anda satu per satu.
a. **A... | [] |
Kartu Kredit | 2009-07-15 | Salah satu merchant/hotel mengambil dana dari kartu kredit saya tanpa persetujuan. Mereka mengaku khilaf dan sanggup mengembalikan dana yang diambil.Namun sampai sekarang belum dilaksanakan. Adakah tidakan hukum yang bisa saya lakukan dan ini termasuk pelanggaran pasal berapa perdata? Terimakasih Edy | null | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak pada tempatnya tentunya akan membuat orang dirugikan. Dalam hal ini Anda merasa dirugikan karena pihak hotel telah mengambil dana dari kartu kredit Anda tanpa persetujuan.Sebelum menjawab pertanyaan Anda... | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak pada tempatnya tentunya akan membuat orang dirugikan. Dalam hal ini Anda merasa dirugikan karena pihak hotel telah mengambil dana dari kartu kredit Anda tanpa persetujuan.Sebelum menjawab pertanyaan Anda... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak pada tempatnya tentunya akan membuat orang dirugikan. Dalam hal ini, Anda merasa dirugikan karena pih... | Kartu Kredit Salah satu merchant/hotel mengambil dana dari kartu kredit saya tanpa persetujuan. Mereka mengaku khilaf dan sanggup mengembalikan dana yang diambil.Namun sampai sekarang belum dilaksanakan. Adakah tidakan hukum yang bisa saya lakukan dan ini termasuk pelanggaran pasal berapa perdata? Terimakasih Edy | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam situasi yang dijelaskan, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan pengambilan dana dari kartu kredit tanpa persetujuan pemiliknya. Pertama, kita harus memahami bahwa pengambilan dana dari kartu kredit ta... | ['1365 KUHPerdata'] |
tenaga kontrak | 2009-06-29 | Selamat siang, saya ingin mengetahui, apabila ada tenaga kontrak yang telah bekerja lebih dari 7 tahun 1 perusahaan & belum ada tanda-tanda untuk pengangkatan, bisakah tenaga kontrak tsb melakukan tuntutan hukum thd persudahaan tsb, tuntutan hukum apakah yg dikenakan untuk perusahaan tsb? sebelumnya saya haturkan terim... | null | Pekerjaan kontrak dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu perjanjian yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu-a.pekerjaan yan... | Pekerjaan kontrak dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu perjanjian yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu-a.pekerjaan yan... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pekerjaan kontrak dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu perjanjian yang hanya dibuat untuk pekerjaan terten... | tenaga kontrak Selamat siang, saya ingin mengetahui, apabila ada tenaga kontrak yang telah bekerja lebih dari 7 tahun 1 perusahaan & belum ada tanda-tanda untuk pengangkatan, bisakah tenaga kontrak tsb melakukan tuntutan hukum thd persudahaan tsb, tuntutan hukum apakah yg dikenakan untuk perusahaan tsb? sebelumnya saya... | null | Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, tenaga kontrak yang telah bekerja lebih dari tujuh tahun di suatu perusahaan tanpa adanya pengangkatan menjadi karyawan tetap dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja serta ketentuan yang berlaku dalam peratura... | ['Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'UU Ketenagakerjaan', 'pasal 59 ayat 4', 'pasal 59 ayat (1)', 'ayat (2)', 'ayat (4)', 'dan ayat (5)'] |
Hak Pengeloaan Kawasan Perumahan | 2009-06-26 | Beberapa tahun lalu kami membeli rumah di suatu kawasan (kompleks) perumahan, dimana di dalam dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) tercantum salah satu pasal berbunyi: "Dengan ditandatanganinya PPJB ini maka pembeli memberikan hak tanpa bisa dicabut kepada pengembang untuk pengelola lingkungan kawasan perumaha... | null | Kepada Sdr. Hs,Membaca keluhan Anda ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu :1.Tentang adanya penyerahan dari konsumen (dalam hal ini adalah Anda sendiri) kepada pengembang untuk mengelola lingkungan tempat tinggal-2.Tentang adanya iuran pengelolaan yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh pengembang-3.Tentang peng... | Kepada Sdr. Hs,Membaca keluhan Anda ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu :1.Tentang adanya penyerahan dari konsumen (dalam hal ini adalah Anda sendiri) kepada pengembang untuk mengelola lingkungan tempat tinggal-2.Tentang adanya iuran pengelolaan yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh pengembang-3.Tentang peng... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Kepada Sdr. Hs,
Membaca keluhan Anda, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu:
1. Tentang adanya penyerahan dari konsumen (dalam hal ini adalah Anda sendiri) kepada pengembang untuk mengelola lingkungan tempat ti... | Hak Pengeloaan Kawasan Perumahan Beberapa tahun lalu kami membeli rumah di suatu kawasan (kompleks) perumahan, dimana di dalam dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) tercantum salah satu pasal berbunyi: "Dengan ditandatanganinya PPJB ini maka pembeli memberikan hak tanpa bisa dicabut kepada pengembang untuk peng... | null | Dalam kasus ini, kita berhadapan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian antara pembeli dan pengembang dalam konteks pengelolaan kawasan perumahan. Pada dasarnya, terdapat beberapa isu hukum yang perlu dianalisis, yaitu hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), serta kondi... | [] |
Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri | 2009-06-23 | Apa-apa saja syarat untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan negeri. Berapa lama prosesnya dan berapa biayanya. Untuk menghemat biaya, saya ingin mengurus sendiri, langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan di pengadilan negeri. Terima kasih. | null | Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri (PN) biasanya diajukan oleh warga negara Indonesia selain penganut/beragama Islam. Prosesnya sendiri tidak lama, karena sifatnya yang permohonan. Namun, yang harus diingat dalam permohonan penetapan waris, seluruh ahli waris harus terlibat dalam permohonan tersebut.B... | Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri (PN) biasanya diajukan oleh warga negara Indonesia selain penganut/beragama Islam. Prosesnya sendiri tidak lama, karena sifatnya yang permohonan. Namun, yang harus diingat dalam permohonan penetapan waris, seluruh ahli waris harus terlibat dalam permohonan tersebut.B... | Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri (PN) biasanya diajukan oleh warga negara Indonesia selain penganut/beragama Islam. Prosesnya sendiri tidak lama, karena sifatnya yang permohonan. Namun, yang harus diingat dalam permohonan penetapan waris, seluruh ahli waris harus terlibat dalam permohonan tersebut.
... | Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Apa-apa saja syarat untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan negeri. Berapa lama prosesnya dan berapa biayanya. Untuk menghemat biaya, saya ingin mengurus sendiri, langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan di pengadilan negeri. Terima kas... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri adalah langkah penting dalam proses pewarisan untuk menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini diatur dalam hukum waris yang b... | [] |
Soal Jual Beli Tanah dan Rumah | 2009-06-18 | Pagi Pak. Saya mau�bertanya mengenai jual beli rumah/tanah. Saya punya sebidang tanah�dan bangunan. Pada awal tahun 2008 dibeli teman, karena kita percaya saja kita nggak pakai perjanjian. Kita sepakat dengan harga 150 juta. Kita juga sepakat pembayaran diangsur 2 kali dengan nominal pembayaran pertama 80 juta dan ... | null | Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kami perlu mengetahui terlebih dahulu apakah tanah dan bangunanaquo(obyek jual beli) telah diserahkan dan dikuasai pembeli?Terlepas dari itu, menurut hemat kami, kelemahan penjual dalam kasus ini adalah melakukan transaksi jual beli barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) ... | Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kami perlu mengetahui terlebih dahulu apakah tanah dan bangunanaquo(obyek jual beli) telah diserahkan dan dikuasai pembeli?Terlepas dari itu, menurut hemat kami, kelemahan penjual dalam kasus ini adalah melakukan transaksi jual beli barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) ... | Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kami perlu mengetahui terlebih dahulu apakah tanah dan bangunan (obyek jual beli) telah diserahkan dan dikuasai pembeli? Terlepas dari itu, menurut hemat kami, kelemahan penjual dalam kasus ini adalah melakukan transaksi jual beli barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) ta... | Soal Jual Beli Tanah dan Rumah Pagi Pak. Saya mau�bertanya mengenai jual beli rumah/tanah. Saya punya sebidang tanah�dan bangunan. Pada awal tahun 2008 dibeli teman, karena kita percaya saja kita nggak pakai perjanjian. Kita sepakat dengan harga 150 juta. Kita juga sepakat pembayaran diangsur 2 kali dengan nominal ... | null | Dalam kasus jual beli tanah dan rumah yang Anda jelaskan, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa transaksi jual beli tanah dan bangunan di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan... | [] |
Pelanggaran Hak Cipta | 2009-06-15 | Untuk kepentingan suatu organisasi profesi, organisasi tersebut menerbitkan suatu surat keputusan berkaitan dengan pengadaan seragam organisasi. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan pengadaan seragam dimaksud diserahkan kepada salah satu cabang organisasi ybs. Dalam surat tersebut juga termuat juga design batik ya... | null | Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.Berikut ini penjelasan kami:1.Pihak yang dapat memperoleh Hak Cipta adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah orang yang secara langsung menciptakan. Sedangkan, Pemegang Hak Cipta mungkin bukan pihak yang menciptakan, tetapi memperoleh pengalihan Hak Ci... | Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.Berikut ini penjelasan kami:1.Pihak yang dapat memperoleh Hak Cipta adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah orang yang secara langsung menciptakan. Sedangkan, Pemegang Hak Cipta mungkin bukan pihak yang menciptakan, tetapi memperoleh pengalihan Hak Ci... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan. Berikut ini penjelasan kami:
1. **Pihak yang dapat memperoleh Hak Cipta** adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- Pencipta adalah orang yang secara langsung m... | Pelanggaran Hak Cipta Untuk kepentingan suatu organisasi profesi, organisasi tersebut menerbitkan suatu surat keputusan berkaitan dengan pengadaan seragam organisasi. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan pengadaan seragam dimaksud diserahkan kepada salah satu cabang organisasi ybs. Dalam surat tersebut juga termua... | null | Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, perlu dipahami konteks hukum yang berlaku terkait dengan hak cipta, paten, dan juga aspek organisasi yang relevan. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut undang-undang tersebut, hak cipta melindungi karya cipta... | [] |
Jamsostek Dijadikan Jaminan Pinjaman | 2009-06-12 | Di Perusahaan tempat saya bekerja apabila bermaksud mengajukan pinjaman karyawan, pihak perusahaan selalu meminta kartu jamsostek untuk dijadikan sebagai jaminan pinjaman dengan maksud untuk mengantisipasi terhadap karyawan yang wanprestasi. Pertanyaan saya apakah Jamsostek dapat dijadikan jaminan pinjaman selain upah ... | null | Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.Pertama,memperhatikan peraturan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tidak ada pasal yang mengatur mengenai jaminan pinjaman dimaksud. Kedua, apabila perusahaan Saudara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB... | Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.Pertama,memperhatikan peraturan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tidak ada pasal yang mengatur mengenai jaminan pinjaman dimaksud. Kedua, apabila perusahaan Saudara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB... | Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.
Pertama, memperhatikan peraturan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tidak ada pasal yang mengatur mengenai jaminan pinjaman dimaksud.
Kedua, apabila perusahaan Saudara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersam... | Jamsostek Dijadikan Jaminan Pinjaman Di Perusahaan tempat saya bekerja apabila bermaksud mengajukan pinjaman karyawan, pihak perusahaan selalu meminta kartu jamsostek untuk dijadikan sebagai jaminan pinjaman dengan maksud untuk mengantisipasi terhadap karyawan yang wanprestasi. Pertanyaan saya apakah Jamsostek dapat di... | null | Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau yang kini dikenal sebagai BPJS Ketenagakerjaan, merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, sakit, pensiun, dan kematian. Jams... | [] |
Surat Permohonan Maaf di Atas Materai | 2009-06-02 | orang tua saya mengalami kasus pengancaman dan telah membuat BAP di polsek setempat,karena takut maka pelaku yg kami laporkan ke polisi tahu dan meminta maaf dengan pernyataan maaf diatas materai sekaligus juga saksi yang sebetulnya menjadi pokok penghasut sehingga tindak pidana pengancaman itu terjadi.pihak terlapor m... | null | Karena kami tidak mengetahui dengan persis, jenis tindak pidana yang dijeratkan pada pelaku pengancaman tersebut, maka kami asumsikan bahwa pelaku dikenakan Pasal 369 ayat (1)Wetboek van Strafrecht(WvS/KUHPidana). Tindak pidana jenis ini merupakan tindak pidana yang, secara absolut, hanya dapat diproses berdasarkan adu... | Karena kami tidak mengetahui dengan persis, jenis tindak pidana yang dijeratkan pada pelaku pengancaman tersebut, maka kami asumsikan bahwa pelaku dikenakan Pasal 369 ayat (1)Wetboek van Strafrecht(WvS/KUHPidana). Tindak pidana jenis ini merupakan tindak pidana yang, secara absolut, hanya dapat diproses berdasarkan adu... | Karena kami tidak mengetahui dengan persis, jenis tindak pidana yang dijeratkan pada pelaku pengancaman tersebut, maka kami asumsikan bahwa pelaku dikenakan Pasal 369 ayat (1) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana). Tindak pidana jenis ini merupakan tindak pidana yang, secara absolut, hanya dapat diproses berdasarkan a... | Surat Permohonan Maaf di Atas Materai orang tua saya mengalami kasus pengancaman dan telah membuat BAP di polsek setempat,karena takut maka pelaku yg kami laporkan ke polisi tahu dan meminta maaf dengan pernyataan maaf diatas materai sekaligus juga saksi yang sebetulnya menjadi pokok penghasut sehingga tindak pidana pe... | null | Dalam situasi ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan surat permohonan maaf yang dibuat oleh pelaku pengancaman dan dampaknya terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Pertama, kita perlu memahami konteks di mana surat tersebut dibuat dan implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.... | ['Pasal 369 ayat (1) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana)', 'Pasal 75 WvS (KUHP)'] |
Kepailitan dalam Islam | 2009-05-25 | Terdapat dalam surah dan ayat berapa yang memuat tentang kepailitan dan PKPU dalam Islam? | null | JawabanPada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang.Adabeberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkanHendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya.Adapu... | JawabanPada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang.Adabeberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkanHendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya.Adapu... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Jawaban**
Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-... | Kepailitan dalam Islam Terdapat dalam surah dan ayat berapa yang memuat tentang kepailitan dan PKPU dalam Islam? | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Kepailitan dalam Islam merujuk kepada kondisi di mana seseorang atau suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada kreditor. Dalam konteks hukum Islam, kepailitan tidak hanya sekadar masalah keuangan, tetapi juga m... | ['Surat al-Baqarah ayat 283', 'Hadits', 'Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)', 'Surat al-Baqarah ayat 282', 'Surat al-Baqarah ayat 276', 'Surat Al-Baqarah ayat 280'] |
Jasa Advokat untuk Reschedule Pembayaran Hutang Kartu Kredit | 2009-05-18 | dear hukumonline, saya mempunyai beberapa tagihan kartu kredit dan rencana mau ditutup dan minta reschedule pembayaran dan cicilan nya..tetapi langkah ini pasti akan dipersulit oleh pihak bank penerbit kartu kredit. Yang ingin saya tanyakan, efektif kah jika saya memakai jasa advokad untuk menjadi mediasi antara saya d... | null | Terima kasih untuk pertanyaan Anda.Untuk masalah ini, menurut hemat kami, sebenarnya Anda tinggal mengajukan permohonan usulan rencanareschedulepelunasan pembayaran hutang saja. Permohonan tersebut mungkin akan diminta oleh bank penerbit kartu kredit jaminan Anda. Karena itu, menurut kami, rasanya kurang efektif jika A... | Terima kasih untuk pertanyaan Anda.Untuk masalah ini, menurut hemat kami, sebenarnya Anda tinggal mengajukan permohonan usulan rencanareschedulepelunasan pembayaran hutang saja. Permohonan tersebut mungkin akan diminta oleh bank penerbit kartu kredit jaminan Anda. Karena itu, menurut kami, rasanya kurang efektif jika A... | Terima kasih untuk pertanyaan Anda.
