Judul stringlengths 3 104 | Tanggal Publikasi stringdate 2001-08-03 00:00:00 2024-11-04 00:00:00 | Pertanyaan stringlengths 20 2.94k | Intisari Jawaban stringlengths 14 2.53k ⌀ | Ulasan Lengkap stringlengths 255 30.1k | manual_clean_ulasan stringlengths 22 30.1k | openai_clean_ulasan stringlengths 27 19k | question stringlengths 39 3k | combined_reasoning_answer stringlengths 579 20k ⌀ | answer stringlengths 83 21.6k | citations stringlengths 2 5.12k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masalah-Masalah Dalam Outsourcing | 2004-10-08 | Saya bekerja di perusahaan outsourcing di Jakarta, ada masalah konvensional yang sering muncul dan mohon diberikan jawaban tentang kemenduaan peraturan perusahaan. PERATURAN PERUSAHAAN mana yang harus dipakai? Tempat bekerja atau perusahaan outsourcing? atau boleh dua-duanya.terimakasih | null | Ada tiga pihak yang terkait dalam skemaoutsourcingini, Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja/Buruh (Perusahaan Pemberi Kerja), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Pekerja/Buruh.Hubungan yang terjadi adalah sebagai berikut Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruhmelakukan perjanjian kerja dengan pekerja/buruh, bisa deng... | Ada tiga pihak yang terkait dalam skemaoutsourcingini, Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja/Buruh (Perusahaan Pemberi Kerja), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Pekerja/Buruh.Hubungan yang terjadi adalah sebagai berikut Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruhmelakukan perjanjian kerja dengan pekerja/buruh, bisa deng... | Ada tiga pihak yang terkait dalam skema outsourcing ini:
1. **Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja/Buruh (Perusahaan Pemberi Kerja)**
2. **Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh**
3. **Pekerja/Buruh**
Hubungan yang terjadi adalah sebagai berikut:
- Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh melakukan perjanjian kerja dengan... | Masalah-Masalah Dalam Outsourcing Saya bekerja di perusahaan outsourcing di Jakarta, ada masalah konvensional yang sering muncul dan mohon diberikan jawaban tentang kemenduaan peraturan perusahaan. PERATURAN PERUSAHAAN mana yang harus dipakai? Tempat bekerja atau perusahaan outsourcing? atau boleh dua-duanya.terimakasi... | null | Dalam konteks perusahaan outsourcing, permasalahan mengenai peraturan perusahaan yang berlaku di tempat kerja sering kali menjadi sumber kebingungan. Hal ini disebabkan oleh adanya dua entitas yang terlibat: perusahaan outsourcing itu sendiri dan perusahaan klien (tempat kerja). Oleh karena itu, penting untuk memahami ... | ['Pasal 66 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan'] |
Status hukum outsourcing | 2004-10-06 | Saya pegawai outsourcing salah satu bank, yang ingin saya tanyakan apakah benar bahwa outsourcing di Indonesia belum ada dasar hukum yang mengaturnya? Sehingga karyawan tidak mempunyai bargaining power? Terima kasih | null | Outsourcingini biasanya melibatkan perusahaan (pemberi pekerjaan, misalnya perusahaan ABC), perusahaan perusahaan penerima pekerjaan atau perusahan penyedia jasa pekerja/buruh (misalnya XYZ), dan pekerja/buruh.Yang harus diperhatikan disini tentang hubungan kerja yang terjadi, dimana hubungan kerja adalah antara XYZ (p... | Outsourcingini biasanya melibatkan perusahaan (pemberi pekerjaan, misalnya perusahaan ABC), perusahaan perusahaan penerima pekerjaan atau perusahan penyedia jasa pekerja/buruh (misalnya XYZ), dan pekerja/buruh.Yang harus diperhatikan disini tentang hubungan kerja yang terjadi, dimana hubungan kerja adalah antara XYZ (p... | Outsourcing ini biasanya melibatkan perusahaan (pemberi pekerjaan, misalnya perusahaan ABC), perusahaan penerima pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (misalnya XYZ), dan pekerja/buruh. Yang harus diperhatikan di sini adalah tentang hubungan kerja yang terjadi, di mana hubungan kerja adalah antara XYZ (... | Status hukum outsourcing Saya pegawai outsourcing salah satu bank, yang ingin saya tanyakan apakah benar bahwa outsourcing di Indonesia belum ada dasar hukum yang mengaturnya? Sehingga karyawan tidak mempunyai bargaining power? Terima kasih | null | Outsourcing di Indonesia merupakan praktik yang telah berkembang pesat, terutama di sektor jasa, termasuk perbankan. Namun, status hukum dari karyawan outsourcing sering kali menjadi perdebatan, terutama mengenai dasar hukum yang mengatur hubungan kerja antara karyawan outsourcing, perusahaan penyedia jasa, dan perusah... | ['Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)', 'Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 101/Men/VI/2004 Tahun 2004'] |
Perjanjian Baku (2) | 2004-07-28 | Bagaimanakah Praktek Perjanjian kredit dalam Perbankan dimana terdapat perjanjian baku dengan klausula eksonerasi di dalamnya, dengan keluarnya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,�pasal 18 tentang Perjanjian baku, apakah nasabah dapat benar-benar terlindungi, dan apakah hal tersebut dapat berpengaruh bu... | null | Bahwa, pada prakteknya sebelum berlakunya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], sering terdapat clausula eksonerasi [pengecualian] pada suatu perjanjian kredit bank, dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah [menaikan/m... | Bahwa, pada prakteknya sebelum berlakunya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], sering terdapat clausula eksonerasi [pengecualian] pada suatu perjanjian kredit bank, dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah [menaikan/m... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Bahwa, pada prakteknya sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], sering terdapat klausula eksonerasi [pengecualian] pada suatu perjanjian kredit bank, dengan cara mencantumkan syarat s... | Perjanjian Baku (2) Bagaimanakah Praktek Perjanjian kredit dalam Perbankan dimana terdapat perjanjian baku dengan klausula eksonerasi di dalamnya, dengan keluarnya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,�pasal 18 tentang Perjanjian baku, apakah nasabah dapat benar-benar terlindungi, dan apakah hal tersebut ... | null | Perjanjian baku dalam konteks perbankan merujuk kepada perjanjian yang disusun oleh pihak bank dan umumnya tidak dapat dinegosiasikan oleh nasabah. Ini termasuk berbagai klausula yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu klausula yang sering ditemukan dalam perjanjian baku adalah klausula eksonera... | ['UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen', 'pasal 18'] |
Jasa Kurir | 2004-07-23 | Saya sedang menjajaki untuk membuat usaha jasa kurir, yang hendak saya tanyakan bagaimana cara permohonan dan persyaratan pendiriannya? | null | Untuk persoalan jasa kurir ini, pengaturannya dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 38/PT.102/MPPT tahun 1994 tentang Pengusaan Jasa Titipan (Kepmen Jasa Penitipan). Pengusahaan Jasa Titipan menurut Kepmen tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dibentuk b... | Untuk persoalan jasa kurir ini, pengaturannya dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 38/PT.102/MPPT tahun 1994 tentang Pengusaan Jasa Titipan (Kepmen Jasa Penitipan). Pengusahaan Jasa Titipan menurut Kepmen tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dibentuk b... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Untuk persoalan jasa kurir ini, pengaturannya dapat dilihat dalam **Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 38/PT.102/MPPT tahun 1994** tentang Pengusahaan Jasa Titipan (Kepmen Jasa Penitipan). Pengu... | Jasa Kurir Saya sedang menjajaki untuk membuat usaha jasa kurir, yang hendak saya tanyakan bagaimana cara permohonan dan persyaratan pendiriannya? | null | Dalam mendirikan usaha jasa kurir, ada beberapa langkah penting yang perlu diikuti dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa usaha tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai cara permohonan dan persyaratan pendirian usaha jasa kurir di Indonesia.
1... | ['Keputusan Menteri Pariwisata', 'Pos dan Telekomunikasi No. KM 38/PT.102/MPPT tahun 1994', 'Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos'] |
hak saya bila mengundurkan diri berdasarkan UU ketenagakerjaan 2003? | 2004-06-23 | saya telah bekerja selama 3 tahun 2 bulan. bila saya mengundurkan diri, maka berdasarkan UU ketenagakerjaan 2003, menurut saya, saya akan memperoleh uang ganti kerugian sebesar 15% dari uang pesangon + uang masa kerja, sehingga perhitungannya adalah :(4 + 2)*gaji pokok*15%.Namun perusahaan menyatakan saya tidak mempero... | null | Perlu kami perjelas, yang Anda maksud dengan uang ganti kerugian disini adalah uang penggantian hak yang mana berkaitan dengan pengunduran diri atas kemauan sendiri (Pasal 162 Undangf-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – UUK). Selain itu, juga perlu Anda pahami maksud atas kemauan sendiri, sebagaimana d... | Perlu kami perjelas, yang Anda maksud dengan uang ganti kerugian disini adalah uang penggantian hak yang mana berkaitan dengan pengunduran diri atas kemauan sendiri (Pasal 162 Undangf-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – UUK). Selain itu, juga perlu Anda pahami maksud atas kemauan sendiri, sebagaimana d... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Perlu kami perjelas, yang Anda maksud dengan uang ganti kerugian di sini adalah uang penggantian hak yang mana berkaitan dengan pengunduran diri atas kemauan sendiri (Pasal 162 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ke... | hak saya bila mengundurkan diri berdasarkan UU ketenagakerjaan 2003? saya telah bekerja selama 3 tahun 2 bulan. bila saya mengundurkan diri, maka berdasarkan UU ketenagakerjaan 2003, menurut saya, saya akan memperoleh uang ganti kerugian sebesar 15% dari uang pesangon + uang masa kerja, sehingga perhitungannya adalah :... | null | Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami terkait hak-hak pekerja yang mengundurkan diri.
Pertama, menurut Pasal 162 UU Ketenagakerjaan, ketika seorang pekerja mengundurkan diri, mereka ... | ['Pasal 162 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – UUK', 'Pasal 162 (4) UUK', 'Pasal 170 UUK', 'Pasal 171 UUK'] |
Pengesahan Akta dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan | 2004-06-14 | Mengapa kita perlu mengesahkan akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas pada Menteri Hukum dan Perundang-undangan? Apakah tidak cukup disahkan di notaris saja? | null | PT merupakan suatu bentuk organisasi yang diakui oleh hukum yang dijadikan sebagai subyek hukum (rechtspersoon) selain manusia pribadi (natuurlijk persoon). Sebagai subyek hukum, PT merupakan pendukung hak dan kewajiban.Agar suatu PT dapat menjalankan fungsinya sebagai rechtpersoon, ada beberapa persyaratan yang harus ... | PT merupakan suatu bentuk organisasi yang diakui oleh hukum yang dijadikan sebagai subyek hukum (rechtspersoon) selain manusia pribadi (natuurlijk persoon). Sebagai subyek hukum, PT merupakan pendukung hak dan kewajiban.Agar suatu PT dapat menjalankan fungsinya sebagai rechtpersoon, ada beberapa persyaratan yang harus ... | PT merupakan suatu bentuk organisasi yang diakui oleh hukum yang dijadikan sebagai subyek hukum (rechtspersoon) selain manusia pribadi (natuurlijk persoon). Sebagai subyek hukum, PT merupakan pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu PT dapat menjalankan fungsinya sebagai rechtspersoon, ada beberapa persyaratan yang haru... | Pengesahan Akta dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Mengapa kita perlu mengesahkan akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas pada Menteri Hukum dan Perundang-undangan? Apakah tidak cukup disahkan di notaris saja? | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks hukum di Indonesia, akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT) merupakan dokumen yang sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hukum untuk keberadaan perusahaan tersebut. Pendirian PT diatur dalam Undang-Undang Nomo... | [] |
surat pengakuan hutang | 2004-05-12 | Apakah surat pengakuan hutang dapat dibuat di bawah tangan dan bagaimana kekuatan hukumnya?Apakah benar surat pengakuan hutang harus dibuat secara notariil? Apabila ya, mohon informasi dipasal berapa diatur dalam KUH Perdata?" | null | Pada dasarnya, surat pengakuan hutang merupakan instrumen hutang, yang dari sisi kepentingan kreditur seharusnya dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur.Segera dieksekusi berarti tanpa memerlukan putusan pengadilan sebaga... | Pada dasarnya, surat pengakuan hutang merupakan instrumen hutang, yang dari sisi kepentingan kreditur seharusnya dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur.Segera dieksekusi berarti tanpa memerlukan putusan pengadilan sebaga... | Pada dasarnya, surat pengakuan hutang merupakan instrumen hutang, yang dari sisi kepentingan kreditur seharusnya dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Segera dieksekusi berarti tanpa memerlukan putusan pengadilan sebag... | surat pengakuan hutang Apakah surat pengakuan hutang dapat dibuat di bawah tangan dan bagaimana kekuatan hukumnya?Apakah benar surat pengakuan hutang harus dibuat secara notariil? Apabila ya, mohon informasi dipasal berapa diatur dalam KUH Perdata?" | null | Surat pengakuan hutang adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang mengakui adanya utang yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Dalam konteks hukum Indonesia, penting untuk memahami jenis-jenis surat pengakuan hutang dan kekuatan hukum yang dimilikinya, serta apakah surat ini perlu dibuat secara notariil atau dapa... | ['Pasal 224 HIR/258 RBG', 'Pasal 1807 jo. 1813-1814 KUH Perdata'] |
Kuasa Hukum Asing | 2004-04-26 | Adakah aturan/konvensi internasional yang mengatur masalah pemberian kuasa hukum dalam konteks antar negara? | null | Sehubungan dengan pertanyaan di atas, maka perlu diperjelas dan ditekankan bahwa pemberian kuasa hukum yang dimaksud dalam pertanyaan di atas adalah suatu pemberian kuasa hukum yang berkaitan dengan dibuatnya suatu Perjanjian Internasional.Pemberian kuasa hukum sebagaimana dimaksud di atas, sangatlah diperlukan untuk m... | Sehubungan dengan pertanyaan di atas, maka perlu diperjelas dan ditekankan bahwa pemberian kuasa hukum yang dimaksud dalam pertanyaan di atas adalah suatu pemberian kuasa hukum yang berkaitan dengan dibuatnya suatu Perjanjian Internasional.Pemberian kuasa hukum sebagaimana dimaksud di atas, sangatlah diperlukan untuk m... | Sehubungan dengan pertanyaan di atas, maka perlu diperjelas dan ditekankan bahwa pemberian kuasa hukum yang dimaksud dalam pertanyaan di atas adalah suatu pemberian kuasa hukum yang berkaitan dengan dibuatnya suatu Perjanjian Internasional.
Pemberian kuasa hukum sebagaimana dimaksud di atas, sangatlah diperlukan untu... | Kuasa Hukum Asing Adakah aturan/konvensi internasional yang mengatur masalah pemberian kuasa hukum dalam konteks antar negara? | null | Dalam konteks hukum internasional, pemberian kuasa hukum (power of attorney) antar negara diatur oleh beberapa konvensi internasional dan prinsip hukum yang berbeda-beda. Kuasa hukum merujuk pada otoritas yang diberikan oleh satu pihak (pemberi kuasa) kepada pihak lain (kuasa hukum) untuk bertindak atas nama pemberi ku... | [] |
macam putusan arbitrase | 2004-04-06 | apakah jenis/macam putusan arbitrase sama dgn putusan perdata, ada putusan yang menghukum (condemnatoir), constitutif, dan declaratoir? Tolong saya minta contoh nya juga utk putusan tsb. terima kasih | null | Sebagaimana dikatakan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase ditentukan bahwa :…Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), sedangkan m... | Sebagaimana dikatakan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase ditentukan bahwa :…Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), sedangkan m... | Sebagaimana dikatakan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase ditentukan bahwa:
Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono). Sedangkan men... | macam putusan arbitrase apakah jenis/macam putusan arbitrase sama dgn putusan perdata, ada putusan yang menghukum (condemnatoir), constitutif, dan declaratoir? Tolong saya minta contoh nya juga utk putusan tsb. terima kasih | null | Dalam konteks hukum, putusan arbitrase adalah keputusan yang diambil oleh arbitrator atau panel arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan ini diharapkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini, penting untuk memahami berbagai jenis putusan ar... | ['Undang-Undang Arbitrase', 'Pasal 56 ayat (1)', 'Pasal 39 Peraturan Prosedur BANI', 'Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase'] |
perselisihan perburuhan | 2004-03-05 | Apakah ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU no 13 th. 2003 dapat disimpangi dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang dibuat oleh pihak ybs?�Penyelesaian perselisihan perburuhan yang bagaimanakah yang bisa diambil oleh para tenaga kerja berjangka waktu tertentu?�Apakah dalam penyeles... | null | Suatu ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak boleh disimpangi/bertentangan dengan Kesepakatan Kerja Bersama yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan.Namun demikian suatu Kesepakatan Kerja Bersama dapat saja mengembangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun... | Suatu ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak boleh disimpangi/bertentangan dengan Kesepakatan Kerja Bersama yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan.Namun demikian suatu Kesepakatan Kerja Bersama dapat saja mengembangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Suatu ketentuan yang telah diatur dalam **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003** tidak boleh disimpangi/bertentangan dengan **Kesepakatan Kerja Bersama** yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Namun demikian, suatu **Kese... | perselisihan perburuhan Apakah ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU no 13 th. 2003 dapat disimpangi dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang dibuat oleh pihak ybs?�Penyelesaian perselisihan perburuhan yang bagaimanakah yang bisa diambil oleh para tenaga kerja berjangka waktu tertentu?... | null | Perselisihan perburuhan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum untuk hubungan kerja, termasuk ketentuan mengenai perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta prosedur penyelesaian perselisihan. Dalam konteks ini, penting untuk... | ['Undang-Undang No. 13 Tahun 2003', 'Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-02/MEN/1993', 'Undang-Undang No. 13 Tahun 2003', 'Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-02/MEN/1993'] |
Pertanahan | 2004-02-24 | Bagaimana prosedur mengenai tukar menukar tanah dimana tanah yang akan di tukar sama-sama dijaminkan ke bank, apa yang harus kita lakukan ?? dalam hal ini tidak ada jual beli adanya swap atas tanah | null | Ada satu hal penting yang perlu diingat bila suatu tanah dijaminkan kepada pihak bank, maka sebelum hal tersebut terjadi (dilakukan), antara pihak bank dan pihak yang menjaminkan tanah telah membuat suatu perikatan pokok yang mencantumkan tanah sebagai jaminannya.Selanjutnya tanah tersebut, yang merupakan benda tidak ... | Ada satu hal penting yang perlu diingat bila suatu tanah dijaminkan kepada pihak bank, maka sebelum hal tersebut terjadi (dilakukan), antara pihak bank dan pihak yang menjaminkan tanah telah membuat suatu perikatan pokok yang mencantumkan tanah sebagai jaminannya.Selanjutnya tanah tersebut, yang merupakan benda tidak ... | Ada satu hal penting yang perlu diingat bila suatu tanah dijaminkan kepada pihak bank. Maka sebelum hal tersebut terjadi (dilakukan), antara pihak bank dan pihak yang menjaminkan tanah telah membuat suatu perikatan pokok yang mencantumkan tanah sebagai jaminannya.
Selanjutnya, tanah tersebut, yang merupakan benda tid... | Pertanahan Bagaimana prosedur mengenai tukar menukar tanah dimana tanah yang akan di tukar sama-sama dijaminkan ke bank, apa yang harus kita lakukan ?? dalam hal ini tidak ada jual beli adanya swap atas tanah | null | Prosedur tukar menukar tanah, khususnya ketika kedua tanah tersebut dijaminkan ke bank, melibatkan beberapa langkah hukum dan administratif yang penting untuk memastikan bahwa proses tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, tukar menukar tanah bukanlah transaksi jual beli, melainkan pertukaran hak atas t... | [] |
bank garansi | 2004-02-18 | Apakah semua bank dibolehkan mengeluarkan bank garansi untuk menggaransikan suatu pekerjaan konstruksi. Adakah landasan hukumnya bahwa hanya bank-bank tertentu yang dibolehkan mengeluarkan garansi itu. | null | Pada dasarnya semua bank dapat mengeluarkan garansi bank atau bank guarantee, namun hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.11/110/KEP/DIR/UPPB ta... | Pada dasarnya semua bank dapat mengeluarkan garansi bank atau bank guarantee, namun hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.11/110/KEP/DIR/UPPB ta... | Pada dasarnya semua bank dapat mengeluarkan garansi bank atau *bank guarantee*, namun hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti:
- Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 11/110/KEP/DIR/... | bank garansi Apakah semua bank dibolehkan mengeluarkan bank garansi untuk menggaransikan suatu pekerjaan konstruksi. Adakah landasan hukumnya bahwa hanya bank-bank tertentu yang dibolehkan mengeluarkan garansi itu. | null | Dalam konteks hukum di Indonesia, bank garansi merupakan instrumen yang digunakan untuk memberikan jaminan kepada pihak ketiga, biasanya dalam proyek konstruksi atau pengadaan barang dan jasa. Bank garansi menjamin bahwa jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya, bank akan membayar sejumlah uang yang dijamin ... | ['Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan', 'Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 11/110/KEP/DIR/UPPB tanggal 29 Maret 1977', 'SK Direksi BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991', 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)'] |
Wewenang mengadili sengketa perbankan syariah | 2004-01-26 | Baru-baru ini sedang melambungnya pamor perbankan syariah seiring fatwa MUI tentang status bunga bank. Nah, bagaimana bila terjadi sengketa menyangkut perbankan syariah, apakah merupakan wewenang Peradilan Umum(PN perdata) ataukah wewenang Peradilan Agama? Apakah ditentukan juga adanya perkara koneksitas antara PU-PA b... | null | Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita harus mengetahui kewenangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum.Kewenangan Pengadilan Agama:Berdasarkan ketentuan ps.49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), disebutkan:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memu... | Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita harus mengetahui kewenangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum.Kewenangan Pengadilan Agama:Berdasarkan ketentuan ps.49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), disebutkan:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memu... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita harus mengetahui kewenangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum.
### Kewenangan Pengadilan Agama:
Berdasarkan ketentuan ps.49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tent... | Wewenang mengadili sengketa perbankan syariah Baru-baru ini sedang melambungnya pamor perbankan syariah seiring fatwa MUI tentang status bunga bank. Nah, bagaimana bila terjadi sengketa menyangkut perbankan syariah, apakah merupakan wewenang Peradilan Umum(PN perdata) ataukah wewenang Peradilan Agama? Apakah ditentukan... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks sengketa perbankan syariah, penting untuk memahami batasan dan wewenang dari kedua sistem peradilan yang ada di Indonesia, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Perbankan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-pri... | ['Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama', 'Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum', 'UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa'] |
Tindak Pidana Cyber Crime | 2003-12-31 | Dalam menghadapi globalisasi TI, faktor-faktor apa yang menimbulakn tindak pidana cyber crime dan hambatan-hambatan apa yang dialami oleh para penagak hukum dalam menangani kasus ini | null | Sdri Mega yang terhormat.Sebelum lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cybercrime. Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai definisi pernah dikemukakan oleh para ahli, namun belum terdapat keseragaman terhadap definisi tersebut. Secar... | Sdri Mega yang terhormat.Sebelum lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cybercrime. Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai definisi pernah dikemukakan oleh para ahli, namun belum terdapat keseragaman terhadap definisi tersebut. Secar... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Sdri Mega yang terhormat.
Sebelum lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan **cybercrime**. Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai def... | Tindak Pidana Cyber Crime Dalam menghadapi globalisasi TI, faktor-faktor apa yang menimbulakn tindak pidana cyber crime dan hambatan-hambatan apa yang dialami oleh para penagak hukum dalam menangani kasus ini | null | Tindak pidana cyber crime atau kejahatan siber merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya, yang sering kali dipicu oleh perkembangan teknologi informasi (TI) yang pesat. Dalam konteks globalisasi TI, kejahatan siber semakin kompleks dan beragam, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam tenta... | [] |
hukum surat berharga | 2003-12-15 | Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat (klausula atas nama ataupun atas unjuk) dan bentuk tanpa warkat (Scripless). Bagaimanakah cara pengalihan SUN dalam bentuk tanpa warkat? | null | Transaksi pengalihan Surat Utang Negara tanpa warkat tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh bursa efek yang bersangkutan (atau dalam hal ini dilaksanakan di Bursa Efek ) atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang menyelenggarakan predagangan Surat Utang Negara (SUN) di luar bursa efek (dalam hal ini dilaksanaka... | Transaksi pengalihan Surat Utang Negara tanpa warkat tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh bursa efek yang bersangkutan (atau dalam hal ini dilaksanakan di Bursa Efek ) atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang menyelenggarakan predagangan Surat Utang Negara (SUN) di luar bursa efek (dalam hal ini dilaksanaka... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Transaksi pengalihan Surat Utang Negara tanpa warkat tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh bursa efek yang bersangkutan (atau dalam hal ini dilaksanakan di Bursa Efek) atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang... | hukum surat berharga Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat (klausula atas nama ataupun atas unjuk) dan bentuk tanpa warkat (Scripless). Bagaimanakah cara pengalihan SUN dalam bentuk tanpa warkat? | null | Surat Utang Negara (SUN) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dan membayar utang. SUN dapat diterbitkan dalam dua bentuk: warkat dan tanpa warkat. Bentuk warkat mencakup surat berharga yang dapat diterbitkan atas nama atau atas unjuk, sedangkan bentuk tanpa warkat ... | [] |
saksi | 2003-12-05 | berkaitan dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam hukum acara,mengapa saksi tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata,padahal dalam hukum acara pidana digunakan? dan adakah dasar hukumnya? terima kasih. | null | Dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana saksi termasuk sebagai alat bukti.Hal ini dapat dilihat dalam 164 HIR atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.Sed... | Dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana saksi termasuk sebagai alat bukti.Hal ini dapat dilihat dalam 164 HIR atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.Sed... | Dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, saksi termasuk sebagai alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam:
- **164 HIR** atau **283 RBG**, di mana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:
- Bukti tulisan
- Bukti dengan saksi-saksi
- Persangkaan-persangkaa... | saksi berkaitan dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam hukum acara,mengapa saksi tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata,padahal dalam hukum acara pidana digunakan? dan adakah dasar hukumnya? terima kasih. | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks hukum acara, terdapat perbedaan mendasar antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata dalam penggunaan saksi sebagai alat bukti. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sifat dari masing-masing jenis hukum serta prinsip-pr... | ['164 HIR', '283 RBG', 'Pasal 184 KUHAP'] |
Legal Audit | 2003-11-18 | Apa yang dimaksud dengan Legal Audit? Untuk kepeluan apa Legal Audit dibutuhkan? Hal-hal apa saja yang masuk dalam kategori Legal Audit? dan Dokumen apa saja yag dibutuhkan sehubungan dengan keperluan tersebut? | null | Legal Audit adalah suatu pemeriksaan dan/atau penilaian permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan suatu perusahaan.Legal Audit diperlukan untuk hal-hal antara lain sebagai berikut:a.Perusahaan yang akan melakukanInitial Public Offering(IPO)-b.Perusahaan yang akan melakukan merger, konsolidasi, akui... | Legal Audit adalah suatu pemeriksaan dan/atau penilaian permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan suatu perusahaan.Legal Audit diperlukan untuk hal-hal antara lain sebagai berikut:a.Perusahaan yang akan melakukanInitial Public Offering(IPO)-b.Perusahaan yang akan melakukan merger, konsolidasi, akui... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Legal Audit** adalah suatu pemeriksaan dan/atau penilaian permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan suatu perusahaan. Legal Audit diperlukan untuk hal-hal antara lain sebagai berikut:
1. Perusaha... | Legal Audit Apa yang dimaksud dengan Legal Audit? Untuk kepeluan apa Legal Audit dibutuhkan? Hal-hal apa saja yang masuk dalam kategori Legal Audit? dan Dokumen apa saja yag dibutuhkan sehubungan dengan keperluan tersebut? | null | Legal audit adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis kepatuhan hukum suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau lembaga lainnya. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko hukum, menilai kebijakan dan prosedur yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbai... | ['Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas'] |
Tunjangan | 2003-11-18 | JIka perhitungan lembur berdasarkan upah (gaji pokok ditambah tunjangan tetap), bagaimana dengan perhitungan absent, apakah pemotongannya berdasarkan upah (gaji pokok ditambah tunjangan tetap) atau berdasarkan gaji pokok saja ? Saya tidak dapat mengakses dokumen SE-11/M/BW/1990, dapatkah pengasuh memberikan sedikit pen... | null | Berdasarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja No. SE-11/M/BW/1990 dinyatakan bahwa dasar perhitungan upah minimum yang telah ditetapkan bagi masing-masing daerah atau sektoral, kecuali bagi perusahaan yang telah memberikan lebih dari upah minimum.Sehingga dengan demikian perhitungan absen bukan berdasarkan upah ya... | Berdasarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja No. SE-11/M/BW/1990 dinyatakan bahwa dasar perhitungan upah minimum yang telah ditetapkan bagi masing-masing daerah atau sektoral, kecuali bagi perusahaan yang telah memberikan lebih dari upah minimum.Sehingga dengan demikian perhitungan absen bukan berdasarkan upah ya... | Berdasarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja No. SE-11/M/BW/1990 dinyatakan bahwa dasar perhitungan upah minimum yang telah ditetapkan bagi masing-masing daerah atau sektoral, kecuali bagi perusahaan yang telah memberikan lebih dari upah minimum. Sehingga dengan demikian perhitungan absen bukan berdasarkan upah y... | Tunjangan JIka perhitungan lembur berdasarkan upah (gaji pokok ditambah tunjangan tetap), bagaimana dengan perhitungan absent, apakah pemotongannya berdasarkan upah (gaji pokok ditambah tunjangan tetap) atau berdasarkan gaji pokok saja ? Saya tidak dapat mengakses dokumen SE-11/M/BW/1990, dapatkah pengasuh memberikan s... | null | Dalam konteks perhitungan lembur dan pemotongan gaji karena ketidakhadiran (absent), terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis dengan seksama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.
Pertama, mari kita bahas mengenai perhitungan lembur. Lembur biasanya dihitung berdasarkan upah yang mencakup gaji pokok dan t... | ['SE-11/M/BW/1990', 'Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981', 'Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan'] |
UUK 13/2003 Psl 59 | 2003-10-28 | 1. Dengan melihat ayat 3 : ... diperpanjang ATAU diperbaharui. Bolehkah KKWT memakai sistem diperpanjang DAN diperbaharui sekaligus (misal setelah diperpanjang lalu diperbaharui lalu diperpanjang lagi lalu diperbaharui lagi demikian seterusnya), atau hanya salah satu (misal diperpanjang saja ATAU diperbaharui saja) ?2.... | null | Pasal 59 ayat (3) UUUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU KETENAGAKERJAAN)menyatakan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kataataubukan katadan. Denga... | Pasal 59 ayat (3) UUUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU KETENAGAKERJAAN)menyatakan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kataataubukan katadan. Denga... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU KETENAGAKERJAAN) menyatakan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Berdasarkan pada bunyi pasal te... | UUK 13/2003 Psl 59 1. Dengan melihat ayat 3 : ... diperpanjang ATAU diperbaharui. Bolehkah KKWT memakai sistem diperpanjang DAN diperbaharui sekaligus (misal setelah diperpanjang lalu diperbaharui lalu diperpanjang lagi lalu diperbaharui lagi demikian seterusnya), atau hanya salah satu (misal diperpanjang saja ATAU dip... | null | Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pemahaman dan penerapan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (UUK 13/2003), khususnya Pasal 59 yang mengatur tentang kontrak kerja waktu tertentu (KKWT) dan mekanisme perpanjangan serta pembaharuan kontrak tersebut.
Dalam Pasal 59 ayat 3, terdapat ketentuan men... | ['Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', 'Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 59'] |
perlindungan hukum desain interior | 2003-10-13 | 1. adakah perlindungan hukum terhadap suatu karya desain interior? 2. Ketentuan apa yang mengatur perlindungan tsb? 3. Bagaimanakah caranya seorang pendesain dapat memperoleh perlindungan hak? | null | Desain interior adalah suatu rancangan pada bagian dalam bangunan yang dilahirkan dari suatu konsep pemikiran seseorang atau lebih dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya yang dituangkan/disusun dalam suatu bentuk/pola dua atau tiga dimensi. Suatu desain interior tersebut pada akhirnya akan di... | Desain interior adalah suatu rancangan pada bagian dalam bangunan yang dilahirkan dari suatu konsep pemikiran seseorang atau lebih dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya yang dituangkan/disusun dalam suatu bentuk/pola dua atau tiga dimensi. Suatu desain interior tersebut pada akhirnya akan di... | # Desain Interior dan Perlindungan Hukum
Desain interior adalah suatu rancangan pada bagian dalam bangunan yang dilahirkan dari suatu konsep pemikiran seseorang atau lebih dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya yang dituangkan/disusun dalam suatu bentuk/pola dua atau tiga dimensi. Suatu des... | perlindungan hukum desain interior 1. adakah perlindungan hukum terhadap suatu karya desain interior? 2. Ketentuan apa yang mengatur perlindungan tsb? 3. Bagaimanakah caranya seorang pendesain dapat memperoleh perlindungan hak? | null | Perlindungan hukum terhadap karya desain interior di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual. Desain interior sebagai karya seni yang mencakup elemen-elemen seperti tata letak, pemilihan warna, pencahayaan, dan pengaturan ruang, d... | ['Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri', 'Bab III UU Desain Industri'] |
passing off | 2003-10-10 | saya mendengar istilah passing off dalam bidang haki, apa sih sebenarnya passing off itu, apa bedanya dengan infringement atau istilah-istilah lainnya dalam maslah hukum merek | null | Passing offadalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual.Perbedaan istilahpassing offdenganinfringementadalah sebagai berikut:·Passing off: merupakan suatu upaya/t... | Passing offadalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual.Perbedaan istilahpassing offdenganinfringementadalah sebagai berikut:·Passing off: merupakan suatu upaya/t... | Passing off adalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual.
Perbedaan istilah **passing off** dengan **infringement** adalah sebagai berikut:
- **Passing off**: m... | passing off saya mendengar istilah passing off dalam bidang haki, apa sih sebenarnya passing off itu, apa bedanya dengan infringement atau istilah-istilah lainnya dalam maslah hukum merek | null | Passing off adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang menipu konsumen dengan cara menyamarkan produk atau jasa yang satu dengan produk atau jasa yang lain, sehingga konsumen dapat salah mengira asal usul atau kualitas barang atau jasa tersebut. Dalam konteks hukum merek, passing off berkaita... | [] |
Pendirian Kantor Hukum di Jakarta | 2003-10-08 | Bagaimana cara-cara mendirikan sebuah kantor hukum di Jakarta ? Apa saja syarat-syarat minimalnya ? Lalu, diatur dimana cara-cara mendirikan kantor hukum tersebut ? Terima Kasih. | null | Suatu kantor hukum merupakan suatu bentuk permitraan yang digunakan dalam bidang komersial, dimana dalam hal ini adalah suatu usaha pelayanan/jasa yang didirikan untuk menjalankan usaha tersebut di bawah nama bersama.Jika kita lihat dari pengertian bebas suatu kantor hukum, maka pengertian tersebut sama dengan pengerti... | Suatu kantor hukum merupakan suatu bentuk permitraan yang digunakan dalam bidang komersial, dimana dalam hal ini adalah suatu usaha pelayanan/jasa yang didirikan untuk menjalankan usaha tersebut di bawah nama bersama.Jika kita lihat dari pengertian bebas suatu kantor hukum, maka pengertian tersebut sama dengan pengerti... | Suatu kantor hukum merupakan suatu bentuk permitraan yang digunakan dalam bidang komersial, di mana dalam hal ini adalah suatu usaha pelayanan/jasa yang didirikan untuk menjalankan usaha tersebut di bawah nama bersama. Jika kita lihat dari pengertian bebas suatu kantor hukum, maka pengertian tersebut sama dengan penger... | Pendirian Kantor Hukum di Jakarta Bagaimana cara-cara mendirikan sebuah kantor hukum di Jakarta ? Apa saja syarat-syarat minimalnya ? Lalu, diatur dimana cara-cara mendirikan kantor hukum tersebut ? Terima Kasih. | null | Mendirikan sebuah kantor hukum di Jakarta, Indonesia, memerlukan pemahaman yang baik tentang regulasi yang berlaku serta langkah-langkah administratif yang harus diikuti. Proses ini melibatkan beberapa aspek hukum, administratif, serta etika profesi hukum. Berikut adalah rincian tentang cara-cara mendirikan kantor huku... | ['Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)'] |
Beda Judi Togel dengan Perjanjian Asuransi sebagai Perjanjian Untung-untungan | 2003-10-06 | Jika melihat dalam KUHPerdata maka terdapat pengaturan mengenai Perjanjian Untung-untungan. Saya bingung ketika mendapat pertanyaan, apakah asuransi juga sama dengan judi Togel yang dikategorikan sebagai perjanjian Untung-untungan ? apa perbedaan mendasar dari keduanya ? dilihat dari koneksitas hukumnya. terima kasih. | null | Berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi nya, baik untuk semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa yang termasuk contoh dari perse... | Berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi nya, baik untuk semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa yang termasuk contoh dari perse... | Berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi, baik untuk semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa yang termasuk contoh dari persetuju... | Beda Judi Togel dengan Perjanjian Asuransi sebagai Perjanjian Untung-untungan Jika melihat dalam KUHPerdata maka terdapat pengaturan mengenai Perjanjian Untung-untungan. Saya bingung ketika mendapat pertanyaan, apakah asuransi juga sama dengan judi Togel yang dikategorikan sebagai perjanjian Untung-untungan ? apa perbe... | null | Perjanjian untung-untungan dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1335 dan Pasal 1336. Perjanjian ini adalah perjanjian yang berdasarkan hasil yang tidak pasti dan mengandung elemen spekulatif, di mana satu pihak memperoleh keuntungan yang tergant... | ['Pasal 1774 KUHPerdata'] |
kartu kredit dari segi hukum RI | 2003-09-29 | Sebenarnya bagaimana hukum RI mengenai kartu kredit. Jika customer (pemegang kartu kredit) tidak sangup membayar hutang & bunganya, lalu apa tindakan dari pihak Bank yg dibenarkan oleh hukum ? Mengingat pada waktu aplikasi kartu kredit tidak ada perjanjian sita menyita ataupun dijelaskan sanksi-sanksi pidananya. | null | Perlu diketahui bahwa penjelasan mengenai terdapatnya sita menyita atau sanksi hukum pidana memang secara eksplisit tidak dicantumkan dalam aplikasi kartu kredit. Namun demikian, dalam aplikasi kartu kredit tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemegang (pemohon) kartu kredit yang ... | Perlu diketahui bahwa penjelasan mengenai terdapatnya sita menyita atau sanksi hukum pidana memang secara eksplisit tidak dicantumkan dalam aplikasi kartu kredit. Namun demikian, dalam aplikasi kartu kredit tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemegang (pemohon) kartu kredit yang ... | Perlu diketahui bahwa penjelasan mengenai terdapatnya sita menyita atau sanksi hukum pidana memang secara eksplisit tidak dicantumkan dalam aplikasi kartu kredit. Namun demikian, dalam aplikasi kartu kredit tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemegang (pemohon) kartu kredit yang ... | kartu kredit dari segi hukum RI Sebenarnya bagaimana hukum RI mengenai kartu kredit. Jika customer (pemegang kartu kredit) tidak sangup membayar hutang & bunganya, lalu apa tindakan dari pihak Bank yg dibenarkan oleh hukum ? Mengingat pada waktu aplikasi kartu kredit tidak ada perjanjian sita menyita ataupun dijelaskan... | null | Dalam konteks hukum di Republik Indonesia, kartu kredit merupakan salah satu instrumen keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Kartu kredit pada dasarnya adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada ... | ['Pasal 1338 KUH Perdata'] |
proses penyidikan kejahatan cyber | 2003-09-19 | bagaimanakah proses penyidikan dalam kejahatan cyber, pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili dalam hal tindak kejahatan cyber,pemerikasaan /sidang perkara tindak pidana bi bidang kejahatan internet dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat?dan bagaimana dengan alat bukti?sebelumnya terima kasih. | null | Sayangnya anda tidak mencantumkan, jenis atau bentuk kejahatan apa yang anda maksudkan. Namun secara praktis, proses penyidikan dalam kejahatan cyber (cybercrime) tidak jauh berbeda dengan penyidikan pada tindak pidana konvensional. Memang ada persoalan lain yang terkait dengan alat bukti atau barang bukti yang digunak... | Sayangnya anda tidak mencantumkan, jenis atau bentuk kejahatan apa yang anda maksudkan. Namun secara praktis, proses penyidikan dalam kejahatan cyber (cybercrime) tidak jauh berbeda dengan penyidikan pada tindak pidana konvensional. Memang ada persoalan lain yang terkait dengan alat bukti atau barang bukti yang digunak... | Sayangnya Anda tidak mencantumkan, jenis atau bentuk kejahatan apa yang Anda maksudkan. Namun secara praktis, proses penyidikan dalam kejahatan cyber (cybercrime) tidak jauh berbeda dengan penyidikan pada tindak pidana konvensional. Memang ada persoalan lain yang terkait dengan alat bukti atau barang bukti yang digunak... | proses penyidikan kejahatan cyber bagaimanakah proses penyidikan dalam kejahatan cyber, pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili dalam hal tindak kejahatan cyber,pemerikasaan /sidang perkara tindak pidana bi bidang kejahatan internet dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat?dan bagaimana dengan alat... | null | Proses penyidikan dalam kejahatan cyber di Indonesia melibatkan beberapa tahap yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta regulasi khusus yang mengatur kejahatan di dunia maya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau pe... | ['Pasal 184 KUHAP', 'Kasus Hacker Wenas', 'Kasus Wenas'] |
siapa yang menanggung biaya pengacara | 2003-09-15 | Saya menggugat suami saya untuk bercerai. Suami saya sudah setuju untuk bercerai tetapi tampaknya sekarang suami berubah pendirian tentang pengasuhan anak. Dalam semua berkasnya (jawaban gugatan, dan duplik) suami telah setuju memberikan hak asuh anak pada saya. Tetapi sekarang ia menginginkan untuk mengambil hak asuh ... | null | Dalam berperkara, biaya pengacara menjadi tanggungan pihak yang meminta bantuan jasa pengacara (pemberi kuasa) baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Biaya Pengacara bisa hanya untuk berperkara di tingkat Pangadilan Negeri/ Agama (Pertama), Tlngkat banding atau kasasi, atau bisa juga meliputi keseluruhan, yakni untuk ... | Dalam berperkara, biaya pengacara menjadi tanggungan pihak yang meminta bantuan jasa pengacara (pemberi kuasa) baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Biaya Pengacara bisa hanya untuk berperkara di tingkat Pangadilan Negeri/ Agama (Pertama), Tlngkat banding atau kasasi, atau bisa juga meliputi keseluruhan, yakni untuk ... | Dalam berperkara, biaya pengacara menjadi tanggungan pihak yang meminta bantuan jasa pengacara (pemberi kuasa) baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Biaya Pengacara bisa hanya untuk berperkara di tingkat Pengadilan Negeri/Agama (Pertama), Tingkat banding atau kasasi, atau bisa juga meliputi keseluruhan, yakni untuk t... | siapa yang menanggung biaya pengacara Saya menggugat suami saya untuk bercerai. Suami saya sudah setuju untuk bercerai tetapi tampaknya sekarang suami berubah pendirian tentang pengasuhan anak. Dalam semua berkasnya (jawaban gugatan, dan duplik) suami telah setuju memberikan hak asuh anak pada saya. Tetapi sekarang ia ... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks perceraian dan pengasuhan anak, ada beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan terkait siapa yang menanggung biaya pengacara, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak mengajukan banding setelah putusan.