Untuk masalah ini, menurut hemat kami, sebenarnya Anda tinggal mengajukan permohonan usulan rencana **reschedule** pelunasan pembayaran hutang saja. Permohonan tersebut mungkin akan diminta oleh bank penerbit kartu kredit jaminan Anda. Karena itu, menurut kami, rasanya kurang efekt... | Jasa Advokat untuk Reschedule Pembayaran Hutang Kartu Kredit dear hukumonline, saya mempunyai beberapa tagihan kartu kredit dan rencana mau ditutup dan minta reschedule pembayaran dan cicilan nya..tetapi langkah ini pasti akan dipersulit oleh pihak bank penerbit kartu kredit. Yang ingin saya tanyakan, efektif kah jika ... | null | Dalam konteks restrukturisasi pembayaran utang kartu kredit, penting untuk memahami hubungan hukum antara debitor (Anda) dan kreditor (bank penerbit kartu kredit). Ketika Anda menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan negosiasi untuk mere... | [] |
KUHD | 2009-05-15 | Apa isi Pasal 176 & Pasal 145 KUHD? Apakah masih berlaku sampai sekarang? | null | Kedua pasal tersebut, pasal 145 dan pasal 176, termasuk kedalam pengaturan mengenai surat-surat berharga yang diatur dalam titel 6 dan titel 7 dari Buku I Kitab-kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut ahli hukum (Polak, Scheltema) surat berharga itu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperd... | Kedua pasal tersebut, pasal 145 dan pasal 176, termasuk kedalam pengaturan mengenai surat-surat berharga yang diatur dalam titel 6 dan titel 7 dari Buku I Kitab-kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut ahli hukum (Polak, Scheltema) surat berharga itu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperdagang... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Kedua pasal tersebut, pasal 145 dan pasal 176, termasuk ke dalam pengaturan mengenai surat-surat berharga yang diatur dalam Titel 6 dan Titel 7 dari Buku I Kitab-kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut ahli huk... | KUHD Apa isi Pasal 176 & Pasal 145 KUHD? Apakah masih berlaku sampai sekarang? | null | Pasal 176 dan Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan bagian dari regulasi yang mengatur aspek-aspek tertentu dari hukum dagang di Indonesia. Untuk memahami isi dan relevansi kedua pasal ini, kita perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya serta konteks... | ['KUHD', 'pasal 145', 'pasal 176', 'pasal 110-119', 'pasal 132-136', 'pasal 142-149', '151-153', 'pasal 154', '158', '162', 'pasal 166', 'pasal 167', 'pasal 167a', 'pasal 168', 'pasal 168a', 'pasal 169-170', 'pasal 171', '171a', '172', '173', 'pasal 103', 'pasal 126', 'pasal 104', 'pasal 105', 'pasal 106', 'pasal 107',... |
Penghinaan | 2009-05-15 | mohon dijelaskan bagaimana unsur-unsur penghinaan dalam pasal 310 KUHP? apakah badan hukum bisa terhina? terima kasih. | null | Berdasarkan terjemahan WvS (Wetboek van Straftrecht) versi dari Tim Penerjemah BPHN, Tahun 1988, maka terjemahan Pasal 310 ayat (1) WvS berbunyiBarang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran... | Berdasarkan terjemahan WvS (Wetboek van Straftrecht) versi dari Tim Penerjemah BPHN, Tahun 1988, maka terjemahan Pasal 310 ayat (1) WvS berbunyiBarang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Berdasarkan terjemahan WvS (Wetboek van Straftrecht) versi dari Tim Penerjemah BPHN, Tahun 1988, maka terjemahan Pasal 310 ayat (1) WvS berbunyi:
> Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang den... | Penghinaan mohon dijelaskan bagaimana unsur-unsur penghinaan dalam pasal 310 KUHP? apakah badan hukum bisa terhina? terima kasih. | null | Penghinaan, dalam konteks hukum Indonesia, diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa penghinaan adalah perbuatan yang mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Untuk memahami lebih lanjut mengenai unsur-unsur penghinaan dalam Pasal 310 K... | ['WvS', 'Pasal 310 ayat (1) WvS', 'Pasal 310 ayat (2) WvS', 'Pasal 310 WvS (KUHP)', 'Pasal 1372 BW (KUHPerdata)', 'putusan No. 37 K/Kr/1957'] |
Yayasan yang Belum Diperbarui | 2009-05-05 | Salam hormat, Menurut Peraturan Pelaksanaan UU Yayasan - apabila ada Yayasan berbadan hukum yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan sampai dengan 06 Oktober 2008, maka yayasan tersebut harus dibubarkan dan menyerahkan sisa kekayaannya kepada yayasan lain yang mempunyai tujuan sama.Persoalan saya... | null | Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71... | Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU... | Yayasan yang Belum Diperbarui Salam hormat, Menurut Peraturan Pelaksanaan UU Yayasan - apabila ada Yayasan berbadan hukum yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan sampai dengan 06 Oktober 2008, maka yayasan tersebut harus dibubarkan dan menyerahkan sisa kekayaannya kepada yayasan lain yang mempuny... | null | Dalam konteks yayasan yang belum memperbarui anggaran dasarnya sesuai dengan UU Yayasan hingga batas waktu yang ditentukan, terdapat beberapa isu hukum yang perlu dianalisis secara mendalam terkait pembubaran yayasan dan pendirian yayasan baru.
1. **Pembubaran Yayasan Lama dan Pendirian Yayasan Baru**:
Menurut kete... | ['UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan', 'Pasal 71 ayat (3) UU Yayasan', 'Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan', 'Pasal 68 Undang-Undang', 'Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008', 'Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan'] |
Sudah Cukupkah Bukti untuk Delik Aduan Perzinahan? | 2009-05-05 | Pengasuh Yth, bila seorang suami mau melaporkan sang istri & PIL nya atas tuduhan perzinahan (pasal 284 KUHPidana) hanya berdasarkan alat2 bukti isi email dari istri, sms dari istri juga email dari PIL nya ke suami tapi semua itu tidak mencantumkan jelas2 telah berzina tetapi hanya jelas membuktikan bahwa mereka telah ... | null | Ketentuaan Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHPidana menyatakan Diancam Pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya menurutVan Dale's Groat Woordenboek Nederlanche Taag,kataoverspelberartiechbreuk, schending i... | Ketentuaan Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHPidana menyatakan Diancam Pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya menurutVan Dale's Groat Woordenboek Nederlanche Taag,kataoverspelberartiechbreuk, schending i... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Ketentuan Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHPidana menyatakan:
> Diancam Pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berla... | Sudah Cukupkah Bukti untuk Delik Aduan Perzinahan? Pengasuh Yth, bila seorang suami mau melaporkan sang istri & PIL nya atas tuduhan perzinahan (pasal 284 KUHPidana) hanya berdasarkan alat2 bukti isi email dari istri, sms dari istri juga email dari PIL nya ke suami tapi semua itu tidak mencantumkan jelas2 telah berzina... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks hukum di Indonesia, delik aduan perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk dapat menuntut seseorang atas tuduhan perzinahan, terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Pertama, ... | ['Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHPidana', 'Pasal 27 BW', 'Putusan Hoge Raad tanggal 16 Mei 1946', 'UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik', 'Pasal 184 KUHP', 'Pasal 317 KUHP'] |
Cuti Melahirkan | 2009-04-28 | Menurut PP Nomor 24 Tahun 1976, cuti hanya diberikan kepada PNS/CPNS yang masa kerjanya minimal 1 tahun. Bagai mana dengan cuti melahirkan bagi CPNS yang masa kerjanya belum 1 tahun? Apakah ada peraturan lain yang mengaturnya? Mengingat tidak ada larangan bagi CPNS untuk hamil, sedangkan melahirkan bukan suatu hal yang... | null | Ketentuan tentang cuti bagi PNS diatur dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok�Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa setiap PNS berhak atas cuti.Ketentuan Cuti untuk PNS diatur lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut Cuti didef... | Ketentuan tentang cuti bagi PNS diatur dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok�Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa setiap PNS berhak atas cuti.Ketentuan Cuti untuk PNS diatur lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut Cuti didef... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Ketentuan tentang cuti bagi PNS diatur dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa setiap PNS berhak atas cuti. Ketentuan Cuti untuk PNS diatur lebih ... | Cuti Melahirkan Menurut PP Nomor 24 Tahun 1976, cuti hanya diberikan kepada PNS/CPNS yang masa kerjanya minimal 1 tahun. Bagai mana dengan cuti melahirkan bagi CPNS yang masa kerjanya belum 1 tahun? Apakah ada peraturan lain yang mengaturnya? Mengingat tidak ada larangan bagi CPNS untuk hamil, sedangkan melahirkan buka... | null | Dalam konteks cuti melahirkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia, kita perlu merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa cuti melahirkan hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS yang telah memi... | ['UU No. 8 Tahun 1974', 'UU No. 43 Tahun 1999', 'PP No. 24 Tahun 1976', 'PP No. 24 Tahun 1976'] |
adopsi keponakan | 2009-04-07 | saya ingin mengadopsi keponakan usia 3th (sudah saya asuh dari usia 1 thn dan semata-mata utk kesejahteraan anak dan tidak memutus silaturrahmi)& kedua orangtua kandung si anak telah bercerai 2 thn yg lalu dan sekarang masing2 telah menikah), syarat2 sudah saya lengkapi : 1. surat permohonan, 2. surat pernyataan ibu ka... | null | Terima kasih untuk pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami.Berdasarkan uraian yang Anda sampaikan, kami dapat simpulkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak yang akan Anda lakukan termasuk dalam kategori pengangkatan anak secara langsung.Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh c... | Terima kasih untuk pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami.Berdasarkan uraian yang Anda sampaikan, kami dapat simpulkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak yang akan Anda lakukan termasuk dalam kategori pengangkatan anak secara langsung.Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh c... | Terima kasih untuk pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami. Berdasarkan uraian yang Anda sampaikan, kami dapat simpulkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak yang akan Anda lakukan termasuk dalam kategori pengangkatan anak secara langsung. Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh... | adopsi keponakan saya ingin mengadopsi keponakan usia 3th (sudah saya asuh dari usia 1 thn dan semata-mata utk kesejahteraan anak dan tidak memutus silaturrahmi)& kedua orangtua kandung si anak telah bercerai 2 thn yg lalu dan sekarang masing2 telah menikah), syarat2 sudah saya lengkapi : 1. surat permohonan, 2. surat ... | null | Proses adopsi di Indonesia diatur oleh hukum yang cukup ketat, baik dalam hal prosedur maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam konteks yang Anda ajukan, ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami terkait dengan proses adopsi keponakan yang telah Anda asuh.
Pertama, penting untuk memahami bahwa adopsi di In... | ['Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak', 'Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983', 'Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama', 'pasal 12', 'pasal 13', 'pasal 16', 'pasal 20'] |
daftar produk hukum indonesia | 2009-03-30 | Yth. hukumonline.com mengapa produk hukum yang ada di situs ini hanya dimulai dari tahun 1950-an, bagaimana dengan produk hukum tahun 1945 s/d 1949? Setidaknya daftarnya saja. Demikian dari saya semoga hal ini dapat membuat hukumonline.com menjadi situs yang terlengkap. | null | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.Produk hukum yang ada di hukumonline.com hanya dimulai dari tahun 1950-an karena produk hukum yang berada di bawah tahun tersebut umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat Kolonial. Kami berusaha memasukkan peraturan-peraturan tersebut, bukan hanya 1945-1950, t... | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.Produk hukum yang ada di hukumonline.com hanya dimulai dari tahun 1950-an karena produk hukum yang berada di bawah tahun tersebut umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat Kolonial. Kami berusaha memasukkan peraturan-peraturan tersebut, bukan hanya 1945-1950, t... | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan. Produk hukum yang ada di hukumonline.com hanya dimulai dari tahun 1950-an karena produk hukum yang berada di bawah tahun tersebut umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat Kolonial. Kami berusaha memasukkan peraturan-peraturan tersebut, bukan hanya 1945-1950, ... | daftar produk hukum indonesia Yth. hukumonline.com mengapa produk hukum yang ada di situs ini hanya dimulai dari tahun 1950-an, bagaimana dengan produk hukum tahun 1945 s/d 1949? Setidaknya daftarnya saja. Demikian dari saya semoga hal ini dapat membuat hukumonline.com menjadi situs yang terlengkap. | null | Dalam menjawab pertanyaan mengenai mengapa produk hukum yang ada di situs hukumonline.com hanya dimulai dari tahun 1950-an dan tidak mencakup produk hukum dari tahun 1945 hingga 1949, penting untuk memahami konteks sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia pada periode tersebut.
Pertama, periode 1945 hingga 1949 mer... | [] |
Lex spesialis/Putusan PONARI | 2009-03-16 | Apakah UU No 10/2008 Tentang Tindak Pidana Pemilu dapat menabrak UU No 8/1981 Tentang KUHAP pasal 67 jo pasal 233!! Putusan PN memBEBASkan Terdakwa TETAPI Jaksa mengajukan BANDING dan diputus bersalah di PT !? | null | Mengenai hukum acara pidana pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2008 memang terdapat beberapa kejanggalan, khususnya mengenai apakah ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) mengikat juga bagi hukum acara pidana pemilu. Dalam UU 10/2008 memang terdapat pengaturan yang seolah-olah menyatakan bahwa ketentuan-ketent... | Mengenai hukum acara pidana pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2008 memang terdapat beberapa kejanggalan, khususnya mengenai apakah ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) mengikat juga bagi hukum acara pidana pemilu. Dalam UU 10/2008 memang terdapat pengaturan yang seolah-olah menyatakan bahwa ketentuan-ketent... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Mengenai hukum acara pidana pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2008 memang terdapat beberapa kejanggalan, khususnya mengenai apakah ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) mengikat juga bagi hukum acara pidana p... | Lex spesialis/Putusan PONARI Apakah UU No 10/2008 Tentang Tindak Pidana Pemilu dapat menabrak UU No 8/1981 Tentang KUHAP pasal 67 jo pasal 233!! Putusan PN memBEBASkan Terdakwa TETAPI Jaksa mengajukan BANDING dan diputus bersalah di PT !? | null | Dalam menganalisis pertanyaan mengenai kemungkinan UU No 10 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pemilu bertentangan dengan UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kita perlu memahami beberapa konsep hukum yang mendasari.
Pertama, penting untuk menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indones... | ['UU No. 10 Tahun 2008', 'KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)', 'UU 10/2008', 'pasal 254 ayat (1) UU No. 10/2008', 'UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR', 'DPRD', 'dan DPD', 'UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi', 'UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang', 'UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pengha... |
alat bukti rekaman | 2009-03-05 | Saya minta tolong sebetulnya bagaimanakah posisi alat bukti rekaman dalam sistem pembuktian pidana itu? Terima kasih atas perhatiannya. | null | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli,surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.Lantas di mana posisi rekaman sebagai sebagai salah satu bentuk informasi elektronik sebagai alat bukti dal... | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli,surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.Lantas di mana posisi rekaman sebagai sebagai salah satu bentuk informasi elektronik sebagai alat bukti dal... | Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lantas di mana posisi rekaman sebagai salah satu bentuk informasi elektronik sebagai alat bukti dalam k... | alat bukti rekaman Saya minta tolong sebetulnya bagaimanakah posisi alat bukti rekaman dalam sistem pembuktian pidana itu? Terima kasih atas perhatiannya. | null | Alat bukti rekaman dalam konteks sistem pembuktian pidana di Indonesia memiliki posisi yang penting dan kompleks. Dalam sistem hukum pidana, alat bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai peraturan terkait. Alat bukti rekaman dapat mencakup berbagai bentuk, seperti rekaman suara, re... | ['Pasal 184 ayat (1) KUHAP', 'UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001)', 'Pasal 26 A UU No. 20/2001', 'Pasal 38 huruf b UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15/2002)', 'Pasal 27 huruf b UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris... |
affirmative action | 2009-02-18 | Apa yang dimaksud affirmative action itu? Mengapa affirmative action jadi sering dibicarakan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Pemilu Legislatif? | null | Affirmative action(tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam ... | Affirmative action(tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam ... | # Tindakan Afirmatif
**Tindakan afirmatif** adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. ... | affirmative action Apa yang dimaksud affirmative action itu? Mengapa affirmative action jadi sering dibicarakan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Pemilu Legislatif? | null | Affirmative action adalah kebijakan atau program yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok tertentu yang kurang terwakili dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Tujuan utama dari affirmative action adalah untuk mengatasi ketidakadilan historis dan diskriminasi yang tela... | ['Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR', 'DPD', 'dan DPRD (UU Pemilu Legislatif)', 'Pasal 55 ayat (2) UU Pemilu Legislatif', 'putusan Mahkamah Konstitusi (MK)', 'UUD 1945', 'putusan di atas'] |
Kerja 24 jam nostop! | 2008-12-05 | tunangan saya(wanita) bekerja di sebuah perusahaan di jakarta, dengan jam kerja 08.00 wib - 17.00wib. terkadang pulang jam 19.00wib, tapi kemarin tgl 25 agustus, setelah lewat jam kerja normal, tunangan saya di minta kerja malam, jadi langsung kerja lagi dan sekitar jam 08.00(26 agustus) saya telepon ternyata masih bel... | null | Mengenai waktu kerja, Pasal 77 ayat (2) UUÂ No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK) hanya mengenal ketentuan waktu kerja 40 jam kerja/minggu yang dapat diatur 8 jam/hari untuk 5 hari kerja/minggu dan 7 jam/hari untuk 6 hari kerja/minggu. Itu pun hari ke-6 hanya 5 jam kerja atau yang biasa ... | Mengenai waktu kerja, Pasal 77 ayat (2) UUÂ No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK) hanya mengenal ketentuan waktu kerja 40 jam kerja/minggu yang dapat diatur 8 jam/hari untuk 5 hari kerja/minggu dan 7 jam/hari untuk 6 hari kerja/minggu. Itu pun hari ke-6 hanya 5 jam kerja atau yang biasa ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Mengenai waktu kerja, Pasal 77 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK) hanya mengenal ketentuan waktu kerja 40 jam kerja/minggu yang dapat diatur 8 jam/hari untuk 5 hari kerja/m... | Kerja 24 jam nostop! tunangan saya(wanita) bekerja di sebuah perusahaan di jakarta, dengan jam kerja 08.00 wib - 17.00wib. terkadang pulang jam 19.00wib, tapi kemarin tgl 25 agustus, setelah lewat jam kerja normal, tunangan saya di minta kerja malam, jadi langsung kerja lagi dan sekitar jam 08.00(26 agustus) saya telep... | null | Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur jam kerja dan lembur karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jam kerja normal diatur sebagai maksimal 40 jam per minggu, yang biasanya dibagi dalam lima atau enam hari kerja. Jam kerja bi... | ['UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.234/MEN/2003', 'Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-15/MEN/VII/2005', 'Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004', 'UUK pasal 187'] |
Anggaran Dasar Perseroan Terbuka | 2008-11-25 | Mohon penjelasan mengenai kedudukan Peraturan Ketua Bapepam LK terhadap UU PT. Selanjutnya, dalam hal Perseroan Terbuka, jika terdapat pengaturan yang berbeda mengenai suatu hal yang sama antara UU PT dengan Peraturan Ketua Bapepam LK (misalnya penetapan kuorum RUPS ketiga vide UU PT pasal 86 ayat (5) dan Peraturan bap... | null | Saudari Ririn Febry,UU No. 10/2004 tidak menyebutkan secara spesifik keberadaan Peraturan Ketua Bapepam. Namun demikian, dalam penjelasan pasal 7 ayat 4 dapat kita temui bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan juga termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk dengan undang-undang, sepert... | Saudari Ririn Febry,UU No. 10/2004 tidak menyebutkan secara spesifik keberadaan Peraturan Ketua Bapepam. Namun demikian, dalam penjelasan pasal 7 ayat 4 dapat kita temui bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan juga termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk dengan undang-undang, sepert... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Saudari Ririn Febry,
UU No. 10/2004 tidak menyebutkan secara spesifik keberadaan Peraturan Ketua Bapepam. Namun demikian, dalam penjelasan pasal 7 ayat 4 dapat kita temui bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-... | Anggaran Dasar Perseroan Terbuka Mohon penjelasan mengenai kedudukan Peraturan Ketua Bapepam LK terhadap UU PT. Selanjutnya, dalam hal Perseroan Terbuka, jika terdapat pengaturan yang berbeda mengenai suatu hal yang sama antara UU PT dengan Peraturan Ketua Bapepam LK (misalnya penetapan kuorum RUPS ketiga vide UU PT pa... | null | Dalam konteks hukum di Indonesia, peraturan yang mengatur perseroan terbuka (PT) terdiri dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang, dalam hal ini, Peraturan Ketua Bapepam LK (sekarang OJK - Otoritas Jasa Keuangan). Kedudukan peraturan-peraturan ini dalam hierar... | ['UU No. 10/2004', 'UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal', 'pasal 7 ayat 4 UU No. 8/1995', 'Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1', 'Undang-Undang PT', 'pasal 86 ayat 5 UU PT 2007', 'pasal 73 ayat 6 UU PT 1995', 'pasal 7 ayat 5 UU No. 10/2004', 'pasal 31 UU No. 5/2004 tentang Perubahan atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung... |
curatele (pengampuan) dan kepailitan | 2008-11-24 | apa perbedaan tugas kurator dalam curatele (pengampuan) dan dalam kepailitan? | null | Saudari Haulaluthfia,Perbedaan tugas kurator dalam pengampuan (biasa disebut pengampu) dengan kurator dalam kepailitan, dapat dilihat dari maksud/tujuan pengampuan dan kepailitan yang berbeda.Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekaya... | Saudari Haulaluthfia,Perbedaan tugas kurator dalam pengampuan (biasa disebut pengampu) dengan kurator dalam kepailitan, dapat dilihat dari maksud/tujuan pengampuan dan kepailitan yang berbeda.Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekaya... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Saudari Haulaluthfia,
Perbedaan tugas kurator dalam pengampuan (biasa disebut pengampu) dengan kurator dalam kepailitan, dapat dilihat dari maksud/tujuan pengampuan dan kepailitan yang berbeda. Pengampuan pada dasarnya... | curatele (pengampuan) dan kepailitan apa perbedaan tugas kurator dalam curatele (pengampuan) dan dalam kepailitan? | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks hukum Indonesia, "curatele" (atau pengampuan) dan "kepailitan" adalah dua institusi hukum yang berbeda dengan tujuan dan prosedur yang berbeda pula. Keduanya berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan harta milik indiv... | ['pasal 433 KUH Perdata', 'penjelasan umum UU Kepailitan 2004', 'pasal 449 jo. 441 KUH Perdata', 'pasal 69 UU Kepailitan 2004', 'pasal 452 jo. 38 jo. 151 KUH Perdata', 'pasal 453 KUH Perdata', 'Bagian Ketujuh UU Kepailitan 2004', 'pasal 100', '102 dan 103 UU Kepailitan 2004'] |
Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi | 2008-09-18 | Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi�(deldol)Pertanyaan�:�Meskipun ada pengecualian-pengecualiannya, eksekusi dalam hukum acara pidana maupun perdata, tidak dapat dilakukan jika belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang ingin saya tanyakan adalah dimana pengaturan tentang hal tersebut? Selanjutny... | null | Bung Deldol yang berbahagia,Untuk hukum acara pidana, dapat anda lihat ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi:Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinansuratputusan kepadanya.Dalam konteks hukum acara pidana, putusan penga... | Bung Deldol yang berbahagia,Untuk hukum acara pidana, dapat anda lihat ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi:Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinansuratputusan kepadanya.Dalam konteks hukum acara pidana, putusan penga... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Bung Deldol yang berbahagia,
Untuk hukum acara pidana, dapat Anda lihat ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi:
**Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang u... | Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi�(deldol)Pertanyaan�:�Meskipun ada pengecualian-pengecualiannya, eksekusi dalam hukum acara pidana maupun perdata, tidak dapat dilakukan jika belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang ingin saya tanyakan adalah dimana pengat... | null | Dalam hukum acara pidana dan perdata di Indonesia, prinsip bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah fundamental. Prinsip ini berakar pada asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak atas kepastian hukum dan perlindungan dar... | ['KUHAP pasal 270', 'HIR pasal 180 ayat (1)', 'SEMA No. 3 Tahun 2000', 'SEMA No. 4 Tahun 2001', 'Rv pasal 54', 'KUH Per pasal 548 ayat (1)', 'KUH Per pasal 549 ayat (1)', 'KUH Per pasal 529', 'KUH Per pasal 531'] |
Definisi Perusahaan Satu Group | 2008-09-15 | Yth. PengasuhHukumonlineSaya mohon bantuan bapak/ibu pengasuh tentang batasan perusahaan satu group dan referensinya apakah ada UU atau PP atau hal lainnya yang bisa menjelaskan hal tersebut. Terimakasih atas penjelasannya. Salam, A. Hakim | null | Saudara Hakim yang baik,Sepanjang pengetahuan saya, definisi group tidak diatur di dalam undang-undang. Meskipun begitu, dalam beberapa ketentuan teknis, dapat kita temui penjabaran definisi group perusahaan. Hanya, perlu dipahami juga, bahwa penjabaran tersebut secara yuridis hanya dapat dipakai dalam ruang lingkup ke... | Saudara Hakim yang baik,Sepanjang pengetahuan saya, definisi group tidak diatur di dalam undang-undang. Meskipun begitu, dalam beberapa ketentuan teknis, dapat kita temui penjabaran definisi group perusahaan. Hanya, perlu dipahami juga, bahwa penjabaran tersebut secara yuridis hanya dapat dipakai dalam ruang lingkup ke... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Saudara Hakim yang baik,
Sepanjang pengetahuan saya, definisi **group** tidak diatur di dalam undang-undang. Meskipun begitu, dalam beberapa ketentuan teknis, dapat kita temui penjabaran definisi **group** perusahaan. ... | Definisi Perusahaan Satu Group Yth. PengasuhHukumonlineSaya mohon bantuan bapak/ibu pengasuh tentang batasan perusahaan satu group dan referensinya apakah ada UU atau PP atau hal lainnya yang bisa menjelaskan hal tersebut. Terimakasih atas penjelasannya. Salam, A. Hakim | null | Definisi perusahaan satu grup merujuk pada sekumpulan perusahaan yang memiliki hubungan tertentu satu sama lain, biasanya dalam konteks kepemilikan saham, manajemen, atau tujuan bisnis yang sama. Dalam pengaturan hukum di Indonesia, konsep perusahaan satu grup seringkali berkaitan dengan pengaturan yang ada dalam hukum... | ['Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999', 'KUH Perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek)', 'Pasal 1 ayat (3)', 'Pasal 2:24b BW'] |
Fundamentum Petendi | 2008-06-19 | 1. Apa yang dimaksud dengan Fundamentum Petendi?Apa isinya?2. Apa yang dimaksud dengan Rekonvensi? dalam hal apa rekonvensi tidak diperbolehkan? | null | Jawaban :Terima kasihsinichi-kudoJawaban atas pertanyaan No. 1Dalam perkara perdata, surat gugatan pada umumnya terdiri dari tiga bagian. Pertama, bagian yang disebutpersona standi judicio, yakni bagian yang memuat identitas para pihak (nama dan tempat tinggal). Kedua, bagian yang disebut posita atau fundamentum peten... | Jawaban :Terima kasihsinichi-kudoJawaban atas pertanyaan No. 1Dalam perkara perdata, surat gugatan pada umumnya terdiri dari tiga bagian. Pertama, bagian yang disebutpersona standi judicio, yakni bagian yang memuat identitas para pihak (nama dan tempat tinggal). Kedua, bagian yang disebut posita atau fundamentum peten... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Jawaban:**
Terima kasih.
**Jawaban atas pertanyaan No. 1**
Dalam perkara perdata, surat gugatan pada umumnya terdiri dari tiga bagian.
1. **Bagian yang disebut persona standi judicio**, yakni bagian yang memuat ... | Fundamentum Petendi 1. Apa yang dimaksud dengan Fundamentum Petendi?Apa isinya?2. Apa yang dimaksud dengan Rekonvensi? dalam hal apa rekonvensi tidak diperbolehkan? | null | Fundamentum Petendi, dalam konteks hukum, merujuk pada dasar atau alasan yang mendasari suatu tuntutan hukum. Dalam proses peradilan, terutama dalam perkara perdata, fundamentum petendi adalah elemen penting yang menjelaskan dan mendasari klaim yang diajukan oleh penggugat. Hal ini penting karena penggugat harus menunj... | ['Pasal 132 a', 'Pasal 132 b', 'Pasal 157', 'Pasal 158'] |
Mengajukan Cerai Tanpa Izin Pimpinan | 2008-03-24 | yth. redaksi saya selaku PNS akan mengajukan cerai dgn istri ku, jika mendasari PP yang ada harus ada perstujuan pimpinan, jika saya mengajukan tanpa persetujuan pimpinan untuk resiko hukumnya bagaimana untuk saya, jujur saja saya sudah pisah 3 tahun dgn istriku, dan saya sudah diminta pamitan oleh istriku kemudian say... | null | Jawaban:Terima kasih Pakharta7Seperti yang diketahui, untuk urusan perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1983 (PP 10) yang diubah dengan PP No 45 Tahun 1990 (PP 45). Ada beberapa Pasal dalam PP 10 yang diubah dengan PP 45. Selebihnya, PP 10 masih berlaku.Khusus mengenai p... | Jawaban:Terima kasih Pakharta7Seperti yang diketahui, untuk urusan perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1983 (PP 10) yang diubah dengan PP No 45 Tahun 1990 (PP 45). Ada beberapa Pasal dalam PP 10 yang diubah dengan PP 45. Selebihnya, PP 10 masih berlaku.Khusus mengenai p... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Jawaban:**
Terima kasih Pakharta.
Seperti yang diketahui, untuk urusan perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1983 (PP 10) yang diubah dengan PP No 45 Tahun 1990 (PP 45... | Mengajukan Cerai Tanpa Izin Pimpinan yth. redaksi saya selaku PNS akan mengajukan cerai dgn istri ku, jika mendasari PP yang ada harus ada perstujuan pimpinan, jika saya mengajukan tanpa persetujuan pimpinan untuk resiko hukumnya bagaimana untuk saya, jujur saja saya sudah pisah 3 tahun dgn istriku, dan saya sudah dimi... | null | Mengajukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia membawa sejumlah implikasi hukum yang penting untuk dipahami, terutama terkait dengan persetujuan pimpinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai PNS, terdapat ketentuan yang mengharuskan PNS untuk mendapatkan izin dari atasan ... | ['PP No 10 Tahun 1983', 'PP No 45 Tahun 1990', 'Pasal 3 PP 45', 'Pasal 5 Ayat (2) PP 45', 'Pasal 8 Ayat (1) Jo. Ayat (2) PP 45', 'Pasal 15 PP 45', 'PP Nomor 30 Tahun 1980', 'UU Perkawinan Jo. Pasal 18 PP No 9 Tahun 1975'] |
Status Perkawinan Internasional dan Perjanjian Perkawinan | 2006-11-06 | Saya (WNI) menikah dengan WNA Prancis di Jepang. Kami berdua beragama Kristen Katolik, tetapi kami tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (pernikahan di gereja). Perkawinan ini telah didaftarkan di kedutaan besar masing-masing di Jepang. Kami masih akan berdomisili di Jepang dalam minimal 1-2 tahun mendatan... | null | Sebelumnya, anda sungguh beruntung tidak menikah dengan orang yang berbeda agama karena dilarang di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dilarang, tapi perkawinan antar warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing selama memenuhi syarat-syarat hukum Indonesia boleh ... | Sebelumnya, anda sungguh beruntung tidak menikah dengan orang yang berbeda agama karena dilarang di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dilarang, tapi perkawinan antar warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing selama memenuhi syarat-syarat hukum Indonesia boleh ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Sebelumnya, anda sungguh beruntung tidak menikah dengan orang yang berbeda agama karena dilarang di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dilarang, tapi perkawinan antar ... | Status Perkawinan Internasional dan Perjanjian Perkawinan Saya (WNI) menikah dengan WNA Prancis di Jepang. Kami berdua beragama Kristen Katolik, tetapi kami tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (pernikahan di gereja). Perkawinan ini telah didaftarkan di kedutaan besar masing-masing di Jepang. Kami masih a... | null | Dalam menjawab pertanyaan mengenai status perkawinan internasional dan perjanjian perkawinan, kita perlu mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta hukum di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan di mana pasangan tersebut akan tinggal.
1. **Status Kesahan Perkawinan Menurut Hukum Indonesia:*... | ['Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', 'pasal 57-62 UU No. 1 tahun 1974', 'Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974', 'pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974', 'pasal 72 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005', 'pasal 29 UU No. 1 tahun 1974', 'Pasal 1395 Code Civil Perancis', 'the Hague Convention on the Law Applicable to Matrimonial ... |
Services di Internet | 2006-09-13 | Kami berniat menyediakan service berupa film dan musik di internet, ijin danlicenseapa saja yang harus kami penuhi, selain itu surat ijin usahanya seperti apa? Sekarang kami sudah bergerak disoftwaredeveloper. Terimakasih | null | Kami masih belum jelas dengan jasa yang akan anda berikan.Apakah penyediaan jasa film dan musik yang diputarstreaming(didengar dan dilihat langsung melalui situs anda) ataukah memberikan jasa film dan musik yang dapat didownloadoleh publik ataupun memberikan referensi film dan musik yang kemudian memberikanlinkke situs... | Kami masih belum jelas dengan jasa yang akan anda berikan.Apakah penyediaan jasa film dan musik yang diputarstreaming(didengar dan dilihat langsung melalui situs anda) ataukah memberikan jasa film dan musik yang dapat didownloadoleh publik ataupun memberikan referensi film dan musik yang kemudian memberikanlinkke situs... | Kami masih belum jelas dengan jasa yang akan Anda berikan. Apakah penyediaan jasa film dan musik yang diputar streaming (didengar dan dilihat langsung melalui situs Anda) ataukah memberikan jasa film dan musik yang dapat diunduh oleh publik, ataupun memberikan referensi film dan musik yang kemudian memberikan link ke s... | Services di Internet Kami berniat menyediakan service berupa film dan musik di internet, ijin danlicenseapa saja yang harus kami penuhi, selain itu surat ijin usahanya seperti apa? Sekarang kami sudah bergerak disoftwaredeveloper. Terimakasih | null | Dalam menyediakan layanan film dan musik di internet, terdapat beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan, termasuk perizinan, lisensi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hal-hal tersebut.
1. **Perizinan Usaha**:
- Untuk memulai usaha yang m... | [] |
Pencucian uang | 2006-08-11 | Dalam UU No.25/2003 tentang TPPU disebutkan bahwa yg dimaksud dgn pencucian uang adalah perbuatan...dst... yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana.. dst. Yang kami tanyakan adalah apakah dalam pengenaan UU TTPU ini seseorang sudah harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah (berkekuatan hukum tet... | null | Salah satu tujuan disusunnya Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah untuk mencegah dan memberantas perbuatan pencucian uang.Peran penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.Apabilaterjadi atau diduga adanya tr... | Salah satu tujuan disusunnya Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah untuk mencegah dan memberantas perbuatan pencucian uang.Peran penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.Apabilaterjadi atau diduga adanya tr... | Salah satu tujuan disusunnya Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah untuk mencegah dan memberantas perbuatan pencucian uang. Peran penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila terjadi atau diduga adany... | Pencucian uang Dalam UU No.25/2003 tentang TPPU disebutkan bahwa yg dimaksud dgn pencucian uang adalah perbuatan...dst... yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana.. dst. Yang kami tanyakan adalah apakah dalam pengenaan UU TTPU ini seseorang sudah harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah (berkek... | null | Pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), merupakan tindakan yang berkaitan dengan pengalihan atau penggunaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Dalam ko... | ['Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang', 'Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan No: 2/1/Kep.PPATK/2003', 'pasal 2 UU TPPU'] |
Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi? | 2006-07-24 | bagaimanakah dapat membedakan antara perbuatan melanggar hukum(onrectmatiedaad) dan wanprestasi dalam sebuah perjanjian ? | null | Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditur/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/ berutang). Menurut ps. 1234 KUHPer prestasi terbagi dalam 3 macam:1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam ps. 1237 KUHPe... | Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditur/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/ berutang). Menurut ps. 1234 KUHPer prestasi terbagi dalam 3 macam:1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam ps. 1237 KUHPe... | # Prestasi dalam Perjanjian
Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian, suatu pihak (biasanya kreditur/berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/berutang). Menurut Pasal 1234 KUHPer, prestasi terbagi dalam 3 macam:
1. **Prestasi untuk menyerahkan sesuatu** (prest... | Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi? bagaimanakah dapat membedakan antara perbuatan melanggar hukum(onrectmatiedaad) dan wanprestasi dalam sebuah perjanjian ? | null | Perbedaan antara perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi dalam konteks hukum kontrak di Indonesia adalah penting untuk dipahami, karena keduanya melibatkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi dalam konteks yang berbeda dan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula.