Pertam... | [] |
putusan sela | 2003-09-09 | Apa yang dimaksud dengan putusan sela, bagaimana hubungannya dengan upaya hukum lainnya, apa akibatnya pada terpidana | null | Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau s... | Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau s... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Putusan sela** merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suat... | putusan sela Apa yang dimaksud dengan putusan sela, bagaimana hubungannya dengan upaya hukum lainnya, apa akibatnya pada terpidana | null | Putusan sela adalah istilah dalam hukum Indonesia yang merujuk pada keputusan sementara yang diambil oleh pengadilan dalam suatu perkara sebelum pengadilan memutuskan perkara secara keseluruhan. Putusan ini biasanya dikeluarkan dalam rangka mengatur jalannya proses persidangan, menyelesaikan isu-isu hukum tertentu yang... | ['Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)', 'Pasal 1 butir 32 KUHAP', 'Pasal 1 butir 14 KUHAP'] |
Apakah yang dimaksud dengan Hukum Impresariat? | 2003-09-03 | Halo Bung Pokrol. Saya ingin menanyakan menganai peraturan hukum yang mengatur usaha di bidang entertainment atau event organizer, apakah benar usaha seperti ini di atur dalam hukum impresariat? Kalau Ya, apakah yang dimaksud dengan hukum Impresariat itu? bagaimana prosedur pengurusannya dan berapa biayanya? Jika bukan... | null | Usaha di bidangentertaimentadalah usaha di bidang hiburan, sedangkan usaha di bidangevent organizerbelumlah tentu merupakan usaha di bidang hiburan.Oleh karenanya perlu ditekankan bahwa usaha di bidangevent organizerdimaksud adalah yang bergerak untuk bidang hiburan.Selanjutnya untuk kedua usaha sebagaimana dimaksud di... | Usaha di bidangentertaimentadalah usaha di bidang hiburan, sedangkan usaha di bidangevent organizerbelumlah tentu merupakan usaha di bidang hiburan.Oleh karenanya perlu ditekankan bahwa usaha di bidangevent organizerdimaksud adalah yang bergerak untuk bidang hiburan.Selanjutnya untuk kedua usaha sebagaimana dimaksud di... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Usaha di bidang **entertainment** adalah usaha di bidang hiburan, sedangkan usaha di bidang **event organizer** belum tentu merupakan usaha di bidang hiburan. Oleh karenanya perlu ditekankan bahwa usaha di bidang **even... | Apakah yang dimaksud dengan Hukum Impresariat? Halo Bung Pokrol. Saya ingin menanyakan menganai peraturan hukum yang mengatur usaha di bidang entertainment atau event organizer, apakah benar usaha seperti ini di atur dalam hukum impresariat? Kalau Ya, apakah yang dimaksud dengan hukum Impresariat itu? bagaimana prosedu... | null | Hukum impresariat merujuk pada seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur kegiatan di bidang hiburan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara, pertunjukan, dan manajemen artis. Dalam konteks usaha di bidang entertainment atau event organizer, hukum impresariat menjadi sangat relevan karena mengatur hu... | ['Pasal 1 butir a Keputusan Menteri Parpostel No. KM.13/UM.201/MPPT-91', 'Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996', 'Pasal 5 Kepmen Usaha Jasa Impresariat', 'Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan', 'Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan', 'Keputusan Menter... |
Lama waktu penahanan | 2003-08-29 | Berapa lama penahanan tersangka sebelum di ajukan ke pengadilan dan proses apa yang akan dijalani oleh tersangka? Apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga tersangka? Bila tidak bersalah dan sudah ditahan sebegitu lama, bisakah kami mengajukan tuntutan balik kepada polisi Terima kasih atas bantuannya. | null | Penahanan tersangka sebelum diajukan ke Pengadilan, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat didalam KUHAP adalah sebagai berikut:a.Pasal 24:-Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari--Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut... | Penahanan tersangka sebelum diajukan ke Pengadilan, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat didalam KUHAP adalah sebagai berikut:a.Pasal 24:-Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari--Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Penahanan tersangka sebelum diajukan ke Pengadilan**, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:
### a. Pasal 24:
- Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 (du... | Lama waktu penahanan Berapa lama penahanan tersangka sebelum di ajukan ke pengadilan dan proses apa yang akan dijalani oleh tersangka? Apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga tersangka? Bila tidak bersalah dan sudah ditahan sebegitu lama, bisakah kami mengajukan tuntutan balik kepada polisi Terima kasih atas bantu... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks hukum di Indonesia, waktu penahanan tersangka diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, waktu penahanan untuk tersangka sebelum diajukan ke pengadilan adalah sebagai ber... | ['Pasal 24', 'Pasal 25', 'Pasal 77 KUHAP'] |
Klaim atas kontrak | 2003-08-26 | Apakah peraturan perundangan RI (ICW, KHUPerdata, Keppres 18/2000)memperbolehkan klaim atas kontrak yang dibiayai dengan APBN/D atau anggaran BUMN/D ? | null | Ketika negara melakukan perjanjian dengan subjek hukum, baik badan hukum perdata ataupun perorangan, maka negara atau pihak yang mewakili negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, sudah meletakkan dirinya tunduk pada ketentuan hukum perdata, sehingga posisi badan hukum perdata atau perorangan dan pemerintah menjadi ... | Ketika negara melakukan perjanjian dengan subjek hukum, baik badan hukum perdata ataupun perorangan, maka negara atau pihak yang mewakili negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, sudah meletakkan dirinya tunduk pada ketentuan hukum perdata, sehingga posisi badan hukum perdata atau perorangan dan pemerintah menjadi ... | Ketika negara melakukan perjanjian dengan subjek hukum, baik badan hukum perdata ataupun perorangan, maka negara atau pihak yang mewakili negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, sudah meletakkan dirinya tunduk pada ketentuan hukum perdata, sehingga posisi badan hukum perdata atau perorangan dan pemerintah menjadi ... | Klaim atas kontrak Apakah peraturan perundangan RI (ICW, KHUPerdata, Keppres 18/2000)memperbolehkan klaim atas kontrak yang dibiayai dengan APBN/D atau anggaran BUMN/D ? | null | Dalam konteks hukum di Indonesia, klaim atas kontrak yang dibiayai dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), atau anggaran BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah isu yang kompleks dan melibatkan berbagai peraturan perundan... | [] |
PHK | 2003-08-22 | Saya mau bertanya tentang prosedur PHK karyawan 1. Jika karyawan di PHK dengan alasan efisiensi, betulkah perusahaan harus membayar uang pesangon sebesar 2 kali pasal 22, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 kali sesuai ketentuan pasal 23 dan uang ganti kerugian sebesar 2 kali sesuai ketentuan pasal 24? 2. Sesuai pasa... | null | Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.Sehubungan dengan hal tersebut, mak... | Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.Sehubungan dengan hal tersebut, mak... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum... | PHK Saya mau bertanya tentang prosedur PHK karyawan 1. Jika karyawan di PHK dengan alasan efisiensi, betulkah perusahaan harus membayar uang pesangon sebesar 2 kali pasal 22, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 kali sesuai ketentuan pasal 23 dan uang ganti kerugian sebesar 2 kali sesuai ketentuan pasal 24? 2. Sesuai ... | null | PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam konteks PHK karena efisiensi, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.
1. **Pesa... | ['Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003', 'Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000', 'Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/MEN/94', 'Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan', 'Pasal 156 ayat (1) UU K... |
Status KKWT | 2003-08-21 | Apabila kami KKWT selama 4 tahun terus menerus tanpaterminate/break, apakah dalam perpanjangan kontrak berikutnya menjadi KKWTT (employee permanent) ataukan tetap ataukah dapat di outsourcing ? 2. Bila terjadi outsourcing atau diterminasi atau diberhentikan oleh perusahaan bagaimana sebaiknya sikap kami dan bagaimana d... | null | Sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, maka semua peraturan pelaksanaan mengenai ketenagakerjaan tetap berlaku.Dengan demikian beberapa ketentuan mengenai Jangka Waktu, Perpanjangan dan Pembaharuan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dia... | Sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, maka semua peraturan pelaksanaan mengenai ketenagakerjaan tetap berlaku.Dengan demikian beberapa ketentuan mengenai Jangka Waktu, Perpanjangan dan Pembaharuan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dia... | Sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, maka semua peraturan pelaksanaan mengenai ketenagakerjaan tetap berlaku. Dengan demikian, beberapa ketentuan mengenai Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pembaharuan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebagaimana ... | Status KKWT Apabila kami KKWT selama 4 tahun terus menerus tanpaterminate/break, apakah dalam perpanjangan kontrak berikutnya menjadi KKWTT (employee permanent) ataukan tetap ataukah dapat di outsourcing ? 2. Bila terjadi outsourcing atau diterminasi atau diberhentikan oleh perusahaan bagaimana sebaiknya sikap kami dan... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan terkait status kerja Karyawan Kontrak Waktu Tert... | ['UU No. 13 Tahun 2003', 'Permenaker No. PER-02/MEN/1993', 'Pasal 59 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003', 'Pasal 16 ayat (2) Permenaker No. PER-02/MEN/1993', 'Pasal 17 Permenaker No. PER-02/MEN/1993', 'Pasal 19 Permenaker No. PER-02/MEN/1993', 'Pasal 20 Permenaker No. PER-02/MEN/1993', 'Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 20... |
Bentuk-Bentuk Eksepsi | 2003-08-20 | Berapa macamkah eksepsi di dalam hukum acara perdata? Dan tolong disebutkan serta diuraikan masing-masing eksepsi tersebut? Terima Kasih | null | Eksepsi pada dasarnya dapat kita bagi atas dua macam yaitu:1. Eksepsi yang ditujukan bukan pada pokok perkara- dan2. Eksepsi yang ditujukan pada pokok perkara.Eksepsi atau penjawaban (sangkaan) dalam perkara perdata dari tergugat yang tidak ditujukan pada pokok perkara, tetapi apabila ternyata kebenarannya dapat mengak... | Eksepsi pada dasarnya dapat kita bagi atas dua macam yaitu:1. Eksepsi yang ditujukan bukan pada pokok perkara- dan2. Eksepsi yang ditujukan pada pokok perkara.Eksepsi atau penjawaban (sangkaan) dalam perkara perdata dari tergugat yang tidak ditujukan pada pokok perkara, tetapi apabila ternyata kebenarannya dapat mengak... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Eksepsi pada dasarnya dapat kita bagi atas dua macam, yaitu:
1. Eksepsi yang ditujukan bukan pada pokok perkara
2. Eksepsi yang ditujukan pada pokok perkara
Eksepsi atau penjawaban (sangkaan) dalam perkara perdata dar... | Bentuk-Bentuk Eksepsi Berapa macamkah eksepsi di dalam hukum acara perdata? Dan tolong disebutkan serta diuraikan masing-masing eksepsi tersebut? Terima Kasih | null | Dalam hukum acara perdata, eksepsi merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pihak tergugat untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Eksepsi berfungsi untuk membantah atau menghapuskan gugatan tanpa membahas pokok perkara. Berdasarkan ketentuan dalam hukum acara perdata di Indonesia... | ['HIR ps. 136'] |
pesangon yang berlaku | 2003-08-20 | Apakah Kepmennakertrans no.150/2000 masih berlaku sampai saat ini ....?. Kalau ya, rumus untuk pesangon karyawan itu bagaimana? dan Kalau tidak, UU no berapa yang berlaku sekarang 2003 dan bagaimana pula rumusnya..? | null | Sejak berlakunya Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) pada tanggal 25 Maret 2003, maka segala pengaturan mengenai pesangon mengacu pada UUK tersebut, yaitu Pasal 156 UUK. Dengan demikian Kepmennakertrans No. 150 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku (lihat aturan/pasal peralihan pada UUK), karena ... | Sejak berlakunya Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) pada tanggal 25 Maret 2003, maka segala pengaturan mengenai pesangon mengacu pada UUK tersebut, yaitu Pasal 156 UUK. Dengan demikian Kepmennakertrans No. 150 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku (lihat aturan/pasal peralihan pada UUK), karena ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Sejak berlakunya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) pada tanggal 25 Maret 2003, maka segala pengaturan mengenai pesangon mengacu pada UUK tersebut, yaitu Pasal 156 UUK. Dengan demikian, Kepmen... | pesangon yang berlaku Apakah Kepmennakertrans no.150/2000 masih berlaku sampai saat ini ....?. Kalau ya, rumus untuk pesangon karyawan itu bagaimana? dan Kalau tidak, UU no berapa yang berlaku sekarang 2003 dan bagaimana pula rumusnya..? | null | Dalam menganalisis keberlakuan Kepmenakertrans No. 150/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pesangon, penting untuk mempertimbangkan konteks hukum yang lebih luas serta perkembangan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.
Kepmenakertrans No. 150/2000 diundangkan sebagai pedoman bagi perusahaan dalam memberikan ... | ['Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan', 'Pasal 156 UUK', 'Kepmennakertrans No. 150 tahun 2000'] |
nama domain dan merek | 2003-08-15 | nama saya rully, saya mahasiswa PTS di bandung. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sbb pada masa sekarang pemasaran merek perusahaan tidak hanya dapat dipasarkan di dunia nyata tetapi dapat juga di pasarkan dalam dunia maya, yaitu di media internet dengan cara membuat nama domain. Yang menjadi pertanyaan saya ad... | null | Sejauh ini tidak ada satu peraturan diIndonesiayang sacara khusus mengatur masalah domain name. Sampai dengan hari ini boleh dibilang kita masih tunduk pada pengaturan yang dipakai oleh dunia internasional ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), otoritas internet yang berwenang menangani masalah IP... | Sejauh ini tidak ada satu peraturan diIndonesiayang sacara khusus mengatur masalah domain name. Sampai dengan hari ini boleh dibilang kita masih tunduk pada pengaturan yang dipakai oleh dunia internasional ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), otoritas internet yang berwenang menangani masalah IP... | Sejauh ini tidak ada satu peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur masalah domain name. Sampai dengan hari ini boleh dibilang kita masih tunduk pada pengaturan yang dipakai oleh dunia internasional ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), otoritas internet yang berwenang menangani masalah ... | nama domain dan merek nama saya rully, saya mahasiswa PTS di bandung. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sbb pada masa sekarang pemasaran merek perusahaan tidak hanya dapat dipasarkan di dunia nyata tetapi dapat juga di pasarkan dalam dunia maya, yaitu di media internet dengan cara membuat nama domain. Yang menj... | null | Pengaturan nama domain di Indonesia diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan organisasi pengelola nama domain, yaitu PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia). Proses pendaftaran nama domain di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan oleh PANDI. Pertama, pendaftaran n... | ['Undang-Undang No 15 Tahun 2001'] |
cyber crime di Indonesia. | 2003-08-15 | 1.Bagaimanakah pengaturan mengenai cyber crime di Indonesia? Dan jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, bagaimana pelaksaan perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah perbankan yang manderita kerugian akibat adanya cyber crime ini? 2. Topik apa yang paling menarik untuk diteliti dikaitkan dengan cyber crime ?" | null | Dari pertanyaan yang anda ajukan kami berasumsi bahwa yang anda maksudkan (tanyakan) tentang cyber crime adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan penggunaan kartu kredit ilegal (carding). Dan bagaimana dengan posisi konsumen jika rekeningnya dibobol oleh orang lain. Bicara pengaturan, hingga saat ini tidak ada yan... | Dari pertanyaan yang anda ajukan kami berasumsi bahwa yang anda maksudkan (tanyakan) tentang cyber crime adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan penggunaan kartu kredit ilegal (carding). Dan bagaimana dengan posisi konsumen jika rekeningnya dibobol oleh orang lain. Bicara pengaturan, hingga saat ini tidak ada yan... | Dari pertanyaan yang Anda ajukan, kami berasumsi bahwa yang Anda maksudkan (tanyakan) tentang **cyber crime** adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan penggunaan kartu kredit ilegal (carding). Dan bagaimana dengan posisi konsumen jika rekeningnya dibobol oleh orang lain.
Bicara pengaturan, hingga saat ini tidak ... | cyber crime di Indonesia. 1.Bagaimanakah pengaturan mengenai cyber crime di Indonesia? Dan jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, bagaimana pelaksaan perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah perbankan yang manderita kerugian akibat adanya cyber crime ini? 2. Topik apa yang paling menarik untuk diteliti dikait... | null | Pengaturan mengenai cyber crime di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berfokus pada penanggulangan kejahatan siber dan perlindungan data pribadi. Salah satu undang-undang yang paling penting dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektron... | [] |
Apa sajakah yang termasuk ke dalam cakupan family law | 2003-08-08 | apa definisi hukum keluarga (family law)? apa saja bidang yg masuk dlm hukum keluarga? apa waris di luar hukum keluarga? | null | Family law atau hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Dengan begitu hukum keluarga mempunyai bidang-bidang sebagai berikut:1. Perkawinan Pada mulanya diatur dalam Bab IV sampai dengan Bab IX, Buku I KUHPer. Termasuk didalamnya hukum tentang harta benda perkawinan (yaitu hubu... | Family law atau hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Dengan begitu hukum keluarga mempunyai bidang-bidang sebagai berikut:1. Perkawinan Pada mulanya diatur dalam Bab IV sampai dengan Bab IX, Buku I KUHPer. Termasuk didalamnya hukum tentang harta benda perkawinan (yaitu hubu... | Family law atau hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Dengan begitu, hukum keluarga mempunyai bidang-bidang sebagai berikut:
1. **Perkawinan**
Pada mulanya diatur dalam Bab IV sampai dengan Bab IX, Buku I KUHPer. Termasuk di dalamnya hukum tentang harta benda perkawina... | Apa sajakah yang termasuk ke dalam cakupan family law apa definisi hukum keluarga (family law)? apa saja bidang yg masuk dlm hukum keluarga? apa waris di luar hukum keluarga? | null | Hukum keluarga, atau family law, adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga. Cakupan hukum keluarga sangat luas dan mencakup berbagai bidang yang berhubungan dengan kehidupan pribadi dan keluarga. Dalam konteks ini, kita perlu membahas definisi hukum keluarga, bidang-bidang yang termasuk d... | ['KUHPer', 'Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan', 'Bab IV sampai dengan Bab IX', 'Bab XII', 'Bab XV', 'Bab XVII'] |
permanen? | 2003-07-30 | Kami bekerja di wilayah kerja sebuah perusahaan X dan kami bekerja selama 5, dan selama ini kami hanya menandatangi kontrak tiap tahunya- yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa 1. kami bukan karyawan perusahaan X tapi karyawan sebuah yayasan Y (akta notaris)untuk melayani karyawan X 2. dua tahun terakhir tidak men... | null | Dari penjelasan yang Anda berikan, ada 2 (dua) kemungkinan sifat transaksi yang berlaku antara Yayasan Y dan Perusahaan X. Bisa berbentuk perjanjian pemborongan atau penyediaan tenaga kerja. Dalam setiap transaksi di atas, status hubungan kerja Anda adalah antara Anda dengan Yayasan Y, kecuali Yayasan Y (pemberi kerja)... | Dari penjelasan yang Anda berikan, ada 2 (dua) kemungkinan sifat transaksi yang berlaku antara Yayasan Y dan Perusahaan X. Bisa berbentuk perjanjian pemborongan atau penyediaan tenaga kerja. Dalam setiap transaksi di atas, status hubungan kerja Anda adalah antara Anda dengan Yayasan Y, kecuali Yayasan Y (pemberi kerja)... | Dari penjelasan yang Anda berikan, ada 2 (dua) kemungkinan sifat transaksi yang berlaku antara Yayasan Y dan Perusahaan X. Bisa berbentuk perjanjian pemborongan atau penyediaan tenaga kerja. Dalam setiap transaksi di atas, status hubungan kerja Anda adalah antara Anda dengan Yayasan Y, kecuali Yayasan Y (pemberi kerja)... | permanen? Kami bekerja di wilayah kerja sebuah perusahaan X dan kami bekerja selama 5, dan selama ini kami hanya menandatangi kontrak tiap tahunya- yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa 1. kami bukan karyawan perusahaan X tapi karyawan sebuah yayasan Y (akta notaris)untuk melayani karyawan X 2. dua tahun terakhir... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Untuk menganalisis situasi yang dihadapi oleh 15 orang tenaga kerja yang bekerja di wilayah perusahaan X tetapi terikat dengan yayasan Y, kita perlu melihat beberapa aspek hukum yang relevan terkait status tenaga kerja, legalitas, dan ke... | ['Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan (UUK)', 'ps. 65 (2) UUK', 'ps. 65 (8) UUK', 'ps. 66 (1) UUK', 'ps. 66 (2) a UUK', 'ps. 66 (2) b UUK', 'ps. 66 (2) d UUK', 'ps. 66 (3) UUK', 'ps. 66 (4) UUK', 'ps. 65 (4) UUK', 'psl. 59 UUK', 'psl. 59 (7) UUK', 'psl. 59 (1) UUK'] |
hubungan kausalitas? | 2003-07-23 | Bagaimanakah hubungan kausalitas hukum pidana? | null | Hubungan kausalitas dalam hukum pidana biasanya banyak dibahas dalam ajaran kausalitas (ajaran mengenai sebab dan akibat). Ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan atau hingga berapa jauh sesuatu keadaan itu... | Hubungan kausalitas dalam hukum pidana biasanya banyak dibahas dalam ajaran kausalitas (ajaran mengenai sebab dan akibat). Ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan atau hingga berapa jauh sesuatu keadaan itu... | # Hubungan Kausalitas dalam Hukum Pidana
Hubungan kausalitas dalam hukum pidana biasanya banyak dibahas dalam ajaran kausalitas (ajaran mengenai sebab dan akibat). Ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan a... | hubungan kausalitas? Bagaimanakah hubungan kausalitas hukum pidana? | null | Hubungan kausalitas dalam hukum pidana merujuk pada hubungan sebab-akibat antara tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, kausalitas adalah elemen penting yang harus dibuktikan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dikenakan... | [] |
Hutang Piutang | 2003-07-02 | Bapak saya utang Rp3,5 juta kepada B dengan jaminan sertifikat tanah. Kemudian B menyerahkan sertifikat itu diserahkan kepada C. Ternyata, sertifikat itu dibalik nama oleh C (dengan syarat-syarat sebagaimana mestinya/pakai akta notaris juga tapi tanpa persetujuan Bapak dan Ibu saya) dan digunakan jaminan untuk mengajuk... | null | Perlu diketahui dahulu bila memberikan jaminan bagi pembayaran/penulasan utang dengan sertifikat tanah sebaiknya dilakukan berdasarkan pembebanan hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996. Dengan begini, selain ada akta pembebanan hak tanggungan, pembebanan (penyerahan) hak kebendaan atas tanah dicatat... | Perlu diketahui dahulu bila memberikan jaminan bagi pembayaran/penulasan utang dengan sertifikat tanah sebaiknya dilakukan berdasarkan pembebanan hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996. Dengan begini, selain ada akta pembebanan hak tanggungan, pembebanan (penyerahan) hak kebendaan atas tanah dicatat... | Perlu diketahui dahulu bila memberikan jaminan bagi pembayaran/penulasan utang dengan sertifikat tanah sebaiknya dilakukan berdasarkan pembebanan hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Dengan begini, selain ada akta pembebanan hak tanggungan, pembebanan (penyerahan) hak kebendaan atas tanah dicata... | Hutang Piutang Bapak saya utang Rp3,5 juta kepada B dengan jaminan sertifikat tanah. Kemudian B menyerahkan sertifikat itu diserahkan kepada C. Ternyata, sertifikat itu dibalik nama oleh C (dengan syarat-syarat sebagaimana mestinya/pakai akta notaris juga tapi tanpa persetujuan Bapak dan Ibu saya) dan digunakan jaminan... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam kasus yang diajukan, terdapat beberapa isu hukum yang perlu dianalisis terkait dengan hak atas sertifikat tanah yang telah dibalik nama dan masalah utang piutang yang melibatkan Bapak Anda, B, dan C. Mari kita pecahkan permasalahan... | ['Undang-Undang No. 4 Tahun 1996', 'None'] |
PERMEN 03/1987 | 2003-06-18 | Apakah benar Permen 03/1987 tidak berlaku pada karyawan yang mendapat upah bulanan | null | Permenaker No.3 tahun 1987 mengatur tentang pengupah bagi pekerja pada hari libur resmi (Permen 3/1987). Berdasarkan Permen 3/1987pada hari libur resmi semua pekerja yang bekerja di perusahaan berhak mendapat istirahat dengan upah sebagaimana biasa diterima tanpa membedakan status pekerja. Definisi yang dirujuk Permen ... | Permenaker No.3 tahun 1987 mengatur tentang pengupah bagi pekerja pada hari libur resmi (Permen 3/1987). Berdasarkan Permen 3/1987pada hari libur resmi semua pekerja yang bekerja di perusahaan berhak mendapat istirahat dengan upah sebagaimana biasa diterima tanpa membedakan status pekerja. Definisi yang dirujuk Permen ... | Permenaker No. 3 tahun 1987 mengatur tentang pengupahan bagi pekerja pada hari libur resmi (Permen 3/1987). Berdasarkan Permen 3/1987, pada hari libur resmi semua pekerja yang bekerja di perusahaan berhak mendapat istirahat dengan upah sebagaimana biasa diterima tanpa membedakan status pekerja.
Definisi yang dirujuk ... | PERMEN 03/1987 Apakah benar Permen 03/1987 tidak berlaku pada karyawan yang mendapat upah bulanan | null | Permen 03/1987, atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1987, adalah peraturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam hubungan kerja di Indonesia, termasuk mengenai pengupahan. Untuk menentukan apakah Permen 03/1987 tidak berlaku pada karyawan yang mendapat upah bulanan, kita perlu menganalisis bebe... | ['Permenaker No. 3 tahun 1987', 'Permen 3/1987', 'Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK)', 'Pasal 93 UUK', 'Pasal 85 UUK', 'UUK'] |
Perjanjian Baku | 2003-06-13 | Dalam uupk disebutkan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan konsumen, termasuk didalamnya perjanjian asuransi tidak boleh berbentuk baku, akan tetapi didalam perjanjian asuransi ternyata masih terdapat perjanjian yang berbentuk baku. apakah hal ini bertanda bahwa telah terjadi dualisme hukum atau tidak ? | null | Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan... | Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan... | Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat da... | Perjanjian Baku Dalam uupk disebutkan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan konsumen, termasuk didalamnya perjanjian asuransi tidak boleh berbentuk baku, akan tetapi didalam perjanjian asuransi ternyata masih terdapat perjanjian yang berbentuk baku. apakah hal ini bertanda bahwa telah terjadi dualisme hukum atau tidak... | null | Perjanjian baku dalam konteks hukum konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menekankan bahwa setiap perjanjian yang berkaitan dengan konsumen harus adil dan tidak boleh mengandung ketentuan yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, perjanjian asuransi yang sering kali menggunak... | ['Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)', 'Psl 18'] |
cyber crime | 2003-05-26 | bagaimana perkembangan hukum nasional terhadap kejahatan canggih ini.apakah perlu diterbitkan uu mengenai cyber crime tersebut. atau KUHPidana kita sudah dapat dianggap cukup untuk menanggulangi cyber crime. terima kasih." | null | Sebelum masuk pada pokok pertanyaan, kami sampaikan bahwa perlu dipahami terlebih dahulu konsep hukum nasional dan hukum di dunia maya. Prinsipnya, terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu tindakan. Dahulu sebelum adanya internet (reprensentasi dunia maya) semuanya harus didasarkan pada hal-hal yang sifatnya n... | Sebelum masuk pada pokok pertanyaan, kami sampaikan bahwa perlu dipahami terlebih dahulu konsep hukum nasional dan hukum di dunia maya. Prinsipnya, terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu tindakan. Dahulu sebelum adanya internet (reprensentasi dunia maya) semuanya harus didasarkan pada hal-hal yang sifatnya n... | Sebelum masuk pada pokok pertanyaan, kami sampaikan bahwa perlu dipahami terlebih dahulu konsep hukum nasional dan hukum di dunia maya. Prinsipnya, terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu tindakan. Dahulu sebelum adanya internet (representasi dunia maya) semuanya harus didasarkan pada hal-hal yang sifatnya ny... | cyber crime bagaimana perkembangan hukum nasional terhadap kejahatan canggih ini.apakah perlu diterbitkan uu mengenai cyber crime tersebut. atau KUHPidana kita sudah dapat dianggap cukup untuk menanggulangi cyber crime. terima kasih." | null | Perkembangan hukum nasional terhadap kejahatan siber (cyber crime) adalah isu yang sangat penting dan kompleks, terutama mengingat laju kemajuan teknologi yang sangat cepat. Kejahatan siber mencakup berbagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk tetapi tidak t... | [] |
kontrak kerja | 2003-05-09 | Saya bekerja di sebuah perusahaan, selama 1 tahun dengan status pegawai kontrak. Bila di PHK oleh perusahaan, karena alasan efisiensi. Namun pemberitahuannya secara mendadak (kurang 1 bulan)Bagaimana menurut hukum? dan apakah saya dapat uang pesangon/uang jasa. | null | Status pegawai kontrak dalam suatu perusahaan didasari pada suatu perjanjian kontrak kerja (biasanya oleh UU dinamakan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu/ KKWT) antara pekerja dan pihak manajemen perusahaan.Aturan peralihan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") menyebutkan bahwa se... | Status pegawai kontrak dalam suatu perusahaan didasari pada suatu perjanjian kontrak kerja (biasanya oleh UU dinamakan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu/ KKWT) antara pekerja dan pihak manajemen perusahaan.Aturan peralihan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") menyebutkan bahwa se... | Status pegawai kontrak dalam suatu perusahaan didasari pada suatu perjanjian kontrak kerja (biasanya oleh UU dinamakan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu/ KKWT) antara pekerja dan pihak manajemen perusahaan. Aturan peralihan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") menyebutkan bahwa ... | kontrak kerja Saya bekerja di sebuah perusahaan, selama 1 tahun dengan status pegawai kontrak. Bila di PHK oleh perusahaan, karena alasan efisiensi. Namun pemberitahuannya secara mendadak (kurang 1 bulan)Bagaimana menurut hukum? dan apakah saya dapat uang pesangon/uang jasa. | null | Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini, Anda bekerja sebagai pegawai kontrak selama satu tahun dan di-PHK secara mendadak oleh perusahaan ... | ['UU Ketenagakerjaan', 'Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1993', 'ps. 17-19 Permen 02/1993', 'ps. 20', 'ps. 62 UU Ketenagakerjaan', 'ps. 61 (1) UU Ketenagakerjaan'] |
perbedaan perusahaan terbuka dan tertutup | 2003-05-07 | Apakah yang menjadi perbedaan antara perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka? | null | Istilah yang digunakan oleh undang-undang yang berlaku, yaituUU No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Perseroan Terbuka untuk perusahaan terbuka dan Perseroan Tertutup untuk perusahaan tertutup.Perseroan Terbuka adalah: (i) perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu ... | Istilah yang digunakan oleh undang-undang yang berlaku, yaituUU No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Perseroan Terbuka untuk perusahaan terbuka dan Perseroan Tertutup untuk perusahaan tertutup.Perseroan Terbuka adalah: (i) perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Istilah yang digunakan oleh undang-undang yang berlaku, yaitu **UU No. 1 Tahun 1995** tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Perseroan Terbuka untuk perusahaan terbuka dan Perseroan Tertutup untuk perusahaan tertutup.... | perbedaan perusahaan terbuka dan tertutup Apakah yang menjadi perbedaan antara perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka? | null | Perbedaan antara perusahaan terbuka (Tbk) dan perusahaan tertutup (PT) di Indonesia dapat dianalisis dari berbagai aspek, termasuk struktur kepemilikan, akses terhadap modal, regulasi, serta transparansi informasi.
1. **Definisi dan Struktur Kepemilikan**:
- **Perusahaan Terbuka**: Perusahaan terbuka adalah perusa... | ['UU No. 1 Tahun 1995', 'UU No. 8 Tahun 1995'] |
IMB | 2003-04-30 | Saya mau melakukan renovasi dan membuat tambahan bangunan disamping rumah, apakah saya harus mengurus IMB. Apakah ada sanksi nya bila saya tidak melakukannya, dan dasar hukumnya tentang IMB sendiri bagaimana. Saya tinggal di Jakarta. Mohon bantuannya, terimakasih. | null | Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan, atau bangunan-bangunan.Dasar hukum yang mendasari persoalan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") ini adalah Undang-undang No.34 tahun 2001 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. Kemudian setiap daerah... | Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan, atau bangunan-bangunan.Dasar hukum yang mendasari persoalan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") ini adalah Undang-undang No.34 tahun 2001 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. Kemudian setiap daerah... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan, atau bangunan-bangunan.
## Dasar Hukum:
Dasar hukum yang mendasari persoalan Izin Mendirikan... | IMB Saya mau melakukan renovasi dan membuat tambahan bangunan disamping rumah, apakah saya harus mengurus IMB. Apakah ada sanksi nya bila saya tidak melakukannya, dan dasar hukumnya tentang IMB sendiri bagaimana. Saya tinggal di Jakarta. Mohon bantuannya, terimakasih. | null | Dalam konteks pembangunan dan renovasi bangunan di Indonesia, termasuk di Jakarta, penting untuk memahami regulasi yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan, merenovasi, atau memperluas bangunan. Tujuan utama dari IMB adalah untuk memastikan bahwa setiap pembangunan ... | ['Undang-undang No.34 tahun 2001', 'Peraturan Daerah No.7 tahun 1991', 'Peraturan Daerah No.3 tahun 1999', 'Surat Gubernur No.1068 tahun 1997', 'SK Gubernur No.63 tahun 2000', 'ps.17 Perda No.7/1991', 'Surat Gubernur No.1068/1997'] |
Alternatif Yayasan | 2003-04-23 | Menurut ketentuan Undang-undang No.16 tahun 2001, tanggung jawab pengurus yayasan tidak terbatas, bahkan sampai dengan kepada pribadi pengurusnya. Bagaimana jika kita menggunakan "Lembaga" sebagai alternatif penggantinya dan bagaimana pengaturannya menurut hukum positif Indonesia, mohon penjelesan, terima kasih. | null | Hukum positif Indonesia tidak mengenal adanya konsep badan hukum lembaga. Dalam hukum Indonesia, dikenal ada 2 (dua) macam badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat.Badan hukum publik contohnya adalah Persero, Perusahaan Daerah, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, Negara dan organisasinya, BUMN (Bada... | Hukum positif Indonesia tidak mengenal adanya konsep badan hukum lembaga. Dalam hukum Indonesia, dikenal ada 2 (dua) macam badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat.Badan hukum publik contohnya adalah Persero, Perusahaan Daerah, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, Negara dan organisasinya, BUMN (Bada... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Hukum positif Indonesia tidak mengenal adanya konsep badan hukum lembaga. Dalam hukum Indonesia, dikenal ada 2 (dua) macam badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik contohnya adalah... | Alternatif Yayasan Menurut ketentuan Undang-undang No.16 tahun 2001, tanggung jawab pengurus yayasan tidak terbatas, bahkan sampai dengan kepada pribadi pengurusnya. Bagaimana jika kita menggunakan "Lembaga" sebagai alternatif penggantinya dan bagaimana pengaturannya menurut hukum positif Indonesia, mohon penjelesan, t... | null | Dalam konteks hukum di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Salah satu aspek penting dari yayasan adalah tanggung jawab pengurus yayasan, yang diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa pengurus yayasan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, termasuk tanggung jawab pri... | ['Staatsblad 1870 No. 64', 'KUHPerdata', 'Stb. 1870-64', 'Staatsblad 1939 No. 570', 'Stb. 1939-570', 'Staatsblad 1942 No. 13 jo 14', 'Stb. 1942-13 jo 14', 'ps. 16 Stb. 1942-13 jo 14', 'ps. 13-14', '16 Stb. 1942-13 jo 14', 'ps. 18-19 Stb. 1942-13 jo 14', 'ps. 8 (6) Stb. 1942-13 jo 14', 'ps. 1662 KUHPer', 'ps. 1663 KUHPe... |
Bagaimanakah kedudukan anak kandung perempuan yang murtad dari agama Islam? | 2003-04-09 | Apakah seorang anak perempuan yang murtad dapat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung perempuan pewaris yang mewaris bersama-sama dengan janda si pewaris? dasar hukumnya apa? | null | Di dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa waris mewarisi terjadi karena:1. Pertalian Kekeluargaan-2. Perkawinan- dan3. Hubungan Agama (hal ini terjadi, apabila orang yang telah meninggal itu tidak mempunyai ahli waris. Harta peninggalannya itu diserahkan ke baitulmal untuk umat Islam, sebagai warisan).Belajar Hukum S... | Di dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa waris mewarisi terjadi karena:1. Pertalian Kekeluargaan-2. Perkawinan- dan3. Hubungan Agama (hal ini terjadi, apabila orang yang telah meninggal itu tidak mempunyai ahli waris. Harta peninggalannya itu diserahkan ke baitulmal untuk umat Islam, sebagai warisan).Belajar Hukum S... | Di dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa waris mewarisi terjadi karena:
1. **Pertalian Kekeluargaan**
2. **Perkawinan**
3. **Hubungan Agama** (hal ini terjadi, apabila orang yang telah meninggal itu tidak mempunyai ahli waris. Harta peninggalannya itu diserahkan ke baitulmal untuk umat Islam, sebagai warisan).
---... | Bagaimanakah kedudukan anak kandung perempuan yang murtad dari agama Islam? Apakah seorang anak perempuan yang murtad dapat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung perempuan pewaris yang mewaris bersama-sama dengan janda si pewaris? dasar hukumnya apa? | null | Kedudukan anak kandung perempuan yang murtad dari agama Islam dalam konteks hukum waris di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk hukum waris Islam dan hukum negara. Murtad, atau meninggalkan agama Islam, membawa implikasi yang signifikan terhadap status hukum individu terse... | [] |
Perkawinan | 2003-04-07 | Bagaimana hukumnya bagi orang yang menikah secara muslim ( di KUA ) tetapi kemudian salah satu diantaranya pindah Agama. Apakah pernikahan itu masih dianggap sah ? Memang pernikahan itu serba terpaksa ( hamil dulu ) antara dua remaja dengan perjanjian bahwa jejaka bersedia nikah secara muslim tetapi selesai nikah akan ... | null | Pasal 2Undang-undang Perkawinan Tahun 1974("UU Perkawinan") menyatakan bahwaperkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-msing agamanya dan kepercayaannya. Bila perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (secara muslim di KUA) maka perkawinan tersebut telah sah menurut UU Perkawinan.Dalam per... | Pasal 2Undang-undang Perkawinan Tahun 1974("UU Perkawinan") menyatakan bahwaperkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-msing agamanya dan kepercayaannya. Bila perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (secara muslim di KUA) maka perkawinan tersebut telah sah menurut UU Perkawinan.Dalam per... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Pasal 2**
Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bila perkawinan sudah dilaksanakan ses... | Perkawinan Bagaimana hukumnya bagi orang yang menikah secara muslim ( di KUA ) tetapi kemudian salah satu diantaranya pindah Agama. Apakah pernikahan itu masih dianggap sah ? Memang pernikahan itu serba terpaksa ( hamil dulu ) antara dua remaja dengan perjanjian bahwa jejaka bersedia nikah secara muslim tetapi selesai ... | null | Pernikahan dalam konteks hukum Islam di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Dalam konteks pertanyaan ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan terkait dengan status pernikahan seorang Muslim yang salah satu pihaknya pindah ... | ['UU Perkawinan'] |
Proses PHK | 2003-04-04 | Bagaimana apabila ada karyawan yang di PHK bukan karena kesalahan pekerja (dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi),dan karyawan tersebut memiliki masa kerja 2 tahun 11 bulan, apakah perusahaan hanya memberikan uang pesangon atau ditambah uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, kemudian apakah kary... | null | Bila hendak melakukan pemutusan hubungan kerja pada saat sekarang ini seharusnya menggunakan acuan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ("UUK") karena UUK sudah dinyatakan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia (lihatberita hukumonline).Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan hen... | Bila hendak melakukan pemutusan hubungan kerja pada saat sekarang ini seharusnya menggunakan acuan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ("UUK") karena UUK sudah dinyatakan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia (lihatberita hukumonline).Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan hen... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Bila hendak melakukan pemutusan hubungan kerja pada saat sekarang ini seharusnya menggunakan acuan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ("UUK") karena UUK sudah dinyatakan berlaku berdasarkan peraturan perund... | Proses PHK Bagaimana apabila ada karyawan yang di PHK bukan karena kesalahan pekerja (dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi),dan karyawan tersebut memiliki masa kerja 2 tahun 11 bulan, apakah perusahaan hanya memberikan uang pesangon atau ditambah uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, kemudian ... | null | Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia diatur oleh undang-undang yang berlaku, dan dalam konteks ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek hukum yang relevan ketika membahas PHK yang dilakukan bukan karena kesalahan pekerja, melainkan untuk efisiensi perusahaan.
Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nom... | ['Undang-undang Ketenagakerjaan', 'pasal 164 (3) UUK', 'pasal 155 (3) UUK'] |
Perjanjian Jasa Pengacara terhadap Klien | 2003-03-28 | adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang klien terhadap pengacara dalam menyelesaikan suatu kasus dan dapatkah seorang klien menuntut pengacaranya apabila pengacara yang bersangkutan melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati begitu pula sebaliknya dan adakah kaitan kasus tersebut dengan BK III KUHPe... | null | Kepercayaan merupakan hal pokok yang menjadi dasar hubungan klien-pengacara. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien).Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang har... | Kepercayaan merupakan hal pokok yang menjadi dasar hubungan klien-pengacara. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien).Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang har... | Kepercayaan merupakan hal pokok yang menjadi dasar hubungan klien-pengacara. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien).
Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang h... | Perjanjian Jasa Pengacara terhadap Klien adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang klien terhadap pengacara dalam menyelesaikan suatu kasus dan dapatkah seorang klien menuntut pengacaranya apabila pengacara yang bersangkutan melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati begitu pula sebaliknya dan adakah ... | null | Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian jasa pengacara kepada klien mengacu pada hubungan kontraktual yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya di Buku III yang mengatur tentang perjanjian. Dalam hubungan ini, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh klien dan pengacar... | ['ps. 1365 dan 1366 KUHPer'] |
Anak & Perceraian | 2003-03-26 | kalau seorang suami (yg sudah memiliki 1 orang anak perempuan berusia 3 tahun)mengajukan gugatan cerai kepada istrinya- kira-kira menurut putusan pengadilan hak asuh anak akan diberikan kepada siapa? dan mungkinkah hak asuh anak diberikan kepada suami? | null | Setelah putusan perceraian dijatuhkan oleh Hakim, maka si Hakim harus memanggil bekas suami-istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan wali bagi mereka.Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa dengan bubarnya perkawinan (dalam hal ini perceraian), ... | Setelah putusan perceraian dijatuhkan oleh Hakim, maka si Hakim harus memanggil bekas suami-istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan wali bagi mereka.Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa dengan bubarnya perkawinan (dalam hal ini perceraian), ... | Setelah putusan perceraian dijatuhkan oleh Hakim, maka si Hakim harus memanggil bekas suami-istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan wali bagi mereka. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa dengan bubarnya perkawinan (dalam hal ini perceraian), m... | Anak & Perceraian kalau seorang suami (yg sudah memiliki 1 orang anak perempuan berusia 3 tahun)mengajukan gugatan cerai kepada istrinya- kira-kira menurut putusan pengadilan hak asuh anak akan diberikan kepada siapa? dan mungkinkah hak asuh anak diberikan kepada suami? | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam kasus perceraian, hak asuh anak adalah salah satu isu yang paling penting dan sering kali menjadi sumber perdebatan antara pasangan yang bercerai. Dalam konteks hukum Indonesia, keputusan mengenai hak asuh anak diatur oleh Undang-U... | ['Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan', 'pasal 41'] |
Hak untuk memiliki properti | 2003-03-21 | Apakah benar bahwa wanita indonesia yang menikah dengan pria asing tidak bisa membeli properti di Indonesia? | null | Bila wanita Indonesia menikah dengan pria asing maka wanita tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya (dan kemudian akan ikut dengan warganegara suaminya). Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaran Indonesia (UU Kewarganegaraan) menyatakan bahwa bagi perempuan berwarganegara Indonesia yang menikah dengan ... | Bila wanita Indonesia menikah dengan pria asing maka wanita tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya (dan kemudian akan ikut dengan warganegara suaminya). Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaran Indonesia (UU Kewarganegaraan) menyatakan bahwa bagi perempuan berwarganegara Indonesia yang menikah dengan ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Bila wanita Indonesia menikah dengan pria asing, maka wanita tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya (dan kemudian akan ikut dengan warganegara suaminya). Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indo... | Hak untuk memiliki properti Apakah benar bahwa wanita indonesia yang menikah dengan pria asing tidak bisa membeli properti di Indonesia? | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks hukum properti di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur hak kepemilikan properti oleh warga negara asing dan juga oleh wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang ... | ['Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia', 'ps. 8 (1)', 'ps. 11 UU Kewarganegaraan', 'Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria', 'ps. 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria', 'ps. 21 (1) UU Pokok Agraria', 'ayat 4 UU Pokok Agraria',... |
Perdagangan anak | 2003-03-17 | bagaimana perlindungan anak dari perdagangan anak yang dalam hal ini diatur dalam konvensi mengenai hak-hak anak? pengimplementasian konvensi tersebut di Indonesia. bagaimana dengan anak yang merupakan korban perdagangan anak dapat diadopsi?" | null | Perdagangan anak (trafficking) kurang lebih dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekruitmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang (dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibat... | Perdagangan anak (trafficking) kurang lebih dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekruitmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang (dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibat... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Perdagangan Anak (Trafficking)**
Perdagangan anak (trafficking) kurang lebih dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekruitmen, transportasi, baik di dalam maupun antar ... | Perdagangan anak bagaimana perlindungan anak dari perdagangan anak yang dalam hal ini diatur dalam konvensi mengenai hak-hak anak? pengimplementasian konvensi tersebut di Indonesia. bagaimana dengan anak yang merupakan korban perdagangan anak dapat diadopsi?" | null | Perdagangan anak merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Perlindungan anak dari perdagangan anak diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) yang diad... | ['Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak', 'Konvensi Hak Anak (CRC)', 'UU Kesejahteraan Anak', 'UU Hak Asasi Manusia', 'UU Perlindungan Anak', 'UU Hukum Pidana'] |
Pemutusan kontrak | 2003-03-14 | Saya telah menandatangani kontrak yang akan selesai Des 2003, namun kontrak saya dihentikan sampai bulan januari 2002, apakah saya berhak mendapatkan sisa uang kontrak saya? | null | DalamUndang-undang Ketenagakerjaan("UUK") yang baru, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang disetujui dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena Pasal 61 (1) di bawah ini, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ... | DalamUndang-undang Ketenagakerjaan("UUK") yang baru, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang disetujui dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena Pasal 61 (1) di bawah ini, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ... | Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ("UUK") yang baru, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang disetujui dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena Pasal 61 (1) di bawah ini, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membaya... | Pemutusan kontrak Saya telah menandatangani kontrak yang akan selesai Des 2003, namun kontrak saya dihentikan sampai bulan januari 2002, apakah saya berhak mendapatkan sisa uang kontrak saya? | null | Pemutusan kontrak adalah isu hukum yang sering terjadi dalam praktik bisnis dan hubungan hukum lainnya. Dalam konteks ini, kita perlu menganalisis beberapa aspek untuk menentukan apakah Anda berhak mendapatkan sisa uang kontrak setelah pemutusan kontrak yang telah terjadi.
Pertama, perlu dipahami bahwa kontrak adalah ... | ['Pasal 61 (1) UUK', 'Pasal 62 UUK'] |
Pembagian Harta Waris Istri Tanpa Anak | 2003-02-07 | Istri meninggal tanpa anak, keluarga yang ditinggalkan: suami, ayah kandung, empat saudara perempuan seayah dan seibu kandung, satu saudara laki-laki seayah dan seibu kandung, ibu tiri, empat saudara perempuan seayah (lain ibu), dua saudara laki-laki seayah (lain ibu). Harta yang ditinggalkan: Harta bawaan dan harta ya... | null | Secara garis besar Hukum Islam membagi 2 (dua) golongan ahli waris. Golongan yang pertama yaituZawil Furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan berdasarkan bagian tertentu dari harta warisan yang prosentasenya telah ditentukan oleh Al Quran dan Hadist. Golongan ini merupakan pihak yang pertama kali mendapat... | Secara garis besar Hukum Islam membagi 2 (dua) golongan ahli waris. Golongan yang pertama yaituZawil Furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan berdasarkan bagian tertentu dari harta warisan yang prosentasenya telah ditentukan oleh Al Quran dan Hadist. Golongan ini merupakan pihak yang pertama kali mendapat... | Secara garis besar, Hukum Islam membagi 2 (dua) golongan ahli waris. Golongan yang pertama yaitu **Zawil Furud**, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan berdasarkan bagian tertentu dari harta warisan yang prosentasenya telah ditentukan oleh Al Quran dan Hadist. Golongan ini merupakan pihak yang pertama kali me... | Pembagian Harta Waris Istri Tanpa Anak Istri meninggal tanpa anak, keluarga yang ditinggalkan: suami, ayah kandung, empat saudara perempuan seayah dan seibu kandung, satu saudara laki-laki seayah dan seibu kandung, ibu tiri, empat saudara perempuan seayah (lain ibu), dua saudara laki-laki seayah (lain ibu). Harta yang ... | null | Dalam hukum waris Islam, pembagian harta waris diatur berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kasus ini, kita menghadapi situasi di mana seorang istri yang meninggal dunia tanpa anak meninggalkan suami, orang tua, dan sejumlah saudara. Mari kita bahas secara rinci bagaimana pembagian harta... | [] |
PHK, mana yang digunakan | 2003-01-16 | Kami mohon informasi jika terjadi pemutusan kerja apakah dipakai KEPMEN 150 TH 2000 atau KEPMEN 78 TH 2001 soalnya banyak sekali berita yang simpang siur mohon diperjelakan berhubung kami sangat awam sekali" | null | Polemik yang berkepanjangan tentang Kepmenaker ini telah dibahas oleh hukumonline,pada tahun lalu. Anda dapat melihat dalam arsip kami. Saat ini yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja adalahKepmennaker No. 150 tahun 2000. | Polemik yang berkepanjangan tentang Kepmenaker ini telah dibahas oleh hukumonline,pada tahun lalu. Anda dapat melihat dalam arsip kami. Saat ini yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja adalahKepmennaker No. 150 tahun 2000. | Polemik yang berkepanjangan tentang Kepmenaker ini telah dibahas oleh hukumonline, pada tahun lalu. Anda dapat melihat dalam arsip kami. Saat ini yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah **Kepmennaker No. 150 tahun 2000**. | PHK, mana yang digunakan Kami mohon informasi jika terjadi pemutusan kerja apakah dipakai KEPMEN 150 TH 2000 atau KEPMEN 78 TH 2001 soalnya banyak sekali berita yang simpang siur mohon diperjelakan berhubung kami sangat awam sekali" | null | Dalam menjawab pertanyaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peraturan mana yang seharusnya digunakan antara KEPMEN 150 Tahun 2000 dan KEPMEN 78 Tahun 2001, penting untuk memahami konteks hukum dari masing-masing peraturan tersebut serta bagaimana penerapannya dalam praktik.
**1. KEPMEN 150 Tahun 2000**: Kepu... | ['Kepmennaker No. 150 tahun 2000'] |
apakah BUMN dapat dipailitkan? | 2002-11-29 | Apakah BUMN dapat dipailitkan?- Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu di perhatikan atau terkait pada peristiwa kepailitan BUMN?" | null | Pada dasarnya UU Kepailitan tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikian. UU Kepailitan hanya mendeskripsikan debitur yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit.Hal ini terlihat dari ps. 2 ayat... | Pada dasarnya UU Kepailitan tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikian. UU Kepailitan hanya mendeskripsikan debitur yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit.Hal ini terlihat dari ps. 2 ayat... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pada dasarnya UU Kepailitan tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikian. UU Kepailitan hanya mendeskripsikan debitur yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi) dan badan hukum. Artinya... | apakah BUMN dapat dipailitkan? Apakah BUMN dapat dipailitkan?- Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu di perhatikan atau terkait pada peristiwa kepailitan BUMN?" | null | Dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dipailitkan, kita perlu memahami beberapa aspek hukum yang mendasari status dan operasional BUMN di Indonesia.
Pertama, BUMN diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN merupakan entitas yang dimil... | ['UU Kepailitan', 'Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan', 'Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan', 'Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998', 'Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998', 'PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)', 'PT Hutama Karya (Persero)', 'PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)'] |
ganti rugi akibat tabrakan | 2002-11-22 | Paman saya mengalami kecelakaan (tabrakan) sewaktu mengantarkan roti kepada langganan perusahaannya (perusahan roti). Dia hendak meminta ganti kerugian kepada perusahaan terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Sepengetahuan paman saya, perusahaan tempat dia bekerja belum mengikuti program Jamsostek. Apa yang bi... | null | Bila terjadi suatu kecelakaan kerja di tempat kerja, dan kemudian pekerja atau karyawan hendak meminta perusahaan untuk membantu pembayaran segala biaya-biaya yang muncul, maka hal pertama yang harus diperhatikan olehnya adalahapakah perusahaan tersebut telah mendaftarkan diri menjadi anggota program jamsostek atau bel... | Bila terjadi suatu kecelakaan kerja di tempat kerja, dan kemudian pekerja atau karyawan hendak meminta perusahaan untuk membantu pembayaran segala biaya-biaya yang muncul, maka hal pertama yang harus diperhatikan olehnya adalahapakah perusahaan tersebut telah mendaftarkan diri menjadi anggota program jamsostek atau bel... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Bila terjadi suatu kecelakaan kerja di tempat kerja, dan kemudian pekerja atau karyawan hendak meminta perusahaan untuk membantu pembayaran segala biaya-biaya yang muncul, maka hal pertama yang harus diperhatikan olehny... | ganti rugi akibat tabrakan Paman saya mengalami kecelakaan (tabrakan) sewaktu mengantarkan roti kepada langganan perusahaannya (perusahan roti). Dia hendak meminta ganti kerugian kepada perusahaan terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Sepengetahuan paman saya, perusahaan tempat dia bekerja belum mengikuti pro... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam situasi yang dihadapi oleh paman Anda, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan terkait dengan ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi saat menjalankan tugas pekerjaan. Paman Anda mengalami kecelakaan saat mengant... | ['Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja', 'Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja', 'Permen 04/1993', 'ps. 13 Permen 04/1993'] |
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu | 2002-11-13 | Dalam ps.3 (1) Permenaker no:per-02/men/1993 disyaratkan bahwa dalam kesepakatan kerja waktu tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan. Pertanyaannya saya apa yang mendasari tidak bolehnya masa percobaan dalam kesepakatan kerja waktu tertentu? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. | null | Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap, status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau kontrak. Perjanjian kerja tidak tetap ini mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dengan Peraturan Menteri Tena... | Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap, status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau kontrak. Perjanjian kerja tidak tetap ini mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dengan Peraturan Menteri Tena... | Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau kontrak. Perjanjian kerja tidak tetap ini mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dengan Peraturan Menteri Tena... | Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Dalam ps.3 (1) Permenaker no:per-02/men/1993 disyaratkan bahwa dalam kesepakatan kerja waktu tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan. Pertanyaannya saya apa yang mendasari tidak bolehnya masa percobaan dalam kesepakatan kerja waktu tertentu? Atas perhatiannya saya ucap... | null | Kesepakatan kerja waktu tertentu (KKWT) diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada masa percobaan dalam KKWT. Ada beberapa alasan mendasar yang menda... | ['Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT)'] |
Resmi tidaknya suatu pernikahan | 2002-11-04 | Kawan saya memiliki satu situasi yang unik yaitu bahwa mereka telah menikah tetapi belum dicatat di catatan sipil. Pertannyaannya adalah Apakah pernikahan yang tidak dicatatkan ke catatan sipil adalah pernikahan yang tidak sah, walaupun sudah diresmikan secara agama ? | null | BerdasarkanUndang-undang No.1 tahun 1974tentang Perkawinan (UU 1/1974) dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya- dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-... | BerdasarkanUndang-undang No.1 tahun 1974tentang Perkawinan (UU 1/1974) dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya- dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Berdasarkan **Undang-undang No.1 tahun 1974** tentang Perkawinan (UU 1/1974) dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu, tiap-tiap... | Resmi tidaknya suatu pernikahan Kawan saya memiliki satu situasi yang unik yaitu bahwa mereka telah menikah tetapi belum dicatat di catatan sipil. Pertannyaannya adalah Apakah pernikahan yang tidak dicatatkan ke catatan sipil adalah pernikahan yang tidak sah, walaupun sudah diresmikan secara agama ? | null | Pernikahan yang tidak dicatatkan di catatan sipil dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam konteks hukum, meskipun pernikahan tersebut telah dilakukan secara agama. Dalam konteks hukum di Indonesia, ada dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan: aspek agama dan aspek hukum negara.
Pertama, pernikaha... | ['Undang-undang No.1 tahun 1974', 'Undang-undang No.32 tahun 1954', 'Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975', 'UU 1/1974'] |
masalah ilmu Perundang-undangan | 2002-10-07 | 1. mengapa perundang-undangan merupakan sebagian kecil dari hukum? 2. Mengapa perundang-undangan tidak identik dengan hukum? 3. mengapa memahami perundang-undangan juga merupakan pemahaman sisi lain dari hukum? 4. mengapa perundang-undangan mempunyai struktur/sistematika? Tanpa struktur itu maka tidak dapat disebut per... | null | Waduh, terus-terang di kelas, baik perkuliahan atau pelatihan, sangat jarang ada pertanyaan yang seperti ini. OK, pada dasarnya ada dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan yang sulit dijawab dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Pertanyaan-pertanyaan anda mencerminkan kedua jenis tersebut.1. Pertanyaan ini pada dasarn... | Waduh, terus-terang di kelas, baik perkuliahan atau pelatihan, sangat jarang ada pertanyaan yang seperti ini. OK, pada dasarnya ada dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan yang sulit dijawab dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Pertanyaan-pertanyaan anda mencerminkan kedua jenis tersebut.1. Pertanyaan ini pada dasarn... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Waduh, terus-terang di kelas, baik perkuliahan atau pelatihan, sangat jarang ada pertanyaan yang seperti ini. OK, pada dasarnya ada dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan yang sulit dijawab dan pertanyaan yang tidak bis... | masalah ilmu Perundang-undangan 1. mengapa perundang-undangan merupakan sebagian kecil dari hukum? 2. Mengapa perundang-undangan tidak identik dengan hukum? 3. mengapa memahami perundang-undangan juga merupakan pemahaman sisi lain dari hukum? 4. mengapa perundang-undangan mempunyai struktur/sistematika? Tanpa struktur ... | null | Perundang-undangan, atau hukum tertulis, merupakan bagian dari hukum yang lebih luas dan kompleks. Hukum mencakup berbagai norma, nilai, dan prinsip yang mengatur tingkah laku masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oleh karena itu, perundang-undangan hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan s... | ['Keppres 44/1999'] |
Membentuk Yayasan | 2002-10-02 | Dengan UU Yayasan yang baru No.16 tahun 2001, apakah ada perbedaan yang krusial kalau kita ingin membentuk suatu yayasan. Misalnya, apakah masih harus melalui proses pengadilan atau langsung menunggu Berita Acara dari Depkeh dan HAM? Tolong uraikan juga persyaratannya sebelum menghadap ke notaris untuk membuat aktanya... | null | Ada3 proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian badan hukum Yayasan yaitu :1.Proses Pendirian2.Proses Pengesahan3.Proses PengumumanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas1.Proses PendirianYayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan ... | Ada3 proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian badan hukum Yayasan yaitu :1.Proses Pendirian2.Proses Pengesahan3.Proses PengumumanBelajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua Kelas1.Proses PendirianYayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Ada 3 proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian badan hukum Yayasan, yaitu:
1. **Proses Pendirian**
2. **Proses Pengesahan**
3. **Proses Pengumuman**
### Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Deng... | Membentuk Yayasan Dengan UU Yayasan yang baru No.16 tahun 2001, apakah ada perbedaan yang krusial kalau kita ingin membentuk suatu yayasan. Misalnya, apakah masih harus melalui proses pengadilan atau langsung menunggu Berita Acara dari Depkeh dan HAM? Tolong uraikan juga persyaratannya sebelum menghadap ke notaris unt... | null | Dalam konteks pembentukan yayasan di Indonesia, Undang-Undang Yayasan yang baru, yaitu UU No. 16 Tahun 2001, membawa beberapa perubahan signifikan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 28 Tahun 1997. Perubahan ini berdampak langsung pada proses dan syarat pembentukan yayasan, serta prosedur adminis... | [] |
sita jaminan dalam kepailitan | 2002-09-20 | Pasal 7 UU Kepailitan mengatur tentang sita jaminan dalam kepailitan, tapi tata cara dan prosedurnya tidak ada peraturan pelaksanannya. Menurut pasal 284 UU Kepailitan dikatan bila tidak ada ketentuan yang mengaturnya, maka yang digunakan adalah ketentuan dalam hukum acara perdata. Tapi nantinya akan banyak ketentuan y... | null | Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Kepailitan (Undang-undang Nomor 4 tahun 1998jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangNomor 1 Tahun 1998 jo Staatsblad 1905 Nomor 217 jo Staatsblad 1906 Nomor 3481).Dalam prakteknya, pemohon pailit b... | Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Kepailitan (Undang-undang Nomor 4 tahun 1998jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangNomor 1 Tahun 1998 jo Staatsblad 1905 Nomor 217 jo Staatsblad 1906 Nomor 3481).Dalam prakteknya, pemohon pailit b... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Ta... | sita jaminan dalam kepailitan Pasal 7 UU Kepailitan mengatur tentang sita jaminan dalam kepailitan, tapi tata cara dan prosedurnya tidak ada peraturan pelaksanannya. Menurut pasal 284 UU Kepailitan dikatan bila tidak ada ketentuan yang mengaturnya, maka yang digunakan adalah ketentuan dalam hukum acara perdata. Tapi na... | null | Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (UUK) mengatur tentang sita jaminan dalam proses kepailitan. Namun, seperti yang Anda sebutkan, tata cara dan prosedur mengenai sita jaminan ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan pelaksanaan. Hal ini menimbulkan per... | ['Undang-Undang Kepailitan', 'Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998', 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998', 'Staatsblad 1905 Nomor 217', 'Staatsblad 1906 Nomor 3481'] |
Status Tenaga kerja | 2002-09-16 | Saya telah bekerja di sebuah perusahaan selama hampir tiga tahun dengan sistem perpanjangan kontrak kerja pertahun. Apakah saya bisa merubah status saya menjadi pegawai tetap, mengingat saya sudah mengalami perpanjangan kontrak sebanyak 2 kali? Saya pernah mendengar adanya ketentuan seperti itu (?) Tolong beritahu UU a... | null | Sebagaimana telah kami jelaskan pada edisi kami yang terdahulu tentangpekerja kontrak, yang menjadi dasar adanya hubungan antara pengusaha (majikan) dan pekerja adalah adanya kontrak yang dibuat. Untuk jenis pekerjaan yang jangka waktunya tertentu maka kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dan pekerja adalah kesepak... | Sebagaimana telah kami jelaskan pada edisi kami yang terdahulu tentangpekerja kontrak, yang menjadi dasar adanya hubungan antara pengusaha (majikan) dan pekerja adalah adanya kontrak yang dibuat. Untuk jenis pekerjaan yang jangka waktunya tertentu maka kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dan pekerja adalah kesepak... | Sebagaimana telah kami jelaskan pada edisi kami yang terdahulu tentang pekerja kontrak, yang menjadi dasar adanya hubungan antara pengusaha (majikan) dan pekerja adalah adanya kontrak yang dibuat. Untuk jenis pekerjaan yang jangka waktunya tertentu, maka kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dan pekerja adalah kesep... | Status Tenaga kerja Saya telah bekerja di sebuah perusahaan selama hampir tiga tahun dengan sistem perpanjangan kontrak kerja pertahun. Apakah saya bisa merubah status saya menjadi pegawai tetap, mengingat saya sudah mengalami perpanjangan kontrak sebanyak 2 kali? Saya pernah mendengar adanya ketentuan seperti itu (?) ... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks hubungan kerja di Indonesia, status tenaga kerja dapat dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak). Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat beberapa ketentuan yang... | ['Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.'] |
Tanggapan, bukan pertanyaan tentang TAP MPR III/2000 | 2002-08-26 | Jawaban Sdr. Soni Maulana adalah keliru. Pertama kita harus tunduk pada TAP III/2000 sendiri, bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah UUD45, TAP MPR, UU (Undang-undang), Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden) dan Perda (Peraturan Daera... | null | Terima kasih atas tanggapan SNS! cukup menarik...saya coba jawab sebagai berikut:Pertama, wacana ini akan menjadi debat kusir ketika anda tidak lebih dulu memahami pendekatan yang saya gunakan dalam mengkaji masalah ini. Anda menggunakan pendekatan legal-formal ('.. kita harus tunduk pada TAP III/2000'), sementara saya... | Terima kasih atas tanggapan SNS! cukup menarik...saya coba jawab sebagai berikut:Pertama, wacana ini akan menjadi debat kusir ketika anda tidak lebih dulu memahami pendekatan yang saya gunakan dalam mengkaji masalah ini. Anda menggunakan pendekatan legal-formal ('.. kita harus tunduk pada TAP III/2000'), sementara saya... | Terima kasih atas tanggapan SNS! Cukup menarik... saya coba jawab sebagai berikut:
1. **Pertama**, wacana ini akan menjadi debat kusir ketika Anda tidak lebih dulu memahami pendekatan yang saya gunakan dalam mengkaji masalah ini. Anda menggunakan pendekatan legal-formal ('.. kita harus tunduk pada TAP III/2000'), seme... | Tanggapan, bukan pertanyaan tentang TAP MPR III/2000 Jawaban Sdr. Soni Maulana adalah keliru. Pertama kita harus tunduk pada TAP III/2000 sendiri, bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah UUD45, TAP MPR, UU (Undang-undang), Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), PP (Peraturan Pemerintah), Ke... | null | TAP MPR No. III/2000 merupakan salah satu landasan penting dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam TAP ini, diatur mengenai urutan norma hukum yang harus dipatuhi, mulai dari UUD 1945, TAP MPR, UU (Undang-undang), Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), PP (Peraturan Pemerintah), K... | [] |
Kontrak kerja pegawai | 2002-08-14 | Apabila perusahaan tidak dapat mengangkat pegawai kontrak setelah perpanjangan maks. 6 tahun atau 2 peride dikarenakan dari segi financial. Bagaimana kontraknya agar tidak menyalahi uu tentang kerja dengan batas waktu (UU nya nomor berapa)? | null | Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT), satu periode kontrak kerja adalah paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk paling lama dalam waktu sama. Seluruh periode kontrak kerja tidak boleh lebih dari 3 tahun. Dalam KKWT, tid... | Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT), satu periode kontrak kerja adalah paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk paling lama dalam waktu sama. Seluruh periode kontrak kerja tidak boleh lebih dari 3 tahun. Dalam KKWT, tid... | Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT), satu periode kontrak kerja adalah paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk paling lama dalam waktu sama. Seluruh periode kontrak kerja tidak boleh lebih dari 3 tahun.