**1. Definisi dan Konteks**
Perbuatan melang... | ['Pasal 1234 KUHPer', 'Pasal 1237 KUHPer', 'Pasal 1239 KUHPer', 'Pasal 1365 KUHPer', 'Pasal 1380 KUHPer'] |
Fidusia (2) | 2006-07-07 | Apakah jaminan fidusia yang dibuat tidak sesuai dengan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yaitu masih menggunakan konsep fidusia yang lama (fiduciarie eigendom overdracht) dan tidak didaftarkan adalah tidak sah atau tidak berlaku? | null | Setiap perjanjian penjaminan pada dasarnya masuk dalam rejim hukum perikatan walaupun memiliki dimensi hukum kebendaan. Salah satu ciri hukum perikatan, adalah sifatnya fakultatif. Sesuai azas kebebasan berkontrak masing-masing pihak bebas saling mengikatkan diri selama syarat sahnya perjanjian terpenuhi. Sebaliknya, h... | Setiap perjanjian penjaminan pada dasarnya masuk dalam rejim hukum perikatan walaupun memiliki dimensi hukum kebendaan. Salah satu ciri hukum perikatan, adalah sifatnya fakultatif. Sesuai azas kebebasan berkontrak masing-masing pihak bebas saling mengikatkan diri selama syarat sahnya perjanjian terpenuhi. Sebaliknya, h... | Setiap perjanjian penjaminan pada dasarnya masuk dalam rejim hukum perikatan walaupun memiliki dimensi hukum kebendaan. Salah satu ciri hukum perikatan adalah sifatnya fakultatif. Sesuai azas kebebasan berkontrak, masing-masing pihak bebas saling mengikatkan diri selama syarat sahnya perjanjian terpenuhi. Sebaliknya, h... | Fidusia (2) Apakah jaminan fidusia yang dibuat tidak sesuai dengan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yaitu masih menggunakan konsep fidusia yang lama (fiduciarie eigendom overdracht) dan tidak didaftarkan adalah tidak sah atau tidak berlaku? | null | Fidusia merupakan suatu bentuk jaminan yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa jaminan fidusia yang sah harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan pendaftaran dan konsep fidusia yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut.
1. ... | ['UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia', 'Pasal 6 UU Fidusia', 'Pasal 29 UU Fidusia'] |
status anak | 2006-06-20 | Saya istri WNA, tapi sebelum surat nikah saya daftarkan kecatatan sipil, saya sudah punya anak dan kemudian saya buatkan akte lahir luar nikah (tanpa ada ayah), dan 8 bulan kemudian surat nikah saya selesai, bagaimana status anak saya? Apakah dia termasuk�WNA atau ikut saya karena pada waktu ia lahir belum ada hubung... | null | Didalam pasal 43 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam kasus ibu tidak menyatakan bahwa ayah dari si anak adalah suami ibu sekarang (WNA), tapi dalam membahas kasus ibu kami beranggapan ... | Didalam pasal 43 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam kasus ibu tidak menyatakan bahwa ayah dari si anak adalah suami ibu sekarang (WNA), tapi dalam membahas kasus ibu kami beranggapan ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Didalam pasal 43 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam kasus ibu tidak menyatakan bah... | status anak Saya istri WNA, tapi sebelum surat nikah saya daftarkan kecatatan sipil, saya sudah punya anak dan kemudian saya buatkan akte lahir luar nikah (tanpa ada ayah), dan 8 bulan kemudian surat nikah saya selesai, bagaimana status anak saya? Apakah dia termasuk�WNA atau ikut saya karena pada waktu ia lahir belu... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam menjawab pertanyaan mengenai status anak yang lahir sebelum pernikahan dan kemudian diakui setelah pernikahan oleh orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda, perlu diperhatikan beberapa aspek hukum yang relevan, termasuk huku... | ['Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974', 'KUHPerdata', 'Undang-undang No 62/1958 Tentang Kewarganegaraan', 'Undang-undang Kewarganegaraan 1958'] |
Hak asuh anak | 2006-05-12 | Dari pernikahan resmi dengan warga negara asing pihak ibu WNI , ayah WNA, dan anak dibawah usia, dari perceraian dapatkah anak memperoleh kewarganegaraan indonesia jika ikut ibu? Terimakasih | null | Yang harus ibu perhatikan adalahUndang-undang No 62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraanbeserta perubahannya (UU Kewarganegaraan), dimana dalam UU Kewarganegaraan tidak memberikan perlindungan terhadap pasangan campur (mixed couples), adanya diskriminasi didalam pernikahan antara laki-laki Indonesia dengan wanita asing (... | Yang harus ibu perhatikan adalahUndang-undang No 62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraanbeserta perubahannya (UU Kewarganegaraan), dimana dalam UU Kewarganegaraan tidak memberikan perlindungan terhadap pasangan campur (mixed couples), adanya diskriminasi didalam pernikahan antara laki-laki Indonesia dengan wanita asing (... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Yang harus ibu perhatikan adalah **Undang-Undang No 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan** beserta perubahannya (UU Kewarganegaraan), di mana dalam UU Kewarganegaraan tidak memberikan perlindungan terhadap pasangan cam... | Hak asuh anak Dari pernikahan resmi dengan warga negara asing pihak ibu WNI , ayah WNA, dan anak dibawah usia, dari perceraian dapatkah anak memperoleh kewarganegaraan indonesia jika ikut ibu? Terimakasih | null | Dalam konteks hukum kewarganegaraan Indonesia, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait hak asuh anak dari pernikahan antara seorang WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing), terutama setelah perceraian. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indo... | ['Undang-Undang No 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan'] |
kekuatan hukum surat kuasa | 2006-04-21 | Pasal 82 dan 89 UU No. 1/95, demikian pula dalam anggaran dasar, suatu PT menyatakan bahwa direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat memberi kuasa tertulis kepada karyawan dan orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama PT.Permasalahannya adalah bagi PT yang sudah cukup b... | null | Menurut pasal 82 dan 89 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya memang seseorang harus mendapat kuasa tertulis lebih dulu dari direksi apabila ia ingin menandatangani suatu perjanjian atas nama PT. Namun dalam hal tertentu yang mendesak dan belum ada kuasa tertulis dari direksi, maka harus diyakini t... | Menurut pasal 82 dan 89 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya memang seseorang harus mendapat kuasa tertulis lebih dulu dari direksi apabila ia ingin menandatangani suatu perjanjian atas nama PT. Namun dalam hal tertentu yang mendesak dan belum ada kuasa tertulis dari direksi, maka harus diyakini t... | Menurut pasal 82 dan 89 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya memang seseorang harus mendapat kuasa tertulis lebih dulu dari direksi apabila ia ingin menandatangani suatu perjanjian atas nama PT. Namun dalam hal tertentu yang mendesak dan belum ada kuasa tertulis dari direksi, maka harus diyakini t... | kekuatan hukum surat kuasa Pasal 82 dan 89 UU No. 1/95, demikian pula dalam anggaran dasar, suatu PT menyatakan bahwa direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat memberi kuasa tertulis kepada karyawan dan orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama PT.Permasalahannya adalah... | null | Kekuatan hukum surat kuasa diatur dalam ketentuan Pasal 82 dan Pasal 89 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pada dasarnya, surat kuasa merupakan instrumen hukum yang memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam konteks PT,... | ['UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas', 'ps. 1807 ayat 2 jo 1320 KUHPer', 'ps. 1320 KUHPer'] |
Mengadopsi keponakan | 2006-03-28 | Saya berniat mengadopsi resmi atau legal sehingga ada surat adopsinya yang bisa digunakan untuk mengurus keimmigrasiannya karena saya Permanen Resident USA keponakan saya yang sudah yatim dan atas persetujuan ibunya.Langkah apa yang harus saya lakukan?�Terima kasih banyak. Salam. | null | Undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai pengangkatan anak yang dapat dilihat di pasal 39 - 40, yang intinya mengatakan bahwa:- Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yan... | Demikian semoga bermanfaat. | Demikian semoga bermanfaat. | Mengadopsi keponakan Saya berniat mengadopsi resmi atau legal sehingga ada surat adopsinya yang bisa digunakan untuk mengurus keimmigrasiannya karena saya Permanen Resident USA keponakan saya yang sudah yatim dan atas persetujuan ibunya.Langkah apa yang harus saya lakukan?�Terima kasih banyak. Salam. | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Mengadopsi seorang anak, termasuk keponakan, adalah proses yang diatur oleh hukum dan melibatkan beberapa langkah penting, terutama ketika melibatkan imigrasi dan status kewarganegaraan di Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Anda ingin m... | [] |
Uang Jasa atas pengunduran diri | 2006-03-16 | Saya adalah seorang karyawan disalah satu perusahaan swasta dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan 15 hari dengan status karyawan tetap dan telah mengundurkan diri secara baik2 atas kemauan sendiri. Dengan status seperti saya tersebut, pertanyaan saya adalah : 1. Apakah saya bisa mendapatkan uang jasa? apa dasar hukumnya? 2... | null | Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena kemauan saudara sendiri (untuk melakukan pengunduran diri dari perusahaan tempat saudara bekerja) diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Pasal 162.Bagi saudara yang melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri maka, saudar... | Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena kemauan saudara sendiri (untuk melakukan pengunduran diri dari perusahaan tempat saudara bekerja) diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Pasal 162.Bagi saudara yang melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri maka, saudar... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena kemauan saudara sendiri (untuk melakukan pengunduran diri dari perusahaan tempat saudara bekerja) diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ket... | Uang Jasa atas pengunduran diri Saya adalah seorang karyawan disalah satu perusahaan swasta dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan 15 hari dengan status karyawan tetap dan telah mengundurkan diri secara baik2 atas kemauan sendiri. Dengan status seperti saya tersebut, pertanyaan saya adalah : 1. Apakah saya bisa mendapatkan ... | null | Untuk menjawab pertanyaan mengenai hak atas uang jasa setelah pengunduran diri sebagai karyawan, kita perlu melihat beberapa aspek hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
1. **Definisi Uang Jasa**: Uang jasa biasanya merujuk pada kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kontribusi dan... | ['Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'UU Ketenagakerjaan Pasal 162', 'Pasal 156 ayat (4)', 'Pasal 162', 'Pasal 162 (4)', 'Pasal 162 ayat (3)'] |
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan | 2006-03-01 | Masalah-masalah apa saja yang harus dicermati dalam pemborongan pekerjaan? Terimakasih. | null | Pada saat ini, sedangkan berkembang wacana untuk merevisi UU No.13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebagai antisipasi terhadap persoalan ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia, dan salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalanoutsourcing.Namun, kita tidak akan membahas hal tersebut di sin... | Pada saat ini, sedangkan berkembang wacana untuk merevisi UU No.13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebagai antisipasi terhadap persoalan ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia, dan salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalanoutsourcing.Namun, kita tidak akan membahas hal tersebut di sin... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pada saat ini, sedangkan berkembang wacana untuk merevisi UU No. 13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebagai antisipasi terhadap persoalan ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia, salah satu ya... | Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Masalah-masalah apa saja yang harus dicermati dalam pemborongan pekerjaan? Terimakasih. | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks perjanjian pemborongan pekerjaan, terdapat berbagai masalah yang perlu dicermati untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemborongan pekerjaan adalah suatu... | ['UU No. 13 tahun 2000', 'Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 220/Men/X/2004', 'ps. 64 - ps. 66 UU Ketenagakerjaan', 'Ps. 3 (1) Kepmen 220/2004', 'Ps. 3 (2) Kepmen 220/2004', 'Ps. 4 Kepmen 220/2004'] |
klikbca.com typosquatting atau phishing? | 2006-02-08 | Mengenai kasus klikbca.com, kasus itu bisa disebuttyposquattingatauphishing? Karena saya pernah membaca definisi kedua istilah itu mirip. Bisakah dalam penyelesaian nya diterapkan UUHC dan merek, mengingat tampilan website yg serupa dengan website aslinya? | null | Pada dasarnya, kasus klikbca merupakan kasus domain name yang memanfaatkan kesalahan ketik yang mungkin dilakukan oleh nasabah. Steven Haryanto membeli domain-domain yang serupa www.klikbca.com dimana isi dari tiap situs palsu tersebut sangat mirip dengan situs asli BCA. Kunci dari keberhasilan dari kasus ini adalah ap... | Pada dasarnya, kasus klikbca merupakan kasus domain name yang memanfaatkan kesalahan ketik yang mungkin dilakukan oleh nasabah. Steven Haryanto membeli domain-domain yang serupa www.klikbca.com dimana isi dari tiap situs palsu tersebut sangat mirip dengan situs asli BCA. Kunci dari keberhasilan dari kasus ini adalah ap... | Pada dasarnya, kasus klikbca merupakan kasus domain name yang memanfaatkan kesalahan ketik yang mungkin dilakukan oleh nasabah. Steven Haryanto membeli domain-domain yang serupa dengan www.klikbca.com, di mana isi dari tiap situs palsu tersebut sangat mirip dengan situs asli BCA. Kunci dari keberhasilan kasus ini adala... | klikbca.com typosquatting atau phishing? Mengenai kasus klikbca.com, kasus itu bisa disebuttyposquattingatauphishing? Karena saya pernah membaca definisi kedua istilah itu mirip. Bisakah dalam penyelesaian nya diterapkan UUHC dan merek, mengingat tampilan website yg serupa dengan website aslinya? | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam menganalisis kasus klikbca.com, penting untuk memahami dua istilah yang disebutkan, yaitu "typosquatting" dan "phishing", serta bagaimana keduanya berhubungan dengan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks Undang-Undang Hak Cipt... | ['UU Hak Cipta', 'UU Merek'] |
badan hukum asing | 2006-01-17 | Mengapa badan hukum asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus menjadi Perseroan Terbatas dulu? | null | Mungkin yang dimaksud anda adalah bila hal itu terutama berkaitan dengan atau dalam konteks penanaman modal asing (PMA). Alasan untuk hal itu dapat bermacam-macam.Dua alasan dasar yang dapat menggambarkan alasan pembuat undang-undang (dan juga investor) kenapa PT lebih menguntungkan dari bentuk perusahaan lain terutama... | Mungkin yang dimaksud anda adalah bila hal itu terutama berkaitan dengan atau dalam konteks penanaman modal asing (PMA). Alasan untuk hal itu dapat bermacam-macam.Dua alasan dasar yang dapat menggambarkan alasan pembuat undang-undang (dan juga investor) kenapa PT lebih menguntungkan dari bentuk perusahaan lain terutama... | Mungkin yang dimaksud Anda adalah bila hal itu terutama berkaitan dengan atau dalam konteks penanaman modal asing (PMA). Alasan untuk hal itu dapat bermacam-macam. Dua alasan dasar yang dapat menggambarkan alasan pembuat undang-undang (dan juga investor) kenapa PT lebih menguntungkan dari bentuk perusahaan lain terutam... | badan hukum asing Mengapa badan hukum asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus menjadi Perseroan Terbatas dulu? | null | Dalam konteks hukum Indonesia, badan hukum asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan. Salah satu bentuk badan hukum yang umum digunakan oleh entitas asing untuk beroperasi di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). Ada beberapa alasan mengapa bad... | ['Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas', 'Undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami berbagai perubahan', 'Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan', 'Keputusan Presiden No.53 tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing', 'Undang-undang No.11 Tahun... |
Seputar, Pendaftaran Hak Cipta Software | 2006-01-13 | Saya ingin mendaftarkan Hak Cipta software atas nama pribadi bukan badan hukum. 1. Apakah prosedurnya cukup sulit? Maksud saya apakah banyak oknum yang mempersulit seperti kebanyakan mengurus perijinan di kantor pemerintah? 2. Berapa biaya dan Jangka waktu sampai memperoleh nomer Hak cipta jika diurus sendiri atau mela... | null | Wah, wah pertanyaannya banyak ya.Baiklah kita jawab satu persatu agar lebih jelas:1.Prosedurnya tidak begitu sulit.Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), badan yang berwenang memberikan pelayanan pendaftaran hak cipta sudah sangat kooperatif di tahun-tahun belakangan ini.Silahkan Anda datang ke kanto... | Wah, wah pertanyaannya banyak ya.Baiklah kita jawab satu persatu agar lebih jelas:1.Prosedurnya tidak begitu sulit.Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), badan yang berwenang memberikan pelayanan pendaftaran hak cipta sudah sangat kooperatif di tahun-tahun belakangan ini.Silahkan Anda datang ke kanto... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Wah, wah pertanyaannya banyak ya. Baiklah kita jawab satu persatu agar lebih jelas:
1. Prosedurnya tidak begitu sulit. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), badan yang berwenang memberikan pelayanan... | Seputar, Pendaftaran Hak Cipta Software Saya ingin mendaftarkan Hak Cipta software atas nama pribadi bukan badan hukum. 1. Apakah prosedurnya cukup sulit? Maksud saya apakah banyak oknum yang mempersulit seperti kebanyakan mengurus perijinan di kantor pemerintah? 2. Berapa biaya dan Jangka waktu sampai memperoleh nomer... | null | Pendaftaran hak cipta untuk perangkat lunak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Proses pendaftaran hak cipta, meskipun dapat dilakukan oleh individu, memerlukan pemahaman tentang prosedur dan dokumen yang diperlukan.
1. **Prosedur Pendaftaran**: Prosedur pendaftaran hak cipta pera... | [] |
Trade secret dan desain industri | 2005-12-27 | Apakah perlindungan hukum pemegangtrade secretsama dengan perlindungan hukum yang diperoleh pemegang desain industri? | null | Obyek perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) berbeda dengan Undang Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI).Secara umum, perbedaaanya adalah sebagai berikut:UURD mengatur tentang Rahasia Dagang, yaituinformasi yang dianggap rahasia di bidang tek... | Obyek perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) berbeda dengan Undang Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI).Secara umum, perbedaaanya adalah sebagai berikut:UURD mengatur tentang Rahasia Dagang, yaituinformasi yang dianggap rahasia di bidang tek... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Obyek perlindungan hukum yang diberikan oleh **Undang Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD)** berbeda dengan **Undang Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI)**. Secara umum, perbedaannya a... | Trade secret dan desain industri Apakah perlindungan hukum pemegangtrade secretsama dengan perlindungan hukum yang diperoleh pemegang desain industri? | null | Dalam konteks perlindungan hukum terhadap trade secret dan desain industri, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara keduanya, termasuk cara perlindungannya, durasi perlindungan, dan syarat yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan tersebut.