Dalam KKWT, t... | Kontrak kerja pegawai Apabila perusahaan tidak dapat mengangkat pegawai kontrak setelah perpanjangan maks. 6 tahun atau 2 peride dikarenakan dari segi financial. Bagaimana kontraknya agar tidak menyalahi uu tentang kerja dengan batas waktu (UU nya nomor berapa)? | null | Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait dengan kontrak kerja pegawai, penting untuk memahami ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 59 UU ini mengatur mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan menetapkan bahwa PKWT hanya d... | ['Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1993'] |
uang jasa | 2002-08-12 | apakah saya mendapat uang jasa sesuai dengan kepmen No. 150 Th 2000, saya telah bekerja (sebagai karyawan tetap) selama 3 tahun 9 bulan, jika saya mengundurkan diri (berhenti bekerja)? | null | Pada dasarnya adalah setiap pekerja berhak mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja. Hal ini diatur dalamKepmennaker No. 150 tahun 2000tentang PHK, Pesangon dan lainnya. Dalam pasal 2(2)(b) disebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK tanpa meminta ijin Panitia Daerah atau Panitia Pusat dalam hal pekerja a... | Pada dasarnya adalah setiap pekerja berhak mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja. Hal ini diatur dalamKepmennaker No. 150 tahun 2000tentang PHK, Pesangon dan lainnya. Dalam pasal 2(2)(b) disebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK tanpa meminta ijin Panitia Daerah atau Panitia Pusat dalam hal pekerja a... | Pada dasarnya, setiap pekerja berhak mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja. Hal ini diatur dalam **Kepmennaker No. 150 tahun 2000** tentang PHK, Pesangon, dan lainnya.
Dalam Pasal 2(2)(b) disebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK tanpa meminta izin Panitia Daerah atau Panitia Pusat dalam hal pekerj... | uang jasa apakah saya mendapat uang jasa sesuai dengan kepmen No. 150 Th 2000, saya telah bekerja (sebagai karyawan tetap) selama 3 tahun 9 bulan, jika saya mengundurkan diri (berhenti bekerja)? | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah Anda berhak mendapatkan uang jasa sesuai dengan Kepmen No. 150 Tahun 2000 setelah bekerja sebagai karyawan tetap selama 3 tahun 9 bulan dan kemudian mengundurkan diri, kita perlu menganalisis beb... | ['Kepmennaker No. 150 tahun 2000', 'Pasal 2(2)(b)', 'Pasal 26', 'Pasal 23', 'Pasal 24'] |
Kepmenaker 150 dan Organ Perseroan | 2002-08-07 | Apakah terhadap Komisaris & Direksi suatu PT yang diberhentikan berlaku KepMenaker no. 150 ? | null | Agar lebih jelas duduk persoalannya, perlu diperhatikan bahwa anggota Direksi dan Komisaris dari perseroan terbatas (PT) diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi PT (ps.80 (1) dan ps.95 (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT)). Lebih lanjut, R... | Agar lebih jelas duduk persoalannya, perlu diperhatikan bahwa anggota Direksi dan Komisaris dari perseroan terbatas (PT) diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi PT (ps.80 (1) dan ps.95 (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT)). Lebih lanjut, R... | Agar lebih jelas duduk persoalannya, perlu diperhatikan bahwa anggota Direksi dan Komisaris dari perseroan terbatas (PT) diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi PT (ps. 80 (1) dan ps. 95 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)). Lebih lanju... | Kepmenaker 150 dan Organ Perseroan Apakah terhadap Komisaris & Direksi suatu PT yang diberhentikan berlaku KepMenaker no. 150 ? | null | Kepmenaker 150 atau Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 150 Tahun 2000 adalah regulasi yang berkaitan dengan ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, khususnya mengenai prosedur dan hak-hak karyawan yang di-PHK. Dalam konteks ini, pertanyaan yang diajukan adalah apakah Kepmenaker 150 berlaku bagi komisa... | ['Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)', 'ps. 80 (1)', 'ps. 95 (1)', 'ps. 81 (1)', 'ps. 101 UUPT', 'ps. 17 jo. ps. 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang', 'Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 tahun 2000 (Kepmenaker 150)', 'ps. 1'] |
Pelaksanaan RUPS dalam sebuah Perusahaan | 2002-08-05 | Saya, pemegang saham sebesar 2%, mengetahui bahwa RUPS Tahunan di tahun kemarin tidak terlaksana. Terlintas saya berpikir, "Apakah hukumnya untuk sebuah perusahaan yang lalai dalam melaksanakan RUPS tahunan?" Akhirnya, saya menanyakan hal tersebut kepada A, pemegang saham 44%. A menjawab, " RUPS tidak perlu dilaksanaka... | null | Perlu kami tekankan terlebih dahulu bahwa jawaban kami disini tidak diberikan per pertanyaan yang anda ajukan. Kami lebih kepada memberikan panduan atas prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berlaku berdasarkanUndang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Dalam RUPS tahunan, agenda yang penting diaju... | Perlu kami tekankan terlebih dahulu bahwa jawaban kami disini tidak diberikan per pertanyaan yang anda ajukan. Kami lebih kepada memberikan panduan atas prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berlaku berdasarkanUndang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Dalam RUPS tahunan, agenda yang penting diaju... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Perlu kami tekankan terlebih dahulu bahwa jawaban kami di sini tidak diberikan per pertanyaan yang Anda ajukan. Kami lebih kepada memberikan panduan atas prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berlaku berdasarkan Undang-... | Pelaksanaan RUPS dalam sebuah Perusahaan Saya, pemegang saham sebesar 2%, mengetahui bahwa RUPS Tahunan di tahun kemarin tidak terlaksana. Terlintas saya berpikir, "Apakah hukumnya untuk sebuah perusahaan yang lalai dalam melaksanakan RUPS tahunan?" Akhirnya, saya menanyakan hal tersebut kepada A, pemegang saham 44%. A... | null | Dalam konteks hukum perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu mekanisme yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. RUPS Tahunan, khususnya, diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Di Indonesia... | ['UUPT', 'ps. 57 (1) UUPT', 'ps. 65 (2) UUPT', 'ps. 57 UUPT', 'ps. 4 UUPT', 'ps. 68 dan 69 (1) hingga (5) UUPT', 'ps. 69 (5) UUPT', 'ps. 74 (1) UUPT', 'ps. 74 (2) UUPT', 'pasal 75 UUPT', 'ps. 54 UUPT', 'ps. 55 UUPT', 'ps. 85 (3) UUPT', 'ps. 98 (2) UUPT', 'ps. 110 UUPT'] |
Hierarki Peraturan Perundang-undangan | 2002-07-29 | Menurut TAP MPR no III tahun 2000 tentang hierarki perundang-undangan,bagaimana jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pelaksana dari PP/UU?Boleh/tidak, mohon penjelasan | null | Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan demikian Peraturan daerah tidak boleh bertentangan, misalnya dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri.Permasalahan muncul ketika TAP MPR No. III/MPR/2000 meniad... | Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan demikian Peraturan daerah tidak boleh bertentangan, misalnya dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri.Permasalahan muncul ketika TAP MPR No. III/MPR/2000 meniad... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan, misalnya dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah... | Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut TAP MPR no III tahun 2000 tentang hierarki perundang-undangan,bagaimana jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pelaksana dari PP/UU?Boleh/tidak, mohon penjelasan | null | Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam TAP MPR No. III Tahun 2000, yang memberikan panduan mengenai urutan dan kedudukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa tingkatan yang harus dipahami, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Peme... | ['TAP MPR No. III/MPR/2000'] |
Penanaman Modal Asing | 2002-07-19 | Bagaimana persyaratan mendirikan perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing? | null | Proses pendirian dari suatu perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing sedikit agak berbeda dengan pendirian perseroan terbatas biasa.Adabeberapa proses awal yang mesti dilalui dan beberapa instansi pemerintah yang terkait sehubungan dengan penanaman modal asing ini, seperti Badan Koordinasi Penanaman Moda... | Proses pendirian dari suatu perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing sedikit agak berbeda dengan pendirian perseroan terbatas biasa.Adabeberapa proses awal yang mesti dilalui dan beberapa instansi pemerintah yang terkait sehubungan dengan penanaman modal asing ini, seperti Badan Koordinasi Penanaman Moda... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Proses pendirian dari suatu perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing sedikit agak berbeda dengan pendirian perseroan terbatas biasa. Ada beberapa proses awal yang mesti dilalui dan beberapa instansi pemer... | Penanaman Modal Asing Bagaimana persyaratan mendirikan perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing? | null | Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing. Salah satu bentuk investasi yang umum dilakukan oleh investor asing adalah mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Untuk mendirikan PT yang merupakan... | ['Surat Keputusan BKPM No. 38 tahun 1999 tanggal 6 Oktober 1999 (SKep BKPM)', 'Surat Persetujuan BKPM'] |
Ne bis in idem | 2002-06-26 | seseorang telah melakukan pembakaran terhadap orang lain . Untuk itu dia dikenai pasal 338 dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 10 tahun dia menjalani hukuman,dan dia bebas .kemudian selang beberapa waktu ternyata korban yang 10 tahun yanglalu dia bunuh dengan cara membakar ,tidak mati.dan akhirnya dia membunuh lagi o... | null | Apa yang ia lakukan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perkara yangnebis in idem.Pengertian asasnebis in idemadalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (vide ps.76 (1) Kitab Undang-udang Hukum Pidana).Perbuatan yang ia lakukan ... | Apa yang ia lakukan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perkara yangnebis in idem.Pengertian asasnebis in idemadalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (vide ps.76 (1) Kitab Undang-udang Hukum Pidana).Perbuatan yang ia lakukan ... | Apa yang ia lakukan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perkara yang **nebis in idem**. Pengertian asas **nebis in idem** adalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (vide ps. 76 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Perbuatan y... | Ne bis in idem seseorang telah melakukan pembakaran terhadap orang lain . Untuk itu dia dikenai pasal 338 dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 10 tahun dia menjalani hukuman,dan dia bebas .kemudian selang beberapa waktu ternyata korban yang 10 tahun yanglalu dia bunuh dengan cara membakar ,tidak mati.dan akhirnya dia ... | null | Ne bis in idem adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili atau dihukum dua kali untuk kejahatan yang sama setelah putusan akhir dijatuhkan. Prinsip ini berakar pada asas keadilan dan kepastian hukum, dan bertujuan untuk melindungi individu dari penganiayaan hukum yang berlebihan. Dalam kon... | ['ps. 76 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', 'ps. 143 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana', 'ps. 486 KUHP'] |
perlindungan hak anak-anak | 2002-06-17 | Dua anak asuh kami umur 6 dan 8 tahun diambil paksa oleh ayah kandungnya, sehingga mereka harus putus sekolah, dan kemungkinan akan terlantar kembali. 1. Mereka tidak mau diambil ayahnya lagi, apakah mereka punya hak untuk menolak agar bisa melanjutkan sekolahnya ? 2. Apakah kami, selaku orang tua asuh (tanpa adopsi) p... | null | Masalah seperti ini merupakan masalah klasik dalam pengasuhan anak, terutama karena berbeda dengan pengangkatan anak (adopsi) yang ditetapkan melalui putusan pengadilan, pengasuhan anak tidak memberikan kewenangan hukum kepada orangtua asuh.Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan ... | Masalah seperti ini merupakan masalah klasik dalam pengasuhan anak, terutama karena berbeda dengan pengangkatan anak (adopsi) yang ditetapkan melalui putusan pengadilan, pengasuhan anak tidak memberikan kewenangan hukum kepada orangtua asuh.Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan ... | Masalah seperti ini merupakan masalah klasik dalam pengasuhan anak, terutama karena berbeda dengan pengangkatan anak (adopsi) yang ditetapkan melalui putusan pengadilan, pengasuhan anak tidak memberikan kewenangan hukum kepada orangtua asuh.
Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberik... | perlindungan hak anak-anak Dua anak asuh kami umur 6 dan 8 tahun diambil paksa oleh ayah kandungnya, sehingga mereka harus putus sekolah, dan kemungkinan akan terlantar kembali. 1. Mereka tidak mau diambil ayahnya lagi, apakah mereka punya hak untuk menolak agar bisa melanjutkan sekolahnya ? 2. Apakah kami, selaku oran... | null | Dalam konteks perlindungan hak anak, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan terkait dengan situasi yang dihadapi oleh dua anak asuh berusia 6 dan 8 tahun yang diambil paksa oleh ayah kandungnya. Perlindungan hak anak diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak di Indon... | [] |
pembuktian | 2002-06-05 | bagaimana cara melakukan pembuktian di pengadilan terhadap transaksi melalui internet, jika pada suatu saat terjadi suatu sengketa (problem hukum) | null | Pertama, belum ada satu aturan khusus yang mengatur mengenai pembuktian transaksi elektronik. Apalagi jika terjadi sengketa. Namun jika kita melihat peraturan lainnya yang berkenaan dengan data elektronik,Undang-undang No.8 tahun 1997tentang Dokumen Perusahaan. Dijelaskan dalam salah satu pasal didalamnya, dimungkinkan... | Pertama, belum ada satu aturan khusus yang mengatur mengenai pembuktian transaksi elektronik. Apalagi jika terjadi sengketa. Namun jika kita melihat peraturan lainnya yang berkenaan dengan data elektronik,Undang-undang No.8 tahun 1997tentang Dokumen Perusahaan. Dijelaskan dalam salah satu pasal didalamnya, dimungkinkan... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pertama, belum ada satu aturan khusus yang mengatur mengenai pembuktian transaksi elektronik. Apalagi jika terjadi sengketa. Namun jika kita melihat peraturan lainnya yang berkenaan dengan data elektronik, **Undang-unda... | pembuktian bagaimana cara melakukan pembuktian di pengadilan terhadap transaksi melalui internet, jika pada suatu saat terjadi suatu sengketa (problem hukum) | null | Pembuktian dalam kasus sengketa yang melibatkan transaksi melalui internet memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan transaksi konvensional. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar pembuktian, jenis-jenis bukti yang dapat digunakan, serta bagaimana pengadilan akan mengevaluasi buk... | ['Undang-undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan'] |
Jual Beli Saham tanpa persetujuan | 2002-05-13 | Saya dan seorang rekan mendirikan PT. Dalam anggaran dasar pendirian PT, rekan A selaku Direktur dan memiliki 30 % saham. Saya selaku Komisaris dan memiliki 70 % saham (dimana berdasarkan perjanjian dan kuasa notaris, dalam PT tersebut saya memiliki 30 % saham dan sisanya 40 % milik rekan B yg memberikan kuasa kepada s... | null | Hal yang mesti anda perhatikan dalam hal ini adalah perihal pengalihan atas saham menurut ketentuan anggaran dasar PT Saudara. Biasanya setiap pengalihan saham memerlukan persetujuan organ perseroan (RUPS dan atau Komisaris). Anda sebagai pemegang saham mayoritas (yaitu mempunyai 30% saham ditambah kuasa atas pengurusa... | Hal yang mesti anda perhatikan dalam hal ini adalah perihal pengalihan atas saham menurut ketentuan anggaran dasar PT Saudara. Biasanya setiap pengalihan saham memerlukan persetujuan organ perseroan (RUPS dan atau Komisaris). Anda sebagai pemegang saham mayoritas (yaitu mempunyai 30% saham ditambah kuasa atas pengurusa... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Hal yang mesti Anda perhatikan dalam hal ini adalah perihal pengalihan atas saham menurut ketentuan anggaran dasar PT Saudara. Biasanya setiap pengalihan saham memerlukan persetujuan organ perseroan (RUPS dan/atau Komis... | Jual Beli Saham tanpa persetujuan Saya dan seorang rekan mendirikan PT. Dalam anggaran dasar pendirian PT, rekan A selaku Direktur dan memiliki 30 % saham. Saya selaku Komisaris dan memiliki 70 % saham (dimana berdasarkan perjanjian dan kuasa notaris, dalam PT tersebut saya memiliki 30 % saham dan sisanya 40 % milik re... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam situasi yang dihadapi, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan terkait dengan jual beli saham yang terjadi tanpa persetujuan Anda. Pertama-tama, kita perlu memahami dasar hukum yang mengatur tentang jual beli saham... | ['ps. 1320 KUHPerdata', 'pasal 874 KUHPerdata', 'ps. 49 UUPT', 'pasal 45 ayat 2 UUPT', 'pasal 1819 KUHPerdata', 'ps. 54 UUPT', 'ps. 55 UUPT'] |
APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) | 2002-04-24 | Apakah APHT itu? Sejauh mana wilayah cakupannya? Apakah ada hubungan langsung antara APHT dan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan? Terima kasih | null | Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor ... | Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor p... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT")** mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ... | APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) Apakah APHT itu? Sejauh mana wilayah cakupannya? Apakah ada hubungan langsung antara APHT dan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan? Terima kasih | null | APHT, atau Akta Pemberian Hak Tanggungan, merupakan dokumen hukum yang digunakan di Indonesia untuk memberikan jaminan utang dengan menggunakan aset berupa tanah dan/atau bangunan. Hak tanggungan itu sendiri adalah hak yang diberikan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitur dengan cara menjual obj... | ['Undang-undang No.4 Tahun 1996', 'UUHT', 'ps.1 (1) UUHT', 'ps.11 (2) UUHT', 'ps.2 (2) UUHT', 'ps.20 UUHT'] |
Convertible Bond | 2002-04-22 | Bung Pokrol, dalam sebuah artikel saya membaca istilah Convertible Bond dan Zero Coupun Bond. Saya coba untuk mencari istilah dan penjelasan tentang hal tersebut di buku finance, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Untuk itu saya harap anda anda dapat membantu saya memberikan jawaban atas pertanyaan berik... | null | Convertible Bond(CB) merupakan fasilitas pinjaman untuk membiayai suatu proyek atau operasi bisnis perusahaan, seperti halnya pemberian fasilitas pinjaman. Namun CB memberikan opsi untuk melakukan konversi hutang menjadi saham. Biasanya yang menjadi kreditur CB adalah induk perusahaan atau anggota daripada grup perusah... | Convertible Bond(CB) merupakan fasilitas pinjaman untuk membiayai suatu proyek atau operasi bisnis perusahaan, seperti halnya pemberian fasilitas pinjaman. Namun CB memberikan opsi untuk melakukan konversi hutang menjadi saham. Biasanya yang menjadi kreditur CB adalah induk perusahaan atau anggota daripada grup perusah... | # Convertible Bond (CB)
Convertible Bond (CB) merupakan fasilitas pinjaman untuk membiayai suatu proyek atau operasi bisnis perusahaan, seperti halnya pemberian fasilitas pinjaman. Namun, CB memberikan opsi untuk melakukan konversi hutang menjadi saham. Biasanya yang menjadi kreditur CB adalah induk perusahaan atau an... | Convertible Bond Bung Pokrol, dalam sebuah artikel saya membaca istilah Convertible Bond dan Zero Coupun Bond. Saya coba untuk mencari istilah dan penjelasan tentang hal tersebut di buku finance, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Untuk itu saya harap anda anda dapat membantu saya memberikan jawaban atas... | null | Convertible bonds (CB) adalah instrumen utang yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham perusahaan pada waktu tertentu dan dengan harga yang telah ditentukan. Ada beberapa jenis convertible bonds, di antaranya Mandatory CB, Optional CB, Zero Coupon Bond, dan Exchangeable ... | [] |
tentang tenaga kerja anak | 2002-04-17 | Diatur dalam peraturan manakah perlindungan tenaga kerja anak? Dan sejauh ini apakah peraturan tersebut telah memadai? Tolong jelaskan juga kendala yang terjadi dewasa ini tentang pekerja yang masih tergolong anak-anak ini. Tolong juga beri saya segala informasi tentang hal-hal yang bersangkutan dengan tenaga kerja an... | null | Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam ps.1 Undang-undang no.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Tetapi menanggapi pertanyaan apakah p... | Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam ps.1 Undang-undang no.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Tetapi menanggapi pertanyaan apakah p... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam ps.1 Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang sekaligus menetapkan batas usia anak yang diperbolehkan bekerja adalah ... | tentang tenaga kerja anak Diatur dalam peraturan manakah perlindungan tenaga kerja anak? Dan sejauh ini apakah peraturan tersebut telah memadai? Tolong jelaskan juga kendala yang terjadi dewasa ini tentang pekerja yang masih tergolong anak-anak ini. Tolong juga beri saya segala informasi tentang hal-hal yang bersangku... | null | Perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam konteks pekerjaan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur laran... | ['Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan', 'Keppres No. 36 Tahun 1990', 'Konvensi Hak Anak (KHA)'] |
Usaha dagang yang tidak berbadan hukum | 2002-04-08 | Apakah hukum membenarkan suatu usaha dagang dan jasa tidak berbadan hukum? Jika benar, pada kondisi bagaimana. Jika salah, dasar hukumnya apa, dan harus bagaimana? Bagaimana pula kedudukan usaha dagang dan jasa yang tidak berbadan hukum dalam membuat ikatan kontrak? Siapa yang harus menanggung kewajiban bila terjadi wa... | null | Setiap usaha dagang (‘bisnis') dijalankan melalui suatu ‘kendaraan bisnis', yang disebut ‘perusahaan'. Perusahaan terbagi atas 3 (tiga) jenis: (i) perusahaan perseorangan- (ii) perusahaan perorangan- dan (iii) perusahaan yang berbadan hukum. Pada prinsipnya, tidak ada larangan dalam memilih jenis perusahaan dalam... | Setiap usaha dagang (‘bisnis') dijalankan melalui suatu ‘kendaraan bisnis', yang disebut ‘perusahaan'. Perusahaan terbagi atas 3 (tiga) jenis: (i) perusahaan perseorangan- (ii) perusahaan perorangan- dan (iii) perusahaan yang berbadan hukum. Pada prinsipnya, tidak ada larangan dalam memilih jenis perusahaan dalam... | Setiap usaha dagang (‘bisnis’) dijalankan melalui suatu ‘kendaraan bisnis’, yang disebut ‘perusahaan’. Perusahaan terbagi atas 3 (tiga) jenis:
1. perusahaan perseorangan
2. perusahaan perorangan
3. perusahaan yang berbadan hukum
Pada prinsipnya, tidak ada larangan dalam memilih jenis perusahaan dalam rangka menjalank... | Usaha dagang yang tidak berbadan hukum Apakah hukum membenarkan suatu usaha dagang dan jasa tidak berbadan hukum? Jika benar, pada kondisi bagaimana. Jika salah, dasar hukumnya apa, dan harus bagaimana? Bagaimana pula kedudukan usaha dagang dan jasa yang tidak berbadan hukum dalam membuat ikatan kontrak? Siapa yang har... | null | Usaha dagang yang tidak berbadan hukum, seperti usaha perorangan atau kemitraan tanpa badan hukum, merupakan fenomena yang umum dalam praktik bisnis. Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan keberadaan dan legitimasi usaha dagang serta jasa yang tidak berbadan hukum.... | ['Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 'Pasal 1618 hingga Pasal 1652', 'Kitab Undang-Undang Hukum Dagang', 'Pasal 15 hingga Pasal 35'] |
Kepmennaker No. 78/MEN/2001 | 2002-04-01 | Saya telah membaca pertanyaan dari salah satu pembaca mengenai 'uang jasa' dari perusahaan ketika mengundurkan diri secara baik-baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu : 1. Saat ini Kepmennaker mana yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja, karena sebelumnya saya sempat mengetahui adanya pemberlakuan K... | null | 1. Polemik yang berkepanjangan tentang Kepmenaker ini telah dibahas oleh hukumonline,pada tahun lalu. Anda dapat melihat dalam arsip kami. Saat ini yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja adalahKepmennaker No. 150 tahun 2000.2. Berdasarkan Kepmenaker 150/2000, maka peker... | 1. Polemik yang berkepanjangan tentang Kepmenaker ini telah dibahas oleh hukumonline,pada tahun lalu. Anda dapat melihat dalam arsip kami. Saat ini yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja adalahKepmennaker No. 150 tahun 2000.2. Berdasarkan Kepmenaker 150/2000, maka peker... | 1. Polemik yang berkepanjangan tentang Kepmenaker ini telah dibahas oleh hukumonline, pada tahun lalu. Anda dapat melihat dalam arsip kami. Saat ini yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah **Kepmennaker No. 150 tahun 2000**.
2. Berdasarkan **Kepmenaker 150/2000**... | Kepmennaker No. 78/MEN/2001 Saya telah membaca pertanyaan dari salah satu pembaca mengenai 'uang jasa' dari perusahaan ketika mengundurkan diri secara baik-baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu : 1. Saat ini Kepmennaker mana yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja, karena sebelumnya saya sempat meng... | null | Dalam menjawab pertanyaan mengenai Kepmennaker No. 78/MEN/2001 dan perhitungan uang jasa bagi pekerja yang mengundurkan diri dengan baik, perlu dicermati beberapa aspek hukum yang relevan.
Pertama, mengenai Kepmennaker yang berlaku saat ini. Kepmennaker No. 78/MEN/2001 dan Kepmennaker No. 111/MEN/2001 adalah peraturan... | ['Kepmennaker No. 150 tahun 2000', 'Kepmenaker 150/2000', 'Kepmenaker 150/2000', 'Kepmenaker 150/2000', 'Kepmenaker 150/2000'] |
investasi bidang iklan | 2002-03-22 | Apakah saat sekarang ini sudah dapat pihak asing melakukan investasi di bidang iklan? tolong dong dengan aturannya, terimakasih. | null | Pihak asing dapat menanamkan modalnya di bidang periklanan. Dimana bidang usaha periklanan tidak termasuk dalam bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik Penanaman Modal dalam Negeri, maupun Penanaman Modal Asing (Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000jo.Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000tentang Perubahan K... | Pihak asing dapat menanamkan modalnya di bidang periklanan. Dimana bidang usaha periklanan tidak termasuk dalam bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik Penanaman Modal dalam Negeri, maupun Penanaman Modal Asing (Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000jo.Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000tentang Perubahan K... | Pihak asing dapat menanamkan modalnya di bidang periklanan. Di mana bidang usaha periklanan tidak termasuk dalam bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik Penanaman Modal dalam Negeri, maupun Penanaman Modal Asing.
### Dasar Hukum:
- Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000
- Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2... | investasi bidang iklan Apakah saat sekarang ini sudah dapat pihak asing melakukan investasi di bidang iklan? tolong dong dengan aturannya, terimakasih. | null | Investasi di bidang iklan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur investasi asing. Untuk memahami apakah pihak asing dapat melakukan investasi di bidang ini, kita perlu melihat beberapa aspek hukum yang relevan, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal, peraturan tentan... | ['Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000', 'Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.'] |
putusan P4D | 2002-03-20 | Apabila telah ada putusan P4D, namun perusahaan tidak mau melaksanakan putusan tersebut apakah yang dapat saya lakukan? | null | Apabila setelah 14 hari sejak putusan P4D tersebut diputuskan akan tetapi pihak perusahaan tidak mau melaksanakan hasil dari putusan tersebut, anda dapat mengajukan gugatan ke tempat dimana putusan tersebut dikeluarkan (biasanya di tempat domisili perusahaan) agar putusan tersebut dilaksanakan. Pihak P4D mempunyai tuga... | Apabila setelah 14 hari sejak putusan P4D tersebut diputuskan akan tetapi pihak perusahaan tidak mau melaksanakan hasil dari putusan tersebut, anda dapat mengajukan gugatan ke tempat dimana putusan tersebut dikeluarkan (biasanya di tempat domisili perusahaan) agar putusan tersebut dilaksanakan. Pihak P4D mempunyai tuga... | Apabila setelah 14 hari sejak putusan P4D tersebut diputuskan akan tetapi pihak perusahaan tidak mau melaksanakan hasil dari putusan tersebut, Anda dapat mengajukan gugatan ke tempat di mana putusan tersebut dikeluarkan (biasanya di tempat domisili perusahaan) agar putusan tersebut dilaksanakan. Pihak P4D mempunyai tug... | putusan P4D Apabila telah ada putusan P4D, namun perusahaan tidak mau melaksanakan putusan tersebut apakah yang dapat saya lakukan? | null | Putusan P4D (Pengadilan Pajak) adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan pajak terkait sengketa perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam konteks ini, apabila sudah ada putusan P4D dan perusahaan tidak melaksanakan putusan tersebut, ada beberapa langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugik... | [] |
Undang-Undang Yayasan dan Lembaga Pendidikan | 2002-02-20 | Tolong dijelaskan implementasi UU no.16/2001 dan kaitannya dengan penyelenggara pendidikan (tinggi). Apakah ada aturan pelaksanaannya? Adakah contoh konkret skema hubungan yayasan dengan badan usaha/lembaga pendidikan, dan lain-lain. | null | Undang-Undang Yayasan (UU No.16 Tahun 2001), akan mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap semua yayasan di Indonesia termasuk bagi penyelenggara pendidikan. Terlebih lagi kita ketahui bersama bahwa bentuk badan hukum yang diperkenankan untuk penyelenggara pendidikan ialah yayasan.Namun demikian karena pada ... | Undang-Undang Yayasan (UU No.16 Tahun 2001), akan mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap semua yayasan di Indonesia termasuk bagi penyelenggara pendidikan. Terlebih lagi kita ketahui bersama bahwa bentuk badan hukum yang diperkenankan untuk penyelenggara pendidikan ialah yayasan.Namun demikian karena pada ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**Undang-Undang Yayasan (UU No.16 Tahun 2001)** akan mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap semua yayasan di Indonesia, termasuk bagi penyelenggara pendidikan. Terlebih lagi, kita ketahui bersama bahwa bent... | Undang-Undang Yayasan dan Lembaga Pendidikan Tolong dijelaskan implementasi UU no.16/2001 dan kaitannya dengan penyelenggara pendidikan (tinggi). Apakah ada aturan pelaksanaannya? Adakah contoh konkret skema hubungan yayasan dengan badan usaha/lembaga pendidikan, dan lain-lain. | null | Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan dasar hukum yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan di Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi, yayasan berperan sebagai badan hukum yang mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan, termasuk universitas, institut, dan sek... | ['UU No.16 Tahun 2001', 'Pasal 71 UU No.16/2001', 'Bab VI UU No.16/2001', 'UU No.16/2001'] |
Giro kosong | 2002-02-15 | bung pokrol, Saya menerima 4 lembar giro dari rekan kongsi saya sebagai perhitungan pengakhiran kerjasama, yang akan saya tanyakan sejauhmana kekuatan hukumnya apabila giro yang bersangkutan ternyata kosong. Apakah bila perjanjian tsb dibuat dalam bentuk akte di depan notaris, dapat dilakukan tindakan hukum terhadap ya... | null | Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasBila telah terlanjur menggunakan instrumen pembayaran dengan giro dan ternyata itu adalah giro kosong, maka anda dapat mensyaratkan rekan anda untuk mengaku berhutang berdasarkan akta notaris pengakuan hutang, dimana dia dapat diwajibkan untuk mem... | Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000Lihat Semua KelasBila telah terlanjur menggunakan instrumen pembayaran dengan giro dan ternyata itu adalah giro kosong, maka anda dapat mensyaratkan rekan anda untuk mengaku berhutang berdasarkan akta notaris pengakuan hutang, dimana dia dapat diwajibkan untuk mem... | Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai Dari
**Rp. 149.000**
Lihat Semua Kelas
Bila telah terlanjur menggunakan instrumen pembayaran dengan giro dan ternyata itu adalah giro kosong, maka Anda dapat mensyaratkan rekan Anda untuk mengaku berhutang berdasarkan akta notaris pengakuan hutang, di mana dia dapat di... | Giro kosong bung pokrol, Saya menerima 4 lembar giro dari rekan kongsi saya sebagai perhitungan pengakhiran kerjasama, yang akan saya tanyakan sejauhmana kekuatan hukumnya apabila giro yang bersangkutan ternyata kosong. Apakah bila perjanjian tsb dibuat dalam bentuk akte di depan notaris, dapat dilakukan tindakan hukum... | null | Dalam konteks hukum, giro kosong adalah suatu instrumen pembayaran yang tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi jumlah yang tertera di dalamnya. Dalam hal ini, Anda menerima empat lembar giro dari rekan kongsi sebagai bagian dari penyelesaian kerjasama, namun giro tersebut ternyata kosong. Untuk memahami kekuatan... | ['ps.165 HIR', 'ps.1868 KUH Perdata'] |
pendirian pabrik AMDK | 2002-01-18 | Saya berencana untuk medirikan sebuah pabrik ADK (air minum dalam kemasan) dan yang menjadi pertanyaan saya adakah peraturan dari menteri perdagangan yang menyatakan bahwa untuk mendirikan pabrik tsb. Apakah saya harus memiliki peralatan laboratorium (untuk menganalisa kadar air)? Ataukah saya boleh menggunakan jasa la... | null | Sehubungan dengan kegiatan air minum dalam kemasan atau lebih dikenal dengan kegiatan AMDK, tidak ada peraturan dari instansi terkait yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang ingin mendirikan pabrik AMDK harus memiliki peralatan laboratorium sendiri.Namun, mohon diperhatikan disini bahwa berdasarkan peraturan yang ... | Sehubungan dengan kegiatan air minum dalam kemasan atau lebih dikenal dengan kegiatan AMDK, tidak ada peraturan dari instansi terkait yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang ingin mendirikan pabrik AMDK harus memiliki peralatan laboratorium sendiri.Namun, mohon diperhatikan disini bahwa berdasarkan peraturan yang ... | Sehubungan dengan kegiatan air minum dalam kemasan atau lebih dikenal dengan kegiatan AMDK, tidak ada peraturan dari instansi terkait yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan yang ingin mendirikan pabrik AMDK harus memiliki peralatan laboratorium sendiri. Namun, mohon diperhatikan di sini bahwa berdasarkan peraturan yan... | pendirian pabrik AMDK Saya berencana untuk medirikan sebuah pabrik ADK (air minum dalam kemasan) dan yang menjadi pertanyaan saya adakah peraturan dari menteri perdagangan yang menyatakan bahwa untuk mendirikan pabrik tsb. Apakah saya harus memiliki peralatan laboratorium (untuk menganalisa kadar air)? Ataukah saya bol... | null | Dalam mendirikan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), terdapat beberapa aspek regulasi yang perlu dipertimbangkan, terutama mengenai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.
Pertama, dalam rangka mendirikan pabrik AMDK, Anda perlu mematuhi Per... | [] |
somasi | 2002-01-16 | Apakah Somasi itu ? terima kasih | null | Somasi bersifat memberikan peringatan. Biasanya dilakukan sampai 3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat dimana si pihak yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang. Karena bersifat peringatan, maka somasi harus melaluisurattertulis. Wa... | Somasi bersifat memberikan peringatan. Biasanya dilakukan sampai 3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat dimana si pihak yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang. Karena bersifat peringatan, maka somasi harus melaluisurattertulis. Wa... | Somasi bersifat memberikan peringatan. Biasanya dilakukan sampai 3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat di mana si pihak yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang. Karena bersifat peringatan, maka somasi harus melalui surat tertulis.... | somasi Apakah Somasi itu ? terima kasih | null | Somasi merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin "somatio" yang berarti peringatan atau permintaan. Dalam konteks hukum di Indonesia, somasi adalah suatu bentuk komunikasi resmi yang biasanya dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berhak untuk meminta kepada pihak lain agar memenuhi kew... | ['Pasal 1243 KUH Perdata', 'Pasal 1238 KUH Perdata'] |
Jual - Beli Tanah | 2002-01-04 | 1. Benarkah seorang WNA tidak boleh membeli atau memiliki tanah di seluruh wilayah Indonesia ? 2. Jika benar peraturan mana yang mengaturnya? 3. Jika benar bagaimana caranya supaya seorang WNA dapat membeli tanah untuk dimilikinya secara legal? 4. Dalam proses jual-beli tanah, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus d... | null | Jawaban atas pertanyaan yang serupa dengan yang anda ajukan telah kami berikan pada tanggal 21 Nopember 2001 dengan judulPemilikan properti��... Agar memudahkan anda, maka sekali lagi kami berikan beberapa peraturan yang dapat menjadi bahan referensi:1.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tanggal 17 Juni ... | Jawaban atas pertanyaan yang serupa dengan yang anda ajukan telah kami berikan pada tanggal 21 Nopember 2001 dengan judulPemilikan properti��... Agar memudahkan anda, maka sekali lagi kami berikan beberapa peraturan yang dapat menjadi bahan referensi:1.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tanggal 17 Juni ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Jawaban atas pertanyaan yang serupa dengan yang Anda ajukan telah kami berikan pada tanggal 21 November 2001 dengan judul **Pemilikan Properti**. Agar memudahkan Anda, maka sekali lagi kami berikan beberapa peraturan ya... | Jual - Beli Tanah 1. Benarkah seorang WNA tidak boleh membeli atau memiliki tanah di seluruh wilayah Indonesia ? 2. Jika benar peraturan mana yang mengaturnya? 3. Jika benar bagaimana caranya supaya seorang WNA dapat membeli tanah untuk dimilikinya secara legal? 4. Dalam proses jual-beli tanah, kewajiban-kewajiban apa... | null | Dalam konteks hukum tanah di Indonesia, isu kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) sangat kompleks dan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum, hukum agraria Indonesia mengatur bahwa hak atas tanah adalah hak yang bersifat nasional, dan terdapat pembatasan yang ketat mengenai kepemilikan... | ['Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996', 'Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1996', 'Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-2871 Tahun 1996', 'Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996', 'Surat Eda... |
Nominee - penanaman modal tidak langsung | 2001-12-07 | Peraturan investasi yang berlaku membatasi kepemilikan saham bagi pemegang saham asing untuk bidang-bidang tertentu atau sama sekali tertutup bagi asing. Akan tetapi untuk tetap dapat berusaha dalam bidang yang tertutup tersebut atau untuk dapat memegang saham lebih dari yang ditentukan oleh peraturan, para pemegang s... | null | Pada prinsipnya klinik hukumonline tidak memberikan tanggapan hukum (legal advice) atas persoalan-persolan hukum yang ada, kami sekedar memberikan sedikit pengetahuan tentang permasalahan hukum yang ada. Anda dapat menghubungi pengacara atau konsultan hukum yang memahami persoalan ini bila anda hendak mendapatkan tangg... | Pada prinsipnya klinik hukumonline tidak memberikan tanggapan hukum (legal advice) atas persoalan-persolan hukum yang ada, kami sekedar memberikan sedikit pengetahuan tentang permasalahan hukum yang ada. Anda dapat menghubungi pengacara atau konsultan hukum yang memahami persoalan ini bila anda hendak mendapatkan tangg... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pada prinsipnya, klinik hukumonline tidak memberikan tanggapan hukum (legal advice) atas persoalan-persoalan hukum yang ada. Kami sekadar memberikan sedikit pengetahuan tentang permasalahan hukum yang ada. Anda dapat me... | Nominee - penanaman modal tidak langsung Peraturan investasi yang berlaku membatasi kepemilikan saham bagi pemegang saham asing untuk bidang-bidang tertentu atau sama sekali tertutup bagi asing. Akan tetapi untuk tetap dapat berusaha dalam bidang yang tertutup tersebut atau untuk dapat memegang saham lebih dari yang d... | null | Dalam konteks penanaman modal asing di Indonesia, terdapat sejumlah regulasi yang membatasi kepemilikan saham oleh pemegang saham asing dalam bidang usaha tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendorong pengembangan industri lokal. Namun, praktik penggunaan nominee oleh pemegang saham as... | ['Pasal 53 (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)', 'Pasal 53 (3) UUPT', 'Pasal 1320', '1337', '1335 KUH Perdata'] |
Akta bawah tangan | 2001-12-03 | Katakan kami melakukan investasi pada bidang usaha pertanian tertentu.Kami memberikan sejumlah modal dan dia yang akan mengelola usaha tersebut, dan dia akan mengembalikan modal investasi ditambah bunga dengan dicicil setiap bulan selama satu tahun. Untuk itu kami menandatangani surat perjanjian bermeterai dan disahkan... | null | Seperti jawaban kami sebelumnya mengenaisurat perjanjian yang dibuat di bawah tangan, suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihakatau lebih mengikat terhadappara pihak tersebut (dalam hal ini perjanjian antaraanda denganrekan bisnis anda). Segala perjanjian apalagi yang tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti.Apa... | Seperti jawaban kami sebelumnya mengenaisurat perjanjian yang dibuat di bawah tangan, suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihakatau lebih mengikat terhadappara pihak tersebut (dalam hal ini perjanjian antaraanda denganrekan bisnis anda). Segala perjanjian apalagi yang tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti.Apa... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Seperti jawaban kami sebelumnya mengenai surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan, suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih mengikat terhadap para pihak tersebut (dalam hal ini perjanjian antara Anda... | Akta bawah tangan Katakan kami melakukan investasi pada bidang usaha pertanian tertentu.Kami memberikan sejumlah modal dan dia yang akan mengelola usaha tersebut, dan dia akan mengembalikan modal investasi ditambah bunga dengan dicicil setiap bulan selama satu tahun. Untuk itu kami menandatangani surat perjanjian berme... | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam situasi yang dihadapi, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis terkait dengan perjanjian investasi yang telah dilakukan dan tindakan yang dapat diambil setelah pelanggaran kewajiban oleh pihak pengelola usaha.