**Trade Secret** merujuk pada informasi yang tidak diketahui publ... | ['Undang Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD)', 'Undang Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI)'] |
Hak Cipta dan masalah Pengalihan Bentuk media VHS ke bentuk DVD di Perpustakaan | 2005-12-20 | Salam kenal,�saya bekerja di salah satu perpustakaan di Jakarta. Di perpustakaan yang saya kelola terdapat koleksi Audio Visual berbentu VHS, kemudian saya ingin mengubah formatnya menjadi DVD, dengan kata lain VHS dialih mediakan menjadi bentuk DVD, alasannya karena masyarakat Indonesia pada umumnya atau anggota per... | null | Hak Cipta menurut Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.Sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa seizin da... | Hak Cipta menurut Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.Sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa seizin da... | # Hak Cipta Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002
Hak Cipta menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat melarang orang lain untuk me... | Hak Cipta dan masalah Pengalihan Bentuk media VHS ke bentuk DVD di Perpustakaan Salam kenal,�saya bekerja di salah satu perpustakaan di Jakarta. Di perpustakaan yang saya kelola terdapat koleksi Audio Visual berbentu VHS, kemudian saya ingin mengubah formatnya menjadi DVD, dengan kata lain VHS dialih mediakan menjadi... | null | Pengalihan bentuk media dari VHS ke DVD di perpustakaan menyentuh pada isu hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks ini, penting untuk memahami beberapa aspek kunci yang dapat memengaruhi legalitas tindakan tersebut.
Pertama, hak cipta memberikan perlindungan kepada ... | ['Undang-Undang No.19 Tahun 2002', 'Pasal 1 Angka 6 UU Hak Cipta'] |
pasar modal syariah | 2005-12-14 | Apa landasan hukum positif bagi beroperasinya pasar modal syariah di Indonesia? Dan bagaimana fungsi dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam pasar modal syariah di Indonesia? | null | Dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, saat ini memang belum ada undang-undang khusus pasar modal syariah. RUU Perbankan Syariah juga masih digodok di DPR.Meskipun demikian, praktek investasi secara syariah sudah berjalan sejak pertengahan 1997 melalui instrumen pasar modal berbasis syariah yaitu reksa d... | Dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, saat ini memang belum ada undang-undang khusus pasar modal syariah. RUU Perbankan Syariah juga masih digodok di DPR.Meskipun demikian, praktek investasi secara syariah sudah berjalan sejak pertengahan 1997 melalui instrumen pasar modal berbasis syariah yaitu reksa d... | Dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, saat ini memang belum ada undang-undang khusus pasar modal syariah. RUU Perbankan Syariah juga masih digodok di DPR. Meskipun demikian, praktek investasi secara syariah sudah berjalan sejak pertengahan 1997 melalui instrumen pasar modal berbasis syariah yaitu reksa ... | pasar modal syariah Apa landasan hukum positif bagi beroperasinya pasar modal syariah di Indonesia? Dan bagaimana fungsi dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam pasar modal syariah di Indonesia? | null | Pasar modal syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan sejumlah landasan hukum positif yang mengatur pelaksanaan kegiatan pasar modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa undang-undang dan regulasi yang menjadi dasar bagi pasar modal syariah di Indonesia antara lain:
1. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 ten... | ['Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Nota Kesepahaman antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)', 'Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SROs (Self Regulatory Organizations)'] |
kepailitan prudensial | 2005-12-07 | Pada pertanyaan sebelumnya, Putusan MA memutuskan bahwa Prudensial tidak bisa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak ada hutang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian hutang tersebut tidak bisa diselesaikan melalui Pengadilan Niaga tetapi harus melalui Pengadilan Negeri. Apabila di Pengadilan ... | null | Apabila pengadilan negeri dalam suatu sengketa telah memutus salah satu pihak untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain, maka putusan ini bisa dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hutang yang telah jatuh waktu. Artinya, seandainya diajukan permohonan pailit, maka pihak yang dimenangkan di pengadilan negeri dapa... | Apabila pengadilan negeri dalam suatu sengketa telah memutus salah satu pihak untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain, maka putusan ini bisa dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hutang yang telah jatuh waktu. Artinya, seandainya diajukan permohonan pailit, maka pihak yang dimenangkan di pengadilan negeri dapa... | Apabila pengadilan negeri dalam suatu sengketa telah memutus salah satu pihak untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain, maka putusan ini bisa dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hutang yang telah jatuh waktu. Artinya, seandainya diajukan permohonan pailit, maka pihak yang dimenangkan di pengadilan negeri dapa... | kepailitan prudensial Pada pertanyaan sebelumnya, Putusan MA memutuskan bahwa Prudensial tidak bisa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak ada hutang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian hutang tersebut tidak bisa diselesaikan melalui Pengadilan Niaga tetapi harus melalui Pengadilan Negeri. ... | null | Dalam konteks hukum pailit di Indonesia, penting untuk memahami prosedur dan syarat yang mengatur proses pernyataan pailit, yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Secara umum, pernyataan pailit dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga ... | ['Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU'] |
PHK Kesalahan Berat | 2005-11-24 | Seorang security telah tidur pada saat bertugas sehingga barang yang dijaga didekatnya hilang (harga barang puluhan juta rupiah). Apakah security tersebut boleh langsung diphk atau harus melalui persidangan di pengadilan, sementara pada saat pemeriksaan polisi dinyatakan bahwa security tersbut tidak terlibat dengan pen... | null | Apabila kesalahan yang dilakukan oleh Security (tertidur sewaktu bertugas dan dianggap telah menyalahi prosedur kerja), termasuk ke dalam pengertian kesalahan berat yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan (atau perjanjian kerja) Bapak, maka perusahaan dapat melakukan PHK, dan kemudianmelaporkan PHK tersebut kepada P... | Apabila kesalahan yang dilakukan oleh Security (tertidur sewaktu bertugas dan dianggap telah menyalahi prosedur kerja), termasuk ke dalam pengertian kesalahan berat yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan (atau perjanjian kerja) Bapak, maka perusahaan dapat melakukan PHK, dan kemudianmelaporkan PHK tersebut kepada P... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Apabila kesalahan yang dilakukan oleh Security (tertidur sewaktu bertugas dan dianggap telah menyalahi prosedur kerja), termasuk ke dalam pengertian kesalahan berat yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan (atau perja... | PHK Kesalahan Berat Seorang security telah tidur pada saat bertugas sehingga barang yang dijaga didekatnya hilang (harga barang puluhan juta rupiah). Apakah security tersebut boleh langsung diphk atau harus melalui persidangan di pengadilan, sementara pada saat pemeriksaan polisi dinyatakan bahwa security tersbut tidak... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam kasus di mana seorang security tertangkap tidur pada saat bertugas dan barang yang dijaga hilang, beberapa aspek hukum perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan secara la... | ['UU Ketenagakerjaan', 'pasal 161 UU Ketenagakerjaan', 'putusan MK012/PUU-1/2003', 'pasal 158', 'pasal 159', 'pasal 160 ayat 1', 'pasal 170', 'pasal 171'] |
pailitnya prudential dan keputusan pembatalan oleh MA | 2005-11-22 | Atas dasar apa Mahkamah Agung melakukan pembatalan terhadap putusan pailit prudential asuransi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, sedangkan pertimbangan Pengadilan Niaga sudah memenuhi kriteria pemailitan debitur yang sudah sederhana, dilihat dari UU Kepailitan yang ada penjelasan yang ada sudah cukup jelas. | null | Dalam putusan kasasi perkara PT Prudential Life Assurance (Prudential) vs Lee Boon Siong, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga No.13/Pailit/PN Niaga. Jkt.Pst yang sebelumnya menyatakan Prudential pailit.Menurut majelis kasasi, adanya hutang Prudential kepada Lee Boon Siong tidak dapat dibuktikan secara s... | Dalam putusan kasasi perkara PT Prudential Life Assurance (Prudential) vs Lee Boon Siong, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga No.13/Pailit/PN Niaga. Jkt.Pst yang sebelumnya menyatakan Prudential pailit.Menurut majelis kasasi, adanya hutang Prudential kepada Lee Boon Siong tidak dapat dibuktikan secara s... | Dalam putusan kasasi perkara PT Prudential Life Assurance (Prudential) vs Lee Boon Siong, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga No. 13/Pailit/PN Niaga. Jkt.Pst yang sebelumnya menyatakan Prudential pailit. Menurut majelis kasasi, adanya hutang Prudential kepada Lee Boon Siong tidak dapat dibuktikan secara... | pailitnya prudential dan keputusan pembatalan oleh MA Atas dasar apa Mahkamah Agung melakukan pembatalan terhadap putusan pailit prudential asuransi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, sedangkan pertimbangan Pengadilan Niaga sudah memenuhi kriteria pemailitan debitur yang sudah sederhana, dilihat dari UU Kepailitan... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pembatalan putusan pailit Prudential Asuransi oleh Pengadilan Niaga menuntut pemahaman mendalam tentang asas hukum yang berlaku dan prosedur yang diikuti... | ['No. 13/Pailit/PN Niaga', 'UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', 'Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004', 'Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004'] |
Merek Didaftarkan agen | 2005-10-18 | Jika di dalam perjanjian yang judulnya bukan merupakan perjanjian lisensi, apakah penerima lisensi tersebut berhak untuk mendaftarkan merek atas namanya, sedangkan pemberi lisensi tidak memberikan hak tersebut di dalam perjanjian. Apakah Pemberi lisensi bisa mengklaim mengingat sertifikat atas merek tersebut telah kelu... | null | Pada dasarnya yang terpenting bukanlah apa judul dari suatu perjanjian, melainkan apa isi (klausula-klausula) dari suatu perjanjian itu sendiri. Apabila di dalam perjanjian tersebut pemberi lisensi dengan tegas menyatakan bahwa pemberi lisensi (licensor) tidak memberikan hak / melarang penerima lisensi (licensee), maka... | Pada dasarnya yang terpenting bukanlah apa judul dari suatu perjanjian, melainkan apa isi (klausula-klausula) dari suatu perjanjian itu sendiri. Apabila di dalam perjanjian tersebut pemberi lisensi dengan tegas menyatakan bahwa pemberi lisensi (licensor) tidak memberikan hak / melarang penerima lisensi (licensee), maka... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pada dasarnya yang terpenting bukanlah apa judul dari suatu perjanjian, melainkan apa isi (klausula-klausula) dari suatu perjanjian itu sendiri. Apabila di dalam perjanjian tersebut pemberi lisensi dengan tegas menyatak... | Merek Didaftarkan agen Jika di dalam perjanjian yang judulnya bukan merupakan perjanjian lisensi, apakah penerima lisensi tersebut berhak untuk mendaftarkan merek atas namanya, sedangkan pemberi lisensi tidak memberikan hak tersebut di dalam perjanjian. Apakah Pemberi lisensi bisa mengklaim mengingat sertifikat atas me... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks hukum merek dan perjanjian lisensi, penting untuk memahami beberapa konsep dasar mengenai hak atas merek, lisensi, dan implikasi hukum dari perjanjian yang tidak secara eksplisit mencakup ketentuan tertentu.
Pertama, untu... | ['pasal 68 – 70 jo. Pasal 24 – 25 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek', 'Rachmadi Usman', '2003: 353 mengutip dari Munir Fuady', '1994: 121 – 122', 'pasal 68 – 70 jo. Pasal 24 – 25 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek', 'pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek', 'pasal 1320 KUHPerdata'] |
Pembagian Harta Gono Gini | 2005-09-23 | Dalam pembagian harta gono gini, secara hukum kalau tidak salah dibagi 50 : 50, apakah benar?�Dengan pembagian harta gono gini, apakah bisa dituangkan secara tertulis ? Dan siapakah yang mengesahkannya? Hakim peradilan Agama atau Notaris? Terima kasih. | null | Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak.Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata... | Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak.Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata... | Dalam perceraian, persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama ra... | Pembagian Harta Gono Gini Dalam pembagian harta gono gini, secara hukum kalau tidak salah dibagi 50 : 50, apakah benar?�Dengan pembagian harta gono gini, apakah bisa dituangkan secara tertulis ? Dan siapakah yang mengesahkannya? Hakim peradilan Agama atau Notaris? Terima kasih. | null | Pembagian harta gono gini di Indonesia adalah proses pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri. Menurut hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum perdata dan hukum agama, harta gono gini umumnya dibagi secara proporsional, yang dalam banyak kasus adalah 50:50, asalkan tidak ada ket... | ['Pasal 128 KUHPer', 'Pasal 97 KHI'] |
sahnya perjanjian yang tanpa dibubuhi materai | 2005-09-13 | sahkah surat perjanjian yang tanpa dibubuhi materai yang cukup serta sejauh mana kekuatannya jika terjadi sengketa di pengadilan | null | Suratsebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam Akta danSuratbukan akta, dan Akta dapat dibedakan dalam Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan. Sesuatusuratuntuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangai, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapasuratitu... | Suratsebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam Akta danSuratbukan akta, dan Akta dapat dibedakan dalam Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan. Sesuatusuratuntuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangai, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapasuratitu... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam **Akta** dan **Surat** bukan akta, dan Akta dapat dibedakan dalam **Akta Otentik** dan **Akta Di bawah tangan**.
Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai... | sahnya perjanjian yang tanpa dibubuhi materai sahkah surat perjanjian yang tanpa dibubuhi materai yang cukup serta sejauh mana kekuatannya jika terjadi sengketa di pengadilan | null | Dalam konteks hukum Indonesia, surat perjanjian yang tidak dibubuhi materai dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sah atau tidaknya perjanjian tersebut serta kekuatannya dalam konteks sengketa di pengadilan. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat beberapa aspek penting terkait dengan hukum kontrak, ketentuan mengen... | ['KUH Perdata Pasal 1867 sampai Pasal 1880', 'Pasal 1857 KUH Perdata', 'Pasal 1320 KUH Perdata', 'Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai'] |
Developer Nakal | 2005-09-08 | Saya membeli tanah seluas 255cm2, tunai seharga Rp.58 juta dan menurut perjanjian di hadapan notaris pengikatan akan jual beli pihak pengembang harus sudah menyerahkan rumah lengkap layak huni beserta sertipikat yang sudah selesai (termasuk listrik, air dan pembersihan lingkungan) seluas 50m2 pada akhir Maret 2005.�T... | null | Melihat fakta hukum yang anda kemukakan di atas, maka hubungan perjanjian antara anda dengan Developer adalah perjanjian jual beli, yang obyeknya adalah tanah beserta bangunan (rumah) di atasnya. Pejanjian jual beliadalahsuatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik akan sesuatu barang... | Melihat fakta hukum yang anda kemukakan di atas, maka hubungan perjanjian antara anda dengan Developer adalah perjanjian jual beli, yang obyeknya adalah tanah beserta bangunan (rumah) di atasnya. Pejanjian jual beliadalahsuatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik akan sesuatu barang... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Melihat fakta hukum yang Anda kemukakan di atas, maka hubungan perjanjian antara Anda dengan Developer adalah perjanjian jual beli, yang obyeknya adalah tanah beserta bangunan (rumah) di atasnya.
Perjanjian jual beli ... | Developer Nakal Saya membeli tanah seluas 255cm2, tunai seharga Rp.58 juta dan menurut perjanjian di hadapan notaris pengikatan akan jual beli pihak pengembang harus sudah menyerahkan rumah lengkap layak huni beserta sertipikat yang sudah selesai (termasuk listrik, air dan pembersihan lingkungan) seluas 50m2 pada akhir... | null | Dalam kasus ini, Anda menghadapi situasi di mana developer, Nakal Saya, tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli di hadapan notaris. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek hukum yang relevan.
Pertama, perjanjian ... | ['Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata', 'putusan Ketua PN Jakarta Timur No. 246/KPN/2001'] |
Cerobong Asap, Hak dan Lingkungan | 2005-09-06 | Saya memiliki Ruko di komp pertokoan, tapi belum lama ini gedung yang menempel disamping ruko saya membukafranchiserestoran dengan memasang cerobong asap yang menempel pada dinding mereka tapi menghalangi depan jendela ruko saya. Adapun cerobong asap itu memanjang ke atas dan menonjol dari dinding kira-kira 30 cm. Si p... | null | Dahulu ada kasus serupa di negeri Belanda yaitu ada seseorang yang membuat cerobong asap palsu yang sengaja dibuat sengaja untuk menghalangi pandangan dari tetangganya kemudian tetangga yang pandangannya terhalangi tersebut menggugat si pemilik cerobong asap ke pengadilan. Putusan pengadilan di negeri Belanda memenangk... | Dahulu ada kasus serupa di negeri Belanda yaitu ada seseorang yang membuat cerobong asap palsu yang sengaja dibuat sengaja untuk menghalangi pandangan dari tetangganya kemudian tetangga yang pandangannya terhalangi tersebut menggugat si pemilik cerobong asap ke pengadilan. Putusan pengadilan di negeri Belanda memenangk... | Dahulu ada kasus serupa di negeri Belanda, yaitu ada seseorang yang membuat cerobong asap palsu yang sengaja dibuat untuk menghalangi pandangan dari tetangganya. Kemudian, tetangga yang pandangannya terhalangi tersebut menggugat si pemilik cerobong asap ke pengadilan. Putusan pengadilan di negeri Belanda memenangkan gu... | Cerobong Asap, Hak dan Lingkungan Saya memiliki Ruko di komp pertokoan, tapi belum lama ini gedung yang menempel disamping ruko saya membukafranchiserestoran dengan memasang cerobong asap yang menempel pada dinding mereka tapi menghalangi depan jendela ruko saya. Adapun cerobong asap itu memanjang ke atas dan menonjol ... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam situasi yang Anda hadapi, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan terkait dengan keberadaan cerobong asap yang menghalangi jendela ruko Anda. Pertama, penting untuk memahami hak-hak Anda sebagai pemilik ruko dan ju... | ['Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata'] |
perlukah pernikahan di daftarkan ke catatan sipil..? | 2005-09-01 | Saya WNI menikah dengan pria WNA Perancis, kami menikah di Perancis 2 tahun yang lalu, dan pernikahan kami sudah terdaftar di kedutaan masing-masing. Kami berdua adalah kristen, tapi karena sesuatu hal, kami tidak menikah di gereja. kami mempunyai satu orang putri. Tapi sampai saat ini kami belum mendaftarkan pernikaha... | null | Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berwarganegaraan Indonesia adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) beserta dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 ta... | Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berwarganegaraan Indonesia adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) beserta dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 ta... | Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berwarganegaraan Indonesia adalah:
- **Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)**
- **Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU P... | perlukah pernikahan di daftarkan ke catatan sipil..? Saya WNI menikah dengan pria WNA Perancis, kami menikah di Perancis 2 tahun yang lalu, dan pernikahan kami sudah terdaftar di kedutaan masing-masing. Kami berdua adalah kristen, tapi karena sesuatu hal, kami tidak menikah di gereja. kami mempunyai satu orang putri. T... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Dalam konteks pernikahan Anda dengan pria WNA Perancis, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk m... | ['Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)', 'Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP 9/1975)', 'Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan beserta perubahannya (UU Kewarganegaraan)'] |
Hak Guna Bangunan | 2005-07-21 | Saya saat ini mau membeli rumah di sebuah kompleks KORPRI. Namun konon ternyata status lahannya adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha karena lahannya adalah milik Pemda dan rumah-rumah di lahan tersebut dibangun untuk kalangan Pegawai Pemda. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Dengan status HGB atau HGU apakah b... | null | 1.Untuk soal ini, anda harus pastikan terlebih dahulu, apakah penjual adalah pegawai Pemda dan apakah ia telah membeli lunas rumah/tanah tersebut dari Pemda yang bersangkutan. Sebab rumah/tanah demikian dapat dibeli oleh pegawai yang menghuni, yang selanjutnya dapat menjadi Hak Milik. Meskipun ada jangka waktunya 20-30... | 1.Untuk soal ini, anda harus pastikan terlebih dahulu, apakah penjual adalah pegawai Pemda dan apakah ia telah membeli lunas rumah/tanah tersebut dari Pemda yang bersangkutan. Sebab rumah/tanah demikian dapat dibeli oleh pegawai yang menghuni, yang selanjutnya dapat menjadi Hak Milik. Meskipun ada jangka waktunya 20-30... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
1. Untuk soal ini, Anda harus pastikan terlebih dahulu, apakah penjual adalah pegawai Pemda dan apakah ia telah membeli lunas rumah/tanah tersebut dari Pemda yang bersangkutan. Sebab rumah/tanah demikian dapat dibeli oleh pe... | Hak Guna Bangunan Saya saat ini mau membeli rumah di sebuah kompleks KORPRI. Namun konon ternyata status lahannya adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha karena lahannya adalah milik Pemda dan rumah-rumah di lahan tersebut dibangun untuk kalangan Pegawai Pemda. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Dengan status HGB... | null | Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) adalah dua jenis hak atas tanah yang diatur dalam hukum agraria Indonesia. HGB memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh orang lain atau negara, sedangkan HGU memberikan hak untuk mengusahakan tanah untuk keperluan perta... | ['Keputusan Menteri Negara Agraria No.2/1998', 'Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)'] |
Tanya tentang Hak Kepemilikan Tanah Negara | 2005-07-19 | Mohon informasinya apakah benar ada peraturan atau undang-undang yg mengatur bahwa tanah negara yg telah dipergunakan selama 20 tahun atau lebih dapat diubah statusnya menjadi hak Milik? Terimakasih | null | Hal pertama yang harus diketahui terlebih dahulu adalah dengan dasar atau izin apa seseorang mempergunakan tanah negara dimaksud. Kemudian adakah surat-surat bukti penggunaan tanah didasarkan pada pembayaran pajak atas nama yang bersangkutan, misalnya: girik, IPEDA, atau PBB.Hal ketiga adalah apakah penggunaan tanah te... | Hal pertama yang harus diketahui terlebih dahulu adalah dengan dasar atau izin apa seseorang mempergunakan tanah negara dimaksud. Kemudian adakah surat-surat bukti penggunaan tanah didasarkan pada pembayaran pajak atas nama yang bersangkutan, misalnya: girik, IPEDA, atau PBB.Hal ketiga adalah apakah penggunaan tanah te... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Hal pertama yang harus diketahui terlebih dahulu adalah dengan dasar atau izin apa seseorang mempergunakan tanah negara dimaksud. Kemudian, adakah surat-surat bukti penggunaan tanah yang didasarkan pada pembayaran pajak... | Tanya tentang Hak Kepemilikan Tanah Negara Mohon informasinya apakah benar ada peraturan atau undang-undang yg mengatur bahwa tanah negara yg telah dipergunakan selama 20 tahun atau lebih dapat diubah statusnya menjadi hak Milik? Terimakasih | null | Dalam hukum tanah di Indonesia, pengaturan mengenai hak kepemilikan tanah negara diatur dalam berbagai peraturan, terutama dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Menurut UUPA, tanah negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan dapat diberikan kepada masyarakat atau individu untuk berbagai keper... | ['Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998', 'Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997'] |
Hubungan Ketenagakerjaan di dalam Yayasan | 2005-07-15 | Bagaimana sebetulnya secara umum hubungan intern pekerjaan diatur dalam suatu badan hukum yayasan. Apakah yayasan tersebut harus menundukkan diri pada institusi depnaker/dinas tenaga kerja.Bila terjadi konflik di kemudian hari, bagaimana lantas mekanisme penyelesaian konfliknya? | null | Kami asumsikan "hubungan internal pekerjaan di yayasan" adalah hubungan kerja antara pegawai dan pengurus dari suatu yayasan. Berangkat dari titik tolak ini, yayasan sebagai salah satu badan hukum sosial termasuk ke dalam pengertian perusahaan menurut ketentuan umum dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga... | Kami asumsikan "hubungan internal pekerjaan di yayasan" adalah hubungan kerja antara pegawai dan pengurus dari suatu yayasan. Berangkat dari titik tolak ini, yayasan sebagai salah satu badan hukum sosial termasuk ke dalam pengertian perusahaan menurut ketentuan umum dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga... | Kami asumsikan "hubungan internal pekerjaan di yayasan" adalah hubungan kerja antara pegawai dan pengurus dari suatu yayasan. Berangkat dari titik tolak ini, yayasan sebagai salah satu badan hukum sosial termasuk ke dalam pengertian perusahaan menurut ketentuan umum dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenag... | Hubungan Ketenagakerjaan di dalam Yayasan Bagaimana sebetulnya secara umum hubungan intern pekerjaan diatur dalam suatu badan hukum yayasan. Apakah yayasan tersebut harus menundukkan diri pada institusi depnaker/dinas tenaga kerja.Bila terjadi konflik di kemudian hari, bagaimana lantas mekanisme penyelesaian konfliknya... | null | Hubungan ketenagakerjaan di dalam yayasan diatur oleh sejumlah prinsip hukum dan regulasi yang ada dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Yayasan sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan komersial, namun tetap harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Pert... | ['Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial'] |
Klaim ASKES | 2005-07-08 | Saya saat ini sedang mengajukan klaim asuransi kepada PT. ASKES atas perawatan kami di RS. Swasta. Karena kami masuk RS melalui Gawat Darurat, klaim kami dapat diterima. Tetapi dari klaim kami sebesar Rp. 7,6 juta hanya dikabulkan sebesar Rp. 590 ribuan saja dengan alasan obat-obatan yang dipakai bukan yang termasuk da... | null | Permasalahan asuransi adalah permasalahan jamak yang penyelesaian akhirnya seringkali membuat konsumen di posisi yang lemah. Hubungan antara Perusahaan Asuransi dan nasabahnya diatur dalam perjanjian yang mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya posisi antara nasabah dan perusahaan asu... | Permasalahan asuransi adalah permasalahan jamak yang penyelesaian akhirnya seringkali membuat konsumen di posisi yang lemah. Hubungan antara Perusahaan Asuransi dan nasabahnya diatur dalam perjanjian yang mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya posisi antara nasabah dan perusahaan asu... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Permasalahan asuransi adalah permasalahan jamak yang penyelesaian akhirnya seringkali membuat konsumen di posisi yang lemah. Hubungan antara Perusahaan Asuransi dan nasabahnya diatur dalam perjanjian yang mengikat dan d... | Klaim ASKES Saya saat ini sedang mengajukan klaim asuransi kepada PT. ASKES atas perawatan kami di RS. Swasta. Karena kami masuk RS melalui Gawat Darurat, klaim kami dapat diterima. Tetapi dari klaim kami sebesar Rp. 7,6 juta hanya dikabulkan sebesar Rp. 590 ribuan saja dengan alasan obat-obatan yang dipakai bukan yang... | null | Dalam situasi yang dihadapi oleh Klaim ASKES, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dianalisis terkait dengan klaim asuransi kesehatan yang diajukan kepada PT. ASKES. Pertama, kita harus mempertimbangkan ketentuan dalam polis asuransi yang berlaku, termasuk jenis perawatan yang ditanggung dan obat-obatan yang term... | ['Pasal 18 (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen', 'Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen', 'Pasal 62 (1) UU Perlindungan Konsumen'] |
Pendirian Perusahaan Terbatas ( PT ) | 2005-06-28 | Bagaimana status suatu�perseroan terbatas�( yang pendiriannya sesuai Undang-undang� No. 1�tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas�dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM ) di mana para pendirinya/pemegang sahamnya sejak awal hingga saat ini adalah sepasang suami istri yang tidak pisah harta... | null | Pada prinsipnya, suami isteri tidak dapat mendirikan PT diantara mereka berdua saja, karena mereka dianggap mempunyai "satu kepentingan". Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga (lihat ps.1 jo. 31 ayat (3)Undang-undang No.1 tahun 1974... | Pada prinsipnya, suami isteri tidak dapat mendirikan PT diantara mereka berdua saja, karena mereka dianggap mempunyai "satu kepentingan". Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga (lihat ps.1 jo. 31 ayat (3)Undang-undang No.1 tahun 1974... | Pada prinsipnya, suami isteri tidak dapat mendirikan PT di antara mereka berdua saja, karena mereka dianggap mempunyai "satu kepentingan". Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga di mana suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga (lihat ps. 1 jo. 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun... | Pendirian Perusahaan Terbatas ( PT ) Bagaimana status suatu�perseroan terbatas�( yang pendiriannya sesuai Undang-undang� No. 1�tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas�dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM ) di mana para pendirinya/pemegang sahamnya sejak awal hingga saat ini adalah sepasa... | null | Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Menurut ketentuan dalam undang-undang ini, salah satu syarat mendasar untuk mendirikan PT adalah keberadaan minimal dua orang pendiri,... | ['Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan', 'ps. 1 jo. 31 ayat (3)', 'ps. 35 UU Perkawinan', 'ps. 29 UU Perkawinan', 'Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")', 'ps. 7 (4) UUPT', 'Penjelasan ps. 7 (1) UUPT'] |
KUHD | 2005-06-23 | Apa isi Pasal 176 & Pasal 145 KUHD? Apakah masih berlaku sampai sekarang? | null | Kedua pasal tersebut, pasal 145 dan pasal 176, termasuk kedalam pengaturan mengenai surat-surat berharga yang diatur dalam titel 6 dan titel 7 dari Buku I Kitab-kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut ahli hukum (Polak, Scheltema) surat berharga itu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperdagang... | Kedua pasal tersebut, pasal 145 dan pasal 176, termasuk kedalam pengaturan mengenai surat-surat berharga yang diatur dalam titel 6 dan titel 7 dari Buku I Kitab-kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut ahli hukum (Polak, Scheltema) surat berharga itu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperdagang... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Kedua pasal tersebut, pasal 145 dan pasal 176, termasuk ke dalam pengaturan mengenai surat-surat berharga yang diatur dalam Titel 6 dan Titel 7 dari Buku I Kitab-kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut ahli huk... | KUHD Apa isi Pasal 176 & Pasal 145 KUHD? Apakah masih berlaku sampai sekarang? | null | Pasal 176 dan Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang transaksi dagang dan perlindungan hak-hak dalam konteks jual beli dan perikatan lainnya.
**Pasal 176 KUHD** berbicara tentang perjanjian yang berkaitan dengan jual beli barang. Pasal ini mengatur tentang hak... | ['KUHD', 'pasal 145', 'pasal 176', 'pasal 110-119', 'pasal 132-136', 'pasal 142-149', '151-153', 'pasal 154', '158', '162', 'pasal 166', 'pasal 167', 'pasal 167a', 'pasal 168', 'pasal 168a', 'pasal 169-170', 'pasal 171', '171a', '172', '173', 'pasal 103', 'pasal 126', 'pasal 104', 'pasal 105', 'pasal 106', 'pasal 107',... |
upah selama masa skorsing | 2005-06-22 | Menurut UU 13 /2003 pasal 155 ayat (3) dikatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah berserta hak-hak lainnya yang bi... | null | Pasal 155 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengatur tentang pengecualian cara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 151 UU Ketenagakerjaan. Dimana bila terjadi perselisihan perburuhan antara pekerja/buruh dengan pengusaha maka si pengusaha dapat melaku... | Pasal 155 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengatur tentang pengecualian cara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 151 UU Ketenagakerjaan. Dimana bila terjadi perselisihan perburuhan antara pekerja/buruh dengan pengusaha maka si pengusaha dapat melaku... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pasal 155 ayat 3 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengatur tentang pengecualian cara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan.
Dimana b... | upah selama masa skorsing Menurut UU 13 /2003 pasal 155 ayat (3) dikatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah berser... | null | Dalam memahami permasalahan ini, kita perlu merujuk kepada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 155 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja berhak atas upah dan hak-hak lainnya yang bia... | ['Pasal 155 ayat 3 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'Pasal 151 UU Ketenagakerjaan', 'UU Ketenagakerjaan'] |
Pegawai kontrak dan pasal 62 | 2005-06-17 | saya adalah pekerja waktu tertentu yang dibayar bulanan, yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis. Alasan mengundurkan diri adalah tidak ada job description yang jelas (saya diperintahkan bekerja untuk kepentingan pribadi atasan saya, sebagai distributor MLM). Apakah pasal 62 berlaku? Apakah saya harus menggan... | null | Menurut UU Ketenagakerjaan pasal 61 ayat 1 perjanjian kerja berakhir apabila:(a)pekerja meninggal dunia- (b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja- (c) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap- atau (d) ... | Menurut UU Ketenagakerjaan pasal 61 ayat 1 perjanjian kerja berakhir apabila:(a)pekerja meninggal dunia- (b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja- (c) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap- atau (d) ... | Menurut UU Ketenagakerjaan pasal 61 ayat 1, perjanjian kerja berakhir apabila:
1. Pekerja meninggal dunia.
2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Adany... | Pegawai kontrak dan pasal 62 saya adalah pekerja waktu tertentu yang dibayar bulanan, yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis. Alasan mengundurkan diri adalah tidak ada job description yang jelas (saya diperintahkan bekerja untuk kepentingan pribadi atasan saya, sebagai distributor MLM). Apakah pasal 62 berla... | null | Dalam situasi yang dihadapi oleh pegawai kontrak ini, ada beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait dengan Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dan ketentuan mengenai pengunduran diri serta konsekuensi yang mungkin timbul darinya.