Pertama,... | [] |
Akuisisi perusahaan telekomunikasi | 2001-11-23 | Bisakah badan hukum asing mengakuisisi perusahaan telekomunikasi indonesia seperti PT.Telkom, tbk. misalnya, hingga memiliki 100% saham ? | null | Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam kegiatan investasi asing, suatu badan hukum asing dimungkinkan untuk memiliki tidak lebih dari 95% saham perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Namun perlu diperhatikan pula bahwa terdapat pula ketentuan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait... | Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam kegiatan investasi asing, suatu badan hukum asing dimungkinkan untuk memiliki tidak lebih dari 95% saham perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Namun perlu diperhatikan pula bahwa terdapat pula ketentuan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam kegiatan investasi asing, suatu badan hukum asing dimungkinkan untuk memiliki tidak lebih dari 95% saham perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Namun perlu diperhatik... | Akuisisi perusahaan telekomunikasi Bisakah badan hukum asing mengakuisisi perusahaan telekomunikasi indonesia seperti PT.Telkom, tbk. misalnya, hingga memiliki 100% saham ? | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks akuisisi perusahaan telekomunikasi di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah badan hukum asing dapat mengakuisisi perusahaan seperti PT. Telkom, Tbk. hingga memiliki 100% sah... | [] |
jenis-jenis kontrak bisnis | 2001-10-31 | Dalam jenis kontrak bisnis yang biasa dipakai dalam praktek sehari-hari, Ada berapa macam baik yang sifatnya insidental atau standard (seperti TAC, BOT, TAA, joint operation, production sharing, dll) Dimanakah bisa diperoleh copy dari jenis-jenis kontrak tersebut?" | null | Jenis-jenis kontrak bisnis dapat dilihat dari hubungan dan kondisi bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan. Terlepas dari bidang usaha yang dijalani, adapun macam-macam hubungan dan kondisi bisnis tersebut yaitu sebagai berikut:a.Hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnisHubungan dengan kont... | Jenis-jenis kontrak bisnis dapat dilihat dari hubungan dan kondisi bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan. Terlepas dari bidang usaha yang dijalani, adapun macam-macam hubungan dan kondisi bisnis tersebut yaitu sebagai berikut:a.Hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnisHubungan dengan kont... | Jenis-jenis kontrak bisnis dapat dilihat dari hubungan dan kondisi bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan. Terlepas dari bidang usaha yang dijalani, adapun macam-macam hubungan dan kondisi bisnis tersebut yaitu sebagai berikut:
### a. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnis
Hubungan de... | jenis-jenis kontrak bisnis Dalam jenis kontrak bisnis yang biasa dipakai dalam praktek sehari-hari, Ada berapa macam baik yang sifatnya insidental atau standard (seperti TAC, BOT, TAA, joint operation, production sharing, dll) Dimanakah bisa diperoleh copy dari jenis-jenis kontrak tersebut?" | null | Kontrak bisnis merupakan alat penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi, di mana para pihak yang terlibat bersepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Dalam praktik sehari-hari, terdapat berbagai jenis kontrak bisnis yang dapat dibedakan berdasarkan sifat, tujuan, dan kompleksitasnya. Berikut... | [] |
aset perusahaan | 2001-10-05 | Bagaiamana pemakaian mengenai asset perusahaan yang khususnya yang disebut dengan benda bergerak dan tidak bergerak? Kebetulan saya lagi membuat daftar asset perusahaan, apa aja yang penting buat saya ketahui, terima kasih sebelumnya | null | Dari segi hukum dalam membuat daftar asset perusahaan, yang perlu diperhatikan yang mana sajakah asset perusahaan yang material. Pada prinsipnya, pengertian material disini berarti yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan. Standar akuntansi merupakan acuan yang andal untuk dipegang.Dalam pemeriksaan dari segi ... | Dari segi hukum dalam membuat daftar asset perusahaan, yang perlu diperhatikan yang mana sajakah asset perusahaan yang material. Pada prinsipnya, pengertian material disini berarti yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan. Standar akuntansi merupakan acuan yang andal untuk dipegang.Dalam pemeriksaan dari segi ... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Dari segi hukum dalam membuat daftar aset perusahaan, yang perlu diperhatikan adalah aset perusahaan yang material. Pada prinsipnya, pengertian material di sini berarti yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan.... | aset perusahaan Bagaiamana pemakaian mengenai asset perusahaan yang khususnya yang disebut dengan benda bergerak dan tidak bergerak? Kebetulan saya lagi membuat daftar asset perusahaan, apa aja yang penting buat saya ketahui, terima kasih sebelumnya | null | Dalam konteks perusahaan, aset merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset ini dibagi menjadi dua kategori utama: aset bergerak dan aset tidak bergerak. Pemahaman yang jelas tentang kedua jenis aset ini sangat penting bagi pengelolaan perusahaan, teru... | [] |
Pengambilan naskah web | 2001-10-03 | Apakah Indonesia memiliki Undang-undang tentang cyber (internet). Saya mendapat somasi dari pengacara sebuah web local karena saya mengambil sebagian naskah dari web tersebut yang telah saya kompilasi.Apakah sudah ada Undang-undang yang mengatur dunia maya (virtual) tersebut mengenai penjiplakan. Dan yg dipakai dalam s... | null | Pertanyaan ini sering diajukan juga oleh beberapa netter yang sempat masuk ke hukumonline. Dengan adanya internet memang seolah hukum yang ada tidak dapat bekerja. Somasi yang dilakukan oleh pengacara web lokal tersebut mungkin juga perlu mendapat perhatian dari kita selaku pengguna internet.Banyak diskusi mengenai dap... | Pertanyaan ini sering diajukan juga oleh beberapa netter yang sempat masuk ke hukumonline. Dengan adanya internet memang seolah hukum yang ada tidak dapat bekerja. Somasi yang dilakukan oleh pengacara web lokal tersebut mungkin juga perlu mendapat perhatian dari kita selaku pengguna internet.Banyak diskusi mengenai dap... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
Pertanyaan ini sering diajukan juga oleh beberapa netter yang sempat masuk ke hukumonline. Dengan adanya internet, memang seolah hukum yang ada tidak dapat bekerja. Somasi yang dilakukan oleh pengacara web lokal tersebu... | Pengambilan naskah web Apakah Indonesia memiliki Undang-undang tentang cyber (internet). Saya mendapat somasi dari pengacara sebuah web local karena saya mengambil sebagian naskah dari web tersebut yang telah saya kompilasi.Apakah sudah ada Undang-undang yang mengatur dunia maya (virtual) tersebut mengenai penjiplakan.... | null | Di Indonesia, isu mengenai hukum siber dan penjiplakan (plagiarisme) diatur dalam beberapa undang-undang yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mesk... | ['Undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta'] |
Kategori Sanksi Administratif dalam Boedel Kepailitan | 2001-09-21 | Apakah sanksi administraif yang berupa denda yang dijatuhkan oleh suatu instansi wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan piutang konkuren? Mohon disebutkan dasar hukum yang mendasarnya. | null | Hal ini juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundangan yang berlaku. Soal tata-urutan tagihan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundangan lainnya selain UU Kepailitan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Dagang bagi tagihan pelayaran dan peraturan di bidang Perb... | Hal ini juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundangan yang berlaku. Soal tata-urutan tagihan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundangan lainnya selain UU Kepailitan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Dagang bagi tagihan pelayaran dan peraturan di bidang Perb... | Hal ini juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundangan yang berlaku. Soal tata-urutan tagihan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundangan lainnya selain UU Kepailitan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Dagang bagi tagihan pelayaran dan peraturan di bidang Perba... | Kategori Sanksi Administratif dalam Boedel Kepailitan Apakah sanksi administraif yang berupa denda yang dijatuhkan oleh suatu instansi wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan piutang konkuren? Mohon disebutkan dasar hukum yang mendasarnya. | null | ##########
<startofreasoning>
<endofreasoning>
<startofanswer>
<startofreasoning>
Dalam konteks kepailitan, terdapat dua kategori piutang, yaitu piutang preferen dan piutang konkuren. Piutang preferen adalah piutang yang memiliki hak istimewa untuk dibayar lebih dahulu dibandingkan piutang lainnya, sedangkan piutang k... | ['Pasal 1137 KUHPerdata', 'UU Kepailitan', 'Kitab Undang-undang Hukum Perdata', 'Kitab Undang-undang Hukum Dagang', 'UU Perpajakan', 'Mahkamah Agung'] |
Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency di Indonesia | 2001-09-17 | Sejauh ini apa peran MIGA di Indonesia dan bagaimana kejelasan klain MIGA kepada PLN atas kasus Enron Java Power di Pasuruan, Jawa Timur. Banyak yang tidak setuju dengan pembayaran klaim itu padahal Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi MIGA. Dimanakah dapat saya temukan buku - buku mengenai peranan MIGA di Ind... | null | MIGA atauMultilateral Investment Guarantee Agencyadalah suatu organisasi internasional di bawah payung Bank Dunia yang dibentuk pada sekitar tahun 1985. MIGA menyediakan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing yang ada di Indonesia. Resiko yang ditanggung oleh MIGA adalah resiko yang sifatnya n... | MIGA atauMultilateral Investment Guarantee Agencyadalah suatu organisasi internasional di bawah payung Bank Dunia yang dibentuk pada sekitar tahun 1985. MIGA menyediakan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing yang ada di Indonesia. Resiko yang ditanggung oleh MIGA adalah resiko yang sifatnya n... | Berikut adalah teks yang telah diperbaiki format dan encodingnya menggunakan styling markdown:
---
**MIGA** atau **Multilateral Investment Guarantee Agency** adalah suatu organisasi internasional di bawah payung Bank Dunia yang dibentuk pada sekitar tahun 1985. MIGA menyediakan jaminan terhadap investasi yang ditanam... | Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency di Indonesia Sejauh ini apa peran MIGA di Indonesia dan bagaimana kejelasan klain MIGA kepada PLN atas kasus Enron Java Power di Pasuruan, Jawa Timur. Banyak yang tidak setuju dengan pembayaran klaim itu padahal Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi MIGA. Dimanak... | null | Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) adalah lembaga yang merupakan bagian dari kelompok Bank Dunia, yang berfungsi untuk memberikan jaminan investasi bagi proyek-proyek di negara-negara berkembang. MIGA bertujuan untuk menarik investasi asing dengan memberikan perlindungan terhadap risiko politik, seperti ek... | ['Keppres No. 5 Tahun 1998'] |
Kejahatan via Internet | 2001-09-14 | Seorang teman saya berkali-kali berhasil mencuri barang lewat internet. Dan yang hebatnya dari teman saya, dia berhasil membobol rekening kelas kakap dunia dan orang yang dicuri tidak merasa kecurian atau kehilangan uang tersebut. Padahal jelas uang tersebut diambil oleh teman saya. (Sekedar informasi, teman saya bisa ... | null | Sebelum mengatakan ada atau tidaknya dasar hukum tentang pencurian barang melalui internet, perlu ada persepsi yang sama dalam memandang internet, dan pencurian itu sendiri.Seperti kita ketahui bersama, internet adalah suatu perpaduan dari teknologi komputer, komunikasi dan informasi. Dalam kasus anda, internet merupak... | Sebelum mengatakan ada atau tidaknya dasar hukum tentang pencurian barang melalui internet, perlu ada persepsi yang sama dalam memandang internet, dan pencurian itu sendiri.Seperti kita ketahui bersama, internet adalah suatu perpaduan dari teknologi komputer, komunikasi dan informasi. Dalam kasus anda, internet merupak... | Sebelum mengatakan ada atau tidaknya dasar hukum tentang pencurian barang melalui internet, perlu ada persepsi yang sama dalam memandang internet, dan pencurian itu sendiri. Seperti kita ketahui bersama, internet adalah suatu perpaduan dari teknologi komputer, komunikasi, dan informasi. Dalam kasus Anda, internet merup... | Kejahatan via Internet Seorang teman saya berkali-kali berhasil mencuri barang lewat internet. Dan yang hebatnya dari teman saya, dia berhasil membobol rekening kelas kakap dunia dan orang yang dicuri tidak merasa kecurian atau kehilangan uang tersebut. Padahal jelas uang tersebut diambil oleh teman saya. (Sekedar info... | null | Kejahatan melalui internet, atau yang sering disebut sebagai kejahatan siber, melibatkan serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Dalam kasus yang Anda sampaikan, tindakan teman Anda dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan secara... | ['KUHP (Pasal 362)'] |
Hutang Piutang | 2001-09-12 | Sebut saja A, meminjamkan uangnya kepada B dengan bunga yang disetujui kedua belah pihak sebesar 13 %. Perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan (tanpa perjanjian tertulis), A berasumsi bahwa perjanjian lisan ini dapat ditepati oleh B (karena A percaya sepenuhnya kepada B, dikarenakan B masih ada hubungan keluarga den... | null | Transaksi yang melandasi semua kejadian tersebut di atas adalah hubungan pinjam-meminjam uang (hutang-piutang). Dokumen yang menyatakan adanya hubungan tersebut adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh B dengan persetujuan dari suaminya. Persoalan hukum timbul terletak pada pelaksanaan kewajiban pembayaran atau pe... | Transaksi yang melandasi semua kejadian tersebut di atas adalah hubungan pinjam-meminjam uang (hutang-piutang). Dokumen yang menyatakan adanya hubungan tersebut adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh B dengan persetujuan dari suaminya. Persoalan hukum timbul terletak pada pelaksanaan kewajiban pembayaran atau pe... | Transaksi yang melandasi semua kejadian tersebut di atas adalah hubungan pinjam-meminjam uang (hutang-piutang). Dokumen yang menyatakan adanya hubungan tersebut adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh B dengan persetujuan dari suaminya. Persoalan hukum timbul terletak pada pelaksanaan kewajiban pembayaran atau pe... | Hutang Piutang Sebut saja A, meminjamkan uangnya kepada B dengan bunga yang disetujui kedua belah pihak sebesar 13 %. Perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan (tanpa perjanjian tertulis), A berasumsi bahwa perjanjian lisan ini dapat ditepati oleh B (karena A percaya sepenuhnya kepada B, dikarenakan B masih ada hubung... | null | Dalam kasus ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis terkait dengan perjanjian pinjam meminjam antara A dan B. Meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, hal ini tidak menghilangkan keberlakuan hukum dari perjanjian itu, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.
1. **Keberlakuan Perjanjian Lis... | ['pasal 1243 KUHPerdata'] |
klaim lingkungan perumahan | 2001-09-10 | Saya membeli rumah dengan menggunakan fasilitas KPR BTN. Yang menjadi persoalan persis didepan Blok kami terdapat gundukan sampah yang sangat menggangu kami. Sementara tempat itu bukan untuk tempat pembuangan sampah. Pertanyaanya : siapakah yang harus bertanggung jawab atas masalah ini apakah depelover atau fihak bank?... | null | Terlepas dari fungsi tempat di mana gundukan sampah itu berada, masalah yang anda alami pada dasarnya dari segi tata kelola lingkungan kompleks perumahan adalah tanggung jawab developer. Namun masyarakat sekitar (bersama-sama dengan wakil-wakil developer) dapat menyelesaikan gangguan tersebut dengancara musyawarah dan ... | Terlepas dari fungsi tempat di mana gundukan sampah itu berada, masalah yang anda alami pada dasarnya dari segi tata kelola lingkungan kompleks perumahan adalah tanggung jawab developer. Namun masyarakat sekitar (bersama-sama dengan wakil-wakil developer) dapat menyelesaikan gangguan tersebut dengancara musyawarah dan ... | Terlepas dari fungsi tempat di mana gundukan sampah itu berada, masalah yang Anda alami pada dasarnya dari segi tata kelola lingkungan kompleks perumahan adalah tanggung jawab developer. Namun, masyarakat sekitar (bersama-sama dengan wakil-wakil developer) dapat menyelesaikan gangguan tersebut dengan cara musyawarah da... | klaim lingkungan perumahan Saya membeli rumah dengan menggunakan fasilitas KPR BTN. Yang menjadi persoalan persis didepan Blok kami terdapat gundukan sampah yang sangat menggangu kami. Sementara tempat itu bukan untuk tempat pembuangan sampah. Pertanyaanya : siapakah yang harus bertanggung jawab atas masalah ini apakah... | null | Dalam kasus ini, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan terkait dengan masalah gundukan sampah di depan blok perumahan Anda. Pertama, penting untuk memahami hubungan hukum antara pembeli rumah, pengembang (developer), dan bank yang memberikan fasilitas KPR.
1. **Tanggung Jawab Pengembang**: Sebagai p... | [] |
PT PMA | 2001-08-24 | Bila sebuah PT A yang adalah sebuah PMA modal patungan (joint venture) antara Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional melakukan ekspor barang ke luar negeri tanpa sepengetahuan Perusahaan Nasional yang merupakan salah satu pemegang saham PT A tersebut, bagaimana tindakan hukumnya, saya minta pendapatnya, beserta sanks... | null | Dalam kasus yang anda tanyakan, secara umum, anda dapat melihatnya paling tidak dari 2 (dua) sisi, yaitu: (i) aspek kontrol dan tanggung jawab operasi usaha PT A dikaitkan dengan ketentuan JVA dan Anggaran Dasar PT A, dan (ii) aspek bidang dan kegiatan usaha PT A dikaitkan dengan ketentuan izin-izin usaha yang diperole... | Dalam kasus yang anda tanyakan, secara umum, anda dapat melihatnya paling tidak dari 2 (dua) sisi, yaitu: (i) aspek kontrol dan tanggung jawab operasi usaha PT A dikaitkan dengan ketentuan JVA dan Anggaran Dasar PT A, dan (ii) aspek bidang dan kegiatan usaha PT A dikaitkan dengan ketentuan izin-izin usaha yang diperole... | Dalam kasus yang anda tanyakan, secara umum, anda dapat melihatnya paling tidak dari 2 (dua) sisi, yaitu:
1. **Aspek kontrol dan tanggung jawab operasi usaha PT A** dikaitkan dengan ketentuan JVA dan Anggaran Dasar PT A.
2. **Aspek bidang dan kegiatan usaha PT A** dikaitkan dengan ketentuan izin-izin usaha yang dipero... | PT PMA Bila sebuah PT A yang adalah sebuah PMA modal patungan (joint venture) antara Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional melakukan ekspor barang ke luar negeri tanpa sepengetahuan Perusahaan Nasional yang merupakan salah satu pemegang saham PT A tersebut, bagaimana tindakan hukumnya, saya minta pendapatnya, besert... | null | Dalam konteks hukum Indonesia, perusahaan patungan atau PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan bentuk investasi yang melibatkan kerjasama antara investor asing dan lokal. Ketika sebuah PT A yang merupakan PMA melakukan ekspor barang ke luar negeri tanpa sepengetahuan salah satu pemegang sahamnya, yaitu Perusahaan Nasion... | ['JVA', 'Anggaran Dasar PT A', 'izin-izin usaha', 'Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas'] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.