Pertama, mari kita lihat Pasal 62 Undang-Undang N... | ['UU Ketenagakerjaan pasal 61 ayat 1', 'UU Ketenagakerjaan pasal 62', 'Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi RI No. Kep-100/Men/VI/2004'] |
kepailitan personal guarantor | 2005-06-13 | Apakah sudah ada yurisprudensi yang menetapkan bahwapersonal guarantor(penjamin hutang perorangan) dapat dipailitkan? kalau sudah ada, dalam putusan apa? | null | Pada dasarnya penjaminan pribadi merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH Perdata (Bab XVII KUH Perdata). Inti dari perjanjian penanggungan adalahadanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si ... | Pada dasarnya penjaminan pribadi merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH Perdata (Bab XVII KUH Perdata). Inti dari perjanjian penanggungan adalahadanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pada dasarnya, penjaminan pribadi merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH Perdata (Bab XVII KUH Perdata). Inti dari perjanjian penanggungan adalah adanya pihak ketiga yang setuju untuk k... | kepailitan personal guarantor Apakah sudah ada yurisprudensi yang menetapkan bahwapersonal guarantor(penjamin hutang perorangan) dapat dipailitkan? kalau sudah ada, dalam putusan apa? | null | Dalam konteks kepailitan di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah seorang penjamin hutang perorangan (personal guarantor) dapat dipailitkan. Pertama, kita harus memahami definisi dari kepailitan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepa... | ['KUH Perdata', 'Pasal 1820 KUH Perdata', 'Putusan No. 79/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT. PST.', 'Putusan No. 29/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT. PST.', 'Putusan No. 18/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST.'] |
Masa pengunduran diri pada UU tenaga kerja yang lama dan baru | 2005-06-08 | Saya mohon bantuan, Apakah betul di UU tenaga kerja sebelum ini (no 13/2003) diatur bahwa pengunduran diri karyawan selambat-lambatnyanya 2 bulan sebelum tanggal pengunduran diri. Sebab peraturan yang baru UU no 13/2003 yang saya tahu hanya 1 bulan. Mohon berikan saya acuan atau kopian yang menyatakan hal tersebut | null | Sebelum berlakunya Undang-undang No.13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang menjadi pedoman untuk persoalan jangka waktu pengajuan pengunduran diri bagi pekerja/ buruh adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorKep-78/Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa P... | Sebelum berlakunya Undang-undang No.13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang menjadi pedoman untuk persoalan jangka waktu pengajuan pengunduran diri bagi pekerja/ buruh adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorKep-78/Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa P... | Sebelum berlakunya Undang-undang No. 13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang menjadi pedoman untuk persoalan jangka waktu pengajuan pengunduran diri bagi pekerja/buruh adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-78/Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa ... | Masa pengunduran diri pada UU tenaga kerja yang lama dan baru Saya mohon bantuan, Apakah betul di UU tenaga kerja sebelum ini (no 13/2003) diatur bahwa pengunduran diri karyawan selambat-lambatnyanya 2 bulan sebelum tanggal pengunduran diri. Sebab peraturan yang baru UU no 13/2003 yang saya tahu hanya 1 bulan. Mohon be... | null | Pengunduran diri karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang merupakan undang-undang yang mengatur hubungan kerja di Indonesia sebelum adanya perubahan atau revisi. Dalam UU No. 13 Tahun 2003, pasal yang mengatur mengenai pengunduran diri karyawan terdapat pada Pasal 162. Dalam... | ['Undang-undang No. 13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan', 'Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-78/Men/2001', 'Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000', 'pasal 162 UU Ketenagakerjaan', 'Kepmen 78/2001'] |
Konvensi Wina 1969 Induk Pengaturan Perjanjian Internasional? | 2005-06-07 | mohon penjelasan sejelas-jelasnya mengenai pernyataan bahwa konvensi wina 1969 sebagai induk pengaturan perjanjian internasional dan mohon referensi yang bagus mengenai hal tersebut.. terima kasih. | null | Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (ViennaConvention 1969) mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kaliopen for ratificationpada tahun 1969 dan baruentry into forcepada tahun 1980. Sebelum adanya Vienna Convention 1969 perj... | Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (ViennaConvention 1969) mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kaliopen for ratificationpada tahun 1969 dan baruentry into forcepada tahun 1980. Sebelum adanya Vienna Convention 1969 perj... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Vienna Convention on the Law of Treaties 1969** (Vienna Convention 1969) mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kali **open for ra... | Konvensi Wina 1969 Induk Pengaturan Perjanjian Internasional? mohon penjelasan sejelas-jelasnya mengenai pernyataan bahwa konvensi wina 1969 sebagai induk pengaturan perjanjian internasional dan mohon referensi yang bagus mengenai hal tersebut.. terima kasih. | null | Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties, VCLT) merupakan instrumen hukum internasional yang sangat penting dalam pengaturan perjanjian internasional. Konvensi ini disepakati pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada 27 Januari 1980. Konvensi ini diakui s... | ['Vienna Convention on the Law of Treaties 1969', 'General comment', 'Travaux préparatoires', 'T.O. Elias', 'I.M. Sinclair', 'Law of Treaties'] |
Perjanjian sepihak | 2005-06-06 | Bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak? Dalam hal ini perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua buah pihak. Namun yang bertandatangan hanyalah satu pihak didampingi oleh saksi-saksi dan materai. | null | Perjanjian hakikatnya adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain (Psl. 1313 KUPerdata). Karenanya istilah perjanjian sepihak bertentangan dengan hakikat perjanjian itu sendiri (lih. Psl 1315 KUHPerdata).Namun, KUHPerdata memuat pengecualian. Satu pihak bisa saja mengik... | Perjanjian hakikatnya adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain (Psl. 1313 KUPerdata). Karenanya istilah perjanjian sepihak bertentangan dengan hakikat perjanjian itu sendiri (lih. Psl 1315 KUHPerdata).Namun, KUHPerdata memuat pengecualian. Satu pihak bisa saja mengik... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya:
---
Perjanjian hakikatnya adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain (Psl. 1313 KUPerdata). Karenanya, istilah perjanjian sepihak bertentangan dengan hakikat perjanjian itu sendiri (lih. Psl. 1315 KUHP... | Perjanjian sepihak Bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak? Dalam hal ini perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua buah pihak. Namun yang bertandatangan hanyalah satu pihak didampingi oleh saksi-saksi dan materai. | null | Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak, namun hanya satu pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Dalam konteks hukum, kekuatan dan dasar hukum dari perjanjian sepihak perlu dianalisis dari beberapa aspek, termasuk prinsip-prinsip dasar kontrak, keabsahan perjanjian, dan implikasi hu... | ['Psl. 1313 KUPerdata', 'Psl. 1315 KUHPerdata', 'Psl. 1316 KUHPerdata', 'Psl. 1320 KUHPerdata'] |
uu 13 atau kep men 150 ? | 2005-06-01 | Menurut ketentuan peralihan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 191 dikatakan bahwa�semua peraturan... tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan baru.... Apakah artinya "dan/ atau" dalam pasal tersebut diatas ? Apakah dapat diartikan bahwa kepme... | null | Dalam bahasa Indonesia [lihat kamus besar] secara harfiah dan digunakan sebagai pengait (mencakup dua atau lebih unsur). Sedangkan atau digunakan sebagai pemisah yang berarti salah satu dari dua atau lebih unsur. Kedua kata tersebut tidak seharusnya digunakan bersamaan karena arti harfiahnya berbeda – bahkan bertolak... | Dalam bahasa Indonesia [lihat kamus besar] secara harfiah dan digunakan sebagai pengait (mencakup dua atau lebih unsur). Sedangkan atau digunakan sebagai pemisah yang berarti salah satu dari dua atau lebih unsur. Kedua kata tersebut tidak seharusnya digunakan bersamaan karena arti harfiahnya berbeda – bahkan bertolak... | Dalam bahasa Indonesia [lihat kamus besar] secara harfiah dan digunakan sebagai pengait (mencakup dua atau lebih unsur). Sedangkan "atau" digunakan sebagai pemisah yang berarti salah satu dari dua atau lebih unsur. Kedua kata tersebut tidak seharusnya digunakan bersamaan karena arti harfiahnya berbeda – bahkan bertolak... | uu 13 atau kep men 150 ? Menurut ketentuan peralihan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 191 dikatakan bahwa�semua peraturan... tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan baru.... Apakah artinya "dan/ atau" dalam pasal tersebut diatas ? Apakah da... | null | Pasal 191 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru. Dalam konteks ini, penting untuk memahami makna dari frasa "dan/atau" serta implikasinya terhadap keberl... | ['UU No. 10/2004', 'UU 13/2003', 'UU 13/2004'] |
Sengketa tanah | 2005-05-30 | 1. Bagaimana dalam penyelesaian sengketa tanah korban menang dan si pelaku minta ganti rugi karena diatas tanah sudah ditanami karet sebanyak 200 batang sedangkan korban adalah orang tidak mampu / miskin ? 2. Bagaimana tanggung jawab BPN yang membuat sertifikat ganda / tumpang tindih ? 3. Mengapa sengketa tanah dalam p... | null | 1.Jika dalam suatu sengketa tanah, penggugat (korban) dimenangkan dan tergugat lalu meminta ganti rugi atas suatu barang atau aset lain yang terlanjur dibangun atau ditanam oleh Tergugat di area tanah sengketa maka hal-hal yang harus diperhatikan ialah : 1) jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka tanah tersebut... | 1.Jika dalam suatu sengketa tanah, penggugat (korban) dimenangkan dan tergugat lalu meminta ganti rugi atas suatu barang atau aset lain yang terlanjur dibangun atau ditanam oleh Tergugat di area tanah sengketa maka hal-hal yang harus diperhatikan ialah : 1) jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka tanah tersebut... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
1. Jika dalam suatu sengketa tanah, penggugat (korban) dimenangkan dan tergugat lalu meminta ganti rugi atas suatu barang atau aset lain yang terlanjur dibangun atau ditanam oleh Tergugat di area tanah sengketa, maka ha... | Sengketa tanah 1. Bagaimana dalam penyelesaian sengketa tanah korban menang dan si pelaku minta ganti rugi karena diatas tanah sudah ditanami karet sebanyak 200 batang sedangkan korban adalah orang tidak mampu / miskin ? 2. Bagaimana tanggung jawab BPN yang membuat sertifikat ganda / tumpang tindih ? 3. Mengapa sengket... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks sengketa tanah, terdapat beberapa isu hukum yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan hak atas tanah, ganti rugi, tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masalah waktu serta biaya dalam penyelesaian seng... | [] |
Hak Cipta Program Komputer | 2005-05-20 | Saya ingin menanyakan tentang�hak cipta. Suatu perusahaan di Indonesia baru2 ini mengklaim dirinya sebagai pemegang hak cipta atas jenis ciptaan: Program Komputer. Misalnya saja untuk program Akuntansi, program HRD, program Pengadaan, atau program ERP dengan merek 'X'. Kemudian perusahaan tersebut mengirimkan surat k... | null | Seseorang yang mengekspresikan idenya atas suatu karya cipta secara hukum mendapatkan perlindungan hak moral dan hak ekonomis. Seorang pencipta dapat saja mengklaim suatu karya cipta yang dianggap merupakan salinan dari karya ciptanya ataupun sama dengan ciptaannya. Namun, perlu diketahui bahwa yang menjadi pokok masal... | Seseorang yang mengekspresikan idenya atas suatu karya cipta secara hukum mendapatkan perlindungan hak moral dan hak ekonomis. Seorang pencipta dapat saja mengklaim suatu karya cipta yang dianggap merupakan salinan dari karya ciptanya ataupun sama dengan ciptaannya. Namun, perlu diketahui bahwa yang menjadi pokok masal... | Seseorang yang mengekspresikan idenya atas suatu karya cipta secara hukum mendapatkan perlindungan hak moral dan hak ekonomis. Seorang pencipta dapat saja mengklaim suatu karya cipta yang dianggap merupakan salinan dari karya ciptanya ataupun sama dengan ciptaannya. Namun, perlu diketahui bahwa yang menjadi pokok masal... | Hak Cipta Program Komputer Saya ingin menanyakan tentang�hak cipta. Suatu perusahaan di Indonesia baru2 ini mengklaim dirinya sebagai pemegang hak cipta atas jenis ciptaan: Program Komputer. Misalnya saja untuk program Akuntansi, program HRD, program Pengadaan, atau program ERP dengan merek 'X'. Kemudian perusahaan t... | null | Dalam konteks hak cipta program komputer di Indonesia, penting untuk memahami beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan hak cipta dan penerapannya pada perangkat lunak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya yang dilindungi oleh hak cipta mencakup berbagai jenis ciptaan, termasuk program k... | [] |
Hak cipta di Internet | 2005-05-19 | Misalnya kita hendah membuat suatu artikel atau media informasi yang akan di sebar luaskan dengan sumber atau gambar-gambar yang diambil dari internet atau media lainnya. Pertanyaanya : 1. Apakah hanya dengan menuliskan sumber berita dari media yang kita ambil tanpa meminta izin dari media tersebut merupakan pelanggara... | null | 1.Menurut saya tidak, sepanjang informasi yang ditayangkan memang diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Jika bapak mengutip suatu pendapat ke dalam suatu tulisan, maka pengungkapan sumbernya mungkin sudah cukup dan atau tidak mengambil utuh seluruh ciptaan. Namun, untuk pemakaian gambar tentunya tidak cukup k... | 1.Menurut saya tidak, sepanjang informasi yang ditayangkan memang diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Jika bapak mengutip suatu pendapat ke dalam suatu tulisan, maka pengungkapan sumbernya mungkin sudah cukup dan atau tidak mengambil utuh seluruh ciptaan. Namun, untuk pemakaian gambar tentunya tidak cukup k... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
1. Menurut saya tidak, sepanjang informasi yang ditayangkan memang diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Jika bapak mengutip suatu pendapat ke dalam suatu tulisan, maka pengungkapan sumbernya mungkin sudah cukup da... | Hak cipta di Internet Misalnya kita hendah membuat suatu artikel atau media informasi yang akan di sebar luaskan dengan sumber atau gambar-gambar yang diambil dari internet atau media lainnya. Pertanyaanya : 1. Apakah hanya dengan menuliskan sumber berita dari media yang kita ambil tanpa meminta izin dari media tersebu... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Hak cipta adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya orisinal, termasuk di dalamnya karya tulis, gambar, musik, dan berbagai bentuk ekspresi kreatif lainnya. Dalam konteks pemanfaatan informasi dan gambar dari intern... | [] |
Syarat sah perjanjian dalam e-commerce | 2005-05-12 | Seperti diketahui, e-commerce itu mencakup B2C dan B2B dan dapat dilakukan melalui IRC, e-mail dan web. Dimensi e-commerce juga mencakup transaksi antar pihak domestik (nasional) maupun antar pihak domestik dan non domestik (internasional). Dalam perjanjian apa pun kita harus memperhatikan BW sebagai pedoman dalam pemb... | null | Setuju dengan pendapat anda, bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena prinsip yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bisa dibilang prinsip universal dari transaksi.Pemahaman yang berkembang selama ini, syarat perjanjian yang tertera dalam ps. 1320 KUH Perdata... | Setuju dengan pendapat anda, bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena prinsip yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bisa dibilang prinsip universal dari transaksi.Pemahaman yang berkembang selama ini, syarat perjanjian yang tertera dalam ps. 1320 KUH Perdata... | Setuju dengan pendapat Anda, bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena prinsip yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bisa dibilang prinsip universal dari transaksi. Pemahaman yang berkembang selama ini, syarat perjanjian yang tertera dalam pasal 1320 KUH Perd... | Syarat sah perjanjian dalam e-commerce Seperti diketahui, e-commerce itu mencakup B2C dan B2B dan dapat dilakukan melalui IRC, e-mail dan web. Dimensi e-commerce juga mencakup transaksi antar pihak domestik (nasional) maupun antar pihak domestik dan non domestik (internasional). Dalam perjanjian apa pun kita harus memp... | null | Dalam konteks e-commerce, khususnya transaksi B2C (Business to Consumer) melalui website, penting untuk memahami syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perjanji... | [] |
kepailitan dan likuidasi perseroan terbatas | 2005-05-06 | Apakah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan terhadapnya diajukan permohonan pailit, sehubungan dengan perubahan undang-undang yang ada? dan Bagaimanakah cara berjalannya proses tersebut secara bersamaan? | null | Adadua pertanyaan yang bisa dijawab disini, pertama adalah apakah PT dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit? Selanjutnya apakah PT dalam likuidasi dapat dipailitkan? Khususnya dengan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UUK")Untuk menjawab kedua masalah ini, haruslah dimengerti bahwa... | Adadua pertanyaan yang bisa dijawab disini, pertama adalah apakah PT dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit? Selanjutnya apakah PT dalam likuidasi dapat dipailitkan? Khususnya dengan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UUK")Untuk menjawab kedua masalah ini, haruslah dimengerti bahwa... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Ada dua pertanyaan yang bisa dijawab di sini. Pertama adalah apakah PT dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit? Selanjutnya, apakah PT dalam likuidasi dapat dipailitkan? Khususnya dengan Undang-undang No. 37 ... | kepailitan dan likuidasi perseroan terbatas Apakah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan terhadapnya diajukan permohonan pailit, sehubungan dengan perubahan undang-undang yang ada? dan Bagaimanakah cara berjalannya proses tersebut secara bersamaan? | null | Dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia, khususnya mengenai kepailitan dan likuidasi perseroan terbatas (PT), terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pertanyaan tentang apakah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan bagaimana proses tersebut berjalan bersa... | ['Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU', 'Undang-undang No. 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas', 'Pasal 119 (1) UUPT', 'Pasal 124 UUPT', 'putusan Mahkamah Agung dalam perkara permohonan kepailitan BPPN terhadap PT Muara Alas Prima', 'Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUK', 'Pasal 1 ayat (11) UUK'] |
Perbuatan melawan hukum | 2005-04-29 | Mohon dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan apakah pembatalan suatu rencana kerja secara sepihak sebelum adanya kontrak kerjasama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? | null | Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan... | Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk ke... | Perbuatan melawan hukum Mohon dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan apakah pembatalan suatu rencana kerja secara sepihak sebelum adanya kontrak kerjasama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? | null | Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk tanggung jawab perdata bagi pelakunya. Dalam konteks hukum Indonesia, PMH diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan sering kali dijadikan dasar untuk menuntut g... | [] |
Kekuatan Hukum Penjelasan atas Undang Undang | 2005-04-26 | Bagaimana sesungguhnya kekuatan hukum dari penjelasan atas UU? Apakah sama mengikatnya dengan UU? Bagaimana jika penjelasan suatu pasal dalam UU ternyata bertentangan dengan pasal lainnya dalam UU tersebut? Terima kasih atas bantuannya. | null | Sistematika peraturan merupakan jalinan berbagai ketentuan yang terklasifikasi secara tepat dan urutan yang teratur. Klasifikasi tersebut pada umumnya menggunakan kerangka yang mirip dan komponen-komponen kerangka tersebut diatur dalam bagian lampiran Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perunda... | Sistematika peraturan merupakan jalinan berbagai ketentuan yang terklasifikasi secara tepat dan urutan yang teratur. Klasifikasi tersebut pada umumnya menggunakan kerangka yang mirip dan komponen-komponen kerangka tersebut diatur dalam bagian lampiran Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perunda... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Sistematika peraturan merupakan jalinan berbagai ketentuan yang terklasifikasi secara tepat dan urutan yang teratur. Klasifikasi tersebut pada umumnya menggunakan kerangka yang mirip dan komponen-komponen kerangka terse... | Kekuatan Hukum Penjelasan atas Undang Undang Bagaimana sesungguhnya kekuatan hukum dari penjelasan atas UU? Apakah sama mengikatnya dengan UU? Bagaimana jika penjelasan suatu pasal dalam UU ternyata bertentangan dengan pasal lainnya dalam UU tersebut? Terima kasih atas bantuannya. | null | Kekuatan hukum penjelasan atas undang-undang (UU) merupakan isu penting dalam sistem hukum, terutama dalam konteks penafsiran dan penerapan hukum. Penjelasan ini sering kali disertakan dalam produk legislasi sebagai cara untuk memberikan klarifikasi atau konteks tambahan mengenai maksud dan tujuan dari ketentuan-ketent... | ['Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10/2004)'] |
sengketa kepemilikan tanah | 2005-04-15 | Sengketa tentang sertifikat hak atas tanah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika batas waktu pasal 55 Undang-undang�No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 hari sudah lewat, apakah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri? apakah perbedaannya penanganan mengenai perkara ten... | null | Yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atauUU 5/86), Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga... | Yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atauUU 5/86), Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau UU 5/86). Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak ... | sengketa kepemilikan tanah Sengketa tentang sertifikat hak atas tanah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika batas waktu pasal 55 Undang-undang�No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 hari sudah lewat, apakah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri? apakah perbedaannya pena... | null | Sengketa kepemilikan tanah di Indonesia sering kali melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah. Mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa sengketa mengenai sertifikat hak atas tanah seha... | ['Undang-undang No 5 tahun 1986', 'UU 5/86', 'Pasal 55 UU 5/86', 'Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999', 'Permen Agraria 9/1999', 'Pasal 106 ayat (1)', 'Pasal 119', 'Pasal 107 Permen Agraria 9/1999', 'Pasal 3 UU 5/1986', 'Pasal 2 RO Ind', 'Pasal 2 RO Ned', 'Pasal 50 UU 2/86', 'Undang-undang No. 14 tahu... |
Lembaga Bantuan Hukum | 2005-04-08 | Apakah Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang benar benar Non-Profit? Bagaimana jalan keluarnya untuk mencari "Orang Pintar Hukum" atau Pengacara yang terjangkau oleh saya yang sedang sangat membutuhkan tapi tidak mempunyai biaya untuk membayar pengacara. Terima Kasih. | null | LBH merupakan sebuah lembaga yang non – profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (fee) untuk peng... | LBH merupakan sebuah lembaga yang non – profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (fee) untuk peng... | LBH merupakan sebuah lembaga yang non-profit. Lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum, dan tertindas. Arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (fee) untuk pengaca... | Lembaga Bantuan Hukum Apakah Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang benar benar Non-Profit? Bagaimana jalan keluarnya untuk mencari "Orang Pintar Hukum" atau Pengacara yang terjangkau oleh saya yang sedang sangat membutuhkan tapi tidak mempunyai biaya untuk membayar pengacara. Terima Kasih. | null | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah organisasi yang menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk membayar jasa pengacara. Konsep lembaga ini muncul sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi hak atas keadilan, di mana setiap orang, tanpa memandang status ekonomi, berhak mendapatkan a... | ['Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 pasal 18', 'Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 pasal 22 (1)'] |
kepailitan | 2005-04-06 | Dalam Kasus Manulife, yang dianut itu pengertian utang & kreditur yang bagaimana? Kreditur apa yang dapat mengajukan permohonan pailit (kreditur bersaing, kreditur prefern atau kreditur separatis) apa alasannya? Apa ketentuan dari UU No. 4 tahun 1998 yang membuktikan bahwa UU tsb lebih menekankan perlindungan kepada kr... | null | Dalam kasus Manulife tampaknya dianut pengertian utang secara luas, dimana utang tidak lagi didefinisikan secara sempit semata-mata sebagai kewajiban yang timbul dari transaksi pinjam-meminjam uang/utang piutang, namun segala kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini sudah sesuai dengan definisi utang sebagaima... | Dalam kasus Manulife tampaknya dianut pengertian utang secara luas, dimana utang tidak lagi didefinisikan secara sempit semata-mata sebagai kewajiban yang timbul dari transaksi pinjam-meminjam uang/utang piutang, namun segala kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini sudah sesuai dengan definisi utang sebagaima... | Dalam kasus Manulife tampaknya dianut pengertian utang secara luas, di mana utang tidak lagi didefinisikan secara sempit semata-mata sebagai kewajiban yang timbul dari transaksi pinjam-meminjam uang/utang piutang, namun segala kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini sudah sesuai dengan definisi utang sebagaim... | kepailitan Dalam Kasus Manulife, yang dianut itu pengertian utang & kreditur yang bagaimana? Kreditur apa yang dapat mengajukan permohonan pailit (kreditur bersaing, kreditur prefern atau kreditur separatis) apa alasannya? Apa ketentuan dari UU No. 4 tahun 1998 yang membuktikan bahwa UU tsb lebih menekankan perlindunga... | null | Dalam konteks kepailitan, khususnya dalam kasus Manulife, penting untuk memahami pengertian utang dan kreditur dalam hukum pailit Indonesia. Utang dalam konteks ini adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh debitor kepada kreditur. Kreditur dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni kreditur preferen, kreditu... | ['Undang-undang No. 37 tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU', 'Pasal 60 UU Kepailitan', 'Pasal 138 UU Kepailitan', 'UU No. 4/1998'] |
pidana tentang pers | 2005-04-05 | Kenapa setiap ada masalah terhadap kekerasan terhadap wartawan, yang dipakai dipengadilan hanya KUHP, contoh kasus pemukulan wartawan tempo oleh David A Miauw? Padahal Undang-undang Pers No 40 tahun 1999, pasal 18 ayat (1) juga ada pidananya tapi tidak dipakai. Apa dasar menggunakan UU Pers dan apa dasar�menggunakan ... | null | Undang-undang Pers memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan, aparat penegak hkum kita belum mempunyai perspektif yang sama mengenai UU Pers tersebut, hampir sebagian besar perkara yang berhubungan dengan pers didakwa Jaksa dengan KUHP, demikian juga Hakim yang mau memeriksa dan memutus perkara pers yang dida... | Undang-undang Pers memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan, aparat penegak hkum kita belum mempunyai perspektif yang sama mengenai UU Pers tersebut, hampir sebagian besar perkara yang berhubungan dengan pers didakwa Jaksa dengan KUHP, demikian juga Hakim yang mau memeriksa dan memutus perkara pers yang dida... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Undang-undang Pers memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Aparat penegak hukum kita belum mempunyai perspektif yang sama mengenai UU Pers tersebut. Hampir sebagian besar perkara yang berhubungan dengan per... | pidana tentang pers Kenapa setiap ada masalah terhadap kekerasan terhadap wartawan, yang dipakai dipengadilan hanya KUHP, contoh kasus pemukulan wartawan tempo oleh David A Miauw? Padahal Undang-undang Pers No 40 tahun 1999, pasal 18 ayat (1) juga ada pidananya tapi tidak dipakai. Apa dasar menggunakan UU Pers dan apa ... | null | Dalam menjawab pertanyaan mengenai penerapan hukum terhadap kekerasan terhadap wartawan, penting untuk memahami konteks hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pertama, KUHP adalah undang-undang yang mengatur tindak pid... | ['Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999)', 'Pasal 18 ayat 1 UU 40/1999', 'Pasal 4 ayat (3)', 'Pasal 4 ayat (4)', 'Pasal 63 KUHP', 'Pasal 10 a KUHP'] |
Format Class Action | 2005-04-01 | Saya telah membaca penjelasan secara singkat tentang apa itu Class Action. Tapi, bagaimana sebenarnya format dari surat class action itu, sehingga dapat memenuhi kriteria ilmu hukum itu sendiri? Terima kasih. | null | BahwaClass Action merupakan suatu mekanisme atau prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili wakil kelompok yang jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama.Saat ini sudah ada suatu peraturan yang mengatur tentang Acara Gugatan Perwaki... | BahwaClass Action merupakan suatu mekanisme atau prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili wakil kelompok yang jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama.Saat ini sudah ada suatu peraturan yang mengatur tentang Acara Gugatan Perwaki... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Bahwa **Class Action** merupakan suatu mekanisme atau prosedur gugatan di mana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili wakil kelompok yang jumlahnya banyak dengan ... | Format Class Action Saya telah membaca penjelasan secara singkat tentang apa itu Class Action. Tapi, bagaimana sebenarnya format dari surat class action itu, sehingga dapat memenuhi kriteria ilmu hukum itu sendiri? Terima kasih. | null | Format surat untuk class action adalah aspek penting yang harus diperhatikan agar pengajuan gugatan tersebut dapat diterima oleh pengadilan. Sebuah class action, atau gugatan perwakilan, merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan sekelompok orang yang memiliki kepentingan serupa untuk mengajukan gugatan secara kolekti... | ['PERMA No. 1 tahun 2002', 'PERMA No. 1 Tahun 2002', 'HIR'] |
Jamsostek dan pengunduran diri | 2005-03-28 | Saya bekerja di perusahaan konstruksi sudah hampir 17 tahun. Persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut:1.Uang Jamsostek yang dibayarkan tidak sesuai dengan gaji yang saya terima sekarang, gaji saya sekitar Rp.2 juta tapi uang jamsostek yang dibayarkan hanya Rp.271000. Apa yang harus saya lakukan dan kemana saya... | null | Mengenai Jamsostek dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jamsostek, dimana disebutkan bahwa perincian besarnya iuran jamsostek berdasakan pasal 9 (1) b.jaminan Hari Tua sebesar 5, 70 % x upah sebulandengan perincian yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (3) iuran jamsoste... | Mengenai Jamsostek dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jamsostek, dimana disebutkan bahwa perincian besarnya iuran jamsostek berdasakan pasal 9 (1) b.jaminan Hari Tua sebesar 5, 70 % x upah sebulandengan perincian yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (3) iuran jamsoste... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Mengenai Jamsostek dapat dilihat dalam **Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993** tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, di mana disebutkan bahwa perincian besarnya iuran Jamsostek berdasarkan Pasal 9 (1) b. Jaminan... | Jamsostek dan pengunduran diri Saya bekerja di perusahaan konstruksi sudah hampir 17 tahun. Persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut:1.Uang Jamsostek yang dibayarkan tidak sesuai dengan gaji yang saya terima sekarang, gaji saya sekitar Rp.2 juta tapi uang jamsostek yang dibayarkan hanya Rp.271000. Apa yang har... | null | Masalah yang dihadapi berkaitan dengan dua aspek penting dalam hubungan kerja, yaitu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan pengunduran diri. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai masing-masing isu yang dihadapi.
1. **Uang Jamsostek yang Dibayarkan Tidak Sesuai**
Jamsostek adalah program jaminan sosia... | ['Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993', 'Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Pasal 14 (1)', 'Pasal 24 ayat (2)', 'Pasal 32 ayat (1)', 'Pasal 162 (3)'] |
cybersquater | 2005-03-23 | Cybersquater itu seperti apa dan bagaimana? Apakah sudah ada hukum yang mengaturnya? Apakah termasuk craker atau seperti apa? Apakah sudah ada kasus yang diadili tentang cybersquater ini? Bagaimana masalah cybersquater ini di Indonesia? | null | Cybersquatterasal katanya daricyberquatting.Cybersquattingadalah suatu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memilikilegitimate interest). Sedangcybersquatteradalah orang yang melakukan tindakan pendaftaran tersebut. Biasanya mereka yang melakukan pendaftaran memiliki niat ... | Cybersquatterasal katanya daricyberquatting.Cybersquattingadalah suatu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memilikilegitimate interest). Sedangcybersquatteradalah orang yang melakukan tindakan pendaftaran tersebut. Biasanya mereka yang melakukan pendaftaran memiliki niat ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Cybersquatter** asal katanya dari **cyberquatting**. **Cybersquatting** adalah suatu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memiliki legitimate interest). Sedang **cybersqu... | cybersquater Cybersquater itu seperti apa dan bagaimana? Apakah sudah ada hukum yang mengaturnya? Apakah termasuk craker atau seperti apa? Apakah sudah ada kasus yang diadili tentang cybersquater ini? Bagaimana masalah cybersquater ini di Indonesia? | null | Cybersquatting adalah praktik di mana seseorang mendaftarkan nama domain internet yang mirip atau identik dengan merek terdaftar atau nama perusahaan yang sudah dikenal dengan tujuan untuk menjual nama domain tersebut kepada pemilik merek atau perusahaan dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini sering kali dianggap ... | ['UDRP', 'ICANN'] |
Sita Barang Bukti | 2005-01-24 | Pada beberapa waktu yg lalu teman karyawan teman saya melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanpa sepetahuan prosedur perusahaan untuk melakukan pencetakan salah satu pruduk pemerintah, dan mesin cetak disita oleh pihak berwajib, apakah ada kemungkinan mesin tersebut untuk dibebaskan apabila yang bersangkutan tela... | null | Dalam KUHAP mengenai hal ini di atur dalam pasal 46 yang berbunyi :(1)Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada merekadari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada merekayang paling berhak apabila :a.kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi-b.perkara tersebut t... | Dalam KUHAP mengenai hal ini di atur dalam pasal 46 yang berbunyi :(1)Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada merekadari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada merekayang paling berhak apabila :a.kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi-b.perkara tersebut t... | Dalam KUHAP mengenai hal ini diatur dalam pasal 46 yang berbunyi:
1. **Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada**:
- orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau
- kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan la... | Sita Barang Bukti Pada beberapa waktu yg lalu teman karyawan teman saya melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanpa sepetahuan prosedur perusahaan untuk melakukan pencetakan salah satu pruduk pemerintah, dan mesin cetak disita oleh pihak berwajib, apakah ada kemungkinan mesin tersebut untuk dibebaskan apabila yang... | null | Dalam situasi yang dihadapi oleh Sita, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis untuk menentukan kemungkinan pembebasan mesin cetak yang disita oleh pihak berwajib. Pertama, penting untuk memahami konteks hukum dari penyitaan barang bukti dan prosedur yang berlaku di Indonesia terkait pelanggaran hukum.
1. ... | ['KUHAP pasal 46', 'KUHP pasal 39', 'KUHP pasal 250 bis'] |
kepastian hukum putusan P4P dengan diberlakukannya UU PPHI | 2005-01-17 | Undang-undang Penyelesaian� Perselisihan Perburuhan (UU PPHI) mulai berlaku Januari 2005 yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kepastian hukum terhadap putusan P4P dengan berlakunya UU PPHI tersebut dan pengadilan manakah yang berwenang memeriksa perkara tersebut? | null | Pengaturan mengenai kepastian hukum terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dalam masa transisi ini sudah cukup jelas diatur dalam aturan peralihanUndang-UndangNo. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004) tepatnya di pasal 124.Pasal tersebut ber... | Pengaturan mengenai kepastian hukum terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dalam masa transisi ini sudah cukup jelas diatur dalam aturan peralihanUndang-UndangNo. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004) tepatnya di pasal 124.Pasal tersebut ber... | Pengaturan mengenai kepastian hukum terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dalam masa transisi ini sudah cukup jelas diatur dalam aturan peralihan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004) tepatnya di pasal 124. Pasal tersebut... | kepastian hukum putusan P4P dengan diberlakukannya UU PPHI Undang-undang Penyelesaian� Perselisihan Perburuhan (UU PPHI) mulai berlaku Januari 2005 yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kepastian hukum terhadap putusan P4P dengan berlakunya UU PPHI tersebut dan pengadilan manakah yang berwenang memeriksa perkara t... | null | Kepastian hukum terhadap putusan P4P (Pengadilan Hubungan Industrial) setelah berlakunya Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (UU PPHI) yang mulai berlaku pada Januari 2005 sangat penting untuk dipahami dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia. UU PPHI membawa perubahan signifikan dalam sistem pen... | ['UU No. 2/2004', 'Pasal 124', 'Mahkamah Agung', 'Pengadilan Hubungan Industrial', 'Pengadilan Negeri', 'Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara', 'P4D', 'P4P'] |
pembagian harta | 2004-12-30 | Bagaimanakah sebetulnya konsep pembagian harta gono gini setelah perceraian.dibuat oleh siapakah? Apakah seharusnya dilakukan pada saat setelah perceraian terjadi? Dan disahkan oleh siapa dan siapa sajakah yang harus menjadi saksi-saksinya? | null | Konsep pembagian harta gono gini (harta bersama) setelah perceraian adalah 50:50, yaitu 50% untuk pihak isteri dan 50% untuk pihak suami. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak isteri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan perga... | Konsep pembagian harta gono gini (harta bersama) setelah perceraian adalah 50:50, yaitu 50% untuk pihak isteri dan 50% untuk pihak suami. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak isteri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan perga... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Konsep pembagian harta gono gini (harta bersama) setelah perceraian adalah **50:50**, yaitu **50% untuk pihak isteri** dan **50% untuk pihak suami**. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan ... | pembagian harta Bagaimanakah sebetulnya konsep pembagian harta gono gini setelah perceraian.dibuat oleh siapakah? Apakah seharusnya dilakukan pada saat setelah perceraian terjadi? Dan disahkan oleh siapa dan siapa sajakah yang harus menjadi saksi-saksinya? | null | Dalam konteks hukum di Indonesia, pembagian harta gono-gini setelah perceraian adalah suatu proses yang penting dan memiliki beberapa aspek hukum yang harus dipahami. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan, yang dianggap sebagai milik bersama antara suami dan istri. Konsep ini diatur dalam Kitab ... | [] |
perwalian anak | 2004-12-17 | Saya seorang istri dengan�dua orang anak (2,5 tahun dan 7 bulan), setelah terjadi masalah dengan suami, saya meninggalkan mereka semua dan pergi ke rumah orang tua saya. Jika terjadi perceraian, apakah anak-anak saya tetap ikut saya, ataukah ikut suami? Terimakasih | null | Dengan terjadinya perceraian maka menurut hukum perlu ditentukan siapa yang berhak menjadi wali bagi anak mereka. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa bubarnya perkawinan (dalam hal ini perceraian), maka hilanglah kekuasaan orang tua terhadap anak-anak dan kekuasaan tersebut diganti dengan suatu perwalian.Setelah p... | Dengan terjadinya perceraian maka menurut hukum perlu ditentukan siapa yang berhak menjadi wali bagi anak mereka. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa bubarnya perkawinan (dalam hal ini perceraian), maka hilanglah kekuasaan orang tua terhadap anak-anak dan kekuasaan tersebut diganti dengan suatu perwalian.Setelah p... | Dengan terjadinya perceraian maka menurut hukum perlu ditentukan siapa yang berhak menjadi wali bagi anak mereka. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa bubarnya perkawinan (dalam hal ini perceraian), maka hilanglah kekuasaan orang tua terhadap anak-anak dan kekuasaan tersebut diganti dengan suatu perwalian.
Setelah ... | perwalian anak Saya seorang istri dengan�dua orang anak (2,5 tahun dan 7 bulan), setelah terjadi masalah dengan suami, saya meninggalkan mereka semua dan pergi ke rumah orang tua saya. Jika terjadi perceraian, apakah anak-anak saya tetap ikut saya, ataukah ikut suami? Terimakasih | null | Dalam konteks hukum di Indonesia, perwalian anak setelah perceraian diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga oleh hukum adat dan praktik peradilan. Dalam situasi yang Anda gambarkan, di mana Anda sebagai seorang istri telah meninggalkan suami dan anak-anak, ada beberapa aspek penting yang ... | ['Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan', 'pasal 41', 'Kompilasi Hukum Islam pasal 105', 'yurisprudensi Mahkamah Agung'] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